Claim Missing Document
Check
Articles

KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Syafa Risya Azahra; Sinta Ningrum; Ramadhan Pancasilawan; Agus Taryana; Teguh Sandjaya
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41339

Abstract

A number of reports obtained by the Ombudsman of the Republic of Indonesia related to problems in the implementation of health services indicate that the implementation of health services in Indonesia has not been running well. South Tangerang City is one of the big cities in Banten Province that does not have A/B type health facilities. In addition, the researchers findings indicate that out-patient care services at Tangsel Hospital have not been running optimally. This study aims to determine and describe the quality of out-patient care services at Tangsel Hospital. Researchers used 6 (six) dimensions in health service standards according to WHO. This research is a descriptive quantitative research with survey methods and questionnaires as research instruments. Researchers used the Accidental Sampling technique for sampling. The results of hypothesis testing using the one sample test showed that the quality of health services at Tangsel Hospital was greater than 70%, which means H0 was rejected and Ha was accepted. This shows that the quality of of out-patient care services at Tangsel Hospital is categorized as very good. Researchers suggest an improvement in service time management that requires face-to-face meetings with doctors and parking management considering that Tangsel Hospital is a fairly large hospital. Regular evaluations and training on ethics and attitudes in treating patients need to be held. In addition, the researchers suggested that Tangsel Hospital conduct socialization regarding queues and online doctor schedules to old and/or new patients, so that problems such as waiting times and call centers can be resolved properly.Sejumlah laporan yang didapatkan Ombudsman RI terkait dengan permasalahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia belum berjalan dengan baik.. Kota Tangerang Selatan adalah salah satu kota besar di Provinsi Banten yang tidak memiliki fasilitas kesehatan di tipe A/B. Selain itu, temuan-temuan awal peneliti yang menunjukkan bahwa pelayanan rawat jalan di RSUD Tangsel belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas pelayanan rawat jalan RSUD Tangsel. Peneliti menggunakan 6(enam) dimensi kualitas pelayanan menurut Tjiptono dan 6(enam) dimensi dalam standar pelayanan kesehatan menurut WHO. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode survei dan kuisioner sebagai instrumen penelitian. Peneliti menggunakan teknik Accidental Sampling untuk pengambilan sampel. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan one sample test menunjukkan bahwa kualitas pelayanan rawat jalan RSUD Tangsel lebih besar dari 70% yang artinya H0 ditolak dan Ha diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan rawat jalan RSUD Tangsel dikategorikan sangat baik.Peneliti menyarankan adanya perbaikan manajemen waktu layanan yang membutuhkan tatap muka dengan dokter dan pengelolaan parkir mengingat RSUD Tangsel adalah rumah sakit yang cukup besar. Perlu diadakan evaluasi rutin dan pelatihan mengenai etika dan sikap dalam menangani pasien. Selain itu peneliti menyarankan RSUD Tangsel mengadakan sosialisasi mengenai antrian dan jadwal dokter online kepada pasien lama dan/atau baru, sehingga permasalahan seperti waktu tunggu dan call center dapat teratasi dengan baik.
EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN CIAMIS (STUDI PADA OBJEK WISATA SITU LENGKONG) Nina Marlina; Heru Nurasa; Ramadhan Pancasilawan
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2017): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v2i1.13681

