Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.815

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains The Southeast Asia Law Journal Jurnal Hukum Magnum Opus Unes Law Review BINAMULIA HUKUM JURNAL ILMIAH M-PROGRESS JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Transparansi Hukum KRTHA BHAYANGKARA Literatus Jurnal Hukum Sasana FOCUS: Journal of Social Studies Action Research Literate (ARL) IBLAM Law Review Jurnal Hukum Sehasen Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Strata Social and Humanities Studies Jurnal Teknologi Industri JURNAL MITRA MANAJEMEN LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Binamulia Hukum

Niru Anita Sinaga

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Author-ID : 3604737

Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 73 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

HAL – HAL POKOK DALAM PEMBUATAN SUATU KONTRAK Niru Anita Sinaga; Nunuk Sulisrudatin
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Today the business is growing, whether small, middle and top. Talking about the business can not be separated from what is called a contract. Almost every day we do a contract. It is therefore necessary understanding of matters relating to a contact, such as: What is a contract, the terms of validity of the contract, the principles of the contract, the object of the contract, the contract period, the contract form, the parties involved, the rights and obligations of the parties, the structure and anatomy of contracting, dispute settlement and expiration of the contract. The purpose of making the same contract with the purpose of the law in general, namely the creation of justice, order and legal certainty. However, in practice often led to problems. To overcome this, hence in making contracts or agreements let first understand about the contract, the consequences and the conditions to be met in the manufacture of the contract. Keywords: Contract and subject matter.

IMPLIKASI PENERAPAN PASAL-PASAL KARET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA UNTUK DIRINYA SENDIRI DALAM MEMPEROLEH HAK REHABILITASI DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR Indah Sari; Niru Anita Sinaga; Selamat Lumban Gaol
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 11, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jh.v11i1.655

Abstrak :Kejahatan Narkotika sudah menjadi kejahatan Nasional suatu Negara bahkan menyangkut kejahatan antarnegara dan transnegara, dengan perkembangan masif dan banyak dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat mulai dari pelajar, pendidik, artis, pejabat, rakyat biasa bahkan penegak hukum sendiri juga melakukan kejahatan narkotika. Sehingga kejahatan ini sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Dengan diundangkan dan berlakunya UU 35/2009, yang dilandasi semangat ramah HAM melalui dekriminalisasi penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri melalui pemberian rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU 35/2009 diharapkan tercipta kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan bagi penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri melalui pemberian rehabilitasi. Disisi lain dalam UU 35/2009 terdapat juga Pasal-Pasal Karet yaitu Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UU 35/2009. Permasalahan yang timbul, mengapa Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) dalam UU 35/2009 disebut dengan pasal-pasal karet?, dan bagaimana implikasi penerapan pasal-pasal karet dalam UU 35/2009 tersebut terhadap penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri dalam memperoleh Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur?. Untuk menjawab persoalan tersebut dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan kasus (case approach), menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Setidaknya ditemukan dua Pasal-pasal Karet dalam UU 35/2009 yaitu Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1), dan dari 748 perkara tindak Pidana Narkotika di PN Jakarta Timur dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2018, secara acak diambil dan terpilih 10 (sepuluh) Putusan PN Jakarta Timur, tidak satupun putusannya berupa pemberian rehabilitasi terhadap Terdakwa penyalahguna narkotika untuk diri sendiri, melainkan semua putusannya berupa pemidanaan dengan pidana penjara terhadap Terdakwa. Implikasi penerapan pasal-pasal karet tersebut terhadap pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya sendiri di PN Jakarta Timur adalah terjadi ketidakpastian hukum dan inkonsistensi oleh Hakim/Pengadilan dalam penerapan norma Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 127 UU 35/2009 tersebut, hal ini mengakibatkan hilangnya independensi dan otonomi Hakim/Pengadilan dalam memberikan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya sendiri tersebut, karena disyaratkan adanya Surat Permohonan Rehabilitasi dan Surat Rekomendasi Rehabilitasi yang harus diajukan sejak semula, mulai dari awal penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam SEMA 04/2010 Jo. SEMA 03/2011. Agar tidak terjadi Pasal-pasal karet dalam UU 35/2009 yaitu Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) tersebut, Pemerintah perlu mengajukan perubahan UU 35/2009 melalui proses legislasi, atau kepada masyarakat baik perorangan ataupun kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) ke Mahkamah Konstitusi, dengan objek pengujian bahwa Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 tersebut bertentangan dengan UUD Negara R.I. 1945, dengan meminta MK bertindak sebagai positif legislator (positieve legislator) dengan memberi tafsir baru atau berlaku bersyarat sesuai dengan tafsir MK (constitutional conditional) atas Pasal UU 35/2009 tersebut. Kata Kunci : UU No.35 Tahun 2009, Narkotika, Pasal Karet, Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri, Rehabilitasi.

PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KAITANNYA DENGAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERJANJIAN Niru Anita Sinaga
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Abstrak :Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Untuk mewujudkannya perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan. Beberapa hal yang diatur dalam Pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi: Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa, Tujuan Pengadaan Barang/Jasa, Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya membutuhkan perjanjian. Secara umum perjanjian adalah: Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan menimbulkan sanksi. Beberapa hal penting dalam perjanjian, antara lain: Syarat-syarat sahnya perjanjian, Asas-asas hukum perjanjian, Akibat hukum perjanjian dan Berakhirnya perjanjian. Dalam perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seharusnya memperhatikan asas keseimbangan. Namun dalam praktek, sering dalam keadaan tidak seimbang, pengguna barang/jasa sering berada dalam kedudukan yang lebih kuat, sedangkan penyedia barang/jasa berada dalam kedudukan yang lemah sehingga cenderung menuruti syarat yang diajukan oleh pengguna barang/jasa. Pembahasan dalam penelitian ini adalah membahas tentang: Kedudukan hukum para pihak dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Bagaimana peranan pemerintah dalam kewenangannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian Pengadaan Barang/Jasa, hendaklah diselesaikan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum perjanjian dan ketentuan-ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam hal ini peranan pemerintah sangat dibutuhkan, antara lain melalui: Regulasi, Pengawasan dan Penegakan hukum. Kata kunci: Pengadaan Barang/Jasa dan Asas Keseimbangan. Abstract :The procurement of government goods / services has an important role in the implementation of national development to improve public services and develop national and regional economies. To make it happen, it needs a regulation that provides the maximum value of benefits and contributes in increasing the use of domestic products, increasing the role of Micro, Small Business, and Medium Enterprises as well as sustainable development. Some of the things regulated in the procurement of government goods / services include: Scope of Goods / Services Procurement, The Purpose of Goods / Services Procurement, Goods / Services Procurement Policy, Principles and Ethics of Goods / Services Procurement, actors of Goods / Services Procurement, etc. In practice, it requires an agreement. In general, the agreement is: The agreement of the parties regarding something that gives birth to an agreement / legal relationship, raises rights and obligations, if it is n ot carried out as which one is promised will cause sanctions. Some important things in the agreement, among others: The legal conditions of the agreement, the principles of the legal agreement, the legal consequences of the agreement and the end of the agreement. In the Procurement of Goods / Services agreement the Government should pay attention to the principle of balance. But in practice, often in an unbalanced situation, users of goods / services are often in a stronger position, while providers of goods / services are in a weak position so that they tend to comply with the requirements submitted by users of goods / services. The discussion in this study is to discuss about: The legal position of the parties in the Government Goods / Services Procurement Agreement and What is the role of the government in its authority to provide legal protection for the parties. Using normative juridical research methods. In the event of a dispute regarding the Procurement of Goods / Services agreement, it should be resolved by taking into account the provisions in the contract law and the provisions of the Government Procurement of Goods / Services. In this case the role of government is needed, among others through: Regulation, Supervision and Law Enforcement Keywords: Procurement of Goods / Services and The Principle of Balance.

