Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.986
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Proceeding SENDI_U Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Fitria Olivia
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENDIDIKAN HUKUM TERKAIT HAK PRIBADI DALAM BERMEDIA SOSIAL BAGI MASYARAKAT Di DESA TUGU JAYA, KECAMATAN CIGOMBONG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT Susetio, Wasis; Lisasih, Nin Yasmine; Azis, Rizka Amelia; Hartadi, I Gede; Arianto, Henry; Olivia, Fitria; Wasahua, Idris; Saragih, Horadin; Slamet, Sri Redjeki; Ahmad, Ahluddin Saiful; Suprayogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Feriza, Gousta; Juanda, Juanda
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 12, No 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v12i3.10560

Abstract

AbstractThe rapid development of digital technology and social media has brought significant changes to patterns of communication and social interaction. On the one hand, social media provides a space for participation and freedom of expression; on the other hand, it also gives rise to various legal issues, particularly those related to personal rights, privacy protection, defamation, and the misuse of personal data. Low levels of digital legal literacy have made communities, especially those in rural areas, vulnerable to becoming both victims and perpetrators of legal violations in cyberspace. This Community Service Program (PkM) was conducted by lecturers of the Faculty of Law, Universitas Esa Unggul, in Tugu Jaya Village, Cigombong District, Bogor Regency, West Java, on 6–7 December 2025. The program aimed to provide legal education on personal rights in the use of social media, to enhance public legal awareness, and to encourage responsible and law-abiding social media behavior. The methods employed included lectures and socialization sessions, discussions and question-and-answer activities, as well as educational games and the distribution of rewards, with reference to Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, and relevant provisions of the Indonesian Civil Code and Criminal Code. The results of the program indicate an improvement in community understanding of the right to privacy, digital ethics, and the legal consequences of the misuse of social media. The activity also fostered preventive awareness among community members in protecting personal data and avoiding legal conflicts in the digital space. Therefore, digital legal education serves as an important instrument in building a legally competent and responsible society in the era of social media.Keywords: personal rights, social media, legal education, community service, data protection. AbstrakPerkembangan teknologi digital dan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi dan interaksi masyarakat. Di satu sisi, media sosial membuka ruang partisipasi dan kebebasan berekspresi, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak pribadi, perlindungan privasi, pencemaran nama baik, serta penyalahgunaan data pribadi. Rendahnya literasi hukum digital menyebabkan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, rentan menjadi korban maupun pelaku pelanggaran hukum di ruang siber. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 6–7 Desember 2025. Tujuan kegiatan adalah memberikan pendidikan hukum mengenai hak pribadi dalam bermedia sosial, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendorong perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum. Metode yang digunakan meliputi paparan berikut sosialisasi, diskusi dan tanya jawab serta permainan edukatif dan pemberian hadiah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan relevan dalam KUHPerdata dan KUHP. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak atas privasi, etika digital, serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan media sosial. Kegiatan ini juga mendorong kesadaran preventif masyarakat dalam melindungi data pribadi dan menghindari konflik hukum di ruang digital. Dengan demikian, pendidikan hukum digital menjadi instrumen penting dalam membangun masyarakat yang cakap hukum dan bertanggung jawab di era media sosial. Kata kunci: hak pribadi, media sosial, pendidikan hukum, pengabdian masyarakat, perlindungan data
TUMPANG TINDIH PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN KEPOLISIAN DI DALAM FUNGSI KEAMANAN MASYARAKAT INDONESIA Judge, Zulfikar; Kurniawan, I Gede Hartadi; Olivia, Fitria
Lex Jurnalica Vol 23, No 1 (2026): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v23i1.10813

Abstract

AbstractThe Indonesian National Armed Forces (TNI) is an institution whose duties and responsibilities include defending the nation from various threats, both domestic and foreign. Meanwhile, the Indonesian National Police (Polri) maintains public security against various criminal incidents and crimes. Given these two distinct functions, the TNI and POLRI should not overlap in carrying out their respective functions, particularly regarding the Indonesian Army, which still maintains a territorial function, as evidenced by the existence of Regional Military Commands (Kantor Daerah) at the provincial level, Military Resort Commands (Kantor Polres) at the district/city level, Military District Commands (Kantor Polres) at the sub-district level, and Military Rayon Commands (Kantor Polres) at the sub-district or village level. The potential for overlapping authority is further reinforced by several articles in Law Number 3 of 2025 concerning the Indonesian National Armed Forces. The territorial function of the Indonesian National Armed Forces (TNI), particularly the Army, should only apply during wartime, as it did during the initial period of its formation during the physical revolution from 1945 to 1949. It should not be necessary to resume it during times of peace, as the police force maintains public security. Keywords: army, police, defenseAbstrakTentara Nasional Indonesia merupakan suatu institusi yang tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan fungsi pertahanan negara dari berbagai ancaman baik dari dalam negeri atau dari luar negeri. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan fungsi keamanan bagi masyarakat dari berbagai peristiwa pidana ataupun kejahatan yang terjadi pada masyarakat . Berkaitan dengan 2 fungsi yang berbeda , Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia seharusnya tidak tumpeng tindih di dalam melaksanakan fungsi masing masing, terutama terhadap kedudukan TNI Angkatan Darat yang sampai saat ini masih menjalankan fungsi territorial dengan bukti yaitu masih adanya Komando Daerah Militer setingkat Kepolisian Daerah di tingkat Provinsi , Komando Resor Militer setingkat Kepolisian Resor di tingkat Kabupaten Kota, Komando Distrik Militer setingkat Kepolisian Sektor di tingkat kecamatan  hingga Komando Rayon Militer setingkat Pos Polisi di tingkat kelurahan atau desa. Potensi tumpeng tindih terhadap kewenangan juga diperkuat dengan isi dari beberapa pasal di dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Fungsi territorial TNI khususnya Angkatan Darat seharusnya hanya berlaku pada situasi perang seperti pada era awal pembentukannya di masa revolusi fisik tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 dan seharusnya tidak perlu dilanjutkan kembali ketika negara di dalam situasi damai karena ada institusi kepolisian yang menjaga keamanan masyarakat. Kata kunci : tentara,kepolisian, pertahanan
PENYULUHAN HUKUM DI KELURAHAN DURI KEPA MENGENAI PENTINGNYA PENDAFTARAN TANAH Judge, Zulfikar; Susetio, Wasis; Arianto, Henry; Kurniawan, I Gede Hartadi; Siswanto, Ade Hari; Wasahua, Idris; Olivia, Fitria; Azis, Rizka Amelia; Nurhayani, Nurhayani; Slamet, Sri Redjeki
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 12, No 5 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v12i5.10915