Abstract

Skripsi ini berupaya menyajikan hasil penelitian yang menggambarkan bagaimana Efektivitas Program Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Ciamis (Studi Pada Objek Wisata Situ Lengkong). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis dari sektor pariwisata setelah Pangandaran memisahkan diri menjadi Daerah Otonomi Baru. Dengan begitu maka Pemerintah Kabupaten Ciamis memfokuskan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata di Situ Lengkong sebagai objek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan dari tahun 2014-2015. Setelah pelaksanaan program ternyata jumlah PAD yang dihasilkan pada tahun 2015 hanya mencapai 35,99 % dari yang ditargetkan. Temuan tersebut merupakan suatu masalah dari pelaksanaan program tersebut yang disebabkan karena tidak efektifnya program tersebut. Teori yang digunakan yakni teori Efektivitas Program dari Kettner, Moroney dan Martin (2008), beliau mengemukakan bahwa untuk menilai efektivitas program dapat diukur dari Upaya, Efisiensi Biaya, Hasil, Efektivitas Biaya, dan Dampak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif serta pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan melalui studi kepustakaan serta studi lapangan yang berupa observasi non-partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengujian kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, kemudian data-data tersebut direduksi, disajikan, dan ditarik simpulan. Berdasarkan hasil penelitian, nyatanya pelaksanaan program tersebut belum efektif dalam mencapai tujuannya yakni capaian PAD sesuai target. Belum efektifnya program disebabkan oleh adanya keterbatasan upaya-upaya dan anggaran dalam mengembangkan Situ Lengkong sesuai kebutuhan dilapangan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis. ABSTRACT This paper seeks to present the results of research that describes how the Tourism Destination Development Program Effectiveness in Ciamis (A Study of Situ Lengkong Attractions). This research is based on the fact of declined in local revenue (PAD) Ciamis District of the tourism sector after the Pangandaran separates into New Autonomous Region. However, the Government of Ciamis district development program focusing on the tourism destination attraction Situ Lengkong as the most visited by tourists from the years 2014-2015. After the implementation of the program turned out to be the amount of revenue generated in 2015 reached only 35.99% of the target. The findings indicate the ineffectiveness of the program. The theory used is the effectiveness theory of the program by Kettner, Moroney and Martin (2008), he argued that in order to assess the effectiveness of the program can be measured by Effort, Cost Efficiency, Results, Cost Effectiveness, and Impact. This research is conducted by using descriptive and qualitative approach. Data obtained through literature and field studies in the form of non-participatory observation, indepth interview, and documentation. Testing the credibility of the data using triangulation of sources and triangulation techniques, then the data is reduced, presented, and the conclusions were drawn. Based on the results of research, in fact, the implementation of the program has not been effective in achieving its objectives of local revenue target. The ineffectiveness of the program due to the limitations of efforts and budgets in developing Situ Lengkong according to the needs in the field by the Department of Tourism and Creative Economy Ciamis District.
PENGENDALIAN PEMANFAATAN AIR TANAH DI KECAMATAN BANDUNG WETAN OLEH CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV BANDUNG Nisrina Nurhasanah; Ramadhan Pancasilawan; M. D Enjat Munajat
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.35066

Abstract

ABSTRACTThis research is concerned with a decrease in groundwater level caused by uncontrolled extraction or use of excess groundwater. This causes the soil condition in Bandung Wetan District to enter a vulnerable and critical zone. The purpose of this study is to find out why the Control of the use of water land in the District of Bandung Wetan by the Branch Office of Energy and Resources Power Mineral Region IV Bandung has not been effective. This research uses Ricky W. Griffin’s theory, which explains that levels of Control consist of four steps: establishing standards, measuring performance, comparing performance against standards, and considering corrective action. The method used in this research is qualitative. Data collection techniques are done through observation, interviews, and documents. The control mechanisms have not been appropriately implemented based on field study because of limited human resources to carry out field monitoring. Then limited existing budgets, weak sanctions that are given so that compromises and negotiations in taking corrective action are still occurring, and the awareness of groundwater concessions are still low to comply with the prevailing regulations. The BINWASDAL team needs to be given training and a broad understanding of the main tasks, functions, and authorities in controlling groundwater use in Bandung Wetan District. They are then increasing socialization and guidance on groundwater exploitation and the community and implementing strict sanctions by existing regulations to reduce violations that have occurred. Finally, for entrepreneurs to pay more attention to the rules that have been set so as not to cause similar problems. ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya penurunan muka air tanah yang disebabkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air tanah berlebih yang tidak terkontrol. Hal ini menyebabkan kondisi tanah di Kecamatan Bandung wetan memasuki zona rawan dan kritis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa pengendalian pemanfaatan air tanah di Kecamatan Bandung Wetan oleh Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Bandung belum berjalan efektif dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi. Penulis melakukan analisis menggunakan teori pengendalian dari Ricky W. Griffin, yang mengemukakan terdapat empat langkah pengendalian yaitu menetapkan standar, mengukur kinerja, membandingkan kinerja dengan standar, dan menentukan tindakan korektif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumen. Berasarkan hasil lapangan  mekanisme pengendalian belum dilakukan dengan baik, keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan pemantauan ke lapangan, terbatasnya anggaran yang ada, lemahnya sanksi yang diberikan sehingga masih terjadinya kompromi dan negosiasi dalan melakukan tindakan korektif, serta masih rendahnya kesadaran para pengusahaan air tanah untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Tim BINWASDAL perlu diberikan pelatihan dan pemahaman yang luas mengenai tugas pokok dan fungsi serta wewenangnya dalam melakukan pengendalian pemanfaatan air tanah di Kecamatan Bandung Wetan, meningkatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap pengusahaan air tanah dan masyarakat, serta penerapan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang ada agar mengurangi pelanggaran yang sudah terjadi. Terakhir untuk pengusaha untuk lebih memperhatikan aturan yang sudah ditetapkan agar tidak menimbulkan permasalahan yang serupa. 
KOLABORASI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KREATIF DI KOTA BANDUNG STUDI PADA BANDUNG CREATIVE BELT SEKTOR CIGADUNG Nurul Khaerul Rahman; Sawitri Budi Utami; Ramadhan Pancasilawan
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.35033

