Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

Analisis Terhadap Anggota Brimob Kelapa Dua Depok Dalam Prosedur Administrasi Dan Pelatihan Pengajuan Kepemilikan Senjata Api Genggam Haryanda Putra, Bima; Nurwati; Suryani, Danu
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.19444

Abstract

Senjata api adalah benda yang sangat berbaya, sehingga pemberiannya kepada anggota brimob juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini untuk menjaga agar tidak mudah disalahgunakan bagi anggota brimob. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur administrasi dan pelatihan pengajuan kepemilikan Senjata Api Genggam bagi Anggota Brimob Kelapa Dua Depok. Penelitian ini menganalisis isi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pengajuan kepemilikan senjata api bagi anggota Brimob Kelapa Dua Depok, sehingga penelitian ini dapat disebut penelitian yuridis normatif atau dengan bahasa sederhananya analisis konten regulasi (Perkapolri 1/2009 dan Perkap 1/2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengajuan kepemilikan senjata api harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Perkapolri 1/2009 dan Perkap 1/2022 dengan memenuhi persyaratan, mengikuti tes psikologi, tes kompetensi dan rekomendasi dari pimpinan atau komandan. Penggunaan senjata api harus mempertimbangkan kompetensi pengguna senjata api yaitu kemampuan mengendalikan senjata api, menembak, dan termasuk bongkar pasang. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan bagi pengguna senjata api agar mempunyai bekal pengetahuan dan pemantapan dalam menggunakan senjata api. Pelatihan yang dilakukan meliputi: Pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan pengetahuan paraturan perundang-undangan terkait penggunaan senjata api, etika penggunaan senjata api, pertanggung jawaban penggunaan senjata api, dan kemampuan tembak menembak.
Optimalisasi Fungsi Provos Resimen I Pasukan Pelopor Kedung Halang Terhadap Kepatuhan Administrasi Kendaraan di Lingkungan Brimob Hutasoit, Arnold Michel Naftanael; Suryani, Danu; Saddam Husein
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.20133

Abstract

Inspeksi terhadap kepatuhan administrasi kendaraan oleh Provos ini adalah manifestasi dari kepatuhan pada undang-undang dan penegakan disiplin di kalangan anggota Brimob yang berada di Markas Komando, untuk memastikan mereka selalu mengikuti semua peraturan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan berkendara. Oleh karena itu, penting untuk bersikap tegas dalam menanggapi setiap pelanggaran, agar tidak ada kesan pilih kasih dalam penegakan disiplin terkait kepatuhan administrasi kendaraan. Metode yang diterapkan adalah yuridis normatif yang memanfaatkan penelitian pustaka yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Dari pelaksanaan penelitian, didapatkan pemahaman tentang fungsi dan peran Provos dalam penegakan kepatuhan administrasi kendaraan di lingkungan Resimen I Pasukan Pelopor yang belum berjalan secara efektif. Hal ini terjadi karena Provos bertindak sebagai pelaksana sekaligus pengawas dalam proses tersebut. Sementara itu, tantangan yang dihadapi oleh Provos Resimen I Pasukan Pelopor dalam pelaksanaan penegakan kepatuhan administrasi kendaraan meliputi faktor internal, seperti sumber daya manusia yang kurang, kurangnya koordinasi, serta hubungan emosional dan personal yang muncul akibat perbedaan pangkat. Ini biasanya berkaitan dengan rasa sungkan atau ketidaknyamanan dalam penegakan kepatuhan administrasi kendaraan. Di sisi lain, tantangan eksternal muncul dari luar lembaga Kepolisian, yaitu rendahnya kesadaran hukum dalam berkendara serta peraturan yang sering kali berubah.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG ADAT CIPTARASA BERBASIS ON LINE UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING Mardiah, Mardiah; Aliyyah, Rusi Rusmiati; Suryani, Danu; Gemina, Dwi; Effane, Anne; Apriliasari, Ajeng
DEVOSI Vol 6 No 2 (2025): Devosi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Islam 45 Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/devosi.v6i2.10815

