Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.815
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains The Southeast Asia Law Journal Jurnal Hukum Magnum Opus Unes Law Review BINAMULIA HUKUM JURNAL ILMIAH M-PROGRESS JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Transparansi Hukum KRTHA BHAYANGKARA Literatus Jurnal Hukum Sasana FOCUS: Journal of Social Studies Action Research Literate (ARL) IBLAM Law Review Jurnal Hukum Sehasen Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Strata Social and Humanities Studies Jurnal Teknologi Industri JURNAL MITRA MANAJEMEN LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Binamulia Hukum
Niru Anita Sinaga
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 73 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 73 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
FUNGSI FILOSOFIS, YURIDIS DAN EKONOMIS KONTRAK DALAM DUNIA BISNIS Sinaga, Niru Anita
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 15 No 2 (2025): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v15i2.1604

Abstract

Aktivitas bisnis dilaksanakan berdasarkan perikatan yang timbul dari kontrak, yang senantiasa mengalami perkembangan seiring dinamika globalisasi di bidang ekonomi dan hukum. Pada hakikatnya, kontrak memiliki fungsi utama: Fungsi filosofis, yuridis, dan ekonomis. Kontrak bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Perancangan kontrak memerlukan keahlian dan mematuhi peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kebiasaan, dan kesusilaan. Dalam kontrak terkandung prinsip pacta sunt servanda, yang bermakna ”janji harus ditepati” atau ”janji merupakan utang”, sehingga para pihak diharapkan melaksanakan segala yang disepakati. Namun, dalam pelaksanaannya, kontrak tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, kerap menimbulkan sengketa yang memerlukan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya secara efektif dan adil. Rumusan masalah: Bagaimana peranan kontrak dalam dunia bisnis? dan Bagaimana penerapan fungsi filosofis, yuridis dan ekonomis kontrak dalam dunia bisnis? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa peranan kontrak dalam dunia bisnis memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu fungsi filosofis, yuridis, dan ekonomis. Fungsi-fungsi tersebut diterapkan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan pembuatan kontrak. Penerapan fungsi-fungsi kontrak ditempuh dengan berbagai cara, seperti: Peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai aspek-aspek penting dalam kontrak; Penyusunan kontrak yang baik dan komprehensif; Pelatihan dan edukasi kepada pihak-pihak terkait; Pemanfaatan teknologi; Pemahaman mengenai fungsi dan tujuan kontrak secara utuh; serta Penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.
Implementation Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) in Bankruptcy Process in Indonesia Putra, Agung Pratama; Sinaga, Niru Anita; Sudarto, Sudarto
FOCUS Vol 6 No 2 (2025): FOCUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v6i2.2056

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) is a legal mechanism that aims to provide debtors with the opportunity to restructure debts and avoid bankruptcy by preparing a peace plan agreed to by creditors, as stipulated in Law Number 37 of 2004. However, in practice, PKPU in Indonesia does not always run effectively due to various obstacles that arise, including liquidity difficulties and legal pressure from creditors who continue to file homologation cancellation lawsuits and criminal reports against debtors. This research aims to analyze the implementation of PKPU in the bankruptcy process and identify the obstacles faced, with a normative and empirical legal approach through a case study of PT Mahkota Properti Indo Senayan and PT Mahkota Properti Indo Permata. The results of the study indicate that although PKPU can provide a way out of the threat of bankruptcy, its implementation is often hampered by the lack of post-homologation supervision and adequate legal protection for debtors. Therefore, this study recommends strengthening regulations and increasing supervision so that PKPU can become an effective instrument in debt restructuring and supporting the stability of debtors' businesses.
Aspek Hukum Kesepakatan Jual Beli Melalui Mesin Jual Beli Otomatis (Vending Machine) Dari Perspektif Hukum Perdata Sinaga, Niru Anita; Atmoko, Dwi
Action Research Literate Vol. 8 No. 11 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i11.2355

