Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.328
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wacana Hukum Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan jurnal niara Nagari Law Review Unes Law Review Buletin Ilmiah Nagari Membangun Jurnal Yudisial PROGRESIF: Jurnal Hukum Jurnal Syntax Transformation UNES Journal of Swara Justisia Andalas International Journal of Socio-Humanities El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Lareh Law Review Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan Southeast Asian Journal of Victimology Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Jurnal Legalitas
Aria Zurnetti, Aria
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 67 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Judi Konvensional Berdasarkan Cost-Benefit dan Hukum Perbandingan Harry Ashari; Aria Zurnetti; A. Irzal Rias
Jurnal Niara Vol. 19 No. 2 (2026): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/zz3ebd17

Abstract

Abstrak Rekonstruksi kebijakan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana judi konvensional pada tahap penuntutan dengan perspektif cost and benefit. Rumusan masalah berfokus pada ketidakefisienan penegakan hukum yang ditandai oleh disparitas antara biaya penuntutan rata-rata Rp120 juta dengan nilai taruhan hanya Rp266.986. Tujuan penelitian adalah merumuskan kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, analisis isi normatif, dan pendekatan perbandingan hukum terhadap sistem Malaysia dan Belanda. Hasil pembahasan menunjukkan adanya kekosongan hukum, konflik norma, dan kekaburan norma dalam penerapan sanksi. Kesimpulan penelitian menegaskan urgensi penerapan kebijakan berjenjang dengan prioritas sanksi administratif, pidana denda, dan diversi untuk kasus ringan. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi beban anggaran negara, meningkatkan keadilan substantif, dan mengoptimalkan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium.
Mekanisme Mekanisme Pemberian Dana Bantuan Korban Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Triana Putri; Aria Zurnetti; Felia Hermayenti
Lareh Law Review Vol. 4 No. 1 (2026): Lareh Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/llr.4.1.60- 73.2026

Abstract

The number of sexual violence cases in Indonesia continues to experience a significant annual increase. Law Number 12 of 2022 concerning the Criminal Act of Sexual Violence introduces the concept of the Victim Trust Fund (VTF) as a new breakthrough in victim recovery. The VTF is a state compensation fund granted when the perpetrator is unable to fulfill their restitution obligations. However, various issues persist within its implementing regulation, namely Government Regulation Number 29 of 2025. The disbursement of the VTF remains dependent on a court decision, which potentially hinders victims from accessing their rights. Furthermore, there is a lack of clarity regarding funding sources, victim criteria, and recovery financing. Based on this background, the research questions of this study are: 1) How is the mechanism for providing the victim trust fund regulated under Law Number 12 of 2022 concerning the Criminal Act of Sexual Violence and Government Regulation Number 29 of 2025 concerning the Victim Trust Fund? 2) What are the limitations in providing the victim trust fund under Law Number 12 of 2022 concerning the Criminal Act of Sexual Violence and Government Regulation Number 29 of 2025 concerning the Victim Trust Fund? 3) How well does the mechanism for providing the victim trust fund align with the principles of victim protection? This study employs a normative juridical method utilizing a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach with regulations in the Netherlands. The data used consists of secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that the regulation of the VTF in the UU TPKS and Government Regulation Number 29 of 2025 represents an advancement in victim protection by providing financial rights certainty that does not entirely depend on the perpetrator's economic status. However, several weaknesses remain: 1) The fund disbursement mechanism heavily relies on court decisions, which are time-consuming and thus hinder the victims' emergency recovery; 2) There is a lack of clarity regarding subjective, objective, and substantive limitations, such as the absence of a definition for the victim's heirs, vague criteria for being "unable to pay restitution," and the lack of a maximum cap on the trust fund; 3) The current mechanism does not fully align with the victim protection principles set forth by the 1985 UN Declaration. Keywords : Restitution, Sexual Violence, Victim Protection, Victim Trust Fund
Pertanggungjawaban Notaris Atas Akta Partij Yang Terbukti Pidana Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 973 K/Pid/2016) Muhammad Farhan Athallah; Aria Zurnetti; Misnar Syam; Ali Arben
UNES Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/h5vq0a43

