Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.632
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Widya Yuridika Bina Hukum Lingkungan Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jurnal Notariil Unes Law Review Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Padjadjaran Law Research and Debate Society Law Development Journal Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Media Hukum Indonesia (MHI) HUMANIORASAINS Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Ulil Albab LamLaj Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Betty Rubiati
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Tinjauan Hukum Mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Yang Mengabulkan Izin Perkawinan Pasangan Beda Agama Dihubungkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Rizky Prameswari; Djanuardi Djanuardi; Betty Rubiati
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1230

Abstract

The right to marry and to find a family through legal marriage is the right of every citizen guaranteed in the Indonesian state constitution. In Indonesia's positive law, a valid marriage is a marriage that takes place based on the laws of each religion and belief. Indonesia is a plural country consisting of various tribes, races, and religions. As a result of this pluralism, interfaith marriages occur like it can see in the Court Decree No. 512/Pdt.P/2002/PN.Jkt.Tim and Court Decree No. 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. Interfaith marriages are unwanted marriages in Islam, Christianity, and Catholicism. Likewise, the Law on Marriage does not regulate interfaith marriages. However, since the promulgation of the Law on Population Administration, it has provided an opportunity for interfaith marriages to occur through a Court Decree. The purpose of this research is to find out the validity of interfaith marriage and the validity of court decree about approval interfaith marriage associated with related laws and regulations. This research was conducted using a normative juridical approach based on applicable legal concepts and theories. Then, the data analysis method used is qualitative juridical. Based on the results of the study, the validity of interfaith marriages, when linked to the Law on Marriage, is invalid. However, the registration of marriages through a court order is a method that is recognized by law as an introduction so that interfaith marriages whose registration is rejected can be registered so as to obtain legal certainty for interfaith couples.
KEPASTIAN HUKUM PEMILIKAN RUMAH SUSUN OLEH ORANG ASING DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NASIONALITAS Betty Rubiati
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 1 No. 1 (2021): LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 1, Nomor 1, Okt
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v1i1.642

Abstract

ABSTRAK Dalam tatanan Hukum Pertanahan Nasional, hubungan hukum antara orang, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), serta perbuatan hukumnya terkait dengan tanah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Salah satu prinsip yang dianut oleh UUPA adalah prinsip Nasionalitas. Hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan tanah. Hubungan dimaksud adalah dalam wujud Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak guna Bangunan atas tanah, sedangkan untuk orang asing dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia dapat diberikan Hak Pakai atas tanah. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menelusuri, mengkaji dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Digunakannya pendekatan yuridis dengan pertimbangan masalah yang diteliti berkisar pada keterkaitan suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemilikan rumah susun bagi orang asing tidak sesuai dengan UUPA dan UU Rumah Susun yang menganut prinsip nasionalitas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kata kunci: Kepastian Hukum, Orang Asing, Prinsip Nasionalitas, Rumah Susun ABSTRACT In the framework of the National Land Law, the legal relationship between people, both Indonesian Citizens (WNI) and Foreign Citizens (WNA), as well as their legal actions related to land have been regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA). One of the principles adopted by the UUPA is the principle of Nationality. Only Indonesian citizens can have full relationship with the land. The relationship in question is in the form of Hak Milik, Hak Guna Usaha and Hak Guna Bangunan on land, while foreigners and foreign legal entities that have representatives in Indonesia may be granted Use of Land rights. The approach method used is a normative juridical approach, namely tracing, reviewing and researching secondary data related to this research material. The use of a juridical approach with consideration of the problem under study revolves around the linkage of a regulation with other regulations. The results of the study show that the regulation of flat ownership for foreigners is not in accordance with the UUPA and the Flats Law which adheres to the principle of nationality, causing legal uncertainty. Keywords: Flats, Foreigners, Legal Certainty, Principles of Nationality
Tinjauan Yuridis Mediasi Sengketa Tanah Wakaf di Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Zephany Susanto; Renny Supriyatni; Betty Rubiati
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1078

