Articles
<![CDATA[Tanggung jawab nahkoda kapal terhadap keselamatan penumpang ]]>
<![CDATA[Putri Warda Raska]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Wisudawan]]>;
<![CDATA[Khairus Febryan Fitrahadi]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5106
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meingeitahui beintuk peirlindungan hukum bagi peinumpang dalam Peingangkutan laut meinurut Undang – undang yang berlaku di Indonesia, dan bentuk tanggung jawab hukum nahkoda terhadap keselamatan penumpang pada pengangkutan laut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif, penelitian ini berfokus pada peraturan perundang- undangan dan studi kepustakaan, sehingga bahan hukum primer menjadi bahan hukum yang utama sedangkan bahan hukum sekunder menjadi bahan hukum pendukung. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum terhadap keselamatan penumpang kapal yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum diberikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kerugian ataupun kecelakaan pelayaran serta bentuk pertanggungjawaban dari penyelenggara pelayaran terhadap penumpang jika terjadi kecelakaan. Bentuk perlindungan hukum preventif berupa pengaturan regulasi keselamatan kapal, kesiapan dokumen pelayaran dan penerapan teknologi keselamtan. Adapun bentuk perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi dan hukuman kepada pelaku pelanggaran serta jaminan keselamatan dan ganti rugi. Apabila terjadi kecelakaan dan kerugian penumpang dalam pelayaran maka nahkoda sebagai pemimpin di atas kapal bertanggung jawab secara hukum baik itu berupa sanksi administrasi atau pidana apabila terbukti bahwa kecelaakaan tersebut akibat dari kesalahan da kelalaian nahkoda.]]>
<![CDATA[Analisis Putusan Nomor 60/PDT.G/2019/PN.MTR Tentang Kelalaian OJK Sebagai Pengawas Terhadap Kepemilikan Asuransi ]]>
<![CDATA[Raky, Raky Cahya Purnama]]>;
<![CDATA[Wisudawan, I Gusti Agung]]>;
<![CDATA[Putri Raodah]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5135
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis Putusan Nomor 60/Pdt.G/PN Mtr tentang kelalaian OJK sebagai pengawas terhadap kepemilikan asuransi. Jenis penelitian ini adalah hukum dan empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan Kasus (Case Approach) dengan hasil penelitian apabila perusahaan asuransi tidak dapat memberikan prestasinya, terlambat, atau berprestasi tetapi tidak sesuai sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1234 KUHPerdata, maka dapat menimbulkan suatu utang. Istilah utang sendiri dalam Pasal 1 ayat (6) UU Kepailitan & PKPU menganut prinsip utang secara luas, yakni utang sebagai suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan, sehingga prinsip dalam hukum kepailitan pun juga sejalan dengan prinsip hukum dalam KUHPerdata sebagai pelaksanaan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Dengan demikian kedudukan perusahaan asuransi dengan pemegang polis berubah menjadi debitor dan kreditor. Saya sebagai penulis berpendapat tidak setuju dengan pertimbangan hakim Dalam hal ini bahwa hakim harus memiliki peran secara umum yaitu menegakan kebenaran dan juga menegakan keadilan. Dengan faktor-faktor yang telah di paparkan tadi bahwa, memang tugas seorang hakim sangat berat, namun hakim dalam menyelesaikan kasus alangkah indahnya jika kasus tersebut dapat diperdalam. Tidak hanya berpatokan dengan data-data yang sifatnya tertulis, namun juga dengan data yang terjadi dilapangan. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia memang sangat minim dengan literasi.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN MENGENAI ASPEK HUKUM PENGELOLAAN DESA WISATA YANG BERKEADILAN DI DESA GIRI MADIA, KECAMATAN LINGSAR, KABUPATEN LOMBOK BARAT ]]>
<![CDATA[I Gusti Agung Wisudawan]]>;
<![CDATA[Budi Sutrisno]]>;
<![CDATA[Diman Ade Mulada]]>;
<![CDATA[L. Achmad Fathoni]]>
<![CDATA[ J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 4 No. 7: Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53625/jabdi.v4i7.9014
<![CDATA[This article focuses on the management of tourist village destinations with the aim of controlling or organizing various resources successfully in order to achieve targets, economic growth and income with services to tourists as well as environmental protection and preservation of tourist attractions, which of course will be very beneficial for society and fairly. The legal materials used are Primary Legal Materials, namely Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, Law Number 25 of 2000 concerning the National Development Program (VAT), NTB Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning Halal Tourism. Secondary Legal Materials, namely literature and Scientific articles related to the problems raised in this research. The legal material collection technique used in this research is Documentation Study with Legal Material Analysis, namely Qualitative Descriptive Analysis with deductive conclusions. The result of this legal education activity is that the people of Giri Madia Village have an understanding and awareness regarding the management of Tourism Villages and have made village regulations regarding Tourism Startup Villages]]>
