Articles
<![CDATA[Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menanggulangi Overcapacity di Lapas Kelas IIA Magelang ]]>
<![CDATA[Kurniaty, Yulia]]>;
<![CDATA[Sura, Damar Aji]]>;
<![CDATA[Basri, Basri]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/8774
<![CDATA[Pelayanan publik wajib memberlakukan Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama dalam Lapas. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa implementasi AAUPB dalam menanggulangi Overcapacity di Lapas Kelas IIA Magelang dan mendeskripsikan hambatan serta bagaimana solusinya. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif-empiris. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa narapidana yang kehilangan sebagian kemerdekaannya wajib menerima hak atas pelayanan publik yang baik. Akibat kelebihan kapasitas, hak-hak narapidana menjadi terbatas bahkan tidak terwujud. Beberapa hambatan dan kendala pelaksanaan AAUPB di Lapas Kelas IIA Magelang adalah adanya petugas yang tidak transparan sehingga dapat terjadi pemerasan, pelaksanaan pelatihan menjadi sulit karena kelebihan kapasitas dan SDM yang kurang, WBK dan WBBM belum dilaksanakan dan kurangnya fasilitas. Diperlukan solusi terhadap kendala tersebut, seperti melalui peningkatan pengawasan dan penyediaan panduan pembelajaran daring bagi petugas Lapas melalui pemanfaatan reward and punishment.]]>
<![CDATA[Dampak Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Magelang ]]>
<![CDATA[Yodanti, Alfrinnisa]]>;
<![CDATA[Kurniaty, Yulia]]>;
<![CDATA[Basri, Basri]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/9930
<![CDATA[Pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mengalami kemajuan. Selain tilang konvensional, terobosan baru yang dilaksanakan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Sistem Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka pelanggaran lalu lintas di Kota Magelang dan untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat di Kota Magelang saat diterapkannya ETLE. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdapat dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka pelanggaran lalu lintas sejak ETLE diberlakukan dari tahun 2022 sampai dengan bulan April 2023, tercatat lebih tinggi dibandingkan sebelum diterapkannya ETLE. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti fasilitas yang kurang memadai, anggaran yang tidak mencukupi, masyarakat yang kurang sadar hukum, dan budaya masyarakat yang kurang tertib hukum. Tingginya jumlah pelanggaran yang tercatat dalam ETLE menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas masih rendah.]]>
<![CDATA[Analisis Potensi Peran Artificial Intelligence dalam Penegakan Hukum di Indonesia Ditinjau dari Keadilan Hukum ]]>
<![CDATA[Resananda, Arif]]>;
<![CDATA[Kurniaty, Yulia]]>;
<![CDATA[Basri, Basri]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/14272
<![CDATA[Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah menimbulkan tantangan sekaligus peluang dalam berbagai sektor, termasuk dalam sistem penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi peran kecerdasan buatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan fokus pada pemenuhan asas keadilan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Data yang digunakan bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan buatan memiliki potensi besar dalam mendukung keadilan prosedural, seperti efisiensi proses hukum dan konsistensi putusan. Namun, kecerdasan buatan belum mampu menjangkau keadilan substantif yang menuntut sensitivitas terhadap konteks sosial, nilai-nilai kemanusiaan, dan penilaian moral yang kompleks. Dalam sistem hukum Indonesia, keadilan bukan sekadar kepastian norma, tetapi juga pencerminan dari rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi kecerdasan buatan ke dalam sistem hukum harus dilakukan secara hati-hati dan etis, dengan tetap menempatkan manusia sebagai pusat pengambilan keputusan. Penelitian ini merekomendasikan adanya regulasi adaptif dan akuntabel guna mengarahkan pemanfaatan kecerdasan buatan sebagai instrumen bantu yang mendukung penegakan hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum.]]>
<![CDATA[Permasalahan dalam Penerapan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Wulan, Nawang]]>;
<![CDATA[Basri, Basri]]>;
<![CDATA[Kurniaty, Yulia]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/14276
<![CDATA[Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sangat merugikan keuangan negara dan kesejahteraan publik. Berdasarkan Pasal 18 Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana tambahan berupa uang pengganti (restitusi) merupakan instrumen hukum untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan pelaksanaan pidana uang pengganti dalam putusan pengadilan, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul ketika terpidana tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan telah menerapkan ketentuan Pasal 18 secara normatif dan mengklasifikasikan kerugian negara sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Namun, masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penjatuhan pidana, khususnya terkait lamanya pidana penjara terhadap pelaku korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Pelaksanaan eksekusi juga menghadapi berbagai hambatan, seperti tidak adanya harta yang dapat dieksekusi dan gugurnya perkara akibat terpidana meninggal dunia. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kepastian hukum dan terbatasnya efektivitas pemulihan kerugian negara.]]>