Abstract

Wakaf merupakan tindakan penahanan, penyimpanan, atau larangan atas benda tertentu untuk tujuan menyedekahkan manfaatnya kepada umat Islam. Salah satu benda yang dapat diwakafkan adalah tanah. Namun, sengketa tanah wakaf seringkali muncul karena klaim atau pengambilalihan yang tidak sah, termasuk tuntutan dari ahli waris wakif untuk mengembalikan tanah wakaf tersebut. Pengadilan agama sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara keluarga dan agama Islam, memiliki serangkaian proses termasuk mediasi untuk menyelesaikan perkara wakaf di mana melalui mediasi, diharapkan tercapai kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik mediasi di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi Pengadilan Agama dalam menjalankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa praktik mediasi di Pengadilan Agama, dalam hal ini telah dilaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kupang, bahwa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana tahap mediasi diawali dengan pengadilan yang mewajibkan jalur mediasi, kemudian untuk hasil mediasi sendiri bergantung pada kesepakatan para pihak. Namun, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat terselenggaranya mediasi yang perlu diperhatikan lebih lanjut.
Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Etnis Tionghoa Benteng Melalui Mediasi Ditinjau Dari Kepercayaan Masyarakat Etnis Tionghoa Benteng dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Elvania Novita Natajaya; Hazar Kusmayanti; Betty Rubiati
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1179

Abstract

Mediasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempertemukan para pihak yang berada dalam sengketa untuk memperoleh sebuah keputusan. Mediasi dilaksanakan untuk memperoleh win-win solution bagi para pihak yang bersengketa. Mediasi telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, termasuk dalam menyelesaikan sengketa waris pada masyarakat etnis Tionghoa Benteng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan praktik pembagian waris masyarakat etnis Tionghoa Benteng serta menguraikan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris masyarakat etnis Tionghoa Benteng berdasarkan adat masyarakat etnis Tionghoa Benteng dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penulis menghubungkan problematika secara komprehensif berdasarkan peraturan hukum nasional yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam melakukan pembagian waris masyarakat etnis Tionghoa Benteng menggunakan sistem hukum waris berdasarkan KUHPerdata atau berdasarkan adat serta kepercayaannya. Masyarakat etnis Tionghoa Benteng mengutamakan untuk menyelesaikan sengketa waris melalui mediasi adat di luar pengadilan jika terjadi sengketa dalam pelaksanaaanya.
Challenges in Safeguarding Rights for Child indigenous faiths Kusmayanti, Hazar; Rubiati, Betty; Mulyanti, Asti Sri; Suparto, Susilowati
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 9 Nomor 1 September 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v9i1.1507

Abstract

A child of a indigenous faiths community is someone who has grown up in a community that holds certain traditional beliefs or faiths, which are often local and not tied to a major religion or official doctrine. They may follow or practice traditions such as the worship of nature, ancestral spirits, or rituals passed down through generations. In general, protection for minority groups. This research will examine the problematic fulfillment of children's rights of indigenous faiths in Indonesia. The approach method used in the research is normative juridical through legal principles, legal systematics, legal synchronization, and legal comparison. The data analysis method is qualitative juridical obtained through primary, secondary and tertiary data related to case studies of the fulfillment of children's rights of indigenous peoples in the region. The results of the research obtained from the problematic fulfillment of children's rights of indigenous faiths, first, the lack of legal recognition and identity/rejection of childbirth certificate registration for indigenous faiths couples. Second, the right of children to receive education in accordance with the curriculum and teachings of their beliefs. Third, protection from discrimination: Children from indigenous faith communities may be vulnerable to discrimination, and fourth, freedom of religion. The right of children to choose and practice their own religion or belief should be respected and protected.
KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH SETELAH MENGALAMI LIKUIFAKSI TANAH : LEGAL CERTAINTY OF OWNERSHIP OF LAND RIGHTS AFTER EXPERIENCING LAND LIQUEFACTION Dwi Rahayu, Tiara; Pujiwati, Yani; Rubiati, Betty
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 2 No. 2 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 2, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v2i2.1315