Abstract

The community empowerment program in Kampung Adat Ciptarasa, Sukabumi Regency, was implemented through an online-based approach as a form of community service to support the development of household industries. The primary problems identified among the partners included weak institutional governance, low product quality and production capacity, limited market access, and inadequate knowledge of business bookkeeping. The program engaged 20 partners who demonstrated willingness and commitment to participate as assisted partners. The implementation methods consisted of training and mentoring conducted both in person and online, alongside simulations and hands-on practice. The training materials covered: (1) strengthening institutional governance and business management; (2) improving product quality and production capacity; (3) developing business and digital marketing strategies; and (4) practicing simple bookkeeping for household industry actors. The results indicated an improvement in partners’ knowledge and skills in managing their businesses, utilizing digital marketing technology, and keeping financial records in a more organized manner. This program motivated household industry actors to seize market opportunities and optimize local potential. In conclusion, online-based empowerment proved effective in fostering the economic independence of the community, while serving as a concrete implementation of the Tri Dharma of Higher Education by Universitas Djuanda, with direct benefits for the assisted partners’ welfare.
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA DI WILAYAH KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SUKABUMI Yusman, Widda; Suprijatna, Dadang; Suryani, Danu
DE'RECHTSSTAAT Vol. 5 No. 2 (2019): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (464.788 KB)

Abstract

Bantuan hukum merupakan komponen penting dalam suatu peradilan untuk memenuhi hak-hak dalam menghadapi perkara baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Setiap orang tanpa kecuali berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum bukanlah belas kasihan dan diberi oleh negara, melainkan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab negara melindungi fakir miskin. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perwujudan asas keadilan dan melakukan optimalisasi pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara perdata di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi. Berdasarkan hasil penelitian pelayanan bantuan hukum dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sukabumi yaitu bagi perwujudan asas keadilan belum terpenuhi hak-hak para pemberi bantuan hukum sesuai asas keadilan yang tercantum dalam Pancasila. Begitupun dalam pelayanan bantuan hukum dalam perkara perdata  tersebut yang belum sepenuhnya efektif, perlunya perhatian dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar diadakannya keselarasan mengenai bantuan hukum dalam perkara perdata baik ditingkat daerah maupun pusat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.
Implementasi Laporan Keuangan Sederhana pada UMKM Dapur Umi Ila Siti Inayatun Sabilla; Endang Silaningsih; Indra Cahya Kusuma; Sri Harini; Didi Didi; Erni Yuningsih; Danu Suryani
Nusantara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): Mei: NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/nusantara.v5i2.4785

Abstract

According to data from the Ministry of Cooperatives and SMEs in 2024, Indonesia has more than 60 million SMEs, which are very important to its economy, contributing 60% to the national GDP. However, around 77.5% of SMEs do not keep financial records, while 22.5% have some form of financial reporting that is often inconsistent and poorly documented. Many entrepreneurs do not realize the importance of financial reports, instead focusing on business growth and sales. Lack of financial literacy leads to poor decision-making and operational transparency. Quality financial reports can facilitate access to capital and serve as an indicator of business success. Programs aimed at improving financial literacy and the importance of financial reporting have shown a positive impact on SME performance. The training program for Dapur Umi Ila SMEs in Bojongkerta aims to empower participants through education on financial management, emphasizing the importance of maintaining accurate financial records for proper decision-making and sustainable business growth. By creating financial reports, Dapur Umi Ila SMEs are expected to be more concerned about operational finances so that they can learn to make decisions based on relevant and reliable financial reports..
Peningkatan PBB P-2 di Kota Bogor Pasca Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900/Kep.283-Bag.Ekon/2021 Tentang Digitalisasi Daerah Ramdhani, Muhammad Rizki; Danu Suryani; Rizal Syamsul Ma’arif
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 9 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i9.21430

