Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.342
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Widya Yuridika Bina Hukum Lingkungan Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jurnal Notariil Unes Law Review Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum JURNAL USM LAW REVIEW The Kalimantan Social Studies Journal Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Padjadjaran Law Research and Debate Society Law Development Journal Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Hukum dan Sosial Politik Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Media Hukum Indonesia (MHI) HUMANIORASAINS Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Ulil Albab LamLaj
Betty Rubiati
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA KONTRAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA KONTRAK Reza Rizky Farza; Agus Mulya Karsona; Betty Rubiati
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 1 September 2019
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Jaminan Pensiun bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja dan ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jaminan Pensiun sebagai Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pemberi kerja atau pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang Pelaksanaan Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Kontrak dan memperoleh pemahaman tentang Tanggung Jawab Pengusaha terhadap Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Kontrak untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Kontrak Ketika Memasuki Usia Pensiun. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang terdiri dari bahan dasar hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan pensiun belum terlaksana sepenuhnya, pemberi kerja merasa sanksi hukum jaminan sosial tidak mengikat, aturan hukum yang lemah, dan kurangnya peran dari Pemerintah. Indonesia menganut paham Negara kesejahteraan belum mencerminkan sebagai Negara Kesejahteraan sehingga perlu ada perbaikan dan penegakan Hukum Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia. Kata kunci: negara kesejahteraan; pekerja kontrak; pelaksanaan jaminan pensiun. ABSTRACT Pension insurance to maintain a decent degree of life for workers and their heirs by giving participants after participation, increasing the total, permanent or world number. Pension insurance as a form of labor in Indonesia that must be carried out by every employer or employer. This study gained an understanding of the implementation of Pension Contracts for Contract Workers and gained an understanding of the Responsibilities of Employers to Workers 'Contract Pension Insurance to Improve Contract Workers' Welfare Entering Retirement Age. This research uses descriptive analytical research method that discusses facts consisting of secondary data consisting of legal basis material (legislation), secondary legal material and this research uses a normative juridical approach, namely a method that uses secondary data sources, namely legislation, legal theories and opinions of scholars, which are then analyzed. The results of this study indicate that the implementation of the Guarantee is not fully protected, the employer who is guaranteed the law Providing social security, weak legal ties, and reducing the role of the Government. Indonesia adheres to the notion of a welfare state that does not reflect the State of Welfare there must be improvement and enforcement of the Law on National Social Security Systems in Indonesia. Keywords: contract workers; implementation of pension insurance; welfare state.
ASPEK HUKUM WAJIB BELAJAR SEBAGAI UPAYA PENGHAPUSAN PRAKTIK PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA Levana Safira; Sonny Dewi Judiasih; Betty Rubiati; Deviana Yuanitasari
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3 Nomor 2 Maret 2019
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPerkawinan bawah umur adalah perkawinan yang terjadi dibawah usia 18 tahun. Artikel ini menguraikan aspek hukum wajib belajar sebagai alat yang paling kuat untuk terhindar dari perkawinan anak. Indonesia memiliki kebijakan wajib belajar 9 tahun yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kemudian ditingkatkan masa waktu menduduki pendidikan menjadi 12 tahun melalui “Program Indonesia Pintar” yang merupakan janji politik era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang dianalisis secara normative kualitatif. Hasil penelitian bahwa Indonesia belum memiliki payung hukum yang kuat terkait peningkatan wajib belajar menjadi 12 tahun, dalam kaitannya untuk megentaskan perkawinan bawah umur, wajib belajar baru mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menentukan batas usia perkawinan bagi perempuan namun belum cukup untuk mengentaskan perkawinan bawah umur keseluruhan karena diketahui banyaknya pelangsungan perkawinan terjadi pada anak rentan usia 16-17 tahun. Terkait dengan masih banyaknya perkawinan bawah umur di Indonesia yang terjadi maka perlu didukung dengan dibuat aturan hukum yang mengatur peningkatan wajib belajar menjadi 12 tahun, sehingga adanya kebijakan yang mewajibkan seorang anak untuk menyelesaikan pendidikannya sampai dengan usia 18 tahun.Kata kunci: anak; pendidikan; pernikahan; wajib belajar. ABSTRACTChild Marriage is marriage that is conducted under the age of 18 years old. This article analyses the aspect law of compulsory education as the strongest tool to avoid child marriage. Indonesia has regulated compulsory education of 9 years in Act No. 20 of 2003 on National Education System which was gradually elevated to 12 years of compulsory education through “Program Indonesia Pintar” which was a political promise in the era of President Jokowi and Vice President Jusuf Kalla. The method used to approach was normative-juridicial and data obtained through library and field studies that were analyzed normative-qualitatively. The research concluded that Indonesia has not yet have a strong legal protection towards elevating compulsory education from 9 years to 12 years, in relation to erase child marriage, compulsory education only supports the implementation of Act No. 1 of 1974 on Marriage in determining the age limit of marriage for women but not yet enough to alleviate child marriage entirely knowing the number marriages vulnerably occur between children aging 16-17 years old. Relating to the number of child marriage in Indonesia it is necessary that a regulation to be made regulating the elevation of compulsory education to 12 years, resulting to a policy obligating children to finish their education to the age of 18.Keywords: child; compulsory education; education; marriage. DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.13
Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) sebagai Syarat Materil Perkawinan bagi Anggota Polri ditinjau dari Hukum Perkawinan Nasional Muhammad Dirja; Sonny Judiasih; Betty Rubiati
Padjadjaran Law Review Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v9i2.647

