Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.632
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Widya Yuridika Bina Hukum Lingkungan Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jurnal Notariil Unes Law Review Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Padjadjaran Law Research and Debate Society Law Development Journal Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Media Hukum Indonesia (MHI) HUMANIORASAINS Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Ulil Albab LamLaj Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Betty Rubiati
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
MEKANISME PENGADAAN TANAH MELALUI BANK TANAH DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Muqtarib, Muqtarib; Pujiwati, Yani; Rubiati, Betty
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 3, Juni 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai land manager, Bank Tanah bertugas untuk menyelenggarakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. Tugas ini dilatar belakangi oleh beberapa program Pemerintah seperti; pembangunan infrastruktur, energi, pengembangan kota baru, program 1 juta rumah untuk MBR, penyediaan tanah, dan pembangunan tenaga listrik 35.000 megawatt. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme pengadaan tanah melalui Bank Tanah dalam mendukung pembangunan untuk kepentingan umum. Tugas ini tergolong baru dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia, maka dari itu artikel ini akan membahas bagaimana mekanisme pengadaan tanah melalui Bank Tanah dalam menyelenggarakan pengadaan tanah. Metode yang dipakai dalam penelitian adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan mekanisme pengadaan tanah dengan lembaga lain. Serta peran sebagai pihak penyedia tanah untuk pengadaan tanah pihak ketiga dirasa kurang efektif apabila diterapkan dalam praktik. Hal itu karena Bank Tanah dapat melakukan kerja sama dalam bentuk pemanfaatan tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah.
Tinjauan Yuridis Mediasi Sengketa Tanah Wakaf di Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Susanto, Zephany; Supriyatni, Renny; Rubiati, Betty
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1078

Abstract

Wakaf merupakan tindakan penahanan, penyimpanan, atau larangan atas benda tertentu untuk tujuan menyedekahkan manfaatnya kepada umat Islam. Salah satu benda yang dapat diwakafkan adalah tanah. Namun, sengketa tanah wakaf seringkali muncul karena klaim atau pengambilalihan yang tidak sah, termasuk tuntutan dari ahli waris wakif untuk mengembalikan tanah wakaf tersebut. Pengadilan agama sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara keluarga dan agama Islam, memiliki serangkaian proses termasuk mediasi untuk menyelesaikan perkara wakaf di mana melalui mediasi, diharapkan tercapai kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik mediasi di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi Pengadilan Agama dalam menjalankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa praktik mediasi di Pengadilan Agama, dalam hal ini telah dilaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kupang, bahwa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana tahap mediasi diawali dengan pengadilan yang mewajibkan jalur mediasi, kemudian untuk hasil mediasi sendiri bergantung pada kesepakatan para pihak. Namun, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat terselenggaranya mediasi yang perlu diperhatikan lebih lanjut.
Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Etnis Tionghoa Benteng Melalui Mediasi Ditinjau Dari Kepercayaan Masyarakat Etnis Tionghoa Benteng dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Novita, Elvania; Natajaya, Elvania Novita; Kusmayanti, Hazar; Rubiati, Betty
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1179

Abstract

Mediasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempertemukan para pihak yang berada dalam sengketa untuk memperoleh sebuah keputusan. Mediasi dilaksanakan untuk memperoleh win-win solution bagi para pihak yang bersengketa. Mediasi telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, termasuk dalam menyelesaikan sengketa waris pada masyarakat etnis Tionghoa Benteng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan praktik pembagian waris masyarakat etnis Tionghoa Benteng serta menguraikan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris masyarakat etnis Tionghoa Benteng berdasarkan adat masyarakat etnis Tionghoa Benteng dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penulis menghubungkan problematika secara komprehensif berdasarkan peraturan hukum nasional yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam melakukan pembagian waris masyarakat etnis Tionghoa Benteng menggunakan sistem hukum waris berdasarkan KUHPerdata atau berdasarkan adat serta kepercayaannya. Masyarakat etnis Tionghoa Benteng mengutamakan untuk menyelesaikan sengketa waris melalui mediasi adat di luar pengadilan jika terjadi sengketa dalam pelaksanaaanya.
Legal Force of Evidence in Court Against Landowners Acting in Good Faith with Letter C Evidence Above Which Another Party's Certificate of Ownership is Issued Graha, Kahfi Purwana; Artaji, Artaji; Rubiati, Betty
Law Development Journal Vol 7, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.7.4.759-767