<![CDATA[Studi Hukum Terhadap Ambiguitas Pengkualifikasian Pengguna dan Pengedar dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 ]]>
<![CDATA[Wijayanti, Angellia Fitri]]>;
<![CDATA[Kurniaty, Yulia]]>;
<![CDATA[Basri, Basri]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/14271
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pengguna dan pengedar, namun tidak memberikan definisi dan kriteria yang jelas untuk membedakan keduanya sehingga menimbulkan ambiguitas dan potensi ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ambiguitas pengaturan mengenai pengguna dan pengedar narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif berdasar bahan hukum primer berupa UU No 35 Tahun 2009 dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal dan artikel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ambiguitas dalam UU Narkotika menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan membedakan antara pengguna dan pengedar, sehingga sering terjadi kesalahan dalam penerapan pasal. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan dan inkonsistensi putusan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi atau penjelasan lebih rinci dalam UU Narkotika mengenai definisi, kriteria, serta indikator yang jelas untuk membedakan pengguna dan pengedar, termasuk batasan dosis atau jumlah narkotika, niat, dan peran dalam peredaran, agar penegakan hukum dapat lebih efektif, adil, dan selaras dengan prinsip kepastian hukum.]]>
<![CDATA[Keluarga Sebagai Agen Pembentuk Kader Muhammadiyah ]]>
<![CDATA[Kurniaty, Yulia]]>;
<![CDATA[Praja, Chrisna Bagus Edhita]]>
<![CDATA[ Jurnal Tarbiyatuna Vol 7 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Untuk menjaga keberlangsungan dan eksistensi suatu organisasi dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi (persyarikatan) di Indonesia pun tidak terkecuali membutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas, yakni luas wawasannya dan dalam ilmu pengetahuannya. Sedangkan makna berkarakter yaitu mampu menjalankan dan mengimplementasikan visi misi persyarikatan dalam kehidupannya sehari-hari. Ketersediaan sumberdaya manusia tersebut perlu diciptakan melalui upaya pengkaderan. Menghasilkan kader yang berkualitas dan berkarakter tersebut bukan hal yang mudah karena bersifat long term education. Mencari orang yang cerdas di bidang keilmuannya tidaklah sulit, namun mencari orang yang cerdas dan mampu menjalankan visi misi persyarikatan Muhammadiyah inilah yang tidak mudah. Untuk itu, Muhammadiyah perlu melakukan terobosan jika upaya mencetak kader tidak hanya melalui lembaga pendidikan dalam amal usaha Muhammadiyah sebagaimana yang selama ini telah berjalan, namun dilakukan sedini mungkin melalui pola asuh dan pembinaan di lingkungan keluarga dengan harapan semakin dini anak-anak mengenal apa dan siapa Muhammadiyah maka rasa cinta dan memiliki terhadap Muhammadiyah akan lebih mendalam jika dibandingkan anak-anak tersebut mengenal persyarikatan ini setelah mereka dewasa.]]>
<![CDATA[Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online ]]>
<![CDATA[Putra, Farhan Adiyatma]]>;
<![CDATA[Basri, Basri]]>;
<![CDATA[Kurniaty, Yulia]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/14281
<![CDATA[Perkembangan teknologi digital telah menciptakan peluang sekaligus tantangan baru dalam penegakan hukum, salah satunya melalui munculnya praktik promosi judi online di media sosial. Fenomena semakin mengkhawatirkan karena melibatkan peran publik figur seperti influencer, selebgram, dan konten kreator yang secara sadar maupun tidak sadar menyebarluaskan konten bermuatan perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk promosi judi online yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, serta mengidentifikasi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang didukung oleh studi literatur dan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian melalui media sosial merupakan bentuk tindak pidana. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa promosi judi online melalui media sosial bukan hanya melanggar norma sosial, tetapi juga merupakan tindak pidana yang dapat dijerat dengan ketentuan hukum positif. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan kolaboratif antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan penyedia platform digital, guna memutus mata rantai penyebaran konten perjudian di ruang digital.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Diversi Dengan Ganti Kerugian Untuk Korban Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Hendrawati, Heni]]>;
<![CDATA[Kurniaty, Yulia]]>
<![CDATA[ Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 7th University Research Colloquium 2018: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama ]]>
