Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.564
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum PRO JUSTITIA PARAMUROBI Jurnal Jatiswara PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi) Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan Journal of Classroom Action Research Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Fundamental Justice Jurnal Risalah Kenotariatan Matriks Teknik Sipil Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Public Health and Preventive Medicine Archive Commerce Law Jurnal Pendidikan Islam Jurnal Kesehatan Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Yudhi Setiawan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search
Journal : Commerce Law

 1   2 
Tanggung Jawab Hukum Perseroan Perseorangan Atas Hutang-Hutangnya Terhadap Pihak Ketiga Al-Badawi, Ahmad; Setiawan, Yudhi
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3809

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tanggung jawab perseroan perseorangan terhadap pihak ketiga, mengingat perseroan perseorangan merupakan perseroan baru yang lahir saat di sahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga perlu analisis dalam segala hal yang menyangkut perseroan baik dalam pertanggung jawaban maupun yang lainnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengkaji bahan hukum baik primer, skunder maupun tersier. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian, pendirian perseroan perseorangan merupakan badan hukum yang memenuhi kriteria usaha mikro dan keci yang dapat didirikan oleh satu orang dengan surat pernyataan yang didaftarkan kepada kementrian Hukum dan HAM, pendirian perseroan perseorangan didirikan oleh satu orang sehingga tanggung jawab perseroan perseorangan terhadap hutang-hutangnya pada pihak ketiga yaitu menjadi tanggung jawab perseroan secara pribadi dari direksi perseroan jika tidak beritikad baik dalam mengelola perseroan sehingga menyebabkan pailitnya perseroan.
Perlindungan Hak Cipta Atas Seni Tari Bali Cendrawasih Berdasarkan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Widyantari Putri, Ida Ayu Puspita; Setiawan, Yudhi
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4623

Abstract

This research aims to determine the copyright protection for the Balinese Cendrawasih Dance according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and to determine the legal sanctions if there is a copyright violation of the Cendrawasih Dance according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach. This approach uses a descriptive-qualitative data analysis method, namely the normative analysis of legal material obtained from document studies relating to copyright protection for the Balinese Cendrawasih dance according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research explains that legal protection for the Cendrawasih Dance copyright can take the form of preventive protection, namely by registering the copyright with the DJKI. Furthermore, repressive protection can be achieved in two ways; litigation and non-litigation. In the context of copyright infringement in works of art, legal sanctions play an essential role in maintaining justice and respecting the rights of creators. In general, copyright infringement can be divided into two main categories; copyright infringement from a civil perspective and copyright infringement from a criminal perspective. Sanctions for this criminal act are regulated in articles 113, 116, and 118 of Law Number 28 of 2014 because this article states that copyright violators can be subject to imprisonment and fines. Meanwhile, legal sanctions for civil actions are regulated in Article 100 of the Copyright Law because this article gives creators or copyright holders the right to seek compensation for copyright violantions.
Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Minyak Goreng Curah Yang Tidak Sesuai Harga Eceran Tertinggi (Het) Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 (Studi Kecamatan Janapria Lombok Tengah) Gilang Nurmayuda; Yudhi Setiawan; Lalu Achmad Fathoni
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5065

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana bentuk perlindungan hukum serta tanggung jawab pelaku usaha dan peran pemerintah daerah dalam mengatasi ketidak stabilan harga eceran tertinggi minyak goreng curah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris, dimana teknik analisi data menggunakan pengamatan Deskriptif Kualitatif dengan penyimpulan secara Deduktif yaitu dari Umum ke Khusus. Dengan hasil penelitian ini dapat menunjukan bahwa upaya untuk melindungi Konsumen dapat berupa perlindungan hukum Preventif dan Represif, adapun bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha berupa tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen seperti yang termuat dalam pasal 19 undang-undang perlindungan konsumen, serta peran pemerintah dalam menjaga dan melindungi hak-hak dari Konsumen.
tinjauan yuridis mengenai tanggung jawab perusahaan cargo atas keterlambatan ekspor anyaman rotan Dian Nopita Sari; Sudiarto; Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5420