Abstract

The Basic Agrarian Law stipulates that land ownership rights can be inherited from generation to generation. One of the main objectives of the Basic Agrarian Law is to provide legal certainty regarding land rights for all citizens. However, many problems are still found related to Letter C, where land registered with Letter C is actually issued a certificate of ownership in the name of another party. This condition creates legal uncertainty for Letter C holders, because in judicial practice there are differences in legal considerations between decisions. Some decisions grant claims for ownership disputes filed by Letter C holders, while other decisions reject similar claims. The purpose of this study is to identify and analyze the legal force of evidence in court against landowners who act in good faith with evidence of Letter C on which a certificate of ownership of another party is issued. The results of the study indicate that evidence of Letter C has legal force in court, as long as it can be proven true and supported by other evidence, including documentary evidence, witness statements, confessions of the parties and the results of on-site inspections (descente).
Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 767/Pdt.G/2024/Pa.Ktbm Terkait Hak Asuh Anak Berdasarkan Hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Dihubungkan Dengan Prinsip The Best Interest Of Child Shavira Ayundara Wiraningrat; Rai Mantili; Betty Rubiati
Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol 1 No 4 (2026): June: Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/a4tfkt68

Abstract

This study examines the legal reasoning and normative implications of the Religious Court Decision of Kotabumi Number 767/Pdt.G/2024/PA.Ktbm concerning child custody determined through a partial settlement agreement, analyzed in light of the principle of the best interest of the child. Employing a normative juridical method with statute and case approaches, this research analyzes relevant legal frameworks, including Indonesian Marriage Law, Child Protection Law, and Supreme Court Regulation on mediation, alongside doctrinal perspectives and judicial practices. The findings reveal that while the decision reflects formal compliance with mediation-based dispute resolution and acknowledges the principle of the best interest of the child, its substantive application remains limited by the absence of structured judicial reasoning and insufficient articulation of child-centered considerations. Furthermore, the enforceability of such decisions is constrained by normative gaps in post-judgment supervision and execution mechanisms. This study proposes a reconstruction of legal norms to strengthen judicial oversight and ensure that custody decisions effectively safeguard children's rights in both declarative and practical dimensions.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND ELIMINATION OF CHILDREN'S MARRIAGE PRACTICE IN INDONESIA Sonny Dewi Judiasih; Luh Putu Sudini; Betty Rubiati; Deviana Yuanitasari; Hazar Kusmayanti; Elycia Feronia Salim
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2019)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.4.1.1157.52-64

Abstract

Empowerment of women and girls is to be realized through sustainable development. Sustainable development depends on an equitable distribution of resources and it cannot be achieved without gender equality (Pathania, 2017). This research aims to analyze the implementation of the Sustainable Development Goals Program in the elimination of child marriage practices in Indonesia and to discover efforts to implement the Sustainable Development Goals Program by government officials in the elimination of child marriages in Pesisir Selatan District, West Sumatra Province. This research used the Sustainable Development Goals approach. To obtain the data, the researchers used primary and secondary data. Based on the result, it can be concluded that implementation of achievement of the Sustainable Development Goals is not only carried out centrally by the central government, but the central government also submits this to the regional government.
Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita yang Menjadi Istri Kedua Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan Terkait Nurul Maulidina Jamilah; Hazar Kusmayanti; Betty Rubiati
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1542