Abstract

ABSTRACTThis study describes collaboration in the development of creative tourism in the city of Bandung. The development of the Bandung Creative Belt area in the Cigadung sector was motivated by the need to improve the local economy sustainably by utilizing the creative economy's potential. The implementation of the development of the Cigadung Creative Belt involves stakeholders consisting of government, business, academic, community stakeholders, and the media or known as the Penta Helix. To realize the Cigadung Creative Belt as a creative tourism destination that is sustainable and competitive and contributes significantly to economic development, the synergistic collaboration between stakeholders is needed. This study discusses collaboration through 6 dimensions/stages Huxham and Vangen (1996). This study has six dimensions: managing aims, compromise, communication, democracy and equality, power and trust, and determination, commitment, and stamina. The research method used is qualitative. Data as study material was obtained through field observations, literature studies, and interviews (Cresswell, 2010). The implementation of collaboration in the development of the Bandung Creative Belt in the Cigadung sector has not heeded essential aspects in the collaboration process such as the existence of inequality in each collaboration actor, the power of several collaboration actors who are still too dominant, determination and commitment the collaboration actors are not yet optimal. ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan tentang kolaborasi dalam pengembangan pariwisata kreatif di Kota Bandung. Pengembangan kawasan Bandung Creative Belt sektor Cigadung tersebut dilatarbelakangi dari adanya kebutuhan untuk meningkatkan ekonomi lokal secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi ekonomi kreatif. Pelaksanaan pengembangan Cigadung Creative Belt melibatkan pemangku kepentingan yang terdiri dari stakeholder pemerintah, bisnis, akademisi, masyarakat/komunitas, dan media atau dikenal sebagai Penta Helix. Untuk mewujudkan Cigadung Creative Belt sebagai destinasi pariwisata kreatif yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi diperlukan kolaborasi yang sinergis diantara para pemangku kepentingan. Penelitian ini membahas mengenai kolaborasi melalui 6 dimensi/tahapan Huxham dan Vangen (1996). Terdapat enam dimensi yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu managing aims, compromise, communication, democracy and equality, power and trust, dan determinantion, commitment, and stamina. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data sebagai bahan kajian diperoleh melalui observasi lapangan, studi pustaka dan wawancara (Cresswell, 2010). Pelaksanaan kolaborasi pada pengembangan Bandung Creative Belt sektor Cigadung ini belum mengindahkan aspek-aspek penting dalam proses kolaborasi seperti masih adanya ketidaksetaraan (equality) pada tiap aktor kolaborasi, adanya kekuatan (power) dari beberapa aktor kolaborasi yang masih terlalu dominan, determinasi dan komitmen (determination and commitment) para aktor kolaborasi yang belum optimal.
IMPLEMENTASI PROGRAM E-SAMSAT DI JAWA BARAT M. Fachri Zilda; Darto Miradhia; Ramadhan Pancasilawan
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.28691

