Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.517
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Widya Yuridika Bina Hukum Lingkungan Yurispruden Jurnal Notariil Unes Law Review Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Padjadjaran Law Research and Debate Society Law Development Journal Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Media Hukum Indonesia (MHI) HUMANIORASAINS Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Ulil Albab Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Betty Rubiati
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
KONSEP SERTIFIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG DI ATAS TANAH WAKAF: UNTUK HUNIAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Zamil, Yusuf Saepul; Nova Lita, Helza; Rubiati, Betty
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 3 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 3, Juni 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i3.272

Abstract

ABSTRAKBanyak tanah wakaf yang belum dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Pemanfaatan tanah wakaf dapat dilakukan secara produktif yang salah satunya dengan membangun rumah susun diatas tanah wakaf untuk hunian atau tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah susun diatas tanah wakaf dapat dilakukan dengan cara menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama, dengan didukung oleh data primer. Dalam Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung, tidak terjadi peralihan kepemilikan tanah. Tanah masih dalam penguasaan nazhir, sehingga tidak melanggar syariat Islam, karena harta benda wakaf merupakan milik umat yang dikelola oleh nazhir dan harta benda wakaf tidak boleh beralih kepada siapapun. Di sisi lain nazhir tanah wakaf mendapatkan penghasilan dari sewa tanah yang dibangun untuk rumah susun. Penghasilan dari sewa tanahnya tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan umat. Dalam Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung, kepemilikan hanya bangunan ruang tempat tinggal pembeli rumah susun saja dan tidak termasuk tanahnya. Kata kunci: masyarakat berpenghasilan rendah, sertifikat kepemilikan bangunan gedung. wakaf.ABSTRACTThere is a lot of waqf land that cannot be used for the benefit of the people. One of the ways is to use waqf land productively by building flats on waqf land for housing or housing for low-income people. Flats on waqf land can be done by issuing a Building Ownership Certificate. The research method was carried out in a normative juridical manner, with secondary data as the main data, supported by primary data. In the Building Ownership Certificate, there is no transfer of land ownership. The land is still under Nazir control, so it does not violate Islamic law, because waqf property belongs to the people which is managed by the nazhir and waqf property cannot be transferred to a particular person or legal entity. On the other hand, waqf land nazhirs earn income from renting land built for flats. The income from renting the land can be used for the benefit of the people. In the Building Ownership Certificate, ownership is only of the building where the apartment buyer lives and does not include the land.Keywords: building ownership certificates, low income communities, waqf.  
KONSEP SERTIFIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG DI ATAS TANAH WAKAF: UNTUK HUNIAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Zamil, Yusuf Saepul; Nova Lita, Helza; Rubiati, Betty
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 3 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 3, Juni 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i3.272

Abstract

ABSTRAKBanyak tanah wakaf yang belum dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Pemanfaatan tanah wakaf dapat dilakukan secara produktif yang salah satunya dengan membangun rumah susun diatas tanah wakaf untuk hunian atau tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah susun diatas tanah wakaf dapat dilakukan dengan cara menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama, dengan didukung oleh data primer. Dalam Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung, tidak terjadi peralihan kepemilikan tanah. Tanah masih dalam penguasaan nazhir, sehingga tidak melanggar syariat Islam, karena harta benda wakaf merupakan milik umat yang dikelola oleh nazhir dan harta benda wakaf tidak boleh beralih kepada siapapun. Di sisi lain nazhir tanah wakaf mendapatkan penghasilan dari sewa tanah yang dibangun untuk rumah susun. Penghasilan dari sewa tanahnya tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan umat. Dalam Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung, kepemilikan hanya bangunan ruang tempat tinggal pembeli rumah susun saja dan tidak termasuk tanahnya. Kata kunci: masyarakat berpenghasilan rendah, sertifikat kepemilikan bangunan gedung. wakaf.ABSTRACTThere is a lot of waqf land that cannot be used for the benefit of the people. One of the ways is to use waqf land productively by building flats on waqf land for housing or housing for low-income people. Flats on waqf land can be done by issuing a Building Ownership Certificate. The research method was carried out in a normative juridical manner, with secondary data as the main data, supported by primary data. In the Building Ownership Certificate, there is no transfer of land ownership. The land is still under Nazir control, so it does not violate Islamic law, because waqf property belongs to the people which is managed by the nazhir and waqf property cannot be transferred to a particular person or legal entity. On the other hand, waqf land nazhirs earn income from renting land built for flats. The income from renting the land can be used for the benefit of the people. In the Building Ownership Certificate, ownership is only of the building where the apartment buyer lives and does not include the land.Keywords: building ownership certificates, low income communities, waqf.  
Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Rifaa’ Adelya Herdiawan; Bambang Daru Nugroho; Betty Rubiati
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 12: November 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v1i12.1090

