Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.764
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Bina Hukum Lingkungan Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Unes Law Review ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum JURNAL USM LAW REVIEW The Kalimantan Social Studies Journal Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Hukum dan Sosial Politik LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Media Hukum Indonesia (MHI) HUMANIORASAINS Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi LamLaj
Betty Rubiati
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
MEKANISME PENGADAAN TANAH MELALUI BANK TANAH DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Muqtarib, Muqtarib; Pujiwati, Yani; Rubiati, Betty
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 3, Juni 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai land manager, Bank Tanah bertugas untuk menyelenggarakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. Tugas ini dilatar belakangi oleh beberapa program Pemerintah seperti; pembangunan infrastruktur, energi, pengembangan kota baru, program 1 juta rumah untuk MBR, penyediaan tanah, dan pembangunan tenaga listrik 35.000 megawatt. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme pengadaan tanah melalui Bank Tanah dalam mendukung pembangunan untuk kepentingan umum. Tugas ini tergolong baru dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia, maka dari itu artikel ini akan membahas bagaimana mekanisme pengadaan tanah melalui Bank Tanah dalam menyelenggarakan pengadaan tanah. Metode yang dipakai dalam penelitian adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan mekanisme pengadaan tanah dengan lembaga lain. Serta peran sebagai pihak penyedia tanah untuk pengadaan tanah pihak ketiga dirasa kurang efektif apabila diterapkan dalam praktik. Hal itu karena Bank Tanah dapat melakukan kerja sama dalam bentuk pemanfaatan tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah.
Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah didasarkan oleh Bukti Eigendom Verponding di Tinjau dari Perspektif Hukum Pertanahan di Indonesia Muhammad Agung Purnama; Nia Kurniati; Betty Rubiati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4127

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap masyarakat yang kepemilikan hak atas tanahnya dibatalkan oleh dasar bukti eigendom verponding, dengan mengambil contoh pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 3/G/2021/PTUN yang membatalkan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penelitian ini menganalisis aspek hukum yang terkait dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat yang sah dan masyarakat yang membeli tanah dengan itikad baik. Menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa bukti eigendom verponding tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, karena tanah tersebut sudah berstatus tanah negara setelah konversi hak Barat. Selain itu, menurut Pasal 32 Ayat 2 PP Pendaftaran Tanah, jika sertifikat tanah telah diterbitkan selama 5 tahun tanpa gugatan atau keberatan, maka sertifikat tersebut tidak dapat dibatalkan. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik, yang berhak untuk mempertahankan hak atas tanah mereka meskipun terjadi pembatalan sertifikat. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh pembatalan sertifikat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah tersebut.
Legal Protection for Land Rights Holders Against Mapping (Plotting) Errors in Electronic Land Certificates Damayanti, Retno; Kurniati, Nia; Rubiati, Betty
Al-Risalah VOLUME 25 NO 2, NOPEMBER (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.61619

Abstract

The digital transformation of Indonesia’s land administration through electronic land certificates aims to improve transparency and legal certainty. However, spatial plotting errors remain a critical obstacle that undermines the certificates’ validity and public trust. This study examines the legal validity of electronic certificates containing plotting errors and the forms of legal protection available to rights holders within the framework of digital land governance. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, the research reveals that such errors weaken the material legal force of certificates, as they no longer reflect actual land boundaries. The study’s novelty lies in its integration of digital accountability and administrative law principles, highlighting the state’s responsibility to ensure data accuracy and equitable protection in electronic land registration.
KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Rubiati, Betty; Pujiwati, Yani; Djakaria, Mulyani
Bina Hukum Lingkungan Vol. 1 No. 2 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, April 2017
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.23 KB)

Abstract

Kepemilikan rumah susun yang ada saat ini menyatukan rumah susun dengan hak atas tanahnya yang harganya tinggi sehingga sulit dijangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam perkembangannya pengaturan rumah susun yang baru sudah memisahkan bangunan rumah susun dengan hak atas tanahnya sesuai dengan asas pemisahan horizontal, yaitu satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah barang milik pemerintah/ daerah dan tanah wakaf dengan cara sewa. Namun hal ini masih memerlukan pengaturan lebih lanjut. Hasil yang dicapai adalah bahwa sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur tata cara pendaftaran kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun dan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (SKBG Sarusun), namun sudah ada upaya pemerintah untuk membuat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SKBG Sarusun dan kelembagaannya yang melibatkan instansi tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sebagai instansi teknis yang mengatur tentang perumahan dan bangunan gedung.
EKSISTENSI SERTIPIKAT HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nurhakim, Lukman Ilman; Rubiati, Betty; Afriana, Anita
Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak Ulayat pada penerapannya telah digantikan oleh Hak Komunal melalui Peraturan MATR/ KBPN No. 10/2016. Dengan kata lain, Permen ATR/KBPN No. 10/2016 menghendaki adanya Sertipikat Hak Komunal atas Tanah berpotensi dapat menegasikan pengelolaan Masyarakat Hukum Adat terhadap sektor kehutanan dan perkebunan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Sertipikat Hak Komunal atas Tanah merupakan suatu bukti kepemilikan atas tanah sebagai upaya mereduksi konflik yang terus berkelanjutan. Namun, eksistensi Hak Komunal baik UUPA maupun PP Pendaftaran Tanah tidak mengatur sebagai bagian daripada Hak Atas Tanah maupun objek pendaftaran tanah. Begitu juga UU Kehutanan dan UU Perkebunan sebagai UU sektoral pengelolaan tanah di bidang kehutanan dan perkebunan tidak mengatur mengenai pranata Hak Komunal atas Tanah. Dengan demikian, Permen ATR/KBPN No. 10/2016 dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat dikarenakan pembentukannya tidak diperintahkan peraturan perundang-undangan di atasnya, demikian juga dengan Sertipikat Hak Komunal atas Tanah dapat dikesampingkan, khususnya pada sektor Kehutanan dan Perkebunan.
MEKANISME PENGADAAN TANAH MELALUI BANK TANAH DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Muqtarib, Muqtarib; Pujiwati, Yani; Rubiati, Betty
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 3, Juni 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai land manager, Bank Tanah bertugas untuk menyelenggarakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. Tugas ini dilatar belakangi oleh beberapa program Pemerintah seperti; pembangunan infrastruktur, energi, pengembangan kota baru, program 1 juta rumah untuk MBR, penyediaan tanah, dan pembangunan tenaga listrik 35.000 megawatt. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme pengadaan tanah melalui Bank Tanah dalam mendukung pembangunan untuk kepentingan umum. Tugas ini tergolong baru dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia, maka dari itu artikel ini akan membahas bagaimana mekanisme pengadaan tanah melalui Bank Tanah dalam menyelenggarakan pengadaan tanah. Metode yang dipakai dalam penelitian adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan mekanisme pengadaan tanah dengan lembaga lain. Serta peran sebagai pihak penyedia tanah untuk pengadaan tanah pihak ketiga dirasa kurang efektif apabila diterapkan dalam praktik. Hal itu karena Bank Tanah dapat melakukan kerja sama dalam bentuk pemanfaatan tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah.
Tinjauan Yuridis Mediasi Sengketa Tanah Wakaf di Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Susanto, Zephany; Supriyatni, Renny; Rubiati, Betty
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1078

