Claim Missing Document
Check
Articles

Accountability of village fund management in north malinau sub-district malinau district north Kalimantan province Ridwan, Ridwan; Rulinawaty, Rulinawaty; Wijaya, Andi
Enrichment : Journal of Management Vol. 14 No. 1 (2024): April
Publisher : Institute of Computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/enrichment.v14i1.1875

Abstract

To create accountability to the public, the role or participation of the community is needed to express their aspirations and contributions in the preparation of APBDes planning. The objectives of this research are 1). To analyze the implementation of accountability in village fund management in North Malinau District, Malinau Regency, North Kalimantan Province, 2). To analyze the obstacles in implementing accountability in managing village funds in North Malinau District, Malinau Regency, North Kalimantan Province. This research uses qualitative methods with data collection techniques using observation, interviews and documentation. The results in this study show that 1). Implementation of Village Fund Management Accountability in North Malinau District, Malinau Regency, North Kalimantan Province based on Accountability for Probity and Legality, Process Accountability, Program Accountability, and Policy Accountability is appropriate, 2). Obstacles to the Implementation of Accountability for Village Fund Management in North Malinau District, Malinau Regency, North Kalimantan Province, namely: Insufficient Human Resources and communication between the Village Government and the Community of Malinau Seberang Village and Kelayang Village is still one way.
Paradoks Digitalisasi Pelayanan Pertanahan: Analisis Kegagalan Implementasi Sistem Elektronik di Kota Bengkulu Asrofi, Asrofi; Rulinawaty, Rulinawaty; Yumiati, Yumiati
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 6 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i6.1858

Abstract

Transformasi digital dalam layanan publik di Indonesia terus digencarkan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan transparansi pelayanan. Salah satu implementasi strategisnya adalah kebijakan layanan pertanahan elektronik yang diluncurkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan layanan pertanahan elektronik di Kota Bengkulu, dengan fokus pada fenomena hybridisasi sebagai bentuk adaptasi lokal terhadap sistem digital nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi lapangan, dengan kerangka teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara semi-struktur, dan analisis dokumentasi, yang dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bersifat parsial dan berlangsung dalam format hybrid, di mana prosedur digital dan manual berjalan berdampingan. Faktor penyebab utama hybridisasi meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, resistensi agen pelaksana, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Selain itu, komunikasi antarinstansi yang tidak optimal dan minimnya pelatihan teknis turut memperkuat praktik hibrida ini. Temuan ini menegaskan bahwa hybridisasi bukan bentuk kegagalan, tetapi solusi adaptif terhadap realitas lokal yang kompleks. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori implementasi kebijakan dalam konteks daerah serta mendorong perumusan strategi pelayanan publik digital yang lebih kontekstual dan inklusif.
Kualitas Pelayanan dalam Penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) pada Kepolisian Resort (POLRES) Jembrana Bali Suanjaya, I Putu Alit Putra; Riswanda, Riswanda; Rulinawaty, Rulinawaty
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 6 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i6.1859

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat dalam proses permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada Satuan Lalu Lintas (SatLantas) Polres Jembrana, Bali. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda. Sampel penelitian sebanyak 100 responden yang dipilih secara acak dari total populasi pemohon SIM jenis A dan C di Polres Jembrana pada Desember 2023. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur berbasis model SERVQUAL yang mencakup lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Analisis data dilakukan melalui uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, serta uji regresi parsial (uji t) dan simultan (uji F). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kelima dimensi kualitas pelayanan tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat, dengan variabel responsiveness menjadi faktor dominan yang paling kuat pengaruhnya. Secara simultan, kelima variabel tersebut memiliki kontribusi sebesar 67,2% terhadap kepuasan masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya responsivitas petugas sebagai prioritas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama pada pelayanan administrasi SIM. Implikasi penelitian ini adalah rekomendasi bagi SatLantas Polres Jembrana untuk lebih menitikberatkan upaya peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan guna meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat.
Dinamika Reformasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Indonesia Timur: Penerapan Model Kaleidoskop di Maluku Utara, NTT, dan Papua Tahir, Tahir; Rulinawaty, Rulinawaty; Wijaya, Andi; Treisna, Novita
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 6 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i6.1860