<![CDATA[PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN (PT. PERORANGAN) UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL ]]>
<![CDATA[Mulada, Diman Ade]]>;
<![CDATA[Moh. Saleh]]>;
<![CDATA[Yudhi Setiawan]]>;
<![CDATA[Wisudawan, I Gusti Agung]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.262
<![CDATA[Kegiatan Penyuluhan hukum mengenai PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN (PT. PERORANGAN) UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL dilaksanakan di Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Pada hari Jumat 15 September 2023. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah dan diskusi. Manfaat kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khusunya pelaku usaha mikro dan kecil mengenai pendirian perseroan perorangan untuk usaha mikro dan kecil. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, karena materi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh pemateri sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh masyarakat Desa Giri Madia, sebab materi yang di sampaikan mengenai kedudukan PT Perseroan sebagai badan usaha dan proses pendirian PT Perseorangan,.Sehingga dengan adanya penyuluhan hukum ini dapat memberikan pencerahan (wawasan) kepada masayarakat. The implementation of legal counseling activities runs in an orderly, safe and smooth manner. The legal counseling participants took part in the activity with a high sense of enthusiasm, because the legal counseling material presented by the presenters was felt to be very useful by the people of Giri Madia Village, because the material presented was about the position of the Company as a business entity and the process of establishing an Individual PT. So, This legal education can provide enlightenment (insight) to the community.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Merger dan Akuisisi Pada Lembaga Keuangan Koperasi ]]>
<![CDATA[Permadi, I Gusti Agung Didit Eka]]>;
<![CDATA[Wisudawan, I Gusti Agung]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v33i1.156
<![CDATA[Mergers and Acquisitions is a legal phenomenon that occurs in companies incorporated as legal entities including financial institutions. Mergers and Acquisitions aim to strengthen institutional structures and strengthen cooperative capital in the hope of improving member welfare. The legal aspects of Mergers and Acquisitions on cooperatives emphasize the legality aspect, the reasons for Mergers and Acquisitions, the processes and their legal consequences. It's just that the Acquisition in the future must be calculated and regulated in legislation because not many cooperatives are doing it Acquisition is needed as one business strategy to develop cooperatives to exist in the middle of society.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik Sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Pasar Modal Terhadap Misleading Prospektus ]]>
<![CDATA[Wisudawan, I Gusti Agung]]>;
<![CDATA[Ismail, Sumiati]]>;
<![CDATA[Bayo Sili, Eduardus]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 34 No. 2 (2019): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v34i2.190
<![CDATA[Akuntan Publik merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal yang sangat berperan dalam pembuatan prospektus perusahaan emiten. Akuntan Publik dalam menjalankan tugasnya diharapkan berpegang pada kode etik profesi, sehingga terhindar dari kecurangan atau fraud dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan emiten yang dapat mengakibatkan terjadinya misleading prospektus. Dalam kajian ini Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Tanggung jawab Akuntan Publik sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal terhadap misleading prospektus, 2) Sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap akuntan publik yang melakukan misleading prospektus menurut Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab hukum Akuntan Publik sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal terhadap Misleading Prospektus menurut Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Sanksi Hukum Yang Dapat Dikenakan Terhadap Akuntan Publik yang melakukan Misleading Prospektus Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Dengan menggunakan metode penelitian normatif. Disimpulkan : 1)T anggung jawab yang dapat dikenakan terhadap Akuntan Publik adalah tanggung jawab karena kesalahan yaitu memanipulasi laporan keuangan dan tidak menerapkan prinsip kode etik akuntan. 2) Sanksi Hukum Yang Dapat Dikenakan Terhadap Akuntan Publik yang melakukan Misleading Prospektus Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi pidana.]]>
<![CDATA[HAK KEWARISAN ADAT BALI TERHADAP AHLI WARIS YANG TIDAK PATUT KARENA MENIKAH KELUAR KASTA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 121/Pdt.G/2022/PN.MTR) ]]>
<![CDATA[Hariyanto, Nadia Tania Putri]]>;
<![CDATA[Wisudawan, I Gusti Agung]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5070
<![CDATA[Menurut hukum waris adat hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi karena struktur keluarga patrilineal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pewarisan dalam kaitannya dengan Hukum Adat Bali dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta konsekuensi hukum dari Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN.MTR. penelitian ini akan memberikan kontibusi terhadap pengetahuan tentang warisan. Metodologi penelitian normatif diterapkan dalam penelitian ini. Laki-laki memiliki peran sebagai ahli waris utama karena mereka pendahulunya. Berbeda dengan perempuan, mereka akan menjadi bagian dari keluarga suaminya setelah menikah. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 852 ayat (1) KUHPerdata, maka kedudukan anak dalam pembagian warisan adalah sejajar atau sama.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS IZIN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM HINDU ]]>
<![CDATA[Dwisangga, Ni Kadek Kirana Mirah]]>;
<![CDATA[Wisudawan, I Gusti Agung]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 6 No 1 (2023): Volume 6 Nomor 1 Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53977/wk.v6i1.1028
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Hindu serta akibat hukum poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Hindu. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum keluarga Hindu. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitian ini yaitu konsep poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Hindu sama-sama menganut asas monogami, perkawinan poligami menjadi pilihan terakhir karena beberapa alasan tertentu yang mirip dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun akibat hukum poligami meliputi hubungan suami dan istri (hak dan kewajiban), terhadap anak, harta kekayaan, dan kewarisan]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Lembaga Perbankan ]]>
<![CDATA[Mulada, Diman Ade]]>;
<![CDATA[Saleh, Moh]]>;
<![CDATA[Setiawan, Yudhi]]>;
<![CDATA[Wisudawan, I Gusti Agung]]>
<![CDATA[ Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bumigora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30812/fundamental.v6i1.4884
<![CDATA[Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaturan kebijakan mengenai tanggung jawab sosial (CSR) yang dilakukan oleh lembaga perbankan dan menganalisis model pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) yang dilakukan oleh lembaga perbankan dalam berbentuk Badan Usaha Milik Negara. Adapun Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pengaturan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Yang Dilakukan Oleh Lembaga Perbankan mengenai kewajiban bank dalam melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR) ditentukan berdasarkan beberapa ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk Jenis bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berbentuk Perseroan terbatas tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang terdapat dalam pasal 74 Undang-Undang PT serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Sedangkan untuk Lembaga bank yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas namun melaksanakan kegiatannya dalam bentuk penanaman modal, maka dasar kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR), serta untuk perbankan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No. 5 Tahun 2021 Tentang Program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara, Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan OJK No. 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS serta Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur tentang Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi dari Lembaga perbankan. Dan Model Pelaksanaan Tanggumg Jawab Sosial (CSR) Yang Dilakukan Oleh Lembaga Perbankan Dalam Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meliputi: Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pengawasan, Tahap Monitoring dan Evaluasi]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Usaha Pola Channeling ]]>
<![CDATA[Wulandari, Ni Kadek Sri]]>;
<![CDATA[Wisudawan, I Gusti Agung]]>;
<![CDATA[Wardani, Nizia Kusuma]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2034
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pembiayaan fasilitas channeling dan mengetahui penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian pembiayaan fasilitas channeling. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini perlindungan hukum dalam perjanjian pembiayaan fasilitas channeling sangatlah penting untuk dilakukan sebagai bentuk kepastian dan keamanan untuk melindungi konsumen sehingga menghindari terjadi penyelewengan dari pihak pelaku usaha serta apabila terjadi sengketa kepada kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan cara terstrukur dan terorganisir. Namun hal ini belum dilakukan secara optimal karena minimnya aturan dan tidak adanya pengaturan terkait dengan sejauh apa risiko yang ditanggung bank apabila terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan maupun nasabah.]]>