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan kesempatan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan tanggung jawab mereka sebaik mungkin. Salah satu peluang dalam mendukung kinerja Pemerintah adalah kemajuan teknologi dalam bentuk digitalisasi berbagai kegiatan termasuk transaksi ataupun penerimaan pajak. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi kelemahan baik dalam sisi sistem ataupun pada sisi pengunaannya, penelitian ini bertujuan menjawab berbagai rumusan masalah yaitu pelaksanaan Pemungutan PBB P-2 Kota Bogor Pasca Kepwali Kota Soal Tim, Bogor Nomor 900/Kep.283-Bag.Ekon/2021 Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bogor dan Dampak Digitalisasi Daerah dalam pemungutan PBB P-2 di Kota Bogor. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disertai kajian empiris sederhana dengan melakukan wawancara sederhana. Hasil penelitian terdapat penurunan pendapatan pajak melalui PBB P-2 di Kota Bogor namun terdapat peningkatan pada jumlah Nomor Objek Pajak (NOP), Kemudian perlunya pembinaan kepada tenaga kerja Bapenda Kota Bogor dalam memaksimalkan teknologi informasi dan telekomunikasi karena kecanggihan teknologi memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak, serta perlunya kekonsistenan dalam kinerjanya dalam pemungutan pajak secara digital. Hal ini perlu dipertimbangkan guna mengoptimalkan pertumbuhan pendapatan pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang digunakan untuk membiayai pembangunan Kota Bogor dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Analisis Hukum Peran Anggota Kompi 3 Batalyon B Pelopor Cipanas dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kabupaten Cianjur Nurwahidi, Raihan; Yumarni, Ani; Danu Suryani
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 9 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i9.21465

Abstract

Indonesia sebagai Negara Hukum adalah ditampilaknnya peran hukum secara mendasar sebagai titik sentral dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan menuju kehidupan yang adil dan sejahtera. Salah satu perwujudannya adalah Pilkada. Pilkada secara langsung dengan baik sebagaimana asas Pilkada yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, dapat terlaksana berkat dukungan semua elemen masyarakat. Untuk mewujudkan adanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, maka petugas Kepolisian dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi dan perilaku terpuji sehingga bisa menjadi panutan di tengah masyarakat. oleh karena itu setiap anggota Polri harus selalu menyadari akan tugas-tugas dalam masyarakat. Untuk itu peran dan upaya Brimob dalam tubuh Kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam penelitian ini di khususkan pada Anggota Kompi 3 Batalyon B Pelopor Cipanas. potensi konflik akan terus ada, mengingat Pilkada melibatkan masyarakat luas dari berbagai golongan masyarakat tanpa memandang, status sosialnya. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya Brimob dalam mengatasi berbagai gangguan keamanan yang mungkin timbul dari penyelenggaraan Pilkada.
Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Tianto, Aditya Dellis; Nurwati; Suryani, Danu
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 10 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i10.21664

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menempatkan hukum sebagai pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor fundamental. Namun, di berbagai wilayah termasuk Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, kesadaran hukum masih tergolong rendah akibat minimnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum. Penyuluhan hukum merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pelaksanaan penyuluhan hukum yang tepat serta mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Bojonggenteng. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang menelaah norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan fakta sosial di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara dengan pihak kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penyuluhan hukum yang adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat, melibatkan tokoh lokal, serta menggunakan metode komunikatif berbasis kebutuhan riil, memberikan hasil yang lebih efektif. Terdapat peningkatan partisipasi masyarakat dan penurunan pelanggaran hukum ringan di wilayah yang aktif menerima penyuluhan. Namun, tantangan masih muncul, seperti keterbatasan tenaga penyuluh hukum dan rendahnya partisipasi awal masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum perlu dirancang secara sistemik, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk menciptakan budaya hukum yang kuat dan berakar di tengah masyarakat.
Eco Bamboo Creation: Bamboo Craft MSMEs as an Effort to Strengthen the Competitiveness of Gudang Village, Sumedang Mutmainnah, Siti; Sri Harini; Tini Kartini; Endang Silaningsih; Danu Suryani
International Journal of Educational and Life Sciences Vol. 2 No. 11 (2024): November 2024
Publisher : MultiTech Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59890/ijels.v2i11.2699

Abstract

This service was carried out in Gudang Village, Tanjungsari District, Sumedang Regency, with the aim of strengthening the competitiveness of the village. The service team applies observation methods, program idea design, program mentoring, monitoring, and evaluation. The results of this service show the success of the program in creating superior village products, achieving targets in sales realization, improving the economy, and the satisfaction of the target community with activities