Garuda - Garba Rujukan Digital

Perjanjian Sewa Menyewa Pemanfaatan Tanah Grondkart PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Dengan Masyarakat Di Batu Palano Sungai Pua Yolanda, Nadiya; Fendri, Azmi; Delfianti
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2385

Bagi pembangunan untuk kelangsungan hidup masyarakat, tanah dibutuhkan baik oleh Instansi Pemerintah dan juga Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Swasta. Begitu juga perusahaan PT Kereta Api Indonesia (persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang khususnya bergerak di bidang transportasi angkutan umum sangat memerlukan tanah dalam menjalankan usahanya. Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang terbilang tua, Aset yang dimilki oleh PT Kereta Api Indonesia (persero) telah tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia dari zaman penjajahan Belanda sampai saat ini yang masih terus dilakukan pembangunan perluasan infrastruktur kereta api. Aset PT Kereta Api Indonesia (persero) tersebar di Daerah Operasi (DAOP) di Pulau Jawa dan Divisi Regional (Divre) di Pulau Sumatera. Sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang berbunyi: “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” maka jelas kiranya bahwa tanah atau bumi harus digunakan dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat. Saat ini masih banyak terdapat pemanfaatan aset tanah PT KAI (Persero) yang tidak difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Salah satunya adalah jalur kereta yang terletak di daerah Batu Palano, Nagari Sungai Pua. Bangunan yang dibangun di sepanjang jalur kereta api tersebut seharusnya dilakukan sesuai prosedur PT KAI (Persero) yaitu dengan membuat surat perjanjian sewa menyewa saat akan menggunakan aset tanah milik PT KAI (Persero) tersebut. Rumusan Masalah adalah : 1.Bagaimana pemanfaatan tanah grondkaart PT Kereta Api Indonesia (Persero) oleh masyarakat Batu Palano?, 2.Bagaimana akibat hukum pemanfaatan tanah grondkaart PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui perjanjian sewa menyewa dengan masyarakat di Batu Palano sungai Pua?. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (Empiris). Hasil penelitian menyebutkan perjanjian sewanya tidak dilakukan oleh organ PT Persero tersebut atau kuasanya. Apabila perjanjian sewa dilakukan oleh subjek yang tidak berwenang untuk itu maka akibat perjanjian adalah dapat dibatalkan.

Settlement of Default in the Coal Procurement Agreement Between PT. Semen Padang with PT. International Periodical Using Letter of Credit (L/C) Aldyans Rio Pratra; Elwi Danil; Azmi Fendri
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 1 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i1.947

In the Coal Sale and Purchase Agreement Number 39/PJJ/PBR.12/01.2008 between PT Semen Padang and PT Berkala International, payment is made by Domestic Documented Letter of Credit or Letter of Credit. For this reason, SKBDN Number MS 77106009548 was issued by PT Bank Mandiri in the amount of IDR 29,700,000,000.00,- to PT Berkala International. PT Berkala Internasional defaulted on not sending coal according to the agreed time. Using a case approach and normative juridical, primary data was obtained from PT. Semen Padang and secondary data are primary and secondary legal materials. To analyze the first problem, legal protection and contract theory are used, the second problem is dispute resolution theory. According to Article 1338 of the Civil Code, the consent made legally binding on the parties holding it, providing legal protection for PT Semen Padang to demand PT Berkala International, to do something, namely to deliver coal as stipulated in Article 1234 of the Civil Code. According to the contract theory, the agreement occurred after the party that received the offer, namely PT Berkala International, agreed to PT Semen Padang's offer to send coal. By filing a default lawsuit, the Padang District Court, the Padang High Court, and the Supreme Court, won PT Semen Padang.

Pendampingan dan Sosialisasi Pembentukan Koperasi Nagari Merah Putih Nagari Kudu Gantiang Kabupaten Padang Pariaman Gusminarti, Gusminarti; Fithrina, Hendria; Khairani, Khairani; Yuslim, Yuslim; Rosari, Anton; Romi, Romi; Darnis, Darnis; Fatimah, Titin; Zulfitri, Amelia; Syofiarti, Syofiarti; Andora, Hengki; Delyarahmi, Sucy; Warman, Kurnia; Fendri, Azmi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas Vol 4 No 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas
Publisher : LPPM Universitas Dharma Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47233/jpmda.v4i1.2232

Based on Presidential Instruction No.9/2025 the President ordered each village to form a Merah Putih Village Cooperative. Therefore, the Government of Nagari Kudu Gantiang in collaboration with the Department of State Administration Law, Faculty of Law, Andalas University conducted community service related to the establishment of the Merah Putih Nagari Cooperative. This activity aims to assist and socialize the formation of the Nagari Merah Putih Cooperative in Nagari Kudu Gantiang as an effort to strengthen the community-based economy. The method used is in the form of socialization and assistance in the formation of the Nagari Merah Putih Cooperative in Nagari Kudu Gantiang. The result of this service is that the Nagari Merah Putih Cooperative of Nagari Kudu Gantiang has been established as a revitalization of the Kudu Gantiang Village Unit Cooperative (KUD) which has not carried out its business activities for a long time.

Perjanjian Sewa Menyewa Pemanfaatan Tanah Grondkart PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Dengan Masyarakat Di Batu Palano Sungai Pua Yolanda, Nadiya; Fendri, Azmi; Delfianti
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2385

Bagi pembangunan untuk kelangsungan hidup masyarakat, tanah dibutuhkan baik oleh Instansi Pemerintah dan juga Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Swasta. Begitu juga perusahaan PT Kereta Api Indonesia (persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang khususnya bergerak di bidang transportasi angkutan umum sangat memerlukan tanah dalam menjalankan usahanya. Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang terbilang tua, Aset yang dimilki oleh PT Kereta Api Indonesia (persero) telah tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia dari zaman penjajahan Belanda sampai saat ini yang masih terus dilakukan pembangunan perluasan infrastruktur kereta api. Aset PT Kereta Api Indonesia (persero) tersebar di Daerah Operasi (DAOP) di Pulau Jawa dan Divisi Regional (Divre) di Pulau Sumatera. Sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang berbunyi: “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” maka jelas kiranya bahwa tanah atau bumi harus digunakan dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat. Saat ini masih banyak terdapat pemanfaatan aset tanah PT KAI (Persero) yang tidak difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Salah satunya adalah jalur kereta yang terletak di daerah Batu Palano, Nagari Sungai Pua. Bangunan yang dibangun di sepanjang jalur kereta api tersebut seharusnya dilakukan sesuai prosedur PT KAI (Persero) yaitu dengan membuat surat perjanjian sewa menyewa saat akan menggunakan aset tanah milik PT KAI (Persero) tersebut. Rumusan Masalah adalah : 1.Bagaimana pemanfaatan tanah grondkaart PT Kereta Api Indonesia (Persero) oleh masyarakat Batu Palano?, 2.Bagaimana akibat hukum pemanfaatan tanah grondkaart PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui perjanjian sewa menyewa dengan masyarakat di Batu Palano sungai Pua?. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (Empiris). Hasil penelitian menyebutkan perjanjian sewanya tidak dilakukan oleh organ PT Persero tersebut atau kuasanya. Apabila perjanjian sewa dilakukan oleh subjek yang tidak berwenang untuk itu maka akibat perjanjian adalah dapat dibatalkan.

PENGAWASAN KEUANGAN MELALUI INSPEKTORAT UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Kurniawan, Luky; Warman, Kurnia; Fendri, Azmi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.357

Masih banyaknya ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditemukan pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Seharusnya dengan adanya Inspektorat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan, penyimpangan atau ketidaksesuaian pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat dicegah atau diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab permasalahan pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan bagaimana tindak lanjut dari hasil pemeriksaan inspektorat daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui rekomendasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang dilakukan langsung di lapangan yang bertitik tolak pada data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan kuesinoer kepada pihak yang kompeten dan relevan. Tujuannya adalah guna memperoleh pemahaman dan kejelasan dari permasalahan dari permasalahan yang diteliti berdasarkan praktik yang selama ini berlansung. Hasil penelitian menunjukkan Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta tindak lanjur hasil pemeriksaan pasca rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut antara lain disebabkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi masih menghadapi kendala-kendala seperti kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai,rendahnya komitmen dalam penyelesaian tindak lanjut, penggunaan sistem informasi hasil pemeriksaan yang belum optimal dan belum adanya sanksi terkait tindak lanjut.

