Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.666
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE'RECHTSSTAAT QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Sosial Humaniora JURNAL ILMIAH LIVING LAW JURMA : Jurnal Program Mahasiswa Kreatif Indonesian Journal of Social Research (IJSR) DEVOSI Karimah Tauhid International Journal of Management Analytics (IJMA) International Journal of Educational and Life Sciences (IJELS) Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Seroja Husada: Jurnal Kesehatan Masyarakat
Suryani, Danu
Universitas Djuanda Bogor
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Decision to Purchase Hand Sanitizer During Covid-19 Yulianingsih; Rachmat Gunawan; Muhammad Anjah Nurulloh; Danu Suryani
International Journal of Managemen Analytics (IJMA) Vol. 1 No. 2 (2023): July 2023
Publisher : MultiTech Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59890/ijma.v1i2.92

Abstract

Hand sanitizer is one of the people's choices in preventing the transmission of Covid-19. The high demand for hand sanitizers is a business opportunity for hand sanitizer entrepreneurs in developing their businesses. The aim of this study; 1) to find out consumer responses regarding product quality, price, brand image and purchasing decisions; 2), analyze the effect of product quality, price and brand image simultaneously and partially on the decision to purchase handsanitizer at PT Gamajaya Global Grosir. The method used is multiple linear regression analysis with a total sample of 100 consumers. The results showed that 1) consumer responses regarding product quality, price, brand image and purchasing decisions were in good criteria; 2) product quality, price and brand image simultaneously and partially have a positive and significant effect on purchasing decisions on PT Gamajaya Global Grosir's hand sanitizer
Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2004 Wahyudi, Tony Agus; Suhartini, Endeh; Suryani, Danu
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.10978

Abstract

Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Namun masih terdapat permasalahan dalam penegakan hukum minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Minuman beralkohol merupakan salah satu bagian dari penyakit masyarakat yang sulit untuk dihentikan secara tuntas karena banyaknya jaringan penjual minuman beralkohol dan penjual semakin pintar untuk mengelabuhi pihak Kepolisian atau Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus. Hal tersebut dilakukan agar mereka dapat menyimpan minuman beralkohol tersebut hingga bebas dari penyitaan. Penegakan hukum merupakan suatu proses usaha untuk meneguhkan atau secara nyata menuntun norma-norma hukum dalam lalu lintas tingkah laku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pelaksanaan hukum pidana harus melalui beberapa tahapan, dipandang sebagai upaya atau proses rasional yang sengaja ditujukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, membentuk suatu rangkaian perbuatan yang tidak menyangkut perbuatan berdasarkan nilai-nilai yang berakibat pada kejahatan dan pemidanaan. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum terhadap minuman beralkohol di Kabupaten Kudus sesuai dengan pengaturan mekanisme yang berkaitan dengan minuman beralkohol terdapat dalam Peraturan Daerah No 12 Tahun 2004. Disebutkan bahwa  Setiap orang atau Badan dilarang memproduksi, menimbun, menyimpan, mengedarkan, dan atau memperdagangkan minuman beralkohol. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu non yustisial dan pro justicia. Peraturan daerah tersebut mencantumkan sanksi hukum kepada pelanggar relatif kecil sehingga pelaku lebih banyak membayar denda yang relatif ringan. Dukungan masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana peredaran minuman beralkohol  masih rendah, dan menganggap konsumsi minuman beralkohol adalah hal yang wajar.
Optimasi Pembentukan Pengamanan Swakarsa Sebagai Pengemban Fungsi Kepolisian Terbatas Non Yustisial Saputra, Gilang; Suryani, Danu; Aminulloh, Muhammad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12260

Abstract

Dalam mewujudkan ketertiban dalam masyarakat maka tindakan non yustial sangat penting karena dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menciptakan keadaan aman secara mandiri tanpa berharap kepada pihak kepolisian atau pemerintah, melalui Pam Swakarsa kesadaran masayarakat terhadap ketertiban, keamanan dan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat dapat dilakukan secara mandiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pembentukan pengamanan swakarsa sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial dan optimasi pembentukannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengamanan swakarsa sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan untuk adanya pelayanan polisi. Pelaksanaan pengamanan swakarsa sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, yaitu mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.
Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Sembako Bagi Korban Bencana Alam Di Wilayah Kabupaten Bogor FH, Rizky Maristyan; Mulyadi; Suryani, Danu
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 2 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i2.12270

Abstract

Jumlah bencana alam di Kabupaten Bogor tergolong tinggi oleh karena itu pemerintah harus sigap dalam pelaksanaan pemberian bantuan sembako apalagi terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam, kususnya untuk tanggap bencana alam bagi masyarakat seperti bantuan sembako, pakaian dan kebutuhan penting bagi yang terdampak langsung oleh bencana kususnya bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bogor yaitu banjir.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penyelenggaraan bantuan sembako bagi korban bencana alam di Wilayah Kabupaten Bogor dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor penghambat tentang hukum penyerahan bantuan sembako bagi korban terdampak bencana alam guna dalam penanganan tanggap bencana di Kabupaten Bogor. Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimasi pemberian bantuan terhadap korban bencana di Kabupaten Bogordilakukan secara bertahap, dari pencegahan sebelum bencana alam (prevention), penanganan saat bencana alam (response/intervention), dan pemulihan setelah bencana alam (recovery). Tahapan tersebut berada dalam suatu siklus kegiatan penanggulangan bencana alam yang berkesinambungan. Kesimpulan penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan bantuan sembako bagi korban bencana alam di Wilayah Kabupaten Bogor yaitu dengan cara penerapan prinsip-prinsip manajemen bencana yang baik, yaitu cepat dan tepat bahwa pelaksanaan pemberian bantuan sembako dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan sebelum terjadi bencana sebagai analisis upaya yang nyata.
Analisis Penerapan Asas Demokrasi Pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2020 Wahyu; Gilalo , Jacobus Jopie; Suryani, Danu
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12878

Abstract

Sesuai undang-undang, penggantian kepala desa dilakukan melalui pemilihan kepala desa antar waktu yang dilakukan melalui musyawarah. Hal serupa terjadi di Desa Cipambuan yang terletak di Kecamatan Babakan Madang. Kepala desa diberhentikan karena meninggal dunia, dan undang-undang mengatur bahwa penggantian kepala desa dilakukan melalui pemilihan kepala desa. desa, pertanyaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah apa saja ketentuan mengenai penerapan prinsip demokrasi dan pemilihan kepala desa. Dalam menganalisa permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu kajian terhadap undang-undang dan beberapa pemikiran yang berupa literatur, namun terdapat beberapa data yang diperoleh dari lapangan sebagai pendukung, lalu dilakukan pengkajian terhadap bahan-bahan tersebut. Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa Undang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 112, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 mengatur hal tersebut. Salah satu yang diputuskan melalui musyawarah adalah Pemilihan Kepala Desa Sementara. Persyaratan mendasar Kabupaten Bogor tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020. Perangkat desa dan panitia pemilihan Kepala Desa Sementara Cipambuan telah berpegang teguh pada prinsip demokrasi sebagaimana diamanatkan peraturan.
Analisis Hukum Peningkatan Kinerja Pelayanan Markas Korps Brimob Polri di Resimen II Pasukan Pelopor Kedunghalang Bogor Sogio; Suhartini, Endeh; Suryani, Danu
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13429