Abstract

Penyalahgunaan jabatan Notaris dalam pembuatan Akta Para Pihak yang dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana penipuan menimbulkan permasalahan hukum serius terkait pertanggungjawaban jabatan. Notaris kerap berlindung di balik doktrin bahwa ia hanya bertugas pasif mencatat kehendak para pihak, namun realitas peradilan menunjukkan bahwa akta otentik justru dapat digunakan untuk melegitimasi rekayasa fakta hukum. Berangkat dari urgensi tersebut, kajian ini difokuskan pada analisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menilai batas kewajiban serta bentuk kesalahan atau niat jahat Notaris, serta analisis terhadap akibat hukum terhadap eksistensi akta setelah Notaris dipidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa, pertama, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 379 K/Pid/2021 dan Nomor 973 K/Pid/2016 menilai Notaris terbukti melampaui batas kewajibannya karena tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan turut serta menciptakan tipu muslihat dalam akta. Hakim mengonstruksikan kesalahan Notaris dalam bentuk kesengajaan penuh pada kasus penyelundupan hukum dan kesengajaan bersyarat pada kasus sertifikat palsu, sehingga Notaris dikualifikasikan sebagai pelaku peserta yang turut serta melakukan tindak pidana sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, pemidanaan tersebut mengakibatkan Akta Para Pihak mengalami penurunan kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan serta berstatus dapat dibatalkan karena melanggar syarat subjektif, yakni tidak terpenuhinya unsur kesepakatan yang bebas. Akibatnya, pihak yang dirugikan berhak menuntut pembatalan perikatan di pengadilan dan membebankan tanggung jawab perdata secara tanggung renteng kepada Notaris untuk mengganti kerugian korban.
Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Akta Autentik Oleh Notaris/PPAT Dalam Jual Beli Tanah Studi Kasus Putusan Mahkmah Agung Nomor 933 K/Pid/2023 Indah Dwi Aftika Sari; Aria Zurnetti; Delfiyanti
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 4 No 2 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pertiba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v4i2.275

Abstract

Akta autentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga pembuatannya harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan oleh Notaris/PPAT secara jujur, cermat, dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan terjadinya pemalsuan akta autentik, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 K/Pid/2023, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi para pihak. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas, pertama Bagaimanakah akibat hukum terhadap pemalsuan akta autentik oleh Notaris/PPAT dalam jual beli tanah studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 933 K/Pid/2023?, Kedua Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam tindak pidana pemalsuan sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 933 K/Pid /2023? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan akta autentik oleh Notaris/PPAT tidak hanya menimbulkan pertanggungjawaban pidana, tetapi juga mengakibatkan konsekuensi hukum perdata, administratif, serta memengaruhi keabsahan dan kekuatan pembuktian akta autentik. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 K/Pid/2023, Notaris/PPAT dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan sehingga dijatuhi pidana penjara. Putusan tersebut menegaskan bahwa Notaris/PPAT wajib menjalankan prinsip kehati-hatian, kejujuran, dan profesionalitas dalam menjalankan jabatannya guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik sebagaimana diatur pada pasal 16 ayat (1) Undang – Undang Jabatan Notaris.
Penerapan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kuhap Pada Putusan Pengadilan Nomor: 5/PID.B/2026/PN WNO) Cica Ayu Pernanda Sari; Aria Zurnetti; Nilma Suryani
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 4 No 2 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pertiba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v4i2.276

Abstract

Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan mengalami dampak psikologis, fisik, dan sosial yang mendalam, sehingga memerlukan perlindungan hukum komprehensif termasuk pemulihan materiil melalui hak restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam transformasi pengaturan hak restitusi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) serta membedah penerapan dan kendala eksekusi hak restitusi bagi anak korban pada Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 5/Pid.B/2026/PN Wno. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder diperkuat data primer melalui wawancara mendalam dengan hakim dan penuntut umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak restitusi dalam rezim UU LPSK berfokus pada mekanisme permohonan yang bertumpu pada keaktifan korban, sedangkan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP merevolusi eksekusi melalui penuntutan ex-officio dan integrasi sistem sita eksekusi aset terpidana dalam tenggat 30 hari pasca-inkracht. Penerapan restitusi dalam Putusan PN Wonosari Nomor 5/Pid.B/2026/PN Wno telah mengabulkan hak restitusi anak korban sebesar Rp46.764.000,00. Namun, pelaksanaan eksekusi di lapangan mengalami kemacetan total (non-executable) akibat terpidana miskin absolut, taktik penyelubungan aset (nominee), ketiadaan sita jaminan sejak tahap penyidikan, serta regulatory vacuum Peraturan Pemerintah pelaksana Dana Pemulihan Korban (victim fund), sehingga pemulihan bagi anak korban belum terealisasi secara substantif.
Eksekusi Pidana Uang Pengganti dan Risiko Over-Execution dalam Pemulihan Kerugian Keuangan Negara: Studi Perkara Korupsi di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Ilham Fajar; Aria Zurnetti; Nani Mulyati
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 6 (2026): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v8i6.2325