Abstract

ABSTRAK Likuefaksi merupakan suatu peristiwa pencairan tanah umumnya terjadi pada konsistensi tanah granula jenuh (saturated) yang lepas sampai sedang dengan sifat drainase dalam tanah Rekonstruksi tanah pasca bencana alam likuefaksi tentunya akan meninggalkan berbagai masalah yaitu terkait proses identifikasi tanah dan perlindungan hukum terhadap status kepemilikan hak atas tanah. karena hancurnya batas-batas tanah, dan hilangnya bukti-bukti atas kepemilikan tanah. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh pengetahuan tentang akibat hukum dan kepastian hukum hak atas tanah yang mengalami likuefaksi ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021. Jenis penelitian ini yuridis normatif melalui penelitian data sekunder dengan didukung oleh data primer sebagai pelengkap melalui wawancara.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum tanah yang mengalami likuefaksi telah ditetapkan sebagai tanah musnah dan haknya menjadi hapus tanahnya jatuh kepada negara. Dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat. dengan hancurnya batas-batas tanah maupun bukti-bukti atas kepemilikan tanah yaitu dengan dilakukannya pendaftaran tanah secara sistematis. Kata kunci: Kepastian Hukum; Likuefaksi; Pendaftaran Tanah. ABSTRACT Liquefaction is an event of soil liquefaction generally occurring in the consistency of saturated granulated soils that are loose to moderate with drainage properties in the soil. Soil reconstruction after natural disasters liquefaction will certainly leave various problems, namely related to the process of land identification and legal protection of the status of ownership of land rights. because of the destruction of land boundaries, and proof of land ownership. The purpose of this study was to obtain knowledge about the legal consequences and legal certainty of land rights that experienced liquefaction in terms of Government Regulation no. 18 Year 2021. This type of research is juridical normative through secondary data research supported by primary data as a complement through interviews. The results show that the legal consequences of land undergoing liquefaction have been designated as destroyed land and the right to annul the land falls to the state. In providing legal certainty and protection to the community. with the destruction of land boundaries as well as evidence of land ownership, namely by systematic land registration. Keywords: Legal Certainty; Liquefaction; Land Registration.
THE EXISTENCE AND PROTECTION OF ULAYAT RIGHTS IN INDIGENOUS COMMUNITIES WITHIN THE FRAMEWORK OF POSITIVE LAW IN INDONESIA Rubiati, Betty
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v5i2.1450

Abstract

Ulayat Rights are the highest rights of indigenous law communities to land. Normatively, protection of the rights of indigenous law communities is contained in several related laws and regulations, but in practice, Ulayat Rights of indigenous law communities often become the object of dispute/conflict, both with the government and with private parties who need land, so that they are often eliminated and detrimental to the rights of indigenous law communities. The aim of this research is to obtain an overview of the criteria for determining the existence of Ulayat rights of indigenous law communities and the legal protection of them when dealing with outside parties from a positive legal perspective in Indonesia. The approach method used is a normative juridical approach, namely tracing, studying and researching secondary data related to this research material. A juridical approach is used considering the problems studied revolve around the relationship between a regulation and other regulations, namely regulations regarding land, forestry and plantation law. The research results show that recognition of the existence of Ulayat rights of indigenous law communities is limited as long as they still exist and must fulfill several elements as specified in several statutory regulations. Protection of traditional rights is contained in the constitution, sectoral legislation and regional regulations, but in reality there are still frequent disputes/conflicts, this shows that the protection of Ulayat rights of indigenous law communities is still not optimal.
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF SECURITY IN THE PROCESS OF ELECTRONIC FIRST TIME LAND REGISTRATION TO REALIZE LEGAL CERTAINTY FOR THE COMMUNITY Prasetyo, Windu Gandung; Kurniati, Nia; Rubiati, Betty
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v5i2.1554