Abstract

Abstrak Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang paling banyak terjadi dan sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga diperlukan sebuah pengaturan akan hal tersebut. Indonesia telah memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan sebagai Hukum Perkawinan Nasional yang berlaku unifikasi telah mengatur syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Namun dewasa ini masih saja terdapat pembedaan dalam proses pelaksanaannya, seperti menjalani sidang BP4R bagi anggota Polri beserta calon pasangannya. Persyaratan administrasi yang banyak dan prosedur yang panjang untuk menjalani sidang BP4R sehingga mengeluarkan banyak biaya dan memakan waktu yang lama membuat sering kali para anggota Polri melakukan perkawinan tanpa melalui sidang BP4R. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa ditinjau dari Undang-undang Perkawinan, sidang BP4R memiliki beberapa kedudukan dan akibat hukum terhadap perkawinan anggota Polri beserta pasangannya yang sebelumnya tidak atau belum menjalani sidang BP4R. Kata Kunci: Anggota Polri, Hukum Perkawinan, Perkawinan, Sidang BP4R, Syarat Perkawinan. Abstract Marriage is one of the most common legal events and it is very important in human life, so an arrangement is needed for this. Indonesia already has special regulations governing marriage, namely Law Number 16 of 2019 on the Amendment to Law Number 1 of 1974 on Marriage. It as the National Marriage Law that applies to unification has regulated the requirements for holding a marriage. However, today there are still differences in the implementation process, such as undergoing the BP4R Session for Polri members and their potential partners. The many administrative requirements and lengthy procedures for undergoing a BP4R Session, which incur a lot of costs and take a long time, make Polri members often marry without going through a BP4R Session. In conducting this research, the writers use a normative juridicial approach with a descriptive analytical research spesification. The results showed that in terms of the National Marriage Law, the BP4R Session had several positions and the legal consequences for the marriage of Polri members and their potential partners who previously hadn't/didn't undergoing a BP4R Session. Keywords: BP4R Session, Marriage, Marriage Law, Marriage Requirements, Polri Members.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND ELIMINATION OF CHILDREN'S MARRIAGE PRACTICE IN INDONESIA Sonny Dewi Judiasih; Luh Putu Sudini; Betty Rubiati; Deviana Yuanitasari; Hazar Kusmayanti; Elycia Feronia Salim
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2019)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.4.1.1157.52-64

