Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.57
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publika Jurnal Biometrika dan Kependudukan (Journal of Biometrics and Population) JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Jurnal Abdi: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG) Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Socius: Social Sciences Research Journal
Galih Wahyu Pradana
Jurusan Administrasi Publik FISIP UNDIP
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Collaborative Governance Dalam Penyediaan Ambulans Layanan Antar Jemput Pasien Gratis Di Kota Surabaya (Studi Kasus Program Satu Kelurahan Satu Ambulans) Azzuhri, Ahmad Arofi; Pradana, Galih Wahyu
Publika Vol. 13 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Collaborative governance merupakan kolaborasi yang melibatkan lebih dari satu stakeholder dalammenjalankan suatu program atau kebijakan dengan adanya komitmen saling membantu dan bekerjasama.Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan jenis penelitian case study research (studi kasus) . Teknikpengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian terpusat pada prosesCollaborative Governance yang dikemukakan oleh Ricardo S. Morse dan John B. Stephens pada tahun 2012.Collaborative Governance ini memberikan perubahan yang signifikan terhadap permasalahan yang terjadi.Asssement (penilaian) menyimpulkan bahwa peningkatan permintaan layanan ambulans antar jemput pasiendi tengah Keterbatasan ambulans yang dimiliki perlu menggandeng banyak pihak ; Initiation (inisiasi),berjalan baik dengan respon yang diberikan oleh penyedia ambulans swadaya dalam menanggapi inisiasiyang digagas pemkot Surabaya; Deliberation (musyawarah) berjalan dengan lancar dengan membahasmengenai aturan dasar kolaborasi yang dilakukan Pemkot Surabaya; Implementation (penerapan)stakeholders saling berkomitmen dengan hasil kesepakatan dan terselenggara perjanjian kerjasama oleh parastakeholders.
Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Selorejo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung Hakim, Fathan Adrean; Fanida, Eva Hany; Meirinawati; Pradana, Galih Wahyu
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Informasi Desa salah satu wujud implementasi e-government pada tatanan pemerintahan desa. Desa Selorejo di Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu desa yang telah menerapkan sistem tersebut dan dikelola langsung secara otonom oleh pemerintah desa. Dalam penerapannya website masih belum memiliki informasi yang lengkap serta eksistensi website masih belum efektif. Pemanfaatan website yang kurang maksimal bisa menghambat perkembangan Desa Selorejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran terkait dengan efektivitas Sistem Informasi Desa di Desa Selorejo. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini mengacu pada indikator efektivitas e-government oleh Aprilia, Wijaya dan Suryadi tahun 2014. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan alur reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Informasi Desa (website) di Desa Selorejo masih belum efektif. Peran sistem masih sebatas penyedia informasi; Peran pemerintah masih kurang dalam hal monitoring dan pemdes masih kurang update dalam keterbaruan website; Tujuan sistem masih kurang baik yaitu terdapat ketidaksesuaian antara tujuan sistem dengan praktik di lapangan; aspek jangkauan akses telah memiliki aksesbilitas yang baik; Aspek konten belum cukup bagus, masih ada menu yang kosong dan belum update; Aspek interaksi telah dilaksanakan namun tidak ada interaksi yang dilakukan secara periodik.
Tata Kelola Keuangan Daerah Melalui Program Bebas Denda di Sentra Pelayanan Publik Menur Surabaya (Studi Kasus: Retribusi Izin Pemakaian Tanah) Aura Marcenia Putri; Ma'ruf, Muhammad Farid; Pradana, Galih Wahyu; Fitrie, Revienda Anita
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya optimalisasi pengelolaan Retribusi Izin Pemakaian Tanah (IPT) di Kota Surabaya sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, perbedaan kebijakan antar daerah mendorong kecenderungan wajib retribusi untuk menghindari pembayaran, sehingga realisasi penerimaan Retribusi IPT belum mencapai target. Pemerintah Kota Surabaya menerapkan Program Bebas Denda sebagai upaya penataan piutang dan peningkatan kepatuhan wajib retribusi guna mendukung optimalisasi tata kelola keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana tata kelola keuangan daerah melalui Program Bebas Denda di Sentra Pelayanan Publik Menur Surabaya pada Retribusi IPT. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis berdasarkan teori penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan daerah dari Moenek dan Suwanda (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator wawasan ke depan, pengelolaan Retribusi IPT telah diarahkan untuk mendukung PAD melalui Program Bebas Denda, namun belum ada kejelasan arah kebijakan di masa mendatang. Pada indikator transparansi, keterbukaan informasi dasar telah berjalan baik, tetapi informasi tarif retribusi masih kurang jelas. Pada indikator akuntabilitas, mekanisme pertanggungjawaban telah tersedia, namun pemahaman wajib retribusi masih terbatas. Pada indikator kepastian hukum, dasar hukum telah ada, tetapi kepastian bagi masyarakat belum sepenuhnya dirasakan. Pada indikator efisiensi dan efektivitas, Program Bebas Denda meningkatkan kemudahan pelayanan dan penerimaan retribusi, namun belum membentuk kepatuhan yang berkelanjutan.
Implementasi Kebijakan Penyediaan Beras Bagi Aparatur Sipil Negara: Perspektif Model Advocacy Coalition Framework (ACF): (Studi pada Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sumenep) Bisri, Mashur Hasan; Dinata, Candra; Sarmini, Sarmini; Gamaputra, Gading; Pradana, Galih Wahyu
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.650

Abstract

Implementation of policy Number 64 of 2021 concerning the provision of rice for the State Civil Apparatus (ASN) as a form of government favoritism to empower farmers by buying local agricultural products due to food price instability, economically affecting ASN's food needs so that ASN performance productivity decreases. This research study aims to explain the implementation of the rice provision policy for ASN based on Regent Regulation Number 64 of 2021 in Sumenep district, in the perspective of the Advocacy Coalition Framework (ACF) Model. The research method used is qualitative research. The results of this study are first, individual actors influencing the policy-making process of providing rice for ASN provide input in formulating strategies or actions taken to achieve the desired goals and objectives of the rice provision policy for ASN. However, the implementation of this policy considers aspects of sustainability and is not only temporary in order to provide sustainable benefits for ASN in the Sumenep district government. second, group actors have different roles depending on the stage of the ongoing policy cycle. group actors can assist in identifying problems or issues raised in the rice provision policy process for ASN.
Efektivitas Program Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam Pencapaian Target Pajak Desa Temu Kabupaten Sidoarjo A, A’isah; Pradana, Galih Wahyu; Ma’ruf, Muhammad Farid; Fitrie, Revienda Anita
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 6 (2026): Januari
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18411016

Abstract

The Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) Optimization Program is one of the local government’s efforts to increase tax revenue and support regional development. However, its implementation still faces several challenges, particularly regarding the accuracy of tax targeting and collection. This study aims to analyze the implementation of the PBB-P2 Optimization Program in Temu Village, Prambon District, Sidoarjo Regency, focusing on the accuracy of tax object and subject data, the role of the Tax Assessment Compilation List (DHKP), and its impact on tax revenue realization. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Research informants included village government officials, tax officers, and taxpayers. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the PBB-P2 Optimization Program in Temu Village has been implemented in accordance with applicable regulations. However, inaccuracies in tax targeting persist due to the lack of optimal updating and validation of tax object and subject data. Issues such as unseparated tax objects, untransferred ownership names, and unrecorded physical changes of land and buildings contribute to high levels of PBB-P2 arrears. The utilization of DHKP data and spatial mapping reveals that tax arrears are widely distributed and structural in nature. In conclusion, the optimization of PBB-P2 is not solely dependent on normative target setting but requires strengthened field-based data collection, continuous administrative validation, and the integration of information technology to improve targeting accuracy and tax collection effectiveness.
Co-Authors A, A’isah Adinda, Cika Meisa Agustina, Febri Yeni Al Azis, Muhammad Farros Ali Hasbi Ramadani Ali Imron Angelly, Ryke Ardana, Ericho Rizal Aura Marcenia Putri Azzuhri, Ahmad Arofi Badrudin Kurniawan Bisri, Mashur Hasan Deby Febriyan Eprilianto Dewi, Elviana Dinata, Candra DITA PERWITASARI Eva Hany Fanida, Eva Hany Faysal, Ahmad Febriyan, Deby Fitrie, Revienda Anita Gading Gamaputra H, Mohammad Hermy Hakim, Fathan Adrean Heni Purwa Pamungkas Hermayandi, Nandina Salsabila Heru Arizal INDAH PRABAWATI Juprihantoro, Dwiky Loren, Irananda Destiani Ma'ruf, Muhammad Farid Mahadhika, Vita Marzuqi, Muhammad Ilyas Ma’ruf, Muhammad Farid Megawati, Suci MEIRINAWATI Meirinawati Meirinawati, Meirinawati Muhamad Arif Mahdiannur Puspita Ningrum, Luci Fransiska R, Dwi Anggorowati Rachmadhani, Azzahroh Safitri, Rismaya Elly Sari, Lisa Amelia Sari, Neni Novita Sarmini Sarmini Sinipat, Kartiko Nugroho Pangestu Supriyadi, Sagita Alfira Wati, Lisa Sintha Yoly, Danisa Putri Yunitasari, Bellina