Alignment of Outsourcing Agreement on Protection Law and Justice Niru Anita Sinaga; Basuki Rekso Wibowo; Sri Gambir Melati Hatta; Fauzie Yusuf Hasibuan
The Southeast Asia Law Journal Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Postgraduate of Jayabaya University

One of these systems outsourcing, in practice often raises the pros and cons even cause problems. The problem is why research in the outsourcing agreement must have harmony with the principles of contract law? and how legal protection for workers/laborers and employers in the outsourcing agreement with the labor Law No. 13 Year 2003 on Employment associated with Court Decision No. 27/PUU-IX/2011?. This research methods using empirical juridical normative juridical supported/sociological and comparative law. Commonly used secondary data. Based on the results of analysis show that the employment agreement outsourcing based on the principle of freedom of contract and the principle of the deal. Each of these parties do not have equal bargaining power, so it does not provide legal protection for workers/laborers. Preparation and implementation of the outsourcing agreement is based on the alignment of the entire principle or principles that exist in the law of contract, is a unity, without prioritizing or separating principle that one with the other principles and serve as the frame of the treaty.

KEKUATAN HUKUM INFORMED CONSENT DAN REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI INDONESIA Niru Anita Sinaga
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 12, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v12i2.955

Kesehatan sebagai hak asasi manusia diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Dokter mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan praktik kedokteran, tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku termasuk kode etik kedokteran Indonesia. Hubungan antara dokter dan pasien berdasarkan undang-undang dan perjanjian terapeutik. Sebelum melakukan tindakan medis, dokter harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau yang berhak memberi persetujuan (Informed Consent ). Dan seluruh proses pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh dokter kepada pasien harus ditulis dalam Rekam Medis. Namun dalam pelaksanaannya Informed Consent dan Rekam Medis belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan atau sengketa medis, sehingga dokter dimintai pertanggungjawaban. Permasalahan dalam penelitian ini: Bagaimana pengaturan dan kedudukan hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia? Dan bagaimana kekuatan hukum Informed Consent dan Rekam Medis sebagai alat buktidalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia? Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier.Kata Kunci : Informed Consent , Rekam Medis, Alat Bukti Dan Sengketa MedisHealth as a human right is realized through the implementation of quality and affordable health development by the community. Doctors have a very important role in carrying out medical practice, obey to applicable legal provisions including the Indonesian medical code of ethics. The relationship between doctor and patient is based on laws and therapeutic agreements. Before taking any medical action, the doctor must obtain the consent of the patient or those who have the right to give Informed Consent . And the entire process of health services that have been provided by doctors to patients must be written in the medical record. However, in practice, Informed Consent and Medical Records have not been fully implemented in accordance with applicable regulations. This can lead to medical problems or disputes, for which doctors are held accountable. Problems in this study: How is the regulation and legal position of Informed Consent and Medical Records in the resolution of medical disputes in Indonesia? And what is the legal power of Informed Consent and Medical Records as evidence in the resolution of medical disputes in Indonesia? The research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, using secondary data obtained from primary, secondary and tertiary legal sources.Keywords: Informed Consent , Medical Records, Evidence and Medical Disputes

Aspek Hukum Keselamatan Penerbangan di Indonesia Niru Anita Sinaga
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1875