Abstract

Female civil servants are absolutely prohibited from becoming second/third/fourth wives as regulated in Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants, with the threat of sanctions for those who violate. Problems occur if the judge grants the request for polygamy with the prospective second wife's position as a civil servant with one of the judge's considerations which is not in accordance with the Legislative Regulations, namely ordering the prospective second wife to attach a Certificate of Giving Permission from Her Superior, as in the Decision of the Demak Religious Court Number 539/Pdt. G/2019/PA.Dmk. This research aims to determine the validity of the Certificate of Giving Permission from the Superior submitted by the prospective second wife in the decision in terms of the relevant Legislation. The approach method used in this research is normative juridical with research specifications, namely analytical descriptive, meaning that the events being researched are described using primary, secondary and tertiary legal materials. This research uses qualitative juridical analysis methods to produce descriptive data. The results obtained from this research are that the validity of the Certificate of Granting Superior Permission submitted by the prospective second wife should not have perfect legal force and can be canceled because it does not comply with the provisions in Article 4 paragraph (2) of Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage Permits and Divorce for Civil Servants.
Pengajuan Gugatan Terhadap Ayah Kandung Atas Tidak Diberikannya Nafkah Untuk Anak Pasca Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan : Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 102/PDT.G/2021/PN. SLT Revaganesya Abdallah; Djanuardi Djanuardi; Betty Rubiati
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Februari: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2722

Abstract

Divorce has legal consequences for the relationship between husband and wife, property, and children resulting from the marriage. Especially for children from marriage, it gives parents the obligation to maintain and educate their children. However, specifically child maintenance after divorce according to Islamic Law and the Marriage Law is the obligation of a father to his child. Case Study Research on Salatiga District Court Decision Number 102/PDT.G/2021/PN. Slt. a child filed a lawsuit against his father for post-divorce maintenance, however, the lawsuit was rejected by the Panel of Judges of the Salatiga District Court. Therefore, this study aims to determine the responsibility for fulfilling the father's maintenance of a child after divorce and the legal remedies that a child can take when the right to post-divorce maintenance is not fulfilled by using the research method, namely, the normative juridical approach method and analytical description research specifications, namely to examine events as the object of research guided by primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis method uses qualitative juridical which results in descriptive data analysis.
Co-Authors Afifa Khairunnisa Agus Mulya Karsona Ainun Yusri Dwiranti Akbar , Alfin Mochammad Amara Roona Zahira Anita Afriana Artaji, Artaji Asti Sri Mulyanti Asyilla Shafa Aline Faza Azmi Hawari Sunny Bambang Daru Nugroho Bambang Daru Nugroho Christy Giriputri Deviana Yuanitasari Djanuardi, Monica L. Dwi Rahayu, Tiara Elvania Novita Natajaya Elycia Feronia Salim Eman Suparman Etty Mulyati Farza, Reza Rizky Ghaniyyu, Faris Faza Graha, Kahfi Purwana Hakim, Rachseria Isneni Harnis, Widya Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Helza Nova Lita Herliani, Farah Holyness N. Singadimedja Ida Nurlinda Irman Widi Kurniawan Karsona, Agus Mulya Levana Safira Luh Putu Sudini Monica Sondang Odilia Adi Muhammad Agung Purnama Muhammad Dirja Mulyani Djakaria Muqtarib Muqtarib Muqtarib, Muqtarib Nabila Nariswari Nanda Aprilia Nurcahyaningrum Natajaya, Elvania Novita Nia Kurniati Novita, Elvania Nugraha, Janine Marieta Ajesha Nurhakim, Lukman Ilman Nurul Maulidina Jamilah Nurul Maulidina Jamilah Nyulistiowati Suryanti Prasetyo, Windu Gandung Rai Mantili Renny Supriyatni Bachro Retno Damayanti Revaganesya Abdallah Reza Rizky Farza Rifaa’ Adelya Herdiawan Rizky Prameswari Safira, Levana Salsabila Putri Nadira Sevina Aullia Putri Shavira Ayundara Wiraningrat Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Sonny Dewi Judiasih Sonny Judiasih Sulistianingsih, Dina Suparto, Susilowati Susanto, Zephany Susilowati Suparto Syifa Raisa Nurinsani Tampubolon, Boy Joshua P. Ulima Fhadiah Ermahri Yani Pujiwati Yani Pujiwati Yusuf Saepul Zamil Zephany Susanto