Abstract

In the current industrial era 4.0, the development of information technology has influenced all aspects of people's lives, including implementing government duties. One area that is also affected by advances in information technology is the land sector. The enactment of ATR/BPN Ministerial Regulation No.1 of 2021 and PP No. 18 of 2021 is a concrete manifestation of the use of developments in information technology in the land sector. Implementing land registration through an electronic system is expected to benefit the community, especially in terms of guaranteeing legal certainty. However, in its implementation, it turns out that various problems are still found, one of which is the neglect of the principles in land registration, namely the principle of security. The principle of security requires that land registration be carried out carefully and meticulously to guarantee legal certainty for holders of land rights. In this research, we will examine the application of the principle of security in electronic land registration to ensure legal certainty for the community. Using the normative juridical approach and analytical descriptive method, it can be said that the implementation of the principle of security in land registration via an electronic system that has been carried out by the Land Office has not been optimal. This can be seen from the many disputes and cases in the land sector that are still occurring and of course they are detrimental to society.
PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA PASCA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 Afifa Khairunnisa; Sonny Dewi Judiasih; Betty Rubiati
Jurnal Humaniora dan Sosial Sains Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Pojok Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia, with its many religions, certainly provides opportunities for interfaith marriages, coupled with the absence of laws and regulations that explicitly prohibit interfaith marriages. The issuance of SEMA Number 2 of 2023 prohibits judges from granting applications for registration of interfaith marriages, thus closing the opportunity for the registration of interfaith marriages that have been determined in advance by the court. This study aims to ensure the validity of marriages of couples of different religions after the issuance of SEMA Number 2 of 2023 and the acquisition of legal protection for children born from marriages of couples of different religions whose ratification is rejected by the court based on the relevant laws and regulations. The validity of interfaith marriages is reviewed from Article 2 paragraph (2) of the Marriage Law that its implementation is based on each person's religion. The implementation of marriage registration has been prohibited by SEMA Number 2 of 2023. The absence of marriage registration has several negative impacts on the children born, namely the child's position becomes illegitimate, difficulty in meeting the administrative requirements for birth registration, and uncertainty in choosing their own religion for the child because it affects the lineage of their parents.
The Urgency of Protecting the Privacy Rights of Kidfluencers on Social Media in Indonesia in Relation to the 1989 Convention on the Rights of the Child Asyilla Shafa Aline Faza; Sinta Dewi Rosadi; Betty Rubiati
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i2.6884

Abstract

The research aims to analyze the protection of kidfluencers' privacy rights on social media in Indonesia from the perspective of the Convention on the Rights of the Child of 1989 and to analyze the urgency of legal protection for kidfluencers' privacy rights on social media in Indonesia. The approach method used is normative juridical, emphasizing the study of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as a legal comparison between Indonesian law and French law. This study will analyze data obtained from library research using a qualitative juridical analysis method. The results show that the existing laws in Indonesia do not provide adequate protection for kidfluencers' privacy rights on social media. This legal gap has resulted in various cases of privacy rights violations of kidfluencers on social media, indicating the urgency for legal regulations that can provide better protection for kidfluencers' privacy rights.
Co-Authors Afifa Khairunnisa Agus Mulya Karsona Ainun Yusri Dwiranti Akbar , Alfin Mochammad Amara Roona Zahira Anita Afriana Artaji, Artaji Asti Sri Mulyanti Asyilla Shafa Aline Faza Azmi Hawari Sunny Bambang Daru Nugroho Bambang Daru Nugroho Christy Giriputri Deviana Yuanitasari Djanuardi, Monica L. Dwi Rahayu, Tiara Elvania Novita Natajaya Elycia Feronia Salim Eman Suparman Etty Mulyati Farza, Reza Rizky Ghaniyyu, Faris Faza Graha, Kahfi Purwana Hakim, Rachseria Isneni Harnis, Widya Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Helza Nova Lita Herliani, Farah Holyness N. Singadimedja Ida Nurlinda Irman Widi Kurniawan Karsona, Agus Mulya Levana Safira Luh Putu Sudini Monica Sondang Odilia Adi Muhammad Agung Purnama Muhammad Dirja Mulyani Djakaria Muqtarib Muqtarib Muqtarib, Muqtarib Nabila Nariswari Nanda Aprilia Nurcahyaningrum Natajaya, Elvania Novita Nia Kurniati Novita, Elvania Nugraha, Janine Marieta Ajesha Nurhakim, Lukman Ilman Nurul Maulidina Jamilah Nurul Maulidina Jamilah Nyulistiowati Suryanti Prasetyo, Windu Gandung Rai Mantili Renny Supriyatni Bachro Retno Damayanti Revaganesya Abdallah Reza Rizky Farza Rifaa’ Adelya Herdiawan Rizky Prameswari Safira, Levana Salsabila Putri Nadira Sevina Aullia Putri Shavira Ayundara Wiraningrat Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Sonny Dewi Judiasih Sonny Judiasih Sulistianingsih, Dina Suparto, Susilowati Susanto, Zephany Susilowati Suparto Syifa Raisa Nurinsani Tampubolon, Boy Joshua P. Ulima Fhadiah Ermahri Yani Pujiwati Yani Pujiwati Yusuf Saepul Zamil Zephany Susanto