Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

SOSIALISASI HUKUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN AKAN BATASAN SERTA BAHAYA DARI PERGAULAN BEBAS BAGI ANAK DI SMA NEGERI 9 MEDAN Fajar Khaify Rizky; Sutiarnoto Sutiarnoto; Jelly Leviza; Tommy Aditia Sinulingga; D. Shahreiza
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 3 (2026): Vol. 7 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v7i3.60512

Abstract

Pergaulan remaja yang sehat memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kepribadian, serta masa depan anak. Pergaulan yang tidak terkontrol atau menyimpang, yang dikenal sebagai pergaulan bebas, berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik dari aspek moral, psikologis, kesehatan, maupun hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang memadai mengenai batasan perilaku serta kesadaran hukum bagi anak dan remaja. Permasalahan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagaimana pemahaman siswa/i SMA Negeri 9 Medan terhadap bahaya pergaulan bebas dan regulasi hukum terkait perlindungan anak, faktor-faktor yang menyebabkan remaja rentan terjerumus dalam pergaulan bebas, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga diri dan mencegah terjadinya pergaulan bebas. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode observasi, pemaparan materi atau sosialisasi, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi melalui interaksi langsung dengan peserta. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa/i SMA Negeri 9 Medan mampu memahami pengertian dan bahaya pergaulan bebas, faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas, serta pentingnya mengenali batasan diri dan perlindungan hukum bagi anak. Selain itu, kegiatan ini meningkatkan kesadaran siswa/i untuk bersikap bijak dalam pergaulan dan penggunaan media sosial, serta berani mencari bantuan apabila berada dalam situasi yang berisiko.
State Responsibility and Corporate Accountability for Transboundary Haze Pollution: a Comparative Analysis Of International and Indonesian Law Maura Alifia Khairunnisa; Jelly Leviza; Fajar Khaify Rizky
Global Journal of Law, AI & Ethics Vol. 2, No. 2, August 2026
Publisher : CV. Cognispectra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65917/gjlae.v2.i2.79

Abstract

Transboundary haze pollution from forest and land fires raises two distinct legal questions: when a State may incur international responsibility for harm originating within its territory, and how private corporations responsible for fire-related conduct may be held accountable under domestic law. This study analyzes those questions through a normative juridical method using treaty, statute, conceptual, case, and comparative approaches. The analysis focuses on the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), the Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA), relevant international jurisprudence, and Indonesia's environmental and plantation laws. The study finds that corporate land burning is not automatically attributable to Indonesia under the law of State responsibility. International responsibility requires an applicable primary obligation, conduct attributable to the State, and a breach of that obligation; in this context, the relevant State conduct may consist of a failure by public authorities to exercise the due diligence required for prevention, supervision, information exchange, cooperation, or enforcement. ARSIWA supplies the secondary rules governing the consequences of an established breach rather than the primary environmental duty itself. The AATHP is a binding regional treaty with substantial preventive and cooperative duties, but its enforcement architecture remains limited because disputes are confined to consultation or negotiation. Indonesian law, by contrast, can impose administrative, civil, and criminal consequences directly on corporations. The article develops a two-layer accountability framework linking international State responsibility with domestic corporate accountability and identifies evidence-sharing, source attribution, and enforcement coordination as the principal interface gaps that must be addressed
PENGATURAN HUKUM KEJAHATAN SIBER TERHADAP KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1136/PID.SUS/2021/PN.PBR) Reyvindo Arenda Sitepu; Mohammad Eka Putra; Fajar Khaify Rizky
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 3 (2024): August 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i3.2129

Abstract

Abstract: Cyber crime is a form of virtual crime which utilizes a computer connected to the internet. Security holes in the operating system that cause weaknesses are exploited by hackers, crackers and script kiddies to infiltrate computers. Forms of content within the scope of information and electronic transactions that fall into the category of decency are several types of pornographic content, namely in the form of writing, images or videos. The criminal element for uploading content in the form of decency on social media according to Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions is that content or sentences uploaded to social media services that contain elements of decency are disseminated without having any rights and become public consumption for users of other social media services. The legal consequences arising from the use of content containing decency on social media based on the criminal law in force in Indonesia are that you will be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of a maximum of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) in accordance with Article 45 of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Keywords: Content, Distributed, Video Abstrak: Cyber crime ialah bentuk kejahatan virtual yang mana memanfaatkan sebuah media komputer yang terhubung ke internet. Lubang-lubang keamanan yang terdapat pada sistem operasi yang menyebabkan kelemahan sehingga dimanfaatakan oleh para hacker, cracker dan script kiddies guna menyusup ke dalam komputer. Bentuk konten dalam lingkupan informasi dan transaksi elektronik yang termasuk dalam kategori kesusilaan adalah beberapa jenis konten pornografi yaitu dalam bentuk tulisan, gambar atau video. Unsur pidana atas unggahan konten konten berbentuk kesusilaan pada media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konten-konten atau kalimat-kalimat yang diunggah kedalam layanan media sosial yang mengandung unsur kesusilaan disebar luaskan secara tanpa memiliki hak dan menjadi konsumsi publik bagi pengguna layanan media sosial lainnya. Akibat hukum yang timbul terhadap penggunaan konten yang mengandung kesusilaan pada media sosial berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata kunci: Konten, Disebar, Vidio
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NOMOR: 460K/PDT/2016) Edward Lambok Marihot Manurung; Suhaidi Suhaidi; Fajar Khaify Rizky
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2356