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dan penyelesaian sengketa hukum perusahaan cargo atas keterlambatan pengiriman ekspor anyaman rotan. Jenis penelitian ini yaitu hukum normatif empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara data lapangan dan kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis secara desktritif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa CV. Bali Sun bertanggung jawab atas barang muatan yang diangkutnya dari tempat pemuatan barang sampai dengan tempat tujuan. Kerugian akan di ganti apabila terbukti karena kelalaian dari pihak pengangkut. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh CV. Bali Sun bila terjadi kerugian pada perjanjian pengangkutan adalah melakukannya dengan cara non litigasi yaitu musyawarah dan negosiasi.
Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan dan Kenyamanan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Travel Akhman Sari; Sudiarto; Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5600

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa angkutan travel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknis kepustakaan dan menelusuri beberapa sumber bahan hukum. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap keamanan dan kenyamanan dapat dilakukan melalui upaya preventif dengan membuat aturan hukum baik itu undang-undang ataupun peraturan mentri. Terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan kenyamana konsumen baik itu didalam tanggung jawab secara kontraktual maupun tanggungg jawab perbuatan melanggar hukum dapat berupa memberikan ganti rugi dan pemenuhan hak yang menjadi keawijban pelaku usaha biro perjalanan. Kemudian mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh pengguna jasa apabila hak-haknya tidak terpenuhi dapat menempuh jalur non litigasi dengan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun jika salah satu pihak tidak puas dengan hasil arbitrase, nasabah bisa menempuh jalur litigasi dengan mengajukan banding atau mengajukan permohonan pengujian ke pengadilan untuk meninjau atau membatalkan keputusan arbitrase.
Analisis Yuridis Perjanjian Bisnis Franchise Terhadap Mitra Usaha Es Teh Nusantara Qomala Ashari, Mei Laudina; Setiawan, Yudhi
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress)
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/dm4d7k10

Abstract

The purpose of the study is to analyze how the implementation of franchise business agreements and ensure whether a fair and mutually beneficial agreement has been realized. This is regarding the rights and obligations between the franchisor and franchisee. Another purpose of the study is to find out how to resolve it if there is a unilateral termination by the franchisor. This study is an Empirical Normative Legal Research. In its implementation, the franchise business t is based on a franchise agreement. In this case, the franchisor and franchisee here have met the requirements for a valid agreement, namely the agreement of the parties, the competence of the parties, a certain thing, and a lawful cause. Settlement of disputes arising from unilateral termination by the franchisor in the Es Teh Nusantara franchise business agreement has been regulated in the Es Teh Nusantara cooperation agreement contract in Article 11. It concerns Dispute Settlement which states that the parties will be carried out by deliberation or mutual consensus resolution. However, if these efforts do not produce a solution, then both parties can use the settlement through Litigation (Court) which will be decided by The Court Decision. Keywords: Franchise Agreement, Termination
Co-Authors ABD Aziz, ABD Adi Yusuf Muttaqien Ahmad Zuhairi Akhman Sari Al-Badawi, Ahmad Alkusaeri Alkusaeri, Alkusaeri Amrina Rosyada Aprina, Fenty Ari Rahmad Hakim BF Asror, Baiq Khozinatul Azzahra, Hafiza Boedi Djatmiko Budi Sutrisno Dian Nopita Sari Diman Ade Mulada, Diman Ade Dwi Martini Fauzia Fenty Aprina Filham, Filham Fitrahady, Khairus Febryan Fitri Samsuri, Ullya Gilang Nurmayuda Hakim, Ari Rahmad Hirsanuddin - Hulaefi, Hulaefi Iskandar Fitri, Iskandar Lalu Achmad Fathoni Maknun, Jauharil Mareta, Mira Misnaniarti Moh. Saleh MOH. SALEH Muhaimin - Muhammad Idrus Muhammad Thohri, Muhammad Murniati, Happy Musari Musari, Musari Muttaqien, Adi Yusuf Najmah Najmah, Najmah Nurhaliza, Marisa Nurqanita, Ajeng Fathia Pranata, Adi Surya Qomala Ashari, Mei Laudina Rabbani, Syarifah Aulia Rahmat Fajri Ramdhani, Deddy Ramli, Habib Tantawi RR. Ella Evrita Hestiandari Saleh, Moh Saparudin Saparudin Sholihatih, Ira Diana Siti Qomariyah Siti Qomariyah Sudiarto SUHIRMAN SUHIRMAN Tahkim, Tahkim Toyibi, Dzurriyun Wardani, Nizia Kusuma Wathoni, Lalu Muhammad nurul Widyantari Putri, Ida Ayu Puspita Wisudawan, I Gusti Agung Yeni Zaenudin Zaenudin