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap tanah di Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil serta untuk memperoleh gambaran pembagian hasil dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor telah memberikan keadilan bagi pihak pemilik tanah dan penggarap. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang ditunjang dengan penelitian lapangan. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor masih belum sepenuhnya sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Perjanjian bagi hasil yang masyarakat Desa Cileungsi dilakukan masih secara lisan, tidak dibuat dihadapan kepala desa, berdasar pada kata sepakat kedua belah pihak, dan tidak dihadirkannya saksi dalam perjanjian.
Analisis Yuridis Perceraian Perkawinan Campuran Akibat Kekerasan yang Dilakukan oleh Pihak Istri Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait Salsabila Putri Nadira; Djanuardi Djanuardi; Betty Rubiati
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2025): Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v2i3.1038

Abstract

Mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign nationals (WNA) often give rise to legal issues, particularly in divorce cases involving the division of marital property. A key challenge arises from the restriction on land ownership for foreign nationals under the Basic Agrarian Law. This study examines Decision Number 146/Pdt.G/2021/PA.Dps, in which an Indonesian wife was accused of extortion against her foreign husband in the context of a mixed marriage divorce. Using a normative juridical method and a descriptive-analytical approach, the study finds that the wife’s act of withholding her husband’s documents does not constitute extortion, but rather a form of self-protection due to the husband's failure to provide financial support. The findings emphasize that the division of marital assets in mixed marriages must consider the provisions of the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law for Muslim couples, and the Basic Agrarian Law, especially regarding land ownership by foreign nationals. Therefore, resolving property disputes in mixed marriages requires a careful legal approach to ensure compliance with applicable laws.
Gugatan Pengingkaran Anak oleh Ibu dalam Putusan Nomor 549/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia Nugraha, Janine Marieta Ajesha; Mantili, Rai; Rubiati, Betty
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15650636

Abstract

Pengingkaran Anak merupakan tindakan hukum untuk menyangkal status seorang anak sebagai anak sah dari seorang ayah karena ada dugaan bahwa anak tersebut bukan hasil hubungan biologis antara suami dan istri dalam perkawinan. Skripsi ini membahas tentang gugatan pengingkaran anak oleh ibu dalam Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dan meninjau kedudukannya dalam hukum positif di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan hukum tes DNA sebagai alat bukti dalam perkara pengingkaran anak serta menelaah kedudukan hukum ibu sebagai pihak penggugat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa hukum di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, pada umumnya hanya mengatur hak pengingkaran anak oleh suami. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum lainnya untuk mengkaji putusan yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menjelaskan dan menguraikan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh. Selain itu, metode wawancara juga dimanfaatkan sebagai teknik pengumpulan data pendukung. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa hasil tes DNA memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam membuktikan hubungan biologis antara anak dan ayah kandung. Namun, gugatan yang diajukan oleh ibu berpotensi mengandung cacat hukum berupa error in persona karena tidak diakomodasi secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebagai pihak yang berwenang mengajukan pengingkaran anak. Oleh karena itu, perlu ada pembaharuan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan perlindungan hak anak
Kepastian Hukum Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) Hasil Penataan Aset Kepada Masyarakat dalam Rangka Pelaksanaan Reforma Agraria Nanda Aprilia Nurcahyaningrum; Ida Nurlinda; Betty Rubiati
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 3 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i3.8085