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KOTA PADANG Finalo, Argi Putra; Fendri, Azmi; Andora, Hengki
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.358

Dengan diberlakukannya layanan serentak secara Nasional untuk Hak Tanggungan secara elektronik sejak 8 Juli 2020 berdasarkan Permen Nomor 5 Tahun 2020, maka saat ini tidak ada lagi layanan dari Kantor Pertanahan untuk Pemberian Hak Tanggungan secara konvensional. Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan elektronik tersebut PPAT memiliki peranan yang penting. Menurut Pasal 13 Permen apabila terdapat dokumen yang tidak lengkap maka PPAT diberikan waktu paling lama 5 (lima) hari sejak permohonan pelayanan diterima oleh system HT-el, namun apabila telah melewati waktu yang ditentukan tersebut maka permohonan tersebut dianggap batal. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan permasalahan yaitu pertama bagaimana proses pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Padang, kedua bagaimana tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik di Kota Padang, ketiga Akibat Hukum Keterlambatan Melengkapi Berkas Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Padang. Kajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil kajian penelitian ini menunjukan bahwa, proses pendaftaran hak tanggungan elektronik yang dilakukan oleh PPAT di Kota Padang telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Permen No. 5 Tahun 2020, namun masih ada kendala yang terjadi pada prakteknya. PPAT memiliki tanggung jawab dalam setiap proses pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik hingga munculnya sertifikat Hak Tanggungan Elektronik dimana jika terjadi kesalaahan maka PPAT harus bertanggung jawab. Akibat hukum keterlambatan melengkapi berkas pendaftaran hak tanggungan secara elektronik yaitu batalnya pendaftaran hak tanggungan tetapi tidak membatalkan perjanjian antara kreditur dan debitur, adapun akibat hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu diberikan sanksi administrative sesuai dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, tetapi pada prakteknya di Kota Padang PPAT tidak pernah diberikan sanksi terhadap keterlambatan melengkapi berkas Hak Tanggungan Secara Elektrinik.

Pendaftaran Izin Usaha Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online Single Submission di Kabupaten Solok-Selatan Putri, Kharina Aggita; Fendri, Azmi; Hasbi, Muhammad
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.411

Notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik yang diperluas dengan adanya kewenangan lainya. Perluasan wewenang yang telah ada berdasarkan atas perencanaan yang baik dengan mengacu pada kenyataan yang ada ditengah-tengah masyarakat, yaitu tuntunan akan bantuan terhadap jasa notaris. Izin Perseroan Terbatas diterbitkan oleh Lembaga sistem online single submition (OSS) untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati dan Walikota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan atau komitmen. Lembaga OSS bertanggung jawab untuk mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu Penelitian Hukum yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding) dan kemudian diidentifikasi (problem- identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem- solution). Berdasarkan hasil pembahasan pada dan hasil penelitian yakni 1) Notaris tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan OSS, hal ini dikarenakan sistem OSS bisa dijalankan oleh setiap orang yang ingin mendaftarkan badan usaha, serta dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjelaskan bahwa Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oieh Pelaku Usaha melalui OSS. Dalam mendapatkan izin usaha di OSS, terlebih dahulu mendapatkan izin Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha yang di terbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Tata cara membuat NIB Perseroan Terbatas dalam laman resmi pemerintah yang bernama OSS (Online Single Submission). Adapun langkah-langkah dalam cara membuat NIB PT dengan melalui OSS adalah: a.Mendaftarkan Hak Akses, b.Login ke dalam situs, c. Ajukan permohonan pembuatan izin usaha, d. Submit form registrasi pembuatan izin 2) alasan pelaku usaha tidak melakukan pendaftaran perseroan terbatas (PT) melalui sistem online single submition yakni, sistem masih cenderung lemah, Sistem OSS tersebut tidak melakukan proses perizinan secara keseluruhan, Kekurangan lain yang terjadi dalam pengurusan izin usaha melalui OSS adalah, banyak dari pelaku usaha pendirian perseroan terbatas (PT) yang masih membutuhkan bantuan konsultan untuk mengisi form yang ada dalam sistem OSS. 3) Kendala dalam pendaftaran perizinan melalui OSS yakni pengusaha kendala yang dirasakan yaitu waktu pengurusan perizinan usaha yang tergolong cukup lama serta harus menghadapi birokrasi yang menurut pandangan pengusaha hal tersebut sangat menghambat mereka. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah pengurusan perizinan usaha yaitu pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi, cepat dan murah, serta memberi kepastian

Breaking the Chains of Paper: Pioneering Electronic Notary Protocol Storage as the Dawn of a New Era in National Notarial Law Mannas, Yussy Adelina; Fendri, Azmi; Baroto, Wisnhu Agung
Journal of Indonesian Legal Studies Vol. 9 No. 2 (2024): Reforming Legal Frameworks: Justice, Rights, and Innovation in Indonesia and Be
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v9i2.19154