Abstract

Empowerment of women and girls is to be realized through sustainable development. Sustainable development depends on an equitable distribution of resources and it cannot be achieved without gender equality (Pathania, 2017). This research aims to analyze the implementation of the Sustainable Development Goals Program in the elimination of child marriage practices in Indonesia and to discover efforts to implement the Sustainable Development Goals Program by government officials in the elimination of child marriages in Pesisir Selatan District, West Sumatra Province. This research used the Sustainable Development Goals approach. To obtain the data, the researchers used primary and secondary data. Based on the result, it can be concluded that implementation of achievement of the Sustainable Development Goals is not only carried out centrally by the central government, but the central government also submits this to the regional government.
TINJAUAN HUKUM PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA DI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG TERHADAP JALUR KERETA API NONAKTIF Ulima Fhadiah Ermahri; Betty Rubiati; Mulyani Djakaria
Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 19, No 2 (2021): Jurnal Era Hukum Volume 19 No.2 Tahun 2021
Publisher : Faculty of Law - Tarumanagara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/erahukum.v19i2.12182

Abstract

 Development in the transportation sector raises various land problems. One of them is the problem of land tenure without rights that occurs on the non active railroad. This problem arises because the  residents live on the land of the former railroad track that has been inactive for a long time, such as what happened in Tanjungsari District, Sumedang Regency. The plan to reactivate the Rancaekek-Tanjungsari railway line is the beginning of problems related to land tenure. This study aims to determine how the legal status of the railroad tracks non active in Tanjungsari District, Sumedang Regency and how to solve the land problems. The research method used is juridical normative, the research specification is descriptive analysis. The method used is normative juridical analytical descriptive research. Based on secondary data and data collection using literature studies and interviews. The data analysis method used in this research is qualitative juridical. Based on the results of this study, it can be concluded that the legal status of land controlled by residents is assets belonging to PT KAI, which is state land controlled by PT KAI on the basis of mastery in the form of grondkaart. The residents occupied the land without rights. Therefore, in an effort to resolve the land issue, deliberation / mediation is necessary to find the best solution by taking into account the interests of the related parties, or it can be resolved by public consultation.
PERUBAHAN SYARAT USIA PERKAWINAN BAGI WANITA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR Ainun Yusri Dwiranti; Sonny Dewi Judiasih; Betty Rubiati
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 31 No 1 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.31.1.48-65

Abstract

ABSTRACT The practice of underage marriage in Indonesia is still rife, including in Indramayu Regency. The change in the age of marriage as a manifestation of the Decision of the Constitutional Court Number 22 / PUU-XV / 2017 which is regulated in Law Number 16 of 2019 contains the minimum age for women to marry from 16 to 19. To make people implement these regulations, government efforts are needed to increase public awareness of the importance of implementing regulations in their daily lives. This study aims to determine the implementation of the regulations on the equalization of age requirements for the community in Indramayu Regency and the Government's efforts to increase public awareness in order to implement regulations on the Marriage Law. This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive writing specifications. The results of this study indicate that the regulation on the equalization of marriage age requirements for the people of Indramayu Regency in its implementation has not completely prevented underage marriages, the Government's efforts are needed to increase public awareness of the importance of implementing regulations in social life. Keywords: Dispensation; Marriage; Underage Marriage.AbstrakPraktik perkawinan dibawah umur di Indonesia masih marak terjadi, termasuk di Kabupaten Indramayu. Perubahan usia perkawinan sebagai perwujudan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 memuat usia minimal wanita untuk menikah yang sebelumnya 16 tahun naik menjadi 19 tahun. Untuk membuat masyarakat melaksanakan peraturan tersebut diperlukannya upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan peraturan dalam kehidupan sehari – hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi regulasi penyetaraan syarat usia terhadap masyarakat di Kabupaten Indramayu serta upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melaksanakan regulasi UU Perkawinan. Penelitian ini menggunakan  metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi penyetaraan syarat usia perkawinan terhadap masyarakat Kabupaten Indramayu dalam implementasinya belum sepenuhnya mencegah perkawinan dibawah umur, diperlukannya upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Kata kunci: Dispensasi; Perkawinan; Perkawinan dibawah umur.
Perlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari Azmi Hawari Sunny; Artaji Artaji; Betty Rubiati
Widya Yuridika Vol 6, No 2 (2023): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v6i2.4097