Abstract

Wakaf merupakan tindakan penahanan, penyimpanan, atau larangan atas benda tertentu untuk tujuan menyedekahkan manfaatnya kepada umat Islam. Salah satu benda yang dapat diwakafkan adalah tanah. Namun, sengketa tanah wakaf seringkali muncul karena klaim atau pengambilalihan yang tidak sah, termasuk tuntutan dari ahli waris wakif untuk mengembalikan tanah wakaf tersebut. Pengadilan agama sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara keluarga dan agama Islam, memiliki serangkaian proses termasuk mediasi untuk menyelesaikan perkara wakaf di mana melalui mediasi, diharapkan tercapai kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik mediasi di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi Pengadilan Agama dalam menjalankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa praktik mediasi di Pengadilan Agama, dalam hal ini telah dilaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kupang, bahwa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana tahap mediasi diawali dengan pengadilan yang mewajibkan jalur mediasi, kemudian untuk hasil mediasi sendiri bergantung pada kesepakatan para pihak. Namun, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat terselenggaranya mediasi yang perlu diperhatikan lebih lanjut.
Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Etnis Tionghoa Benteng Melalui Mediasi Ditinjau Dari Kepercayaan Masyarakat Etnis Tionghoa Benteng dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Novita, Elvania; Natajaya, Elvania Novita; Kusmayanti, Hazar; Rubiati, Betty
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1179

Abstract

Mediasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempertemukan para pihak yang berada dalam sengketa untuk memperoleh sebuah keputusan. Mediasi dilaksanakan untuk memperoleh win-win solution bagi para pihak yang bersengketa. Mediasi telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, termasuk dalam menyelesaikan sengketa waris pada masyarakat etnis Tionghoa Benteng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan praktik pembagian waris masyarakat etnis Tionghoa Benteng serta menguraikan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris masyarakat etnis Tionghoa Benteng berdasarkan adat masyarakat etnis Tionghoa Benteng dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penulis menghubungkan problematika secara komprehensif berdasarkan peraturan hukum nasional yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam melakukan pembagian waris masyarakat etnis Tionghoa Benteng menggunakan sistem hukum waris berdasarkan KUHPerdata atau berdasarkan adat serta kepercayaannya. Masyarakat etnis Tionghoa Benteng mengutamakan untuk menyelesaikan sengketa waris melalui mediasi adat di luar pengadilan jika terjadi sengketa dalam pelaksanaaanya.
Co-Authors Afifa Khairunnisa Akbar , Alfin Mochammad Amara Roona Zahira Anita Afriana Asti Sri Mulyanti Bambang Daru Nugroho Deviana Yuanitasari Djanuardi Djanuardi Dwi Rahayu, Tiara Eman Suparman Ghaniyyu, Faris Faza Hakim, Rachseria Isneni Harnis, Widya Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Herliani, Farah Holyness N. Singadimedja Ida Nurlinda Muhammad Agung Purnama Mulyani Djakaria Muqtarib, Muqtarib Nanda Aprilia Nurcahyaningrum Natajaya, Elvania Novita Nia Kurniati Nia Kurniati , Nia Kurniati Nova Lita, Helza Novita, Elvania Nugraha, Janine Marieta Ajesha Nurhakim, Lukman Ilman Nurul Maulidina Jamilah Nyulistiowati Suryanti Prasetyo, Windu Gandung Rai Mantili Renny Supriyatni Bachro Retno Damayanti Revaganesya Abdallah Rosadi, Azkiya Kamila Safira, Levana Salsabila Putri Nadira Sevina Aullia Putri Sinta Dewi Rosadi Sonny Dewi Judiasih Sonny Dewi Judiasih Sulistianingsih, Dina Suparto, Susilowati Susanto, Zephany Syifa Raisa Nurinsani Tampubolon, Boy Joshua P. Ulima Fhadiah Ermahri Yani Pujiwati Yusuf Saepul Zamil