Abstract

Ketahanan pangan menjadi isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah Indonesia Timur yang menghadapi tantangan geografis, budaya, dan kelembagaan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perubahan kebijakan ketahanan pangan di tiga provinsi prioritas—Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Papua—dengan fokus pada kebijakan pertanian dan penanggulangan stunting. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dan kerangka Model Kaleidoskop, studi ini dilakukan secara bertahap selama tiga tahun. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumen kebijakan dan intervensi donor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kekuatan aktor lokal, dukungan lembaga donor, dan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah. Namun demikian, kendala seperti koordinasi antarsektor yang lemah, fragmentasi birokrasi, serta kurangnya data yang akurat masih menjadi hambatan utama. Diskusi memperkuat relevansi Model Kaleidoskop dalam menangkap interaksi antara tekanan sosial, bukti empiris, dan kekuasaan politik dalam proses perubahan kebijakan. Studi ini juga menyoroti ketimpangan antar provinsi dan pentingnya reformasi kelembagaan untuk menjamin keberlanjutan kebijakan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pendekatan teoritis kebijakan publik di negara berkembang dan merekomendasikan integrasi peran sektor swasta serta penguatan mekanisme lokal sebagai strategi jangka panjang. Studi ini mendukung pencapaian SDGs melalui kebijakan ketahanan pangan yang kontekstual dan berkelanjutan
Natural Food Security Policy Network for Local Food Development in Bulungan Regency, North Kalimantan Province Teriyanti, Rima; Kasmad, Rulinawaty; Adhymuhtar, Entang
Journal of Social Research Vol. 4 No. 10 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v4i9.2792

Abstract

This research is motivated by the increasing population that has an impact on increasing the fulfillment of food needs and the threat of food insecurity in the long term and currently Indonesia is experiencing economic turmoil, increasing global population, and climate change causing an increase in the price of major commodities. Bulungan Regency has a good and Very Resilient Food Security Index reaching 77.11 in 2023 and 77.00 in 2022, an increase that is not yet significant, this is because there are still problems including the amount of food demand that is higher than the amount of supply, the difficulty of availability of local food use, lack of coordination and communication to the community level, the use of local-based wheat flour can only be found in remote areas, minimal data and slow data collection processes, and the difficulty of aligning perceptions regarding the identification of assessment indicators to formulate data. The author's purpose in this study is to analyze the Food Security Policy Network in local food development and strategies that must be carried out in improving local food development in Bulungan Regency. This type of research is Descriptive with a Qualitative approach and researchers as research instruments. Data collection techniques by interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out by data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that from the contact aspect, a formal organizational structure and division of tasks have been formed but still tend to be sectoral and have not shown consistent coordination, from the trust aspect, the entire FSVA Team has been formed, but has not fully reached grassroots actors such as farmers and MSMEs, from the information sharing aspect, the existence of food security data through FSVA documents has become an important source of information, but its distribution and utilization are still limited, from the aspect of resource exchange, limited human resources, agricultural infrastructure, and local institutional involvement are still obstacles in optimizing policies. The conclusion of the study shows that the Governance Network in Food Security Policy in Local Food Development in Bulungan Regency has been running with the formation of the FSVA Team but still needs strengthening in the aspect of cross-sector coordination, building more equitable trust, a more effective information dissemination system, and integration and optimization of the use of local resources.
Assessing E-Government User Satisfaction With Delone & Mclean Is Success Model And Digital Literacy Hasbah, Nur Ilmi; Purwanto, Agus Joko; Rulinawaty, Rulinawaty
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 13, No 2 (2025): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v13i2.33124

Abstract

This study aims to analyze e-government user satisfaction using the D&M IS Success Model. Digital literacy is added as an additional variable to provide a broader explanation of the contradictory research results from previous studies. A quantitative research approach is employed. Research data were collected by distributing an online questionnaire to users of the BPS-Statistics Sulawesi Barat Province official e-government website who accessed the site in the last year. Multiple linear regression is used to analyze the impact of system quality, information quality, service quality, and digital literacy on user satisfaction, both partially and simultaneously, using RStudio. Findings indicate that the variables from the D&M IS Success Model have a significant influence on user satisfaction. On the contrary, digital literacy was found not to significantly influence user satisfaction when tested partially. Simultaneously, the four variables have a significant influence on user satisfaction. The R-squared value indicates that system quality, information quality, service quality, and digital literacy collectively explain 75.26% of user satisfaction. In comparison, the other 24,26% is covered by different variables that are not included in this research. These results offer valuable insights for governments implementing e-government websites to enhance user satisfaction and deliver improved public services. The study contributes to the existing literature on user satisfaction with e-government in Indonesia.
Network Model of Lower Level Bureaucracy Capacity Building in Community Empowerment Policy Case Study of Street Vendors (PKL) Policy Implementation in South Sulawesi Province Andriyansah, Andriyansah; Rulinawaty, Rulinawaty
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 16, No 4: October - Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v16i4.22056