Abstract

AbstractLand plays a vital role in people's lives, serving not only as a place to live but also as an economic asset and a source of livelihood. However, many people still do not understand the importance of land registration as a form of legal protection for land ownership rights. This situation has led to various land issues, such as ownership disputes, overlapping certificates, the use of girik as proof of ownership, and conflicts over inherited land. These issues also have the potential to occur in Duri Kepa Village, West Jakarta, an urban area with a high level of economic activity and population density. Therefore, the Faculty of Law of Esa Unggul University conducted a community service activity in the form of legal counseling on the importance of land registration. The activity was implemented through three stages: identification and needs analysis, implementation of legal counseling, and evaluation of activities. The counseling was carried out at the People's Hall of the Duri Kepa Village Office, involving community elements such as the RT/RW Head, BIMAS, Babinsa, and Posbakum. The results of the activity showed high community enthusiasm for the counseling materials, particularly regarding the legality of land ownership, land certificates, and resolution of land problems. This activity provides the public with an understanding of the importance of land registration as a means of achieving legal certainty and preventing land disputes. It is hoped that this legal outreach will foster greater public legal awareness, orderly land administration, and foster ongoing collaboration between the community, sub-district governments, and academics in providing legal education to the public. Keywords: Land registration, land certificate, land dispute. AbstrakTanah memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai aset ekonomi dan sumber penghidupan. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pendaftaran tanah sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai permasalahan pertanahan, seperti sengketa kepemilikan, tumpang tindih sertifikat, penggunaan girik sebagai alat bukti kepemilikan, hingga konflik tanah warisan. Permasalahan tersebut juga berpotensi terjadi di Kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat, yang merupakan wilayah perkotaan dengan tingkat aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Oleh karena itu, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum mengenai pentingnya pendaftaran tanah. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap identifikasi dan analisis kebutuhan, tahap pelaksanaan penyuluhan hukum, serta tahap evaluasi kegiatan. Penyuluhan dilaksanakan di Balai Rakyat Kantor Kelurahan Duri Kepa dengan melibatkan unsur masyarakat seperti Ketua RT/RW, BIMAS, Babinsa, dan Posbakum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi terhadap materi penyuluhan, khususnya mengenai legalitas kepemilikan tanah, sertifikat tanah, dan penyelesaian permasalahan pertanahan. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah sebagai upaya memperoleh kepastian hukum dan mencegah sengketa pertanahan. Melalui penyuluhan hukum ini diharapkan tercipta kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik, tertib administrasi pertanahan, serta terbangunnya kerja sama berkelanjutan antara masyarakat, pemerintah kelurahan, dan akademisi dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Kata kunci: Pendaftaran tanah, sertifikat tanah, sengketa tanah.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Afif, Ahmad Sururi Agus Suprayogi Ahmad, Ahluddin Saiful Akbar, Sachrial Alfiana, Rita Anatomi Muliawan Anna Triningsih Anriasman, Muhamad Ashil Fazra Ardyansyah Ardyansyah Aristi, Farra Amalia Azis, Riska Amelia Azis, Rizka Amelia Bertha, Anna Citra, Lana Fadila Damayanti, Siti Alfina Daryono, Guntur Ernawati, Ernawati Erwan Baharudin Feriza, Gousta Hartadi, I Gede Henry Arianto Hikmawati, Elok Horadin Saragih I Gede Hartadi Kurniawan Ika Sartika Irmanjaya Thaher JEFFREY SUTANTO, JEFFREY Juanda Juanda Kustiani, Larasati Lelono, Gatot Lisasih, Nin Yasmine Menwih, Menwih Nazah, Farida Nurun Nurhayani nurhayani Puspita, Ari Isnaeni Rahmadani, Adhining Prabawati Riyadi Sadono, Bayu Ridzki Rizqi, Radithya Cahya Rizqy, Radithya Cahya Safitri, Apriyani Eka Sihotang, Dian Rosalina Sri Redjeki Sri Redjeki Slamet Suprajogi, Agus Syahputra, Ahmad Reza Wardhani, Sri Pramudya Wasahua, Idris Wasis Susetio Wibowo, Randy Yoso Widiatno, Men Wih Zulfikar Judge