Abstract

Selama ini pelayanan korps brimob belum begitu signifikan karena memiliki keterbatasan personel, fasilitas berupa kendaraan, dan dukungan finansial yang baik. Keterbatasan tersebut tentunya berdampak pada pelayanan yang akan dilakukan oleh Korps Brimob Resimen II Pasukan Pelopor. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang peningkatan kinerja pelayanan Korps Brimob Resimen II Pasukan Pelopor. Dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Korps Brimob Resimen II Pasukan Pelopor.  Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menjadikan gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu objek yang perlu diteliti. Dalam penelitian empiris terdapat ciri-ciri khusus yang membedakan dengan penelitian normatif, yaitu penelitian yuridis normatif mengkaji gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat sedangkan penelitian normatif mengkaji gejala hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian menunjukan (1) Pelayanan polri yang berlaku pada Markas Besar juga berlaku pada Korps Brimob yang pelayanannya meliputi: a) Pelayanan angkutan, b) Pengawalan protokoler, c) Penjagaan markas, d) Urusan lain yang berkaitan dalam lingkup Polda. Dengan melakukan pelayanan angkutan, pengawalan protokoler, penjagaan markas, maka kinerja pelayanan Korps Brimob Resimen II Pasukan Pelopor dapat meningkatkan kirerja. (2) Upaya peningkatan kinerja pelayanan Markas Korps Brimob Resimen II Pasukan Pelopor dilakukan melului: a) Peningkatan jumlah personel, b) Restruktur pimpinan, c) Peningkatan unit,  d) Penguatan protokoler, e) Pembinaan tugas bagian pelayanan.
Peran Intelijen dalam Penindakan Kelompok Kriminal Bersenjata di Wilayah Konflik oleh Kepolisian Menurut Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tindak Pidana Terorisme Alhanief, Ibnu Rizal; Suryani, Danu; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13482

Abstract

Peran intelijen sangat penting dalam upaya represif yang dilakukan oleh kesatuan brimob. Jika intelijent tidak mampu melakukan tugas dengan baik maka akan berdampak pada gerakan kepolisian dalam menangani kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu perilaku menyimpang dan membahayakan masyarakat dan negara adalah terorisme. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatau gejala hukum. Objek kajian penelitian ini adalah peran intelijent dalam penindakan kelompok kriminal di wilayah konflik. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa peran intelijen adalah melakukan penyelidikan terhadap orang-orang atau kelompok terduga Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka beserta jaringannya. Adapun bentuk penindakan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Jabar sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini di dasarkan pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan unsur pendukung penindakan, mempersiapkan kelengkapan personel dan peralatan yang digunakan dalam penindakan, dan analisis intelijen lapangan.
Analisis Yuridis Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Kurniawan, Rizki; Trijono, Rachmat; Suryani, Danu
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13577

Abstract

Pemindahan ibu kota negara menimbulkan banyak respon dari masyarakat, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, yang setuju disertai alasan agar ibu kota negara dapat ditata dengan baik, bebas polusi, dan menghindari kemacetan parah. Yang menolak dengan alasan banyak rakyat yang masih miskin, utang negara ratusan triliun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan yuridis pemindahan ibu kota negara. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwah Terdapat beberapa faktor penyebab pemindahan ibu kota negara republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan yang disebu Ibu Kota Nusantara, yaitu efektif dan efesien, ibu kota negara harus efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, perbuhungan, perekonomian, hukum, dan lingkungan yang sehat, tidak polusi, dan tidak padat penduduk. Pemerataan ekonomi, Ibu kota negara merupakan pusat perekonomian sebuah negara, dengan pemindahan ibu kota negara maka ekonomi pada wilayah tersebut sudah akan meningkat, pembangunan akan lebih cepat, aktivitas masyarakat menjadi lebih ramai sehingga perputaran uang akan semakin cepat, pengguna transoprtasi lebih banyak, transportasi laut, darat dan udara akan banyak beroperasi sehingga menambah pendapatan negara, semua aspek perekonomian akan lebih  meningkat. Pemindahan ibu kota negara tidak diatur atau diisyaratkan dalam konstitusi, sehingga pemindahan ibu kota negara merupakan hasil politik hukum yang sangat kompleks yang melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan. Secara tata negara pembentukan Ibu kota nusantara melahirkan otorita ibu kota negara yang memiliki kewenangan beasar dalam penyelenggaraan pembangunan, rencana pemrindahan ibu kota negara.
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa dalam Pengamanan Unjuk Rasa oleh Korps Brimob Iswan , Muhamad; Suryani, Danu; Aminulloh, Muhammad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13781