Abstract

Penulisan ini merupakan hasil penelitian penulis yang membahas tentang Implementasi Progran E-samsat di Jawa Barat. Latar belakang penelitian ini adalah melihat pelayanan public merupakan isu yang sangat strategis karena menjadi ajang interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka memenuhi tuntutan rakyat dan untuk lebih responsive, aspirasi dan kepuasan yang berorientasi rakyat, kantor Samsat dan Bapenda membuat terobosan dalam bentuk e-samsat. Program ini merupakan inovasi visioner yang diatur dalam Perjanjian kerjasama dengan pihak terkait.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganilisis bagaimana Implementasi Program E-samsat di Jawa Barat. Teori yang digunakan dalam peneliatian ini adalah teori implementasi program oleh Mazmanian dan Sabatier dengan pembahasan meliputi: Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, tingkat dan ruanglingkup perubahan perilaku yang dikehendaki, kemampuan kebijakan atau program untuk menstruktur implementasi secara tepat, variable-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami, menganalisi, dan menjelaskan aspek yang ada dalam implementasi program e-samsat.Implementasi program e-samsat ini sudah berjalan sejak tahun 2014, namun dari awal pelaksanaannya masih terdapat masalah dan kendala-kendala yang dihadapi, hasil penlitian ini menunjukan masalah dan kendala yang dihadapai dapat ditangani dengan baik dan bijak oleh pihak pelaksana program, dan para pelaksana melakukan inovasi demi keberhasilan program e-samsat, sehingga banyak kemajuan dalam penerapannya.
Organizational Network in the Development of Mamminasata Urban Areas, South Sulawesi Province Widyawati Widyawati; Ida Widianingsih; Ramadhan Pancasilawan
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.702 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v8i1.6532

Abstract

This research explains the organizational network in Mamminasata urban area,  South Sulawesi Province, Indonesia. The area was formally managed by the Mamminasata Metropolitan Development Agency (BKSPMM) since its establishment. The research used descriptive research method with qualitative approach through interviews and observation on the parties involved in  managing the development of Maminasata urban area. Furthermore, the data: strengthened by secondary data review of previous research results. Analyses also  combined with  data from relevant agencies. The results indicate that there is a fragmented organization network in terms of cooperation, coordination and communication amongs involved local governments in the development Mamminasata urban area, We would argue that the tendencies of respected local governments to express their own interests occurred due to the absence of cooperation and coordination mechanisms. Furthermore, ineffective communication amongs local governments led to the inconsistency of local development planning documents.
Policy Networking in Agrotourism Development in Cibodas Village Pancasilawan, Ramadhan
Decision Vol 6 No 1 (2024): Decision: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/decision.v6i1.17337

Abstract

Agrotourism development in Cibodas Village represents a substantial shift in the use of agricultural and natural resources in the Tangkuban Perahu Mountains region of West Java. This town has focused on promoting agrotourism as a method for combining natural beauty with local agricultural potential, resulting in memorable tourism experiences while also helping the local community's economic viability. This development also prioritizes teaching and understanding of sustainable agriculture techniques, raising visitor awareness of the significance of environmental conservation and agricultural sustainability. The project aims to determine the process of creating educational agrotourism based on the potential of Cibodas village. This study employs a qualitative method, utilizing a case study methodology.
MEMBANGUN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA CILEUNYI KULON KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG Bonti, Bonti; Bekti, Herijanto; Utami, Sawitri Budi; Setiawan, Tomi; Pancasilawan, Ramadhan; Halim, Hilman Abdul
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 5, No 1 (2024): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v5i1.51344

Abstract

Pengelolaan sampah di daerah Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung dan Kab Bandung Barat) pada bulan Agustus 2023 mengalami kondisi darurat. Hal ini ditandai dengan overload yang dialami Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang sudah tidak sanggup lagi menampung pembuangan sampah, terutama sampah yang berasal dari kawasan Bandung Raya. Berdasarkan hal tersebut maka tim PPM merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam menjadi bagian dalam solusi mengatasi sampah dari hulunya. Tim PPM memutuskan untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah pada level Desa di wilayah Kab. Bandung. Adapun desa yang Tim PPM pilih untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat adalah Desa Cileunyi Kulon, yang terletak di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Metode kajian dan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan dalam kegiatan PPM pada tahap ke-1 ini adalah dengan melakukan kegiatan FGD, pendampingan penyusunan roadmap dan rencana aksi pengelolaan sampah Desa. Hasil dari kegiatan ini adalah terbentuknya terbukanya komunikasi  dan transparansi informasi terkait permasalahan di wilayah masing-masing peserta, serta terbentuknya komitmen untuk menyusun rencana aksi lebih lanjut untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah di Desa Cileunyi Kulon. Waste management in the Greater Bandung area (Bandung City, Bandung Regency and West Bandung Regency) will experience an emergency in August 2023. This is characterized by the overload experienced by the final waste disposal site (TPA) which is no longer able to accommodate waste disposal, especially waste originating from the Greater Bandung area. Based on this, the PPM team feels called to contribute to being part of the solution to dealing with waste from upstream. So the PPM Team decided to contribute to waste management at the village level in the district area. Bandung. The village that the PPM Team chose to carry out community service is Cileunyi Kulon Village, which is located in Cileunyi District, Bandung Regency, West Java Province. The method of study and community service used in PPM activities at stage 1 is by carrying out FGD activities, assisting in the preparation of roadmaps and action plans for village waste management. The result of this activity is the formation of open communication and transparency of information regarding problems in each participant's area, as well as the formation of a commitment to develop further action plans to improve waste management governance in Cileunyi Kulon Village.
Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Garut (Studi Pada Bencana Kekeringan di Desa Suci Kecamatan Karangpawitan) Tampubolon, Elvis; Pancasilawan, Ramadhan
Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 11 No 1 (2024): Juni
Publisher : UNIVED PRESS, Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/professional.v11i1.5740

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Garut, dengan fokus pada Desa Suci, Kecamatan Karangpawitan. Mengadopsi teori implementasi kebijakan publik oleh Diana M. DiNitto (2015), penelitian ini mengevaluasi aspek komunikasi, sumber daya, birokrasi, dan sikap implementor dalam upaya mengatasi dampak kekeringan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mendukung penanggulangan bencana kekeringan, implementasinya belum optimal di Desa Suci. Meskipun aspek birokrasi dan sikap implementor telah dilaksanakan dengan baik, terdapat kekurangan dalam komunikasi antarpihak terkait dan alokasi sumber daya. Dari segi birokrasi dan sikap implementor, hasil menunjukkan adanya persepsi yang konsisten bahwa kekeringan merupakan bencana serius yang memerlukan tindakan cepat. Hal ini didukung oleh pembentukan Tim Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dan Pos Komando Penanggulangan Darurat Bencana di Kabupaten Garut. Namun, kelemahan muncul pada aspek komunikasi, terutama dalam pertukaran informasi di awal penetapan status tanggap darurat. Ketidaksesuaian data wilayah terdampak antara BPBD Kabupaten Garut dan realitas di lapangan, khususnya di Desa Suci, mengakibatkan perpanjangan status tanggap darurat yang tidak sesuai dengan Standar Layanan BPBD Kabupaten Garut. Aspek sumber daya juga menjadi tantangan, meski upaya telah dilakukan untuk menyediakan sumber daya yang memadai. Upaya tersebut belum berhasil mengurangi dampak kekeringan yang dirasakan masyarakat, menunjukkan perlunya peninjauan ulang strategi alokasi sumber daya. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi perbaikan implementasi kebijakan penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Garut, dengan menyoroti area-area yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal komunikasi dan pengelolaan sumber daya.
Pengurangan Risiko Bencana di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut Nurfitri, Kaila Zahrani; Pancasilawan, Ramadhan
Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 11 No 1 (2024): Juni
Publisher : UNIVED PRESS, Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/professional.v11i1.5788

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Pengurangan Risiko Bencana di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Masyarakat yang belum menyadari tentang bahaya bencana serta banyaknya masyarakat yang mengharapkan imbalan dalam penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana di Desa Mekarsari merupakan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kesiapan Desa Mekarsari dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana. Dalam penelitian ini menggunakan teori Khan & Jan (2015) yang dimana dalam teori ini memiliki kunci keberhasilan dalam pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat. Terdapat 2 unsur keberhasilan yakni keberlanjutan dan Institusionalisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melibatkan informan yang terlibat dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di Desa Mekarsari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengurangan Risiko Bencana di Desa Mekarsari masih perlu ditingkatkan. Sulitnya mengajak masyarakat dalam berpartisipasi terhadap kegiatan desa, serta kapasitas masyarakat desa yang masih kurang terkait dengan kebencanaan menjadi kendala dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Desa Mekarsari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengurangan Risiko Bencana di Desa Mekarsari sudah terlaksanakan, namun masih memiliki beberapa kendala yang menghambat keberhasilan pengurangan risiko bencana seperti rendahnya kapasitas masyarakat dan partisipasi masyarakat desa yang masih minim.