Abstract

From the results of research on the Lower-Level Bureaucratic Capacity Building Network Model in Community Empowerment Policy: Case Study of Implementation of Limam Foot Vendor (PKL) Policy in South Sulawesi Province. Aims to find out effective implementation strategies so that street vendors can participate in world development, especially specifically in the province of South Sulawesi, precisely in the city of Makassar, the focus in this study includes (a). integrated human resource development in implementing street vendor empowerment policies, (b). partial strengthening of the organization in implementing PKL empowerment policies (c).institutions that are integrated in the collaborative implementation of street vendor empowerment policies. The method of the research results is to use qualitative methods that are case study strategic surveys. The data collection techniques used are in-depth interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the development of empowerment coaching.
Dapodik Application-Based Management Information System at The Malinau Regency Education Office (Teacher Certification Study) Aini, Sarifa; Rulinawaty, Rulinawaty; Wijaya, Andi
Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Vol 10 No 2 (2024): Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya (Mei)
Publisher : Ideas Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32884/ideas.v10i2.1724

Abstract

The implementation of management information systems based on the Dapodik Application System at the Malinau District Education Office is a challenge considering that it is located in a border area and there are still many schools that are not reached by the internet or electricity. This research discusses the implementation of the management information system based on the dapodik application system in the education office of Malinau district (teacher certification study) and the inhibiting factors in the implementation of the system. The research method used is descriptive qualitative. The inhibiting factors of the implementation are limited internet network in some schools, delays in data inputting or updating school data and/or teachers who make changes to certification data, electricity is still limited to some education units, schools and teachers still have difficulties in using the dapodik application, and changes in school dapodik operators so that they must be re-socialiser.
Massive Open Online Courses (MOOCs) as Catalysts of Change in Education During Unprecedented Times: A Narrative Review Rulinawaty, Rulinawaty; Priyanto, Agus; Kuncoro, Setyo; Rahmawaty, Dwi; Wijaya, Andi
Jurnal Penelitian Pendidikan IPA Vol 9 No SpecialIssue (2023): UNRAM journals and research based on science education, science applic
Publisher : Postgraduate, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jppipa.v9iSpecialIssue.6697

Abstract

This article delves into the significance of Massive Open Online Courses (MOOCs) in education, particularly during the COVID-19 pandemic. MOOCs, accessible to all at no cost, have emerged as a vital solution for remote learning challenges. They offer flexibility, accessibility, and adaptability, enabling uninterrupted learning from home. MOOCs hold several advantages. They empower self-directed learning by accommodating varying schedules. Interaction and collaboration thrive through discussion forums and shared projects, fostering social learning. Lifelong learning is promoted through continuous skill enhancement. Digital literacy is honed, vital in a digital world. MOOCs facilitate affordable distance learning without relocation. They grant access to prestigious universities and offer certificates for career advancement. While transformative, MOOCs can't fully replace traditional education due to challenges like limited direct interaction. They should complement existing systems. In Indonesia, MOOCs can improve education accessibility, especially in remote areas. Yet, equitable quality and widespread internet access remain crucial concerns.
Formulasi Kebijakan Perubahan Masa Berlaku Paspor Biasa dari 5 (Lima) Tahun Menjadi (10 Tahun) Masa Berlaku Paspor Biasa (Studi Kasus Pengambilan Kebijakan di Direktorat Jenderal Imigrasi) Hata Galih, Renra; Riau, Dwi Putranto; Rulinawaty, Rulinawaty
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2129

Abstract

This research aims to investigate the Directorate General of Immigration's policy formulation regarding the change in passport validity period from 5 years to 10 years, focusing on aspects of agenda setting, policy formulation, implementation, and evaluation. The research method uses a qualitative approach with a case study as the main method, collecting data through observation, in-depth interviews, and documentation from the Directorate General of Immigration for five months. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive method. The results show that policy formulation involves the stages of agenda setting to identify problems, policy formulation with in-depth analysis, and the implementation process involving the preparation of action plans and public socialization. A thorough evaluation is conducted to measure the success and impact of the policy, including community compliance and system performance evaluation. The conclusion of this study is that the Directorate General of Immigration's policy formulation process regarding changes in passport validity period demonstrates a strong commitment to transparency, public participation, and policy effectiveness. Nonetheless, the evaluation also identified challenges related to the security and economic impact of the policy. The recommendation for future research is to strengthen the analysis with a quantitative approach for higher validity.