Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.118
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE'RECHTSSTAAT QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Sosial Humaniora JURNAL ILMIAH LIVING LAW JURMA : Jurnal Program Mahasiswa Kreatif Indonesian Journal of Social Research (IJSR) DEVOSI NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Karimah Tauhid International Journal of Management Analytics (IJMA) International Journal of Educational and Life Sciences (IJELS) Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Seroja Husada: Jurnal Kesehatan Masyarakat
Suryani, Danu
Universitas Djuanda Bogor
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pengaturan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha/Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Budiansyah, Agus; Suryani, Danu; Erbiana, Nyi Mas Gianti B.
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 8 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i8.15004

Abstract

Sanksi­ administratif adalah sanksi yang diberikan kepada pelanggar administrasi atau pelanggaran yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan yang bersifat administratif. Dalam pengadaan barang/jasa sanksi administrasi merupakan pelanggaran yang selalu dilakukan pelaku usaha, oleh sebab itu perlu adanya pengaturan sanksi administrasi yang efektif agar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pelaku usaha dapat berkinerja lebih baik sehingga tujuan dari pengadaan barang/jasa dapat terpenuhi, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaturan sanksi administrasi bagi pelaku usaha/penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan sanksi administrasi dalam pengadaan barang/jasa terdapat dalam peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan di pertegas dengan peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan pengganti dari peraturan lemabag kebijakan pengadaan barang dan jasa nomor 17 tahun 2018 tentang sanksi daftar hitam. Pelaku usaha yang melanggar pengaturan tersebut akan mendapatkan sanksi administrasi berupa pemutusan kontrak, pencairan jaminan, pembayaran denda dan sanksi daftar hitam.
ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN PEMDA KABUPATEN BOGOR DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Danu Suryani; Hidayat Rumatiga; Siti Nurjanah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 4 (2004): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i4.3150

Abstract

Pengendalian penduduk merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat menekan laju pertumbuhan penduduk baik yang berasal dari angka kelahiran (fertilitas) maupun dari mobilitas atau migrasi penduduk. Dengan demikian diperlukan satu kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis kebijakan Pemda Kabupaten Bogor dalam pengendalian penduduk untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga serta  hambatan apa saja yang dihadapi Pemda Kabupaten Bogor dalam pengendalian penduduk dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif didukung dengan penelitian hukum empiris. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan Pemda Kabupaten Bogor dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk telah melakukan berbagai macam upaya salah satunya yang menjadi fokus penelitian ini adalah dengan menetapkan kebijakan mengenai pengarahan mobilitas atau migrasi penduduk. Akan tetapi, dalam praktiknya kebijakan yang dikeluarkan sifatnya belum luas dan belum ada yang menangani secara langsung mengenai masalah mobilitas atau migrasi penduduk karena kebijakan yang sudah ada hanya berfokus pada penyelenggaraan administrasi kependudukannya saja. Selain itu dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan diantaranya: 1) Tidak adanya payung hukum atau kebijakan baik dalam lingkup nasional maupun daerah yang sifatnya khusus mengatur tentang pengendalian penduduk; 2) Kurangnya wawasan kependudukan masyarakat; dan 3) Kurangnya pengawasan dan evaluasi yang efektif terhadap program-program pengendalian penduduk.
Mentoring of Mekarsaluyu Women Farmers Group as MSMEs Producers of One Village One Product in Utilizing Digital Marketing as a Promotional Media Wardhana, Adhitya Ikhsani; Silaningsih, Endang; Suryani, Danu; Yuningsih, Erni; Maulana, Lucky Hikmat
Jurma : Jurnal Program Mahasiswa Kreatif Vol 8 No 1 (2024): JUNI
Publisher : LPPM UIKA Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BARAYU MSMEs is an OVOP producer of MSMEs in Margaluyu Village that needs help increasing its income due to the marketing methods used. For this reason, business actors need changes in the promotion model to maintain their business. Technological developments have made social media widely used, opening up opportunities for business actors as a medium for product promotion. This service aims to provide knowledge and promote products, assist in creating trademarks, MSMEs logos, websites, and skills for MSMEs in designing product promotions on social media and increasing product sales. Assistance uses the Participatory Action Research (PAR) method: observation, interviews, discussions, assistance, and Output. The results obtained after carrying out this service are increased knowledge and Understanding of BARAYU MSMEs owners regarding the existence and potential of social media in promoting products, the creation of the brand name "BARAYU," the creation of a logo and website as well as MSMEs social media accounts, increased skills of MSMEs owners in using social media as a promotional medium, and increasing the number of product sales.
IMPROVING THE PERFORMANCE OF HEALTH PERSONNEL (NAKES) POST COVID-19 THROUGH TELEMEDICINE HEALTH SERVICES Suhartini, Endeh; I, M.Dikdik; Suryani, Danu; Imantaka, Balvas; Devisa, Devisa
Seroja Husada: Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2024): Seroja Husada: Jurnal Kesehatan Masyarakat
Publisher : Seroja Husada: Jurnal Kesehatan Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Health workers are people who have expertise through formal education and training in certain scientific disciplines so that they professionally have expertise and abilities in the field of health services. After Covid-19, as health service technology develops, it becomes more advanced and develops rapidly, one of which is the professional skills possessed by health workers, which are carried out through telemedicine to meet the needs of the community quickly and precisely, especially for those who are sick. The development of telemedicine health services is growing rapidly and starting with Covid-19, people need health services during Covid-19 because of limited steps and restrictions on limited consultations to health workers, so telemedicine is the first step for electronic consultations. Telemedicine is a major revolution in the health sector which continues to develop until after Covid-19. Telemedicine continues to be carried out by the community to meet health needs so that they do not meet directly with medical personnel, just technology that makes it possible for users.
Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Korp Brimob Polri Dalam Tindak Pidana Narkoba Hartono, Yoga Dwi; Suryani, Danu; Ma’arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 1 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i1.14696

Abstract

Meskipun sudah ada UU Narkotika dan upaya pemberantasan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) namun peredaran narkoba secara ilegal terus dilakukan oleh pengedar gelap. Pengedar gelