Claim Missing Document
Check
Articles

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN PRODUCT LIABILITY DALAM PRODUK MI INSTAN IMPOR BERSERTIFIKAT HALAL PALSU DI SEMARANG Yana Arnanda Putra; Dharu Triasih; Dian Septiandani
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.006 KB) | DOI: 10.26623/slr.v3i2.5562

Abstract

This scientific article talks about Fake halal-certified imported instant noodle products circulating in Semarang make Muslim consumers uneasy and concerns arise to buy these imported instant noodle products at minimarkets and E-Commerce. This study discusses Consumer Protection of imported instant noodle products that are certified halal fake in Semarang and the Implementation of Legal Protection for consumers and product liability in imported instant noodle products that are certified fake halal in Semarang. The methods used in this research include the type of research is empirical juridical, the research specifications are descriptive analytical. This research technique is non-random with purposive sampling and the data used are primary data in the form of interviews and questionnaires and supported by secondary data with qualitative data analysis. This research technique is non-random with purposive sampling and the data used are primary data in the form of interviews and questionnaires and supported by secondary data with qualitative data analysis. The form of legal protection for consumers is in the form of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees as well as supervision from BPJPH and MUI in carrying out the certification process of halal products and product liability or product liability for business actors in carrying out their functions as producers and importers of imported instant noodle products. In the implementation of the application of legal protection for consumers by carrying out policies and supervision in accordance with the authority regulated by the legislation. The right of consumers to obtain legal protection and obligations of business actors after obtaining a halal certificate has been regulated in the Halal Product Guarantee Law and the existence of administrative sanctions and criminal sanctions. And the implementation of the implementation policy of the Halal Product Guarantee Operator can be done with an awareness of responsibility in realizing security, safety and comfort.
PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT SISTEM ONLINE DI BAZNAS KABUPATEN DEMAK: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Munjarofah Munjarofah; Dian Septiandani; Efi Yulisyowati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 1 (2023): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i1.6460

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran zakat menggunakan aplikasi online di BAZNAS Kabupaten Demak, dan menganalisis pelaksanaan pembayaran zakat menggunakan aplikasi online di BAZNAS Kabupaten Demak dalam perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembayaran zakat menggunakan aplikasi online di Baznas Kabupaten Demak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, sampel tersebut diambil dengan metode purposive sampling. Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder, yang diambil dengan cara wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitaf. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pembayaran zakat menggunakan aplikasi online di BAZNAS Kabupaten Demak dilakukan dengan cara buka laman https://baznas.go.id/ bayar zakat. Pilih jenis data dan isi jumlah zakat yang diinginkan. Kemudian masukan nominal yang akan dibayarkan. Isi data diri calon muzaki, setelah itu calon muzaki membaca niat zakat. Lalu calon Muzaki mendapatkan kode metode pembayaran dan mendapatkan konfirmasi dari BAZNAS melalui handphone atau alamat email yang didaftarkan. Pembayaran zakat secara online tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011, dan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441H Di Tengah Pandemi Wabah Covid-19. Pelaksanaan pembayaran zakat menggunakan aplikasi online di BAZNAS Kabupaten Demak dalam perspektif Hukum Islam adalah sah, karena ijab qabul dalam pembayaran zakat secara online tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada Mustahik, dasar hukumnya adalah : Al-qur’an surat At- taubah ayat 103, Hadist Riwayat Bukhari Muslim, dan pendapat para ulama, yaitu : Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, Asrosun Niam, Zul Asfi, Buya Yahya.
PELAKSANAAN POLIGAMI DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Falah Andrean Prasetiya; Dian Septiandani; Dhian Indah Astanti
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i2.7769