Abstract

Pada dasarnya transaksi dengan menggunakan mesin jual beli otomatis (Vending Machine) tidak mengharuskan penjualnya menunggu seharian seperti penjual biasanya di pasar. Oleh karena itu, untuk menjual produk minuman tersebut, konsumen harus melakukannya sendiri dengan cara memasukan uang yang sesuai dengan harga yang telah ditentukan. pada umumnya harga pada minuman yang dijual pada Vending Machine sama dengan harga pasar pada umumnya, tetapi terdapat juga Vending Machine yang menyediakan berbagai macam pada mesin tersebut. Pemenuhan suatu prestasi dalam perjanjian jual beli melalui mesin jual otomatis (vending machine) layaknya penjual dan pembeli pada umumnya berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu saat penjual yang menjual produknya melalui mesin jual otomatis (vending machine) menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan tersebut dengan cara mengeluarkan barang yang sudah dibeli dan pihak konsumen atau pembeli adalah membayar harga dari produk yang dibeli melalui mesin jual otomatis (vending machine) yang pembayaran terhadap produk yang dibeli itu dengan cara memasukkan uang ke dalam mesin tersebut sesuai dengan harga produk yang terdapat di dalam mesin jual otomatis (vending machine). Suatu keadaan wanprestasi bisa terjadi saat konsumen atau pembeli memasukkan uang dalam hal ini membayar barang yang yang akan dibelinya, tetapi barang tersebut tidak keluar dan tidak diserahkan kepada pembeli. Selain itu juga produk yang dikeluarkan melalui mesin jual otomatis (vending machine) tersebut dalam keadaan cacat produk. Hal ini tentu saja menimbulkan akibat atau dampak hukum karena tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak tidak mendapatkan hak sebagaimana yang diperjanjikan sebelumnya
PERSPEKTIF HUKUM ADAT DALAM KONSTITUSI HUKUM POSITIF DI INDONESIA Sinaga, Niru Anita; Nugraha, Riko
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 13 No 1 (2022): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v13i1.1048

Abstract

Pada dasarnya masyarakat adat belum dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat individu dan komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat. Dengan belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat individu dan/atau komunal mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan bagi Masyarakat Hukum Adat dan munculnya conflict. Arus globalisasi yang sangat signifikan terbukti secara perlahan-lahan telah mereduksi nilai-nilai yang diajarkan dalam kearifan lokal. Kearifan lokal dalam sistem budaya di Indonesia tercermin dalam keberagaman agama, keberagaman suku/ etnis, keberagaman bahasa. Terdapat lebih dari 250 suku bangsa, dengan mayoritas penduduk adalah suku Jawa. bahwa sebanyak 71,8 persen desa di Indonesia memiliki komposisi warga dari beberapa suku/etnis. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman etnis pada desa-desa di Indonesia cukup tinggi. Pada prinsipnya penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis normative empiris, karena secara normatif kepastian  hukum  itu  memerlukan  tersedianya suatu  perangkat  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  operasional mampu mendukung pelaksanaan dan pengakuan terhadap keberadaan hukum adat tersebut
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI INDONESIA Zebua, Stevan Saro; Sinaga, Niru Anita
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 14 No 2 (2024): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v14i2.1374

Abstract

Perundungan merupakan masalah yang serius maka dari itu penanganannya juga harus serius tapi masih dianggap suatu hal yang sepele yang menyebabkan penanganan dari kasusnya juga tidak serius. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana perspektif kriminologi terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan di Indonesia? dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan di Indonesia? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa bullying atau perundungan adalah tindakan menyakiti yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk verbal, fisik maupun psikis dengan tujuan ingin membuat korban menderita.  Salah satu faktor penyebab timbulnya perilaku bullying adalah kurangnya pendidikan moral dan budi pekerti pada anak untuk saling menghargai orang lain. anak pelaku tindakan bullying ada baiknya tidak dibiarkan hanya dengan cara penyelesaian secara damai yang diselesaikan dengan diversi di luar peradilan melainkan diberikan sanksi tindakan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, menjadi dasar hukum yang tepat untuk penerapan sanksi tindakan pada anak.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUKADANA NOMOR: 36/Pid.B/2024/PN Sdn.) Arya Dwi Bangga, Cendys; Anita Sinaga, Niru
LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1 (2025): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexlaguens.v3i1.93