Publisher : <![CDATA[Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari prosesperadilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan berbasiskeadilan restoratif. Salah satu bentuk hasil kesepakatan diversi untukperkara Anak adalah dengan atau tanpa ganti kerugian . Hal tersebutmelatarbelakangi peneliti untuk membahas lebih lanjut tentang :“Pelaksanaan Diversi Dengan Ganti Kerugian Untuk KorbanTindak Pidana”. Adapun yang menjadi permasalahan dalampenelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan diversi dengan gantikerugian untuk korban tindak pidana; Bagaimana dampak pelaksanaandiversi dengan ganti kerugian untuk para pihak.Jenis penelitianyang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridisnormatif dan penelitian yuridissosiologis, dengan menggunakan bahanpenelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifatpreskriptif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatanUndang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan kasus (CaseApproach). Metode analisa data yang digunakan adalah metodeberpikir induktif. Hasil penelitian adalah pelaksanaan diversi denganganti kerugian untuk korban tindak pidana telah dilaksanakan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.Kesepakatan diversi denganpemberian ganti kerugian ini memberikan solusi bagi pihak Anak danKorban untuk mencapai perdamaian dengan saling menguntungkan.Ganti kerugian yang diberikan kepada Korban didasarkan padapertimbangan dari besarnya kerugian yang diderita oleh Korban.Pelaksanaan diversi dengan ganti kerugian berdampak positif untukpara pihak. Diversi juga dapat menghindari stigmatisasi terhadapAnak sebagai orang jahat serta pihak korban juga dapatmenyampaikan keinginannya terkait dengan penyelesaian perkarakarena dimungkinkan korban menginginkan permohonan gantikerugian atas kerugian materil yang dideritanya]]>
<![CDATA[Formulasi Pelecehan Seksual terhadap Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Hendrawati, Heni]]>;
<![CDATA[Kurniaty, Yulia]]>
<![CDATA[ Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 8th University Research Colloquium 2018: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama ]]>
Publisher : <![CDATA[Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Formulasi pelecehan seksual terhadap anak tidak diatur secara tegas dalam hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum positif tidak menggunakan istilah pelecehan seksual namun menggunakan istilah kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 8, 82 dan 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Demikian halnya dalam hukum Islam tidak mengenal istilah pelecehan seksual sehingga ketentuan hukum tentang kekerasan seksual ini masih menjadi ijtihad para ulama (hukuman tersebut adalah ta’zir). Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rumusan tindak pidana kekerasan seksual menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam; serta bagaimana sanksi pidana bagi pelaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu menelusuri bagaimana rumusan tindak pidana pelecehan seksual menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam serta bagaimana sanksi pidana bagi pelaku. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif. Bahan penelitian primer diperoleh dari mengkaji Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pengaturan tentang Jarimah Ta’zir, bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (library research) yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari penelusuran kamus hukum dan bahasa arab. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang pelecehan seksual terhadap anak dalam Hukum Positif diatur secara khusus dalam Pasal 81, 82 dan 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kepada pelakunya dikenai sanksi pidana pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah dan jika pelakunya adalah Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam pelecehan seksual merupakan bentuk jarimah ta’zir karena berkaitan dengan kehormatan. Hukuman ta’zir bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman jilid. Mengenai jumlah hukuman jilid dalam jarimah ta’zir para ulama berbeda pendapat. Dikalangan ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat maksimal jumlah hukuman jilid tidak boleh melebihi 10 kali. Sedangkan dikalangan ulama’ Malikiyyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat.]]>
<![CDATA[Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Peningkatan Kejahatan Yang Dilakukan Anak ]]>
<![CDATA[Kurniaty, Yulia]]>
<![CDATA[ Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 11th University Research Colloquium 2020: Bidang Sosial Humaniora dan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana angka statistik kejahatan yang dilakukan anak dan faktor penyebabnya. Data primer diperoleh dari unit reskrim polres magelang kota mengenai statistik kejahatan yang dilakukan anak dalam rentang waktu 3 tahun yakni mulai 2017-2019. Adapun data sekunder berupa bahan pustaka yang diperoleh dari buku ilmu hukum dan artikel dalam jurnal yang membahas tentang hukum pidana dan kriminologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka kejahatan yang dilakukan anak cenderung naik dan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah akibat lingkungan pergaulan di tempat tinggal dan sekolah.]]>