Abstract

Abstract: Life which is characterized by regular interaction and interdependence is an ecosystem structure which contains an important essence, where the environment lives as an inseparable unit. This type of research method itself uses a normative juridical research method, namely research carried out by examining library materials or secondary materials. Environmental protection and management based on Law No. 32 of 2009, environmental protection and management is a s ystematic and integrated effort carried out to preserve environmental functions and prevent environmental pollution and/or damage which includes planning, utilization, control, maintenance, supervision, and law enforcement. Environmental dispute resolution can be achieved through court or outside court. A lawsuit through the court can only be pursued if the chosen effort to resolve the dispute outside the court is declared unsuccessful by one or the parties to the dispute. In terms of preserving the environment, the application of civil law is also expected to be able to guarantee the implementation of environmental preservation and restoration of the damaged environment, so by reviewing decision. Keywords: Damage, Environment, Life Abstrak: Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, di mana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jenis dari metode penelitian ini sendiri menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Dalam hal menjaga kelestarian lingkungan penerapan hukum perdata juga diharapkan harus dapat menjamin terlaksana nya pelestarian lingkungan serta pemulihan terhadap lingkungan yang di rusak tersebut, sehingga dengan meninjau dari putusan No.460K/PDT/2016 yang dimana dalam putusannya tidak di temui adanya unsur sanksi untuk melakukan. Kata kunci: Kerusakan, Lingkungan, Hidup 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MELALUI PENERAPAN ASAS PRIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI HUKUM POSITIF Jaka Ramadani; Alvi Syahrin; Fajar Khaify Rizky
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i1.2796

Abstract

Abstract: The application of the primum remedium principle in criminal law policy means that criminal law is used as the main option in law enforcement. The application of the primum remedium principle in criminal law policy can be seen in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The results of the study show that the criminal law policy through the application of the primum remedium principle in environmental crimes based on positive law places criminal law as the main option in prosecuting environmental violations, with the aim of providing a deterrent effect on the perpetrators. This study analyzes the application of this principle in the context of environmental law enforcement in Indonesia. The results of the study show that although criminal law is important for providing a deterrent effect, the application of this principle has not been fully effective in dealing with environmental crimes seen from several conditions such as B3 waste which clearly pollutes the environment, but the application of this principle is not always appropriate because law enforcers often take administrative enforcement first. Keyword: Primum Remedium, Legal Policy, Environment Abstrak: Penerapan asas primum remedium dalam kebijakan hukum pidana berarti hukum pidana digunakan sebagai pilihan utama dalam penegakan hukum. Penerapan asas primum remedium dalam kebijakan hukum pidana dapat dilihat dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan hukum pidana melalui penerapan asas primum remedium dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan hukum positif menempatkan hukum pidana sebagai pilihan utama dalam menindak pelanggaran lingkungan hidup, dengan tujuan memberikan efek jera terhadap pelaku. Penelitian ini menganalisis penerapan asas tersebut dalam konteks penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana penting untuk memberikan efek jera penerapan asas tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menangani kejahatan lingkungan hidup dilihat dari beberapa kondisi seperti limbah B3 yang jelas mencemari lingkungan namun penerapan asas ini tidak selalu tepat karena penegak hukum sering kali menempuh penegakan administrasi terlebih dahulu. Kata kunci: Primum Remedium, Kebijakan Hukum, Lingkungan Hidup
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA TERKAIT DENGAN KASUS PELAKU TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU Putri Karina Sitepu; Edi Yunara; Fajar Khaify Rizky
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3215

Abstract

Abstract: This study examines the analysis of criminal liability and judicial considerations in imposing criminal sanctions against perpetrators of forest timber transportation crimes without valid documentation, as regulated in Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The research uses a normative juridical approach by reviewing two court decisions related to illegal timber transportation. The findings show that the elements of criminal liability are fulfilled in both analyzed cases. Furthermore, judicial considerations reflect efforts to enforce justice by assessing legality, intent, and environmental impact. This study emphasizes the importance of firm and proportional legal enforcement to preserve forest sustainability and deter forestry-related criminal acts. Keywords: Criminal Liability, Illegal Timber Transportation, Judicial Decision, Forest  Destruction Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai analisis pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dokumen sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah dua putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengangkutan kayu ilegal. Hasil kajian menunjukkan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi dalam kedua kasus yang dianalisis. Selain itu, pertimbangan hakim mencerminkan upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta mempertimbangkan aspek legalitas, niat, dan dampak lingkungan. Kajian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan terukur dalam menjaga kelestarian hutan serta menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kehutanan. Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengangkutan Kayu Ilegal, Putusan Hakim, Perusakan Hutan
PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT NO. 679/PID.SUS/2019/PN.STB JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2241 K/PID.SUS/2020) Daniel Setiawan Barus; Mahmud Mulyadi; Fajar Khaify Rizky
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.3907

Abstract

Children in law can be positioned as immature legal subjects (humans) so that it does not rule out the possibility of being involved with the law. This means that children can be both subjects and objects in a legal event. Children in the context of criminal offences can be positioned as perpetrators or victims. Therefore, the existence of children both as perpetrators of criminal offences and victims of criminal offences is given protection in the form of written rules. The research method used in this writing is the type of normative legal research and the nature of analytical descriptive research. The research approach used is statute approach and case approach. Data sources in this research include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this research is library research. To analyse all legal materials that have been collected, this research uses qualitative data analysis. Thus, as for the comprehensive steps that have been taken by the Victim (minors) for the criminal act of sexual abuse he experienced, the victim's family brought this case to the realm of the Stabat District Court up to the Cassation Level. Keywords: Crime, Child, Sexual Abuse. Abstrak: Anak didalam hukum dapat didudukan sebagai subjek hukum yang belum dewasa (manusia) sehingga tidak menutup kemungkinan terlibat dengan hukum. Artinya, anak dapat menjadi subjek maupun objek dalam sebuah peristiwa hukum. Anak dalam konteks tindak pidana dapat berposisi sebagai pelaku ataupun korban. Oleh karena itu, keberadaan anak baik sebagai pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana diberikan perlindungan dalam bentuk aturan tertulis. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatif dan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (library research). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Dengan demikian, adapun langkah komprehensif yang telah dilakukan oleh Korban (anak dibawah umur) atas tindak pidana pencabulan yang dialaminya, keluarga korban membawa kasus ini ke ranah Pengadilan Negeri Stabat sampai dengan ke Tingkat Kasasi. Kata kunci: Tindak Pidana, Anak, Pencabulan.
INKONSISTENSI PENERAPAN KONSEP PENYERTAAN (MEDEPLEGEN) BERDASARKAN PERATURAN HUKUM DI INDONESIA Samueli Waruwu; Edi Yunara; Fajar Khaify Rizky
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5865