The Notary Protocol is a collection of documents constituting state archives that must be preserved and maintained by notaries in accordance with statutory provisions. Currently, the storage of notary protocols as state archives is predominantly conducted through conventional means, relying on paper-based media and manual handling. This traditional approach is fraught with several challenges, including vulnerability to loss and damage over time, the need for extensive physical storage space due to the increasing volume of archives, inefficiencies in document retrieval, and ineffective distribution of documents across organizational units and personnel. These limitations underscore the weaknesses of conventional archive management. Law Number 43 of 2009 on Archives permits the creation and storage of archives in various forms, including electronic media, thereby providing a legal basis for digital archiving. However, the existing regulatory framework governing notarial practices, particularly the Law on Notary Positions, does not explicitly address the electronic storage of notary protocols. This regulatory gap necessitates an analysis of the legal certainty surrounding the electronic archiving of notary protocols. Transitioning to electronic storage aligns with the demands of the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) and Society 5.0, which emphasize digitalization and technological integration. This study explores the feasibility and legal implications of adopting electronic storage for notary protocols, aiming to enhance efficiency, security, and accessibility in the management of state archives.

Kepastian Hukum Akta Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Yang Disahkan Oleh Notaris Di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan Rully, Jodie Angelia; Ismansyah, Ismansyah; Fendri, Azmi
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3404

Article 37 paragraph (1) PP No. 24 of 1997 concerning land registration, explains that the transfer of land rights can be carried out by transferring rights such as sale and purchase, exchange, gift, auction, inheritance, transfer of rights due to merger or consolidation and other transfers of rights. All transfers except auctions can only be registered if proven by a deed made by the Land Deed Official (PPAT). In the event that the land you wish to trade does not yet have a certificate, the process of transferring rights in accordance with the provisions of this Article cannot be carried out. Currently, many land buying and selling processes are carried out, not through PPAT, but buying and selling is done by deed under the hands of the parties. To strengthen the proof of private deeds, Article 1874 of the Civil Code regulates the ratification of private deeds as a form of strengthening private deeds by a notary. Therefore, the main problem is why the people in Sidenreng Rappang district choose to buy and sell land with a private deed legalized by a notary and what is the legal certainty of the private land sale and purchase deed that has been legalized by a notary. The sale and purchase of land using a private deed ratified by a notary is because the condition of the object of sale and purchase is not yet certified, buying and selling land using a private deed ratified by a notary is felt to be easier, faster and more affordable. Ratification by a notary of the private deed will guarantee that the parties really signed it, and that the private deed was indeed signed on that date.

Jalan Terjal Redistribusi Tanah Menuju Pemerataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Pasaman Saimar, Hamda Afsuri; Fendri, Azmi; Fatimah, Titin
Tunas Agraria Vol. 7 No. 2 (2024): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v7i2.299

Failure to implement good land redistribution to the community will lead to gaps in ownership of land rights in Indonesia. Implementation of land redistribution in accordance with expectations can at least ensure equal distribution of ownership of land rights, realize the optimization of agricultural land, and increase income for the people of Pasaman Regency. This research aims to examine the implementation of land redistribution, especially for the period 2021–2022, in Pasaman Regency in response to the challenge of equitable ownership of land rights. This research uses an empirical juridical approach; the nature of the research is descriptive and analytical; data collection techniques are carried out using interviews and document studies. The final results show that the implementation of land redistribution in Pasaman Regency, if seen in the last two years, is still considered to be less effective in realizing equal distribution of ownership of land rights. The lack of precise targets and the failure to achieve these targets impact the effectiveness of land redistribution. With the various challenges and prospects that are expected in the future, it is necessary to adapt policies to several agrarian reform events, such as the concept of land reform in Ngandagan Village and the proposed requirements for establishing cooperatives that were implemented in Nagari Timpe. Tidak terlaksananya redistribusi tanah yang baik kepada masyarakat akan menyebabkan terjadinya kesenjangan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Pelaksanaan redistribusi tanah yang sesuai dengan harapan setidaknya dapat memastikan pemerataan kepemilikan hak atas tanah, terwujudnya optimalisasi lahan pertanian dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Pasaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan redistribusi tanah, terutama periode tahun 2021 dan tahun 2022 di Kabupaten Pasaman dalam menjawab tantangan pemerataan kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil akhir menunjukkan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman jika dilihat dalam dua tahun terakhir masih dinilai kurang efektif dalam mewujudkan pemerataan kepemilikan hak atas tanah. Hal ini dipengaruhi oleh kurang tepatnya sasaran dan tidak tercapainya target pelaksanaan redistribusi tanah. Dengan berbagai tantangan beserta prospek yang diharapkan kedepannya diperlukan adaptasi kebijakan terhadap beberapa peristiwa pembaruan agraria seperti konsep landreform di Desa Ngandagan dan pengajuan persyaratan pendirian koperasi yang dilaksanakan di Nagari Timpe.

Title

Found 84 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 84 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 84 Documents
Search