Abstract

Penanganan unjuk rasa dalam bentuk massa masih menimbulkan perkelahian antara pengunjuk rasa dengan aparat, pengunjuk rasa dengan instansi pemerintah yang di datangi massa. Selama ini penanganan masih belum maksimal, sehingga unjuk banyak yang berakibat chause dan sampai pada konflik sosial. Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Oleh Korps Brimob. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap konten peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menjadikan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu gejala dengan pendekatan normatif yaitu hukum dimaknai sebagai konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa dalam pengamanan unjuk rasa oleh Korps Brimob dilakukan dalam berapa tahap yaitu pengendalian Massa (Dalmas) Awal, Dalmas Lanjut, Lapis Ganti dan Lintas Ganti. Secara teknis melalui, Persiapan personel, Pengiriman inteligent, Pelaksanan Pengawalan, Antisipasi blunder, Penanganan, Pembubaran, dan Penindakan. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Perkap Nomor Polisi 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa dalam pengamanan unjuk rasa oleh Korps Brimob yaitu: Jumlah personel yang terbatas; Jumlah massa tidak terhitung; Fasilitas keselamatan yang belum memadai; Budaya masyarakat yang tidak taat hukum. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan penambahan jumlah personel terutama anggota brimob yang bertugas menangani gangguan keamanan berintsita tinggi.
Penguatan Peran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Sektor Ciawi dalam Memberikan Pelayanan pada Masyarakat Ary Khotami, Mochamad; Suryani, Danu; Husain, Saddam
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 8 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i8.14525

Abstract

Terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor yaitu jarak tempuh yang jauh, macet dan SDM yang kurang sehingga melewati waktu tanggap, hal yang dihadapi oleh petugas damkar adalah penyelamatan terhadap nyawa dan harta benda. Sehingga memang waktu tersebut perlu dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penguatan Peran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Sektor Ciawi Dalam Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu kejian terhadap regulasi yang mengatur tentang Dinas Pemadam Kebakaran yang menggunakan cara penelitian secara sistematis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dalam peranannya, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Sektor Ciawi belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam operasi pemadaman di dalam Wilayah Manajamen Kebakaran (WMK). Dikarenakan keterbatasan personel dan pos pemadaman kebakaran di wilayah Kabupaten Bogor, kepadatan lalu lintas dan luas wilayah kabupaten bogor lalu kurangnya pelatihan petugas pemadam kebakaran, dan kurangnya pemahaman Masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran, sehingga perlu penambahan pos pemadaman kebakaran perwilayah, perlunya pelatihan bagi petugas dan sosialiasi kepada Masyarakat guna meminimalisir terjadinya kebakaran sebagai upaya preventif. Maka daripada itu perlu adanya kebijakan anggaran yang memumpuni guna tercapainya Pelayanan Masyarakat yang optimal.
Co-Authors A Budiansyah Abdullah Baharun Achmad Jaka Santos Adiwijaya Adlan Kharisma Agustina Multi Purnomo Alhanief, Ibnu Rizal Aminulloh, Muhammad Andri Brawijaya Anne Effane Apriliasari, Ajeng Ary Khotami, Mochamad Cahyani, Carolina Yevi Dadang Suprijatna Devisa, Devisa Dwi Gemina Endang Silaningsih Endeh Suhartini Erbiana, Nyi Mas Gianti B. Erni Yuningsih FH, Rizky Maristyan Hartono, Yoga Dwi Haryanda Putra, Bima herdiyana, Herdiyana Hidayat Rumatiga Husain, Saddam Hutasoit, Arnold Michel Naftanael I, M.Dikdik Ilman Khairi Imantaka, Balvas Iswan , Muhamad Kukuh Komandoko Maman, Asep Mardiah Mardiah Mas Nur Mukmin Matin, Muhamad Akbar Maulana, Lucky Hikmat Ma’arif, Rizal Syamsul Muhamad Aminulloh Muhammad Anjah Nurulloh Muhammad Vijay MULYADI Noor Hidayat, Muhamad Fiqri Nurwati Rachmat Gunawan Rachmat Trijono Riandi, Derri Aris Rizki Kurniawan, Rizki Roestamy, Martin Rohmadi, Agung Rumatiga, Hidayat Rusi Rusmiati Aliyyah Saddam Husein Saputra, Gilang Siti Mutmainnah SITI NURJANAH Sogio Sri Harini Syamsul Ma'arif, Rizal Tini Kartini Tini Kartini Wahyu Wahyudi, Tony Agus Wardhana, Adhitya Ikhsani Warizal Widda Yusman Yulianingsih