Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.524
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara GANEC SWARA Jurnal Abdi Insani Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Fundamental Justice Jurnal Risalah Kenotariatan Widya Sandhi: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Private Law Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Journal of Innovation Research and Knowledge SWARNA Sosial Sains dan Teknologi Commerce Law
Wisudawan, I Gusti Agung
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
HAK KEWARISAN ADAT BALI TERHADAP AHLI WARIS YANG TIDAK PATUT KARENA MENIKAH KELUAR KASTA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 121/Pdt.G/2022/PN.MTR) Hariyanto, Nadia Tania Putri; Wisudawan, I Gusti Agung
Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5070

Abstract

Menurut hukum waris adat hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi karena struktur keluarga patrilineal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pewarisan dalam kaitannya dengan Hukum Adat Bali dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta konsekuensi hukum dari Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN.MTR. penelitian ini akan memberikan kontibusi terhadap pengetahuan tentang warisan. Metodologi penelitian normatif diterapkan dalam penelitian ini. Laki-laki memiliki peran sebagai ahli waris utama karena mereka pendahulunya. Berbeda dengan perempuan, mereka akan menjadi bagian dari keluarga suaminya setelah menikah. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 852 ayat (1) KUHPerdata, maka kedudukan anak dalam pembagian warisan adalah sejajar atau sama.
OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HAK ATAS KENYAMANAN WISATAWAN DI KAWASAN WISATA KOTA MATARAM I Gusti Agung Wisudawan; Budi Sutrisno; Ari Rahmad Hakim BF; Diman Ade Mulada
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 7: Desember 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i7.9079

Abstract

Tourism is an inseparable part of the national development of the Indonesian nation. To manage tourism, of course, human resources, adequate facilities and infrastructure and integrated management are needed. This research will describe the form of protecting the personal rights of tourists' comfort in the Mataram City Tourist Area and the Legal Responsibilities of Tourism Service Companies and the Mataram City Regional Government in guaranteeing the personal rights of tourists' comfort in the Tourist Area as well as providing appropriate policy formulations for tourism legal subjects in order to ensure business sustainability. tourism in Mataram City. The research method used is a normative research method with a statute approach and a conceptual approach. The technique for collecting legal materials is carried out using Document Study and Qualitative Analysis of Legal Materials, that is, library legal materials are analyzed in depth, holistically and comprehensively and the conclusions drawn are carried out deductively. The results of this research are that protecting the rights to personal comfort of tourists in tourist areas in Mataram City includes preventive protection, namely that the Mataram City Tourism Office must carry out regular outreach to the community around tourist destinations about tourist safety and comfort, opening up opportunities for local residents to participate in business. and maintaining the area around the destination and providing adequate facilities and infrastructure for tourists. Repressive legal protection is that the Mataram City Tourism Office must collaborate with law enforcement officials, especially the Mataram City Sector Police and mass organizations in the context of taking action and protecting tourists. The responsibilities of tourism business actors towards tourists as consumers who use services are regulated in Article 19 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Articles 26 d and e as well as Article 63 of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. The government's responsibility to guarantee the protection of tourists' personal rights to comfort has actually been regulated in Law Number 10 of 2009 concerning Tourism in terms of making policies as regulated in Articles 28, 29 and 30.
Edukasi Perlindungan Hak Indikasi Geografis Melalui Pemahaman Pembuatan Buku Persyaratan dan Pendaftaran Indikasi Geografis Atsar, Abdul; Wisudawan, I Gusti Agung; Mulada, Diman Ade
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Januari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v3i1.1139

Abstract

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang perlindungan indikasi geografis melalui pemahaman pembuatan buku persyaratan dan pendaftaran indikasi geografis di Kabupaten Lombok Tengah mengenai manfaat serta pentingnya perlindungan Indikasi Geografis. Berdasarkan beberapa step metode dalam kegiatan penyuluhan adalah mulai dari persiapan acara, pre-test sebelum pemberian materi, kemudian pemberian materi melalui slide Power-point, post-test evaluasi, dan penutupan. Sasaran pada pengabdian ini adalah para aparatur desa Pendem Kec. Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Instrumen dalam memberikan materi adalah power point dan untuk melakukan pre-test dan post-test menggunakan tanya jawab secara langsung. Hasil pengabdian ini adalah peningkatan pengetahuan dari aparatur desa Pendem Kec. Janapria yang dapat dilihat pada nilai skor pre dan post-test pemahaman terhadap materi yang diberikan. Antusiasme menunjukkan kenaikan pemahaman dari sebelum dan sesudah pemberian materi yang menunjukkan bahwa pemberian edukasi berhasil menambah pemahaman bagi aparatur desa dan anggota masyarakat Desa Pendem Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Usaha Pola Channeling Wulandari, Ni Kadek Sri; Wisudawan, I Gusti Agung; Wardani, Nizia Kusuma
Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2034

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pembiayaan fasilitas channeling dan mengetahui penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian pembiayaan fasilitas channeling. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini perlindungan hukum dalam perjanjian pembiayaan fasilitas channeling sangatlah penting untuk dilakukan sebagai bentuk kepastian dan keamanan untuk melindungi konsumen sehingga menghindari terjadi penyelewengan dari pihak pelaku usaha serta apabila terjadi sengketa kepada kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan cara terstrukur dan terorganisir. Namun hal ini belum dilakukan secara optimal karena minimnya aturan dan tidak adanya pengaturan terkait dengan sejauh apa risiko yang ditanggung bank apabila terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan maupun nasabah.
Kepastian Bentuk Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Yang Telah Pailit Terhadap Nasabahnya Rezy Putri Ramadiyanti; Wisudawan, I Gusti Agung
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4793

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum nasabah asuransi atas pailitnya perusahaan asuransi serta perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah akibat perusahaan asuransi yang telah pailit. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, kedudukan hukum nasabah asuransi atas pailitnya perusahaan asuransi adalah sebagai kreditor istimewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Kedua, perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan dapat dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif diberikan kepada nasabah atau pemegang polis melalui KUH Perdata, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Undang-Undang Perasuransian. Kemudian, perlindungan hukum yang bersifat represif ini berupa penyelesaian sengketa di luar pengadilan (melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Arbitrase) maupun melalui pengadilan dengan gugatan wanprestasi.
Tanggung jawab nahkoda kapal terhadap keselamatan penumpang Putri Warda Raska; I Gusti Agung Wisudawan; Khairus Febryan Fitrahadi
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5106

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meingeitahui beintuk peirlindungan hukum bagi peinumpang dalam Peingangkutan laut meinurut Undang – undang yang berlaku di Indonesia, dan bentuk tanggung jawab hukum nahkoda terhadap keselamatan penumpang pada pengangkutan laut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif, penelitian ini berfokus pada peraturan perundang- undangan dan studi kepustakaan, sehingga bahan hukum primer menjadi bahan hukum yang utama sedangkan bahan hukum sekunder menjadi bahan hukum pendukung. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum terhadap keselamatan penumpang kapal yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum diberikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kerugian ataupun kecelakaan pelayaran serta bentuk pertanggungjawaban dari penyelenggara pelayaran terhadap penumpang jika terjadi kecelakaan. Bentuk perlindungan hukum preventif berupa pengaturan regulasi keselamatan kapal, kesiapan dokumen pelayaran dan penerapan teknologi keselamtan. Adapun bentuk perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi dan hukuman kepada pelaku pelanggaran serta jaminan keselamatan dan ganti rugi. Apabila terjadi kecelakaan dan kerugian penumpang dalam pelayaran maka nahkoda sebagai pemimpin di atas kapal bertanggung jawab secara hukum baik itu berupa sanksi administrasi atau pidana apabila terbukti bahwa kecelaakaan tersebut akibat dari kesalahan da kelalaian nahkoda.
Analisis Putusan Nomor 60/PDT.G/2019/PN.MTR Tentang Kelalaian OJK Sebagai Pengawas Terhadap Kepemilikan Asuransi Raky, Raky Cahya Purnama; Wisudawan, I Gusti Agung; Putri Raodah
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5135

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis Putusan Nomor 60/Pdt.G/PN Mtr tentang kelalaian OJK sebagai pengawas terhadap kepemilikan asuransi. Jenis penelitian ini adalah hukum dan empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan Kasus (Case Approach) dengan hasil penelitian apabila perusahaan asuransi tidak dapat memberikan prestasinya, terlambat, atau berprestasi tetapi tidak sesuai sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1234 KUHPerdata, maka dapat menimbulkan suatu utang. Istilah utang sendiri dalam Pasal 1 ayat (6) UU Kepailitan & PKPU menganut prinsip utang secara luas, yakni utang sebagai suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan, sehingga prinsip dalam hukum kepailitan pun juga sejalan dengan prinsip hukum dalam KUHPerdata sebagai pelaksanaan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Dengan demikian kedudukan perusahaan asuransi dengan pemegang polis berubah menjadi debitor dan kreditor. Saya sebagai penulis berpendapat tidak setuju dengan pertimbangan hakim Dalam hal ini bahwa hakim harus memiliki peran secara umum yaitu menegakan kebenaran dan juga menegakan keadilan. Dengan faktor-faktor yang telah di paparkan tadi bahwa, memang tugas seorang hakim sangat berat, namun hakim dalam menyelesaikan kasus alangkah indahnya jika kasus tersebut dapat diperdalam. Tidak hanya berpatokan dengan data-data yang sifatnya tertulis, namun juga dengan data yang terjadi dilapangan. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia memang sangat minim dengan literasi.
Co-Authors Abdul Atsar ADE DIMAN MULADA Agus Budiarto Agustina Purwasih Ahmad Zuhairi Ari Rahmad Hakim B.F. Ari Rahmad Hakim BF Bayo Sili, Eduardus Budi Sutrisno Budi Sutrisno Budi Sutrisno Chika Nur Narulita Diman Ade Mulada Diman Ade Mulada Diman Ade Mulada Diman Ade Mulada Diman Ade Mulada, Diman Ade Dwisangga, Ni Kadek Kirana Mirah Eduardus Bayo Sili Eduardus Bayo Sili Eduardus Bayo Sili H. MOH SALEH Hariyanto, Nadia Tania Putri Huda Yatur Rahman I GUSTI AGUNG DIDIT EKA PERMADI I Gusti Ayu Marchelia Yusa ISMAIL, HJ. SUMIATI Ismail, Sumiati Khairus Febryan Fitrahadi L. ACHMAD FATHONI L. Achmad Fathoni L. Wira Pria Suhartana Lalu Wira Pria Suhartana Made Aprilia Lestari Moh. Saleh MOH. SALEH Muhammad Sood Ni Nyoman Putri Ayudiana Nurlaela Indah Sari PERMADI, I GUSTI AGUNG DIDIT EKA Putri Auliya Lestari Putri Raodah Putri Warda Raska Raky, Raky Cahya Purnama Rezy Putri Ramadiyanti Saleh, Moh Silvia Handayani Zuhairoh Sudiarto, Sudiarto Sumiati Ismail Sumiati Ismail Wardani, Nizia Kusuma Wulandari, Ni Kadek Sri Yudhi Setiawan Yudhi Setiawan Zainal Asikin