Abstract

Agrarian reform is a strategic policy to create equitable distribution of land tenure and people's welfare. Land Redistribution Object Agrarian Reform (TORA) is the main instrument to overcome inequality in land tenure. This policy aims to provide legal certainty for land recipient communities and encourage productive and sustainable land use. However, in its implementation, there are still various obstacles, such as land disputes, uncertainty about the status of land laws, and a lack of policy synergy between the central and regional governments. Based on this description, the purpose of this study is to examine the implementation of asset structuring through TORA redistribution in providing legal certainty for Agrarian Reform subjects and to find out the legal protection of ownership for Agrarian Reform subjects whose land objects are problematic as reviewed from Presidential Regulation Number 86 of 2018 or Presidential Regulation Number 62 of 2023. The research method used is normative juridical with a legal approach and case studies located in Ngargosari village, Kendal Regency and Pagerwangi Punclut village, West Bandung Regency. The data collection technique was carried out through literature studies and interviews with the local Land Office. The data analysis method uses qualitative normative analysis. The results of the study show that legal certainty on TORA redistribution in Indonesia already exists. However, in its implementation, there are still several obstacles, especially in the lack of transparency in the redistribution process and the lack of supervision over the implementation of the TORA redistribution policy. In addition, legal protection for the subject of Agrarian Reform is still not optimal. Therefore, concrete steps are needed to ensure that the land objects distributed are free from disputes, the priority resolution of land conflicts, and the improvement of legal assistance and inter-institutional coordination to ensure legal certainty and protection for the subject of Agrarian Reform.
Putusnya Perkawinan dengan Alasan Perbuatan Zina Dikaitkan dengan Prinsip Mempersulit Perceraian Amara Roona Zahira; Bambang Daru Nugroho; Betty Rubiati
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 4 (2024): Agustus : KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v1i4.296

Abstract

The dissolution of a marriage bond due to divorce is a situation that marks the end of the husband and wife relationship in a marriage. Divorce can only be carried out if it is based on strong reasons, as contained in Article 39 paragraph (2), one of which is adultery as in the case of Decision Number 3466/Pdt.G/2021/PA.Dpk. This study aims to analyze and obtain an overview of the implementation of the principle of making divorce difficult in this case and examine the legal protection for the wife of her rights. This research employs a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications, this research consists of two stages, which are library research and field research through literature study research data and interviews. This research employs a qualitative juridical data analysis method. Based on the results of the research, the term “principle of making divorce difficult” is a principle that is applied in the context of an effort to restore the household so that this principle emphasizes that the breakup of marriage due to divorce can only be done, if it has a valid reason, namely the legal reasons contained in the relevant regulations. The dissolution of a marriage due to divorce on the grounds of adultery will certainly have various impacts including negative impacts so that a legal protection is needed for him, in this case one of which is the Judge ex officio according to his position can exercise his rights and authority on matters that are not demanded or requested by the wife such as maintenance.
Perlindungan dan Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Fleksibilitas Ekonomi Gig di Indonesia Tampubolon, Boy Joshua P.; Holyness N. Singadimedja; Rubiati, Betty
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 8 No 2 (2025): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v8i2.23793

Abstract

The rapid growth of the digital economy has given birth to a flexible working model known as the gig economy. In Indonesia, this system offers ease in work dynamics, but also creates vulnerabilities for its workers. This study uses a normative juridical approach with literature and field study methods. The purpose is to examine the legal relationship between the parties in gig work practices based on labor regulations and the Civil Code, as well as evaluate forms of legal protection for gig workers in partnership relationships to support their welfare. The lack of an element of command in the employment relationship between platforms and gig workers leads to limited access to the protection of labor rights, such as social security and wages. Therefore, a comprehensive and adaptive regulatory framework is needed to ensure protection for gig workers without hindering the operational flexibility of digital platforms.
Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Sertifikat Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Asas Contradictiore Delimitatie Akbar , Alfin Mochammad; Suparman, Eman; Rubiati, Betty
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2373