Abstract

Poligami dalam hukum Islam dibenarkan dan diberikan tempat khusus yang diatur dalam peraturan perundangan. Dengan adanya poligami tersebut tentu dipertanyakan juga tentang pembagian harta bersama sebagai wujud dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penelitian ini mengulas tentang pelaksanaan poligami serta pengaruh poligami terhadap harta bersama dalam hukum islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi bersifat deskriptif analitis, pengumpulan menggunakan data sekunder dan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pelaksanaan poligami menurut hukum islam berdasarkan surat an-Nisa’ ayat (3) sebagai dasar berpoligami karena ayat tersebut membolehkan berpoligami hanya dengan syarat berlaku adil sedangkan dalam hukum positif berdasakan Pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Pengaruh poligami terhadap harta bersama dalam hukum islam yaitu bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama.
STUDI PERBANDINGAN TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG LAHIR TANPA PERKAWINAN ORANG TUA MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Alma Nofita Sari; Dian Septiandani; Dhian Indah Astanti
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.8772

Abstract

Inheritance in Indonesia recognizes the existence of 2 (two) legal systems, namely according to the Civil Code and Islamic Law. The two legal systems have different perspectives, especially regarding the status of illegitimate children. The Constitutional Court's decision adds complexity by recognizing the civil relationship of an illegitimate child with the biological father through scientific and technological evidence. This research aims to determine the inheritance rights of children without married parents according to the Civil Code and Islamic Law and to determine the recognition of children without married parents according to the Civil Code and Islamic Law. This research uses a type of normative research with analytical descriptive specifications with library study data collection focusing on secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the research results, it was concluded that the recognition of children without married parents according to the Civil Code and Islamic Law has differences in approach. The Civil Law, through articles 272 and 280, regulates the recognition of children without marriage under certain conditions. This involves marriage licenses, mutual obligations, guardianship, and inheritance rights. Meanwhile, Islamic law states that children of adultery are illegitimate and cannot be assigned to their father. Civil Law focuses more on civil status and rights, while Islamic Law emphasizes the validity of marriage and family honor in a religious context. Then the Inheritance Rights for Children without Their Parents' Marriage According to the Civil Code and Islamic Law have differences in that the Civil Code regulates children's inheritance rights in the context of kinship, with divisions based on kinship relations, bilateral principles and degrees. In contrast, Islamic law emphasizes the conditions for the validity of marriage as the basis for inheritance rights, following principles such as individual, bilateral and justice principles. AbstrakPewarisan di Indonesia mengenal adanya 2 (dua) sistem hukum yaitu menurut KUHPerdata dan Hukum Islam. Kedua sistem hukum memiliki perspektif yang berbeda terutama terhadap status anak diluar kawin. Keputusan Mahkamah Konstitusi menambah kompleksitas dengan mengakui hubungan perdata anak luar perkawinan dengan ayah biologis melalui bukti ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak waris bagi anak tanpa perkawinan orang tua menurut KUH Perdata dan Hukum Islam dan Untuk mengetahui pengakuan anak tanpa perkawinan orang tua menurut KUH Perdata dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dengan pengumpulan data studi kepustakaan berfokus pada data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan Pengakuan anak tanpa perkawinan orang tua menurut KUH Perdata dan Hukum Islam memiliki perbedaan dalam pendekatan. Hukum Perdata, melalui pasal 272 dan 280, mengatur pengakuan anak tanpa perkawinan dengan syarat tertentu. Ini melibatkan izin kawin, kewajiban timbal balik, perwalian, dan hak waris. Sementara itu, Hukum Islam menyatakan anak zina tidak sah, tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Hukum Perdata lebih fokus pada status keperdataan dan hak-hak, sedangkan Hukum Islam menekankan keabsahan pernikahan dan kehormatan keluarga dalam konteks agama. Kemudian Hak Waris Bagi Anak tanpa Perkawinan Orang tua Menurut KUHPerdata dan Hukum Islam memiliki perbedaan dimana KUH Perdata mengatur hak waris anak dalam konteks kekerabatan, dengan pembagian berdasarkan hubungan kekerabatan, asas bilateral, dan perderajatan. Sebaliknya, Hukum Islam menegaskan syarat sahnya perkawinan sebagai dasar hak waris, mengikuti prinsip-prinsip seperti asas individual, bilateral, dan keadilan.
ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI PELAKU GANTI KELAMIN: KAJIAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Zakiyyah Darojah; Dian Septiandani; Dharu Triasih
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i2.10620

Abstract

The phenomenon of sex change in Indonesia is widespread, usually carried out by means of sex change surgery. Sex reassignment surgery (SRS) is a medical procedure performed to change a person's physical characteristics to match the desired gender identity. In Indonesia itself, the phenomenon of sex change does not yet have a definite legal basis, so there is a legal vacuum (Rechvacuum) regarding sex change behavior. In the Civil Code as well as the Qur'an and Hadith, the inheritance provisions for transgender heirs are not explained, the size of the shares they receive, or the obstacles to their inheritance. So, in this case, it raises new problems regarding how the law and regulations regarding the distribution of inheritance for sex change perpetrators are regulated if examined based on civil law and Islamic law. The type/type of research used by researchers is normative juridical with a comparative approach, namely by comparing the distribution of inheritance assets for sex change perpetrators according to civil law and Islamic law. The specifications used by researchers are analytical descriptive by collecting primary, secondary and tertiary data. The data analysis method used in this research is qualitative analysis. The results of this research are that the distribution of inheritance for transgender people according to the Civil Code is that their inheritance rights are not affected by their gender, whereas in Islamic law transgender people get their inheritance rights if their gender change is based on reasons that can be justified in Islamic terms. A person who deliberately undergoes a sex change operation does not have any consequences under Sharia law and his share of inheritance is the same as his original sex.AbstrakFenomena ganti kelamin di Indonesia marak terjadi, biasanya dilakukan dengan upaya operasi ganti kelamin. Operasi ganti kelamin atau Sex Reassignment Surgey (SRS) adalah prosedur medis yang dilakukan untuk mengubah karakteristik fisik seseorang agar sesuai dengan identitas gender yang diinginkan. Di Indonesia sendiri fenomena ganti kelamin belum memiliki dasar hukum yang pasti, sehingga terjadi kekosongan hukum (Rechvacuum) mengenai perilaku ganti kelamin. Didalam KUH Perdata maupun Al-Qur’an dan Hadits, tidak dijelaskan ketentuan mewaris bagi ahli waris transgender, jumlah besar bagian yang mereka terima, ataupun halangan mereka untuk mewaris. Sehingga dalam hal ini menimbulkan masalah baru mengenai bagaimana pengaturan hukum dan juga aturan terkait pembagian harta waris bagi pelaku ganti kelamin jika di kaji berdasarkan hukum perdata dan hukum islam. Jenis/tipe penelitian yang digunakan peneliti yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan yaitu dengan membandingkan pembagian harta waris bagi pelaku ganti kelamin menurut hukum perdata dan hukum islam. Spesifikasi yang digunakan peneliti berupa deskriptif analitis dengan mengumpulkan data – data primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu pembagian waris bagi transgender menurut KUH Perdata adalah hak warisnya tidak terpengaruh oleh jenis kelaminnya, sedangkan dalam Hukum Islam transgender mendapatkan hak warisnya jika perubahan jenis kelaminnya didasari dengan alasan yang dapat dibenarkan secara Islam. Seseorang yang sengaja melakukan operasi ganti kelamin maka tidak berakibat hukum syar’i dan bagian warisnya sama dengan jenis kelamin semula.
AKIBAT HUKUM AHLI WARIS YANG MENOLAK MENANGGUNG HUTANG PEWARIS YANG MELEBIHI HARTA WARISAN: KAJIAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Bagus Prayitno; Dian Septiandani; Dharu Triasih
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i1.11902

Abstract

There are several types of events or legal events that are essential for humans in their lives, including the legal events of birth, the event of marriage, and the legal event of death. One aspect that arises after death is the obligation of the heirs to the debts of the testator. According to civil law (KUH Perdata), all inherited assets, including the debts of the testator, are the responsibility of the heirs. The heirs have the option to accept the inheritance in full, accept it with conditions (beneficiaire aanvaarding), or reject the inheritance. If the heirs choose to reject the inheritance, they are not responsible for paying the debts of the testator. Meanwhile, in Islamic law, inheritance is calculated after deducting the debts of the testator, the costs of managing the corpse, and the will. The heirs are only responsible for paying debts according to the value of the inheritance received and do not need to bear debts that exceed the value of the inheritance. The main difference between the two legal systems is the protection given to the heirs; civil law tends to be stricter, while Islamic law offers more protection to the heirs from obligations that exceed the value of the inheritance. Chapter 1 of this study discusses the background of the problems that arise due to death, often causing disputes regarding the obligation to pay debts. Chapter 2 explains the concept of inheritance law in the Civil Code and Islamic law, identifying the main elements of inheritance and the responsibilities of heirs in both systems. Chapter 3 outlines the research methodology that uses normative and analytical descriptive approaches for the comparison of legal systems. Chapter 4 presents the results of the research and analysis on the legal implications for heirs who refuse to bear the debts of the testator in the context of both legal systems. This research is expected to provide in-depth insight into the rights and obligations of heirs, as well as assist policy makers in formulating fair regulations.   Abstrak Ada beberapa macam kejadian atau peristiwa hukum yang esensil untuk manusia dalam kehidupannya, meliputi peristiwa hukum kelahiran, kejadian adanya perkawinan, dan peristiwa hukum kematian. Salah satu aspek yang muncul setelah kematian adalah kewajiban ahli waris terhadap hutang pewaris. Menurut hukum perdata (KUH Perdata), seluruh harta peninggalan, termasuk hutang-hutang pewaris, menjadi tanggungan ahli waris. Ahli waris memiliki opsi untuk menerima warisan secara penuh, menerima dengan syarat (beneficiaire aanvaarding), atau menolak warisan. Jika ahli waris memilih untuk menolak warisan, mereka tidak bertanggung jawab atas pembayaran hutang pewaris. Sementara itu, dalam hukum Islam, warisan dihitung setelah mengurangi hutang pewaris, biaya pengurusan jenazah, dan wasiat. Ahli waris hanya bertanggung jawab untuk membayar hutang sesuai dengan nilai warisan yang diterima dan tidak perlu menanggung hutang yang melebihi nilai harta warisan. Perbedaan utama antara kedua sistem hukum ini adalah perlindungan yang diberikan kepada ahli waris; hukum perdata cenderung lebih ketat, sedangkan hukum Islam menawarkan perlindungan lebih terhadap ahli waris dari kewajiban yang melebihi nilai warisan. Bab 1 dari penelitian ini membahas latar belakang masalah yang muncul akibat kematian, seringkali menyebabkan perselisihan terkait kewajiban membayar hutang. Bab 2 menjelaskan konsep hukum waris dalam KUH Perdata dan hukum Islam, mengidentifikasi elemen utama dari pewarisan dan tanggung jawab ahli waris dalam kedua sistem tersebut. Bab 3 menguraikan metodologi penelitian yang menggunakan pendekatan normatif dan deskriptif analitis untuk perbandingan sistem hukum. Bab 4 menyajikan hasil penelitian dan analisis mengenai implikasi hukum bagi ahli waris yang menolak menanggung hutang pewaris dalam konteks kedua sistem hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mendalam mengenai hak dan kewajiban ahli waris, serta membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang adil.
ANALISIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA Sthela Maris Belinda Setyo Widiastuti; Dian Septiandani; Efi Yulistyowati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12849

Abstract

The registration of interfaith marriages in Indonesia raises legal issues, prompting the Supreme Court to issue Circular Letter Number 2 of 2023 to ensure legal certainty. Based on this, this study will analyze the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 from a Positive Law Perspective in Indonesia and its legal implications in the Indonesian justice system. This type of research is normative juridical with a statutory approach. The research specifications are descriptive analytical. The data used are secondary data, collected through library research and documentation studies. The data are then analyzed using qualitative analysis methods. The results of the study indicate that: The Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 from a positive law perspective in Indonesia is a commitment that marriage can only be carried out by couples with the same religion and beliefs, thus creating legal certainty, because the court will not grant requests for registration of marriages between people of different religions and beliefs. The legal implications of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 in the Indonesian judicial system are to provide guidelines for judges in handling applications for registering interfaith marriages, as well as providing legal clarity for couples of different religions and beliefs.   Abstrak Pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan permasalahan hukum, sehingga mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 agar ada kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan menganalisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan implikasi yuridisnya dalam sistem peradilan di Indonesia. Jenis/tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi penelitiannya diskriptif analitis. Data yang dipakai adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi Pustaka dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam perspektif hukum positif di Indonesia adalah merupakan komitmen bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh pasangan dengan agama dan kepercayaan yang sama, sehingga menciptakan kepastian hukum, karena pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Implikasi yuridis dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam sistem peradilan di Indonesia adalah memberikan pedoman bagi hakim untuk menangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan, serta memberikan kejelasan hukum bagi pasangan yang berbeda agama dan kepercayaan.
Implementasi Perjanjian Perkawinan dan Kepastian Hukum di Semarang: Implementation of Marriage Agreements and Legal Certainty in Semarang Iqbal Maulana; Dian Septiandani; Dharu Triasih; Dhian Indah Astanti
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i1.13558

Abstract

This study is motivated by the suboptimal implementation of marriage agreements as legal protection instruments in practice, particularly concerning legal certainty over marital property and third parties. The research problem addresses how marriage agreements are implemented based on prevailing legal provisions and what obstacles and solutions arise in practice. This study aims to analyze the implementation of marriage agreements and identify the constraints and corresponding solutions. The research questions include: (1) how marriage agreements are implemented in practice, and (2) what obstacles and solutions exist in their implementation. This research employs an empirical legal method with a socio-juridical approach, utilizing primary data from interviews with notaries and secondary data from laws, regulations, and legal literature. The results indicate that the implementation of marriage agreements generally aligns with legal provisions, particularly regarding property separation; however, its effectiveness remains limited due to low public awareness, administrative barriers, and inconsistencies in registration procedures. The novelty of this study lies in its integrative analysis between normative regulation and empirical practice, emphasizing that registration of marriage agreements is a determining factor in ensuring legal certainty, especially for third parties.   AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum dalam praktik, khususnya terkait kepastian hukum terhadap harta perkawinan dan pihak ketiga. Permasalahan penelitian mencakup bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta apa saja hambatan dan solusi dalam praktiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perjanjian perkawinan dan mengidentifikasi kendala serta upaya penyelesaiannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana implementasi perjanjian perkawinan dalam praktik, dan (2) apa hambatan serta solusi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, menggunakan data primer melalui wawancara dengan notaris serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perjanjian perkawinan pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan hukum, terutama terkait pemisahan harta, namun efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya pemahaman masyarakat, hambatan administratif, serta ketidaksinkronan prosedur pencatatan. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penguatan analisis keterkaitan antara aspek normatif dan praktik empiris yang menegaskan bahwa pencatatan perjanjian perkawinan merupakan faktor determinan dalam mewujudkan kepastian hukum, khususnya terhadap pihak ketiga.
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK NEGERI 5 SEMARANG MENGENAI PEMENUHAN HAK ORANGTUA OLEH ANAK BERDASARKAN UU KESEJAHTERAAN LANSIA Dian Septiandani; Endah Pujiastuti
TEMATIK Vol. 2 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/tmt.v2i2.4664

Abstract

Anak memiliki kewajiban memuliakan kedua orang tua dan berbuat baik kepada keduanya. Sikap dan perilaku ini wajib dimiliki oleh setiap anak kepada orangtuanya. Jasa orangtua tidak terhingga terhadap anaknya, dari sejak dalam kandungan memberikan kasih sayang, kemudian merawat hingga anak dewasa, memberikan pendidikan yang layak hingga kita menjadi anak yang sukses, selain itu hal ini juga diperintahkan oleh agama. Disini kaitannya pemenuhan hak orangtua oleh anak terhadap UU Kesejahteraan Lansia, apabila anak-anak sudah menjalankan kewajibannya terhadap orangtua dan memberikan kesejahteraan kepada orangtuanya dari sejak usia sebelum lansia hingga lansia, akan sangat membantu tugas pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi lansia, karena pada prinsipnya, lansia yang ada di Indonesia menjadi tanggungjawab   anak mereka masing-masing atau keluarganya. Turunnya nilai moral anak kepada orangtua, serta salah kaprah pemahaman anak dimana berbakti kepada orangtua berhenti ketika sudah menikah, serta hukuman keras dari Allah apabila seorang anak durhaka menunjukkan bahwa sangat penting bagi anak untuk mengetahui kewajiban berbakti kepada orangtuanya. Untuk meningkatkan pemahaman siswa SMK Negeri 5 Kota Semarang, maka perlu dilakukan penyuluhan. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan ceramah dan tanya jawab secara langsung setelah selesai ceramah. Hasil dari kegiatan ini adalah luaran yang berupa jurnal yang dipublikasikan, HKI berupa hak cipta, serta peningkatan pemahaman. Jika dilihat dari pengolahan kuesioner, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman 76,02 %, hal ini menunjukkan terdapat hal positif dari kegiatan ini.  Kata Kunci: Peningkatan Pemahaman Anak, Hak Orangtua, UU Kesejahteraan Lansia.
Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak dalam Perkawinan Kontrak Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam: Legal Protection of Women and Children in Contract Marriages under Civil and Islamic Law Millati Ahka Musdalifah; Dian Septiandani; Dharu Triasih
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 2 (2026): October
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i2.13065

Abstract

Contract marriage remains a legal issue in Indonesia, raising significant challenges concerning the protection of women’s and children’s rights, particularly in relation to marital validity, the legal status of the parties, and the fulfillment of civil rights arising from such relationships. This study aims to examine the legal protection afforded to women in the position of wives and children born from contract marriages under Indonesian civil law and Islamic law. It employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The primary legal materials consist of Law No. 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law No. 16 of 2019, the Compilation of Islamic Law, and Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. The findings indicate that contract marriages based on a predetermined time limit are contrary to the fundamental principles of marriage under Islamic law and are not recognized as legally valid marriages under Indonesian law when they fail to satisfy the applicable substantive and formal requirements. Nevertheless, the absence of legal recognition of such marriages does not automatically extinguish the rights of children born from these relationships. Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 strengthens the protection of children’s civil relationships with men who can be proven to have a biological relationship with them through scientific and technological evidence and/or other legally admissible evidence. This study emphasizes the need for a legal protection framework that distinguishes the validity of marriage from the fulfillment of women’s and children’s rights. Harmonizing the application of marriage law, civil law, and Islamic law is necessary to ensure legal certainty and safeguard children’s rights while taking into account the legal position of women involved in contract marriages.   Abstrak Perkawinan kontrak merupakan persoalan hukum yang menimbulkan tantangan dalam perlindungan hak perempuan dan anak di Indonesia, khususnya berkaitan dengan keabsahan perkawinan, status hukum para pihak, serta pemenuhan hak-hak keperdataan yang timbul dari hubungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan yang berstatus sebagai istri dan anak yang lahir dari perkawinan kontrak berdasarkan hukum perdata Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan kontrak yang didasarkan pada pembatasan jangka waktu bertentangan dengan prinsip dasar perkawinan dalam hukum Islam dan tidak memperoleh pengakuan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum nasional apabila tidak memenuhi persyaratan substantif dan formal yang berlaku. Meskipun demikian, ketiadaan pengakuan terhadap perkawinan tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak anak yang lahir dari hubungan itu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperkuat perlindungan hubungan keperdataan anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengannya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan perlindungan hukum yang membedakan status keabsahan perkawinan dari pemenuhan hak perempuan dan anak. Harmonisasi penerapan hukum perkawinan, hukum perdata, dan hukum Islam diperlukan untuk memastikan kepastian hukum serta perlindungan hak anak tanpa mengabaikan kedudukan hukum perempuan yang terlibat dalam perkawinan kontrak.