Abstract

Third party resistance according to Article 195 Paragraph (6) of HIR regulate the legal standing of the applicant party, namely based on rights of ownership. However, the Surakarta City Government filed a third party resistance based on the ownership of Right of Use. Therefore, this research aims to analyze the resistance of third party filed based in the ownership of Right of Use and the settlement of Sriwedari land dispute. This research is based on a normative juridical approach and then analyzed by qualitative juridical methods. The result of the research shows that a third party resistance based on the ownership of rights other than rights of ownership can be accepted as the legal standing of the party. However, the legal standing of the Surakarta City Government as applicant of third party resistance was not met subjective requirements. Futhermore, Sriwedari land disputes can be resolved through non-litigation dispute resolution by negotiation or mediation. Using this dispute resolutions, the parties obtain legal certainty in resolving Sriwedari disputes without any party feel defeated, minimize losses and social impacts.
MEKANISME PENGADAAN TANAH MELALUI BANK TANAH DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Muqtarib Muqtarib; Yani Pujiwati; Betty Rubiati
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i3.352

Abstract

ABSTRAKSebagai land manager, Bank Tanah bertugas untuk menyelenggarakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. Tugas ini dilatar belakangi oleh beberapa program Pemerintah seperti; pembangunan infrastruktur, energi, pengembangan kota baru, program 1 juta rumah untuk MBR, penyediaan tanah, dan pembangunan tenaga listrik 35.000 megawatt. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme pengadaan tanah melalui Bank Tanah dalam mendukung pembangunan untuk kepentingan umum. Tugas ini tergolong baru dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia, maka dari itu artikel ini akan membahas bagaimana mekanisme pengadaan tanah melalui Bank Tanah dalam menyelenggarakan pengadaan tanah. Metode yang dipakai dalam penelitian adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan mekanisme pengadaan tanah dengan lembaga lain. Serta peran sebagai pihak penyedia tanah untuk pengadaan tanah pihak ketiga dirasa kurang efektif apabila diterapkan dalam praktik. Hal itu karena Bank Tanah dapat melakukan kerja sama dalam bentuk pemanfaatan tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah.Kata kunci: bank tanah; kepentingan umum; pengadaan tanah.ABSTRACTAs a land manager, Land Bank has a duty to organize land acquisition for development of public interests in Indonesia. This task is based on several Government programs such as; development of infrastructure, energy, development of new cities, 1 million housing program for the MBR, provision of land, and construction of 35,000 megawatts of electric power. The purpose of this study is to obtain an overview of the mechanism of land acquisition through the Land Bank in supporting development for the public interest. This is a new thing in land acquisition in Indonesia, therefore this article will discuss how the land acquisition mechanism is through the Land Bank in land acquisition. This research is normative juridical with a qualitative juridical approach. Research show that there is no difference in the mechanism of land acquisition with other institutions. As well as the role as a land provider for third party land acquisition is considered less effective when applied in practice. This is because the Land Bank can cooperate in the form of land use with parties who need land.Keywords: land bank; public interest; land procurement.
MEKANISME PENGADAAN TANAH MELALUI BANK TANAH DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Muqtarib Muqtarib; Yani Pujiwati; Betty Rubiati
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i3.352

Abstract

ABSTRAKSebagai land manager, Bank Tanah bertugas untuk menyelenggarakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. Tugas ini dilatar belakangi oleh beberapa program Pemerintah seperti; pembangunan infrastruktur, energi, pengembangan kota baru, program 1 juta rumah untuk MBR, penyediaan tanah, dan pembangunan tenaga listrik 35.000 megawatt. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme pengadaan tanah melalui Bank Tanah dalam mendukung pembangunan untuk kepentingan umum. Tugas ini tergolong baru dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia, maka dari itu artikel ini akan membahas bagaimana mekanisme pengadaan tanah melalui Bank Tanah dalam menyelenggarakan pengadaan tanah. Metode yang dipakai dalam penelitian adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan mekanisme pengadaan tanah dengan lembaga lain. Serta peran sebagai pihak penyedia tanah untuk pengadaan tanah pihak ketiga dirasa kurang efektif apabila diterapkan dalam praktik. Hal itu karena Bank Tanah dapat melakukan kerja sama dalam bentuk pemanfaatan tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah.Kata kunci: bank tanah; kepentingan umum; pengadaan tanah.ABSTRACTAs a land manager, Land Bank has a duty to organize land acquisition for development of public interests in Indonesia. This task is based on several Government programs such as; development of infrastructure, energy, development of new cities, 1 million housing program for the MBR, provision of land, and construction of 35,000 megawatts of electric power. The purpose of this study is to obtain an overview of the mechanism of land acquisition through the Land Bank in supporting development for the public interest. This is a new thing in land acquisition in Indonesia, therefore this article will discuss how the land acquisition mechanism is through the Land Bank in land acquisition. This research is normative juridical with a qualitative juridical approach. Research show that there is no difference in the mechanism of land acquisition with other institutions. As well as the role as a land provider for third party land acquisition is considered less effective when applied in practice. This is because the Land Bank can cooperate in the form of land use with parties who need land.Keywords: land bank; public interest; land procurement.
LEGAL PROTECTION FOR FINAL CONSUMERS FOR BUYING FLATS FROM INITIAL CONSUMERS RELATED TO BINDING AGREEMENTS OF SALE AND BUYING IN PAID BASED ON THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH Christy Giriputri; Yani Pujiwati; Betty Rubiati
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v4i2.1362