Penerbangan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, oleh karenanya penyelenggaraan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan prasarana dan sarana penerbangan. Penyelenggaraan penerbangan bertujuan mewujudkan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dll. Hal ini sesuai dengan semboyan yang berlaku umum di dunia penerbangan yaitu 3S+1C: Keselamatan, keamanan, pelayanan dan ketaatan terhadap aturan. Guna mendukung kelancaran kegiatan penerbangan diwajibkan mematuhi ketentuan yang berlaku, antara lain: Pasal 44 Konvensi Chicago 1944, International Civil Aviation Organization (ICAO), UU Penerbangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Keputusan Menteri Perhubungan dan Peraturan Pelaksanaan lainnya. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja keselamatan penerbangan yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama demi tercapainya pelayanan keselamatan penerbangan yang sesuai dengan peraturan nasional maupun internasional. Penelitian ini membahas: Bagaimana pengaturan dan implementasi kebijakan keselamatan penerbangan di Indonesia? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

Arrangement and Implementation of Pancasila Industrial Relations in Company Regulations and Collective Labor Agreements Bernard Brando Yustisio; Niru Anita Sinaga; Sujono Sujono
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 9 No 2 (2023): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v9i2.4661

The affirmation of the constitution means that to take all actions in the realm of industrial relations must be based on the law or the provisions of the applicable labor legislation to provide protection for workers/laborers as also regulated in the Human Rights Act. Therefore, it is interesting to examine how the Pancasila Industrial Relations Norms in Indonesian Labor Legislation and How the Implementation of Pancasila Industrial Relations in Making Company Regulations and Collective Labor Agreements in a Company. To answer these problems, normative legal research methods are used (juridical normative) with a statutory approach, conceptual approach, and comparative approach, using secondary data obtained from primary, secondary and tertiary legal sources. The research found that Pancasila industrial relations norms originated from Pancasila which is a tangle of main basic values is a crystallization of various values that live in society as the soul of the nation (volskgeist) and guiding star (leidstar) in social life, because the main basic value is still very abstract and cannot be legally enforced, or cannot be sanctioned if violated, then as a concretization of these basic values must be outlined in legislation so that it can be enforced and sanctioned if violated and the Implementation of Pancasila Industrial Relations in Making Company Regulations and Collective Labor Agreements in a Company, should involve and accommodate the aspirations of workers through trade unions / workers' representatives in making Company Regulation policies (PP) and Collective Labor Agreements (PKB). Pancasila Industrial Relations is part of contractual relations as a mutual agreement between employers and workers, the achievements and implementation of the agreement should not conflict with Pancasila Industrial Relations and justice.

Aviation Safety Management System Arrangements to Realize Security and Safety at Halim Perdana Kusuma Airport Dwi Retno Astuty; Niru Anita Sinaga; Mardianis Mardianis
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 9 No 2 (2023): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v9i2.4662

Regulation of aviation safety management system to realize security and safety at Halim Perdana Kusuma Airport. This thesis raises the issue of aviation safety arrangements based on international rules at the airport in relation to the application of safety management systems and the implementation of these rules in accordance with Law Number 1 of 2009 concerning Aviation and its implementing regulations, especially at Halim Perdana Kusuma Airport. The safety and security of national aviation regulated in the Aviation Law includes guidelines that are in accordance with ICAO provisions regarding the State Safety Program. ICAO standards require Indonesia as a member state to develop a National Aviation Safety and Security Program to achieve an Acceptable Level of Safety (AIoS) and a safety management system for aviation service providers. Furthermore, researchers conduct legal analysis of primary legal materials and secondary legal materials related to the problems studied. The type of research that the author uses is an empirical juridical research method conducted by means of field research through interviews and examining library materials or secondary data. In the discussion of this research, it is known that aviation safety arrangements based on international rules at the airport in relation to the application of the Safety Management System are regulated based on the provisions of ICAO Annex 14 which has introduced the application of the Safety Management System in the operation of the Airport, and the provisions of ICAO Annex 19 concerning Safety Management, the framework of the Safety Management System in its implementation is in accordance with Law Number 1 of 2009 concerning Aviation as a guideline in implementing aviation security and safety arrangements at Halim Perdana Kusuma Airport.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG PATEN Niru Anita Sinaga; Tiberius Zaluchu
JURNAL TEKNOLOGI INDUSTRI Vol 4 (2015): JURNAL TEKNOLOGI INDUSTRI
Publisher : JURNAL TEKNOLOGI INDUSTRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jti.v4i0.676

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hampir semua bidang kehidupan telah menggunakan teknologi yang maju, baik teknologi yang berasal dari dalam negeri maupun teknologi yang berasal dari luar negeri. Untuk itu diperlukan adanya peraturan di bidang paten yang didalamnya mengatur tentang: Istilah dan definisi yang berhubungan dengan paten, syarat-syarat, prosedur, jangka waktu, bentuk-bentuk perlindungan, hak dan kewajiban pemegang paten, lisensi, berakhirnya lisensi, ketentuan tentang royalty, dan lain-lain. Hal ini dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan paten di Indonesia sehingga dapat memberi perlindungan hukum terhadap inventor. Perlindungan dibutuhkan sebagai: Wujud penghargaan, pengakuan, jaminan berdasarkan rasa keadilan dan kelayakan atas segala kemampuan serta usahanya, sehingga termotivasi untuk terus berkarya demi masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. Meskipun Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan di bidang paten dan telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional menyangkut paten, namun masih tetap terjadi permasalahan-permasalahan. Terjadinya permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hokum dan budaya hukum.Kata Kunci : Peraturan, Perlindungan Hukum, Paten

PERAN AKTIF SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI Niru Anita Sinaga
JURNAL TEKNOLOGI INDUSTRI Vol 6 (2017): JURNAL TEKNOLOGI INDUSTRI
Publisher : JURNAL TEKNOLOGI INDUSTRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jti.v6i0.24

Hak Kekayaan Intelektual adalah hal yang sangat bernilai, untuk itu perlu mendapat perlindungan. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak lagi menjadi urusan satu negara saja, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat Internasional. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, sudah lama menerapkannya dengan terlibat secara aktif baik yang bersifat regional maupun internasional. Meskipun telah dibentuk dan diberlakukan berbagai peraturan yang mengatur bidang Hak Kekayaan Intelektual, masih terdapat banyak permasalahan-permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran. Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi. Salah satu sektor yang erat hubungannya dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah sektor pendidikan, antara lain Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi sangat memerlukan sentra Hak Kekayaan Intelektual. Namun Sentra Hak Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi belum berjalan dengan baik. Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor. Untuk itu dibutuhkan solusi untuk mengatasinya.

Co-Authors , Budi Prayitno Achmad, Fariz Afdal Afdal, Afdal Amaliah, Fitri Anggraeni Rosliana Dewi Arya Dwi Bangga, Cendys Atmoko, Dwi Basuki Rekso Wibowo Bernard Brando Yustisio Darwis, Nurlely Diding Rahmat Dwi Atmoko Dwi Retno Astuty ENDAH KUSUMAWATI Endra Wirawan Eny Noviyanti Fauzie Yusuf Hasibuan Febriansyah, Indria Ferdian, Muhammad Gaol, Selamat Lumban Harry Samuel Indah Sari Krisologus, Petrus Levyno Rahardja, Matthew Lumban Gaol, Selamat Mardenis Mardianis Mardianis Mardianis Mardianis, Mardianis Nugraha, Riko Nugroho, Ferdiansyah Nunuk Sulisrudatin Nurwanto Pasaribu , Jandiman Bernando Pramono Aji, Danang Putra, Agung Pratama Raden Mohamad Herdian Bhakti Rischad Widianto Siregar ROCHMAWATI Siregar, Rischad Widianto Sri Astuti Sri Gambir Melati Hatta Subhan Zein Sgn Subhan Zein Sgn Sudarto Sudarto Sudarto Sudarto Sudarto Sujono Sujono Sujono Suwarjono, Agus Teguh, Ady Tiberius Zaluchu Yusriansyah Zahra, Laila Zebua, Stevan Saro Zein, Subhan

Title

Found 73 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 73 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 73 Documents
Search