Abstract

Replacement money is an additional criminal sanction designed to restore state financial losses caused by corruption, yet its execution often stalls between the court verdict and actual recovery. The research gap is that prior studies examine this sanction mostly normatively or in general terms, without tracing how district prosecutors handle cases with divergent outcomes, including the status of confiscated property after full payment. This study analyses the execution of replacement money, its obstacles, and the prosecutor's optimisation efforts in the jurisdiction of the West Pasaman District Prosecutor's Office. Using socio-legal research with a descriptive design, it examines three final court decisions, execution documents, and a semi-structured interview with the executing prosecutor, analysed qualitatively. The results show that execution follows Article 18 of the Anti-Corruption Law but remains suboptimal: one case achieved full recovery, one ended in subsidiary imprisonment because the convict lacked executable assets, and one left a confiscated vehicle in legal uncertainty after cash settlement. The novelty of this study is showing that asset blocking from the investigation stage is the most effective compliance lever, while delayed handling of confiscated property creates a risk of over-execution that current technical guidelines have not fully resolved.
Model Pengaturan Aborsi di Belanda, Prancis, Singapura, dan Australia: Kajian Perbandingan Fungsional sebagai Rujukan Reformasi Hukum Indonesia Aria Zurnetti; Engga Lift Irwanto
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 6 (2026): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v8i6.2331

Abstract

Indonesia's 2023 reforms widened the exceptions to its abortion prohibition, yet procedural requirements still block access, and reform debates swing between wholesale adoption and outright rejection of foreign models. The research gap is the absence of a systematic comparison of several jurisdictions with different legal traditions that also accounts for the non-state normative orders shaping how abortion law works in practice. This study aims to compare the abortion norms of the Netherlands, France, Singapore, and Australia in protecting women's reproductive rights and to identify lessons adaptable to Indonesia. It uses normative legal research with statutory and comparative approaches, applying functional comparative law as the main analytical tool and legal pluralism theory as a complementary one. The results show that the four jurisdictions protect reproductive rights through different configurations, namely institutional compromise, constitutional guarantee, administrative licensing, and staged decriminalisation, but share three decisive functional features: control placed within the health system, no non-medical third-party authorisation, and mechanisms protecting access and confidentiality. Indonesia retains two requirements with no functional equivalent anywhere, investigator certification and husband confirmation. The novelty of this study is a service-based layered protection model showing that the most adaptable lessons are procedural and institutional rather than philosophical and substantive.
Co-Authors A. Irzal Rias Afdilla, Andra Ahmad Iffan Aldyans Rio Pratra Ali Arben Andy Sonya Meylani Apred Zenegger, Tigor ARIZAL, HENDRIKO Awilda Awilda Awilda, Awilda Chandra, Yonatan Iskandar Cica Ayu Pernanda Sari Delfiyanti Delfiyanti desky, teku ananta Efendi, Roni Efendi, Roni Efren Nova Elda, Edita Elwi Danil Engga Lift Irwanto Fachrie, Yogie Fadhilah Sabri Fadhilah Sabri Fanesa Aulia Febrian Akhirama Saputra Felia Hermayenti Fengki Andreas Fengki Andreas Gaol, Suryadinata LBN Gemilang, Zaifi Surya Ghifari, Teguh Gugi Dolansyah Harfiani, Putri Salsa Harry Ashari Henni Muchtar Herri Hendra Ilham Fajar Indah Dwi Aftika Sari Intania Iqbal, Tavialsyah Ismansyah Ismansyah Ismansyah Ismansyah Kamila Hesti Kevin Lie Khairani Khairani Khairani Khairani Khairani Khairani Khofifah Kusuma Wardani Khoirunnisa, Umni Kusuma Wardani, Khofifah LBN Gaol, Suryadinata Lucky Raspati M. Hasbi Maulana Fajri Adrian Maulana Fajri Adrian Muhammad Farhan Athallah Mukhti, Putri Cempaka Najmi Najmi Najmi Najmi, Najmi Nani Mulyati Nilma Suryani Nurjannatul Fadhilah Oktriadi Kurniawan Putra, Vananda Putri Cempaka Mukhti Raihany, Farras Audia Reza Tri Putra Aldrin Rias, Irzal Ridwan Syafaat Yori Riki Afrizal Roni Efendi Saputra, Febrian Akhirama Sinaga, Risa Putri Siska Elvandari Suharizal Sukmareni Sukmareni Sukmareni Sukmareni, Sukmareni Suryadinata LBN Gaol Suryadinata LBN Gaol Syam, Misnar Teguh Sulistia Triana Putri Trisanti Trisanti Trisanti, Trisanti Vananda Putra Yasniwati, Yasniwati Yonatan Iskandar Chandra Yoserwan Yoserwan Yunita Eka Putri Yunita Eka Putri Zaifi Surya Gemilang