Abstract

Apartment ownership has become an important phenomenon in the rapidly growing property industry. The increase in population growth is not balanced with the availability of existing land. Flats are often sold by early consumers with a Sales and Purchase Binding Agreement in full without the developer's knowledge. The aim of the research is to gain an understanding of buying and selling apartments between early consumers and buyers based on PPJB Paid Off and legal protection for buyers. This study uses a normative juridical approach, which is descriptive analysis in nature, with a library research stage that includes primary, secondary and tertiary legal materials as well as field research, data collection techniques carried out through document studies and interviews. The results of the study show that buying and selling apartments between initial consumers and buyers with paid PPJB can be considered with the principle of good faith by taking into account several points of caution as early consumers and buyers. Buyers with good intentions should upgrade the PPJB to a Sale and Purchase Deed (AJB) so that the Certificate of Ownership of the flat unit can be issued in accordance with the name of the buyer.
Co-Authors Afifa Khairunnisa Agus Mulya Karsona Ainun Yusri Dwiranti Akbar , Alfin Mochammad Amara Roona Zahira Anita Afriana Artaji, Artaji Asti Sri Mulyanti Asyilla Shafa Aline Faza Azmi Hawari Sunny Bambang Daru Nugroho Bambang Daru Nugroho Christy Giriputri Deviana Yuanitasari Djanuardi, Monica L. Dwi Rahayu, Tiara Elvania Novita Natajaya Elycia Feronia Salim Eman Suparman Etty Mulyati Farza, Reza Rizky Ghaniyyu, Faris Faza Graha, Kahfi Purwana Hakim, Rachseria Isneni Harnis, Widya Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Helza Nova Lita Herliani, Farah Holyness N. Singadimedja Ida Nurlinda Irman Widi Kurniawan Karsona, Agus Mulya Levana Safira Luh Putu Sudini Monica Sondang Odilia Adi Muhammad Agung Purnama Muhammad Dirja Mulyani Djakaria Muqtarib Muqtarib Muqtarib, Muqtarib Nabila Nariswari Nanda Aprilia Nurcahyaningrum Natajaya, Elvania Novita Nia Kurniati Nia Kurniati , Nia Kurniati Novita, Elvania Nugraha, Janine Marieta Ajesha Nurhakim, Lukman Ilman Nurul Maulidina Jamilah Nurul Maulidina Jamilah Nyulistiowati Suryanti Prasetyo, Windu Gandung Rai Mantili Renny Supriyatni Bachro Retno Damayanti Revaganesya Abdallah Reza Rizky Farza Rifaa’ Adelya Herdiawan Rizky Prameswari Rosadi, Azkiya Kamila Safira, Levana Salsabila Putri Nadira Sevina Aullia Putri Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Sonny Dewi Judiasih Sonny Dewi Judiasih Sonny Judiasih Sulistianingsih, Dina Suparto, Susilowati Susanto, Zephany Susilowati Suparto Syifa Raisa Nurinsani Tampubolon, Boy Joshua P. Ulima Fhadiah Ermahri Yani Pujiwati Yani Pujiwati Yusuf Saepul Zamil Zephany Susanto