Abstract

Abstract: This research examines the inconsistency in the application of the concept of participation (medeplegen) based on legal regulations in Indonesia. Indonesia as a state of law (rechtsstaat) requires consistency in the application of legal norms, including criminal law. However, in practice, there are often inconsistencies in the application of participation regulations as stipulated in Article 55 of the Criminal Code (KUHP) in conjunction with Article 20 of the National Criminal Code (KUHP Nasional) of 2023. This study uses normative legal research methods with statutory and case approaches. The results of the research indicate that first, the juridical provisions regarding the concept of participation in the criminal law system include several forms: pleger (person who commits), doen pleger (person who causes another to commit), medepleger (person who participates in committing), and uitlokker (person who incites). Second, the inconsistency in applying the concept of participation occurs due to differences in interpretation between law enforcers, lack of clear guidelines in distinguishing forms of participation, and the transition period between the old Criminal Code and the National Criminal Code of 2023. This research recommends the need for technical guidelines from the Supreme Court and intensive socialization regarding the implementation of participation provisions in the new national criminal law. Keywords: Participation, Medeplegen, Criminal Law, Inconsistency, National Criminal Code Abstrak: Penelitian ini mengkaji inkonsistensi penerapan konsep penyertaan (medeplegen) berdasarkan peraturan hukum di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) menghendaki konsistensi dalam penerapan norma hukum, termasuk hukum pidana. Namun dalam praktiknya, seringkali terjadi inkonsistensi dalam penerapan regulasi penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 20 KUHP Nasional Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, ketentuan yuridis konsep penyertaan dalam sistem hukum pidana mencakup beberapa bentuk: pleger (orang yang melakukan), doen pleger (orang yang menyuruh melakukan), medepleger (orang yang turut serta melakukan), dan uitlokker (orang yang menganjurkan). Kedua, inkonsistensi penerapan konsep penyertaan terjadi karena perbedaan penafsiran antaraparat penegak hukum, tidak adanya pedoman yang jelas dalam membedakan bentuk-bentuk penyertaan, serta masa transisi antara KUHP lama dengan KUHP Nasional 2023. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman teknis dari Mahkamah Agung dan sosialisasi intensif mengenai implementasi ketentuan penyertaan dalam hukum pidana nasional yang baru. Kata Kunci: Penyertaan, Medeplegen, Hukum Pidana, Inkonsistensi, KUHP Nasional
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGUASAAN DAN PENGALIHFUNGSIAN KAWASAN HUTAN KONSERVASI (Studi Putusan PN Medan Nomor: 138/Pid.SUS-TPK/2024/PN Mdn) Dika Wirapratama; Wessy Trisna; Fajar Khaify Rizky
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 3 (2026): June 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i3.6575

Abstract

Abstract: The unlawful occupation and conversion of conservation forest areas constitute acts that not only cause state financial losses but also result in environmental degradation and the loss of conservation functions. This study aims to analyze the legal regulation of corruption crimes related to the occupation and conversion of conservation forest areas and to examine judicial considerations in Medan District Court Decision Number 138/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively. The results indicate that the legal framework governing corruption crimes in the forestry sector is relatively comprehensive; however, challenges remain regarding unclear legal norms and regulatory disharmony. The judges’ considerations in the case were based on the legal status of the conservation forest area, the existence of unlawful acts, state losses, and the environmental damage caused by the defendant’s actions. The court concluded that the defendant had fulfilled the elements of corruption, and therefore the decision was not solely based on juridical considerations but also on environmental protection and broader public interests. This study highlights the importance of strict law enforcement against corruption in the forestry sector to ensure legal certainty, environmental protection, and sustainable natural resource management. Keywords: Corruption Crime; Conservation Forest; Judicial Consideration; State Losses; Environmental Protection   Abstrak: Penguasaan dan pengalihfungsian kawasan hutan konservasi secara melawan hukum merupakan perbuatan yang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan hidup dan hilangnya fungsi konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana korupsi dalam penguasaan dan pengalihfungsian kawasan hutan konservasi serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi di sektor kehutanan telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun masih menghadapi kendala berupa ketidakjelasan norma dan disharmonisasi peraturan. Pertimbangan hakim dalam putusan a quo didasarkan pada pembuktian status kawasan hutan konservasi, adanya perbuatan melawan hukum, kerugian negara, serta dampak kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan. Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi sehingga putusan tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi di sektor kehutanan guna menjamin kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya alam. Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi; Hutan Konservasi; Pertimbangan Hakim; Kerugian Negara; Lingkungan Hidup
Implementation Of Environmental Administrative Law Enforcement Related To Environmental Approval And License For Environmental Protection And Management Of Palm Oil Factories In The Province Of North Sumatra Fajar Khaify Rizky; Dody Safnul; Montayana Meher
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4170

Abstract

Palm oil mills have become an integral part of the economy in North Sumatra Province, but the growth of this industry often has negative impacts on the environment. In this context, the implementation of environmental administration law enforcement is very important to ensure sustainable environmental protection and management. This research aims to analyze the implementation of environmental administrative law enforcement related to environmental approvals and permits for palm oil mills in North Sumatra Province. Through a qualitative approach and case studies, data was collected from various sources, including legal documents, government policies, and interviews with relevant stakeholders. The research results show that although there are strict regulations and regulations regarding environmental approvals and permits for palm oil mills, the implementation of environmental administrative law enforcement still faces challenges. Factors such as a lack of human resources, the inability of institutions to supervise effectively, and local political interference are the main obstacles to implementing effective law enforcement. However, this research also found several positive initiatives, such as increasing environmental awareness among the palm oil industry and efforts to strengthen the capacity of environmental law enforcement agencies. The resulting recommendations include expanding trained human resources, increasing transparency in the licensing process, and strengthening cooperation between government, industry, and civil society to achieve sustainable environmental management in North Sumatra Province.