Abstract

Crime is a deviant act, which has a reprehensible nature, so that this act often causes social reactions in society, while human efforts to completely eradicate this crime are often carried out, but the results are more likely to fail, so other efforts that can be made are by means of suppress or reduce the rate of crime. Several acts or acts that violate the law and disturb the peace and harmony of living together, one of which is the crime of theft accompanied by violence, which we can see almost every day in electronic media and in the mass media. As happened in the city of Lampung, which is still within the territory of the Sukadana District Court, which has the authority to examine and adjudicate, someone has taken something, which wholly or partly belongs to another person, with the intention of possessing it unlawfully, which was done by two or more people in partnership., which to enter the place of committing a crime, or to get to the goods taken, is done by breaking, cutting, or climbing, or by using a fake key, a fake order, or fake official clothes. The formulation of the research problem is how is the crime of theft regulated in aggravating circumstances based on Indonesian criminal law? And what is the criminal responsibility for perpetrators of criminal acts of theft in aggravating circumstances in the Sukadana District Court decision number: 36/pid.b/2024/PN.Sdn.? The research method used in this research is normative juridical legal research. The approach method used in this research is the statutory approach. Apart from that, the author also uses the conceptual approach method and the case approach method. The research results show that the regulation of criminal acts of theft in aggravating circumstances according to criminal law in Indonesia has been regulated and the decision of the Panel of Judges at the Sukadana District Court Number 36/Pid.B/2024/PN Sdn is in accordance and does not conflict with applicable regulations.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NO 1793/PID.SUS/2020/PN.MKS) Pramono Aji, Danang; Anita Sinaga, Niru
LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1 (2025): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexlaguens.v3i1.95

Abstract

Drug abuse in Indonesia is very complex. The author distinguishes between abuse and distribution of narcotics as stated in Decision No. 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks. The formulation of the problem in this study is 1) how is the regulation of drug abuse in Indonesia and 2) how is the application of criminal law based on Decision No. 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks? The aim is to find out the regulation of drug abuse in Indonesia and the application of criminal law based on Decision No. 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks. Using a normative legal research method, this study analyzes written laws from library materials or secondary data. The results of the study show that the regulation of drug abuse in Indonesia includes various laws and regulations, namely Article 111 paragraph (1) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In addition, the 2023 Criminal Code, Article 622 paragraph (15) also explicitly regulates criminal liability for perpetrators of drug abuse. Therefore, the Article in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is declared invalid. In Decision No. 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks with the defendant Cakra Wira Darma alias Cakra bin Sudirman sentenced by the judge to 11 (Eleven) Months in prison, and the defendant underwent treatment and/or care through medical rehabilitation for 4 (Four) Months at the BNN Baddoka Rehabilitation Center, Makassar City. The Panel of Judges also determined that the length of time the defendant underwent treatment and/or care through medical rehabilitation was calculated as the period of serving the sentence.
MEKANISME UPAYA HUKUM VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DALAM HUKUM ACARA PERDATA Nugroho, Ferdiansyah; Anita Sinaga, Niru
LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1 (2025): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexlaguens.v3i1.103

Abstract

This research discusses the mechanism of verzet legal action against verstek decisions in civil procedural law in Indonesia. Indonesia as a country of law ensures that every judicial decision provides justice and truth, and protects individual rights through the applicable legal system. One important aspect of civil procedural law is the existence of legal efforts that can be taken to correct decisions that are considered unfair. A verstek decision is a decision handed down without the defendant being present at the trial, even though he has been properly summoned. The defendant's absence without a valid reason provides a basis for the judge to hand down a verstek decision. However, for the sake of the principles of justice and a thorough examination of all parties, civil procedural law gives the defendant the right to file a verzet or opposition to the decision. This research aims to determine the purpose of implementing verzet legal remedies against verstek decisions in civil procedural law and to find out and analyze the mechanism for implementing verzet legal remedies against verstek decisions in civil procedural law. The research method used is normative juridical research with a statutory approach and case studies. This research analyzes the applicable legal provisions and related cases that have occurred in court. The research results show that verzet legal remedies are an important mechanism to ensure that each litigant gets a fair opportunity to defend themselves and present their arguments in court.
PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU BERDASARKAN SISTEM PEMBAYARAN FLAT PAY DAN ROYALTI TERHADAP KARYA MUSIK DAN/ATAU LAGU DI PLATFORM STREAMING MUSIK Levyno Rahardja, Matthew; Anita Sinaga, Niru
LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 1 (2024): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence and payment system of royalties does not always benefit the songwriter, often the songwriter is disadvantaged by not getting royalties but his work is used and listened to either for commercial or entertainment. The flat pay payment system can interfere with the songwriter's copyright because the songwriter will not receive royalties for the use of the song's musical work on the music streaming platform. then there are several problems that raise questions, namely how the payment mechanism of the flat pay system and royalties for songwriters against musical works and / or songs on the music streaming platform and how the legal protection of songwriters against the flat pay payment system and royalties on the music streaming platform. Objectively, it aims to find out the payment mechanism and protection of songwriters against flat pay and royalty systems and subjectively add in-depth knowledge in intellectual property law. This research was conducted using the normative juridical method with primary and secondary legal sources from the literature. The flat pay system can be interpreted as a royalty payment as a whole or in full for the copyrighted work of the song while royalties are a form of compensation given to the copyright owner of the producer who promotes the copyrighted work of the creator. Legal protection of streaming music can be interpreted as an act to protect the rights of creators to work on songs contained in digital music services. It can be concluded that the payment mechanism for songwriters on the music streaming platform can be a flat pay and royalty payment system. The legal protection of songwriters in Indonesia is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2024 concerning Copyright.
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN BAGI NARAPIDANA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA (PERIODE 1 MEI SAMPAI 31 JULI 2024) Amaliah, Fitri; Anita Sinaga, Niru
LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 1 (2024): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The correctional system is organized for the purpose of improving the quality of personality and independence of inmates. One of the correctional systems is personality development carried out at the Class IIA Jakarta Women's Prison. The problem regarding personality development is an inhibiting factor in the implementation of independence development for inmates at the Class IIA Jakarta Women's Prison. What is the solution to the implementation of independence development for inmates at the Class IIA Jakarta Women's Prison? The purpose of this study was to determine the solution to the implementation of independence development for inmates at the Class IIA Jakarta Women's Prison. This research method uses normative research, namely research conducted by analyzing written laws from library materials or secondary data. The implementation of independence development for inmates at the Class IIA Jakarta Women's Prison (Period 1 May to 31 July 2024) is to organize a socialization campaign to educate the public about the importance of rehabilitation and reintegration of inmates. Finally, by streamlining administrative procedures by eliminating unnecessary steps and accelerating the licensing and approval process and implementing a digital administration system to reduce overlapping work and accelerate data and document processing. Inhibiting factors in the implementation of independence coaching for inmates at Class IIA Jakarta Women's Prison are from officers and experts in the prison. Then there are factors from inmates, community factors, facilities and infrastructure factors and administrative factors. To overcome these obstacles, it is done by sending officers to attend technical correctional and administrative training, and holding motivational programs, such as seminars, workshops, and counseling sessions aimed at increasing the spirit and motivation of inmates.
Co-Authors , Budi Prayitno Achmad, Fariz Afdal Afdal, Afdal Amaliah, Fitri Anggraeni Rosliana Dewi Arya Dwi Bangga, Cendys Atmoko, Dwi Basuki Rekso Wibowo Bernard Brando Yustisio Darwis, Nurlely Diding Rahmat Dwi Atmoko Dwi Retno Astuty ENDAH KUSUMAWATI Endra Wirawan Eny Noviyanti Fauzie Yusuf Hasibuan Febriansyah, Indria Ferdian, Muhammad Gaol, Selamat Lumban Harry Samuel Indah Sari Krisologus, Petrus Levyno Rahardja, Matthew Lumban Gaol, Selamat Mardenis Mardianis Mardianis Mardianis Mardianis, Mardianis Nugraha, Riko Nugroho, Ferdiansyah Nunuk Sulisrudatin Nurwanto Pasaribu , Jandiman Bernando Pramono Aji, Danang Putra, Agung Pratama Raden Mohamad Herdian Bhakti Rischad Widianto Siregar ROCHMAWATI Siregar, Rischad Widianto Sri Astuti Sri Gambir Melati Hatta Subhan Zein Sgn Subhan Zein Sgn Sudarto Sudarto Sudarto Sudarto Sudarto Sujono Sujono Sujono Suwarjono, Agus Teguh, Ady Tiberius Zaluchu Yusriansyah Zahra, Laila Zebua, Stevan Saro Zein, Subhan