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan program pemerintah dengan tujuan untuk menjamim kepastian hukum subjek dan objek hak atas tanah dengan diterbitkannya sertifikat, namun pada kenyataannya seringkali ditemukan adanya keterangan yang tidak benar terkait data fisik maupun data yuridis yang mengakibatkan terjadinya suatu bidang tanah yang tumpang tindih. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran penerapan asas contradictoire delimitatie dalam pendaftaran tanah dan mendapatkan gambaran tindakan hukum untuk menyelesaikan sengketa akibat adanya sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih berdasarkan asas contradictoire delimitatie. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitiannya yaitu studi kepustakaan dan lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif, karena data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan disusun sistematis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa, penerapan asas contradictoire delimitatie sebagai dasar adanya kepastian hukum dengan didasarkan atas kesepakatan para pihak yang berkepentingan terhadap letak batas tanah yang bersangkutan dengan dipasangnya patok atau tanda bata oleh pemilik yang bersangkutan.
KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Rubiati, Betty; Pujiwati, Yani; Djakaria, Mulyani
Bina Hukum Lingkungan Vol. 1 No. 2 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, April 2017
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.23 KB)

Abstract

Kepemilikan rumah susun yang ada saat ini menyatukan rumah susun dengan hak atas tanahnya yang harganya tinggi sehingga sulit dijangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam perkembangannya pengaturan rumah susun yang baru sudah memisahkan bangunan rumah susun dengan hak atas tanahnya sesuai dengan asas pemisahan horizontal, yaitu satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah barang milik pemerintah/ daerah dan tanah wakaf dengan cara sewa. Namun hal ini masih memerlukan pengaturan lebih lanjut. Hasil yang dicapai adalah bahwa sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur tata cara pendaftaran kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun dan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (SKBG Sarusun), namun sudah ada upaya pemerintah untuk membuat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SKBG Sarusun dan kelembagaannya yang melibatkan instansi tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sebagai instansi teknis yang mengatur tentang perumahan dan bangunan gedung.
Co-Authors Afifa Khairunnisa Agus Mulya Karsona Ainun Yusri Dwiranti Akbar , Alfin Mochammad Amara Roona Zahira Anita Afriana Artaji, Artaji Asti Sri Mulyanti Asyilla Shafa Aline Faza Azmi Hawari Sunny Bambang Daru Nugroho Christy Giriputri Deviana Yuanitasari Djanuardi, Monica L. Dwi Rahayu, Tiara Elvania Novita Natajaya Elycia Feronia Salim Eman Suparman Etty Mulyati Faris Faza Ghaniyyu Farza, Reza Rizky Graha, Kahfi Purwana Hakim, Rachseria Isneni Harnis, Widya Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Helza Nova Lita Herliani, Farah Holyness N. Singadimedja Ida Nurlinda Irman Widi Kurniawan Karsona, Agus Mulya Levana Safira Luh Putu Sudini Monica Sondang Odilia Adi Muhammad Agung Purnama Muhammad Dirja Mulyani Djakaria Muqtarib Muqtarib Muqtarib, Muqtarib Nabila Nariswari Nanda Aprilia Nurcahyaningrum Natajaya, Elvania Novita Nia Kurniati Novita, Elvania Nugraha, Janine Marieta Ajesha Nurhakim, Lukman Ilman Nurul Maulidina Jamilah Nurul Maulidina Jamilah Nyulistiowati Suryanti Prasetyo, Windu Gandung Rai Mantili Renny Supriyatni Bachro Retno Damayanti Revaganesya Abdallah Reza Rizky Farza Rifaa’ Adelya Herdiawan Rizky Prameswari Safira, Levana Salsabila Putri Nadira Sevina Aullia Putri Shavira Ayundara Wiraningrat Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Sonny Dewi Judiasih Sonny Judiasih Susanto, Zephany Susilowati Suparto Syifa Raisa Nurinsani Tampubolon, Boy Joshua P. Ulima Fhadiah Ermahri Yani Pujiwati Yani Pujiwati Yani Pujiwati Yusuf Saepul Zamil Zephany Susanto