Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.173
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Media Komunikasi FPIPS Cakrawala Hukum Unes Law Review Kosmik Hukum Ganesha Law Review Jurnal Locus Delicti Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Journal Evidence Of Law WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LEX JUSTITIA Cakrawala Hukum
Aniek Periani
Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN ADDICTED TO ONLINE GAMES IN THE DIGITAL AGE OF GENERATION ALPHA: IMPACTS AND PREVENTIVE SOLUTIONS Muhammad Yusril Irza; Ikama Dewi Setia Triana; Aniek Periani
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2026): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63859/wikuacitya.v5i1.507

Abstract

The development of digital technology in the era of globalization has brought significant changes to the lives of children, especially Generation Alpha, who have grown up with internet access and digital devices from an early age. One increasingly worrying impact is the increasing excessive use of online games, leading to addiction. Online game addiction not only impacts academic achievement but also affects children's mental health, social behavior, and emotional development. In fact, the World Health Organization has classified game addiction as a gaming disorder, an addictive behavioral disorder that requires serious attention. This community service activity aims to analyze the dangers of online games for Generation Alpha in the digital era and examine the role of parents and educators in preventing online game addiction. The method used is an educational approach through counseling and digital literacy education regarding the wise use of technology for students at the Pattanakansuksa Foundation School in Satun, Thailand. The results of the activity show that providing education about the negative impacts of online games can increase students' awareness of the risks of addiction and the importance of balancing digital activities with learning and social activities. Thus, synergy between parents, educators, and the school environment is the main key to protecting Generation Alpha from the negative impacts of online games and realizing healthy, responsible technology use that is oriented towards children's character development.
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH Muhammad Yusril Irza; Ikama Dewi Setia Triana; Aniek Periani; Elisabeth Febriana
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2026): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63859/wikuacitya.v5i3.558

Abstract

Kekerasan seksual di lingkungan sekolah merupakan permasalahan yang memerlukan upaya preventif melalui peningkatan kesadaran hukum seluruh warga sekolah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua mengenai pencegahan kekerasan seksual serta perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, dan evaluasi melalui pendekatan partisipatif di Desa Karangmocol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak korban, mekanisme pelaporan, serta pentingnya budaya sadar hukum dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak. Selain itu, kegiatan menghasilkan modul penyuluhan hukum dan rekomendasi bagi sekolah sebagai upaya penguatan kebijakan pencegahan kekerasan seksual. Program ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan strategi preventif yang efektif dalam membangun budaya sadar hukum dan memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan melalui kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KECANDUAN GAME ONLINE DI KABUPATEN BANYUMAS Ikama Setia Triana; Aniek Periani; Arif Awaludin
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2026): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63859/wikuacitya.v5i3.570

Abstract

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat termasuk anak, Dimana game online menjadi yang paling populer dikalangan anak-anak. Gameonline yang berlebihan dapat menimbulkan kecanduan pada anak-anak sehingga mengganggu perkembangan sosial, emosional, dan akademisnya. Dalam perspektif hukum, perlindungan terhadap anak dari kecanduan game online merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak anak seperti yang diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Hal ini menjadi penting karena meningkatnya kasus kecanduan game online yang dilaporkan. Perlindungan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak, sehingga diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat agar memahami dampak hukum dan sosial dari kecanduan game online pada anak. Orang tua, sekolah, perangkat desa, dan pengelola rental game berperan dalam perlindungan anak melalui kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan keterampilan untuk mencegah serta menangani kecanduan game online pada anak, sehingga hak anak untuk tumbuh kembang secara optimal dapat terlindungi yang dilakukan melalui sinergi regulasi, pengawasan komunitas berbasis desa, dan optimalisasi lembaga perlindungan anak. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat Cilongok Kabupaten Banyumas mampu menjadi garda terdepan dalam melindungi anak dari dampak negatif game online, sehingga tercipta generasi yang sehat secara fisik, mental, dan hukum. Kedepan, diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Peraturan Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Siber di Kabupaten Cilacap Ikama Setia Triana; Arif Awaludin; Aniek Periani
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2026): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63859/wikuacitya.v5i3.576

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membawa dampak positif bagi konektivitas masyarakat, namun sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap tindak pidana siber, seperti penipuan daring, phishing, peretasan akun, hingga pencemaran nama baik melalui media sosial. Di Kabupaten Cilacap, rendahnya literasi digital dan pemahaman hukum masyarakat terhadap regulasi pidana siber menyebabkan warga rentan menjadi korban sekaligus tidak memahami langkah hukum yang dapat ditempuh. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat Kabupaten Cilacap terhadap peraturan hukum pidana terkait tindak pidana siber, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta ketentuan relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan penyuluhan hukum partisipatif melalui ceramah, diskusi, dan studi kasus kontekstual kepada masyarakat sasaran. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap bentuk-bentuk tindak pidana siber, dasar hukum yang mengaturnya, langkah preventif, serta prosedur pelaporan kepada pihak berwajib. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan kesadaran hukum masyarakat dan pencegahan tindak pidana siber di wilayah Kabupaten Cilacap.
Closing Indonesia’s Regulatory Gap on Deepfake Crimes: Comparative Lessons from the European Union, the United States, and China Ikama Dewi Setia Triana; Aniek Periani; Arka Atyanta
Kosmik Hukum Vol. 26 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v26i2.25751

Abstract

The rapid development of artificial intelligence (AI) technology has accelerated the emergence of deepfake media capable of manipulating audio, video, and images with highly realistic results. Although deepfake technology offers creative and economic benefits, its misuse has created serious legal, ethical, and social challenges, including digital fraud, political disinformation, identity theft, and non-consensual pornography. Indonesia currently lacks a comprehensive legal framework specifically regulating deepfake and generative AI technologies, resulting in regulatory fragmentation and weak victim protection. This study aims to analyze comparative regulatory models regarding deepfake crimes in the European Union, the United States, and the People’s Republic of China, as well as to examine the urgency of legal reform in Indonesia. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings demonstrate that the European Union adopts a risk-based and transparency-oriented model through the Artificial Intelligence Act, the United States applies fragmented sectoral regulations prioritizing freedom of expression, while China emphasizes state-centered digital governance and platform liability. Meanwhile, Indonesia still experiences legal uncertainty, limited digital forensic capacity, and the absence of platform accountability mechanisms. This study argues that Indonesia urgently requires a comprehensive AI and deepfake regulatory framework integrating mandatory labeling obligations, victim-oriented protection, AI forensic standards, and platform responsibility mechanisms to ensure digital security, legal certainty, and the protection of human rights in cyberspace.
Co-Authors Agoes Djatmiko Agoes M.H. S.H. Djatmiko Arif Awaludin Arif Awaludin, Arif Arka Atyanta Christin Siti Dewi Setia Triana, Ikama Doni Adi Supriyo Doni Adi Supriyo Doni Adi Supriyo Edi Kristianta Tarigan Elisabeth Febriana Elly Kristiani Purwendah Erni Darmayanti Fani Budi Kartika Hariadi, Wahyu Haris Kusumawardana Ikama Setia Triana Irza, Muhammad Yusril Iskatrinah - Kaboel Suwardi Kaboel Suwardi Loemongga Arthamevia Mochamad Syamsudin Muhammad Ihsan Pudyastiwi, Elisabet Rusito Rusito Selvi Marcellia Wahyu Hariadi wahyu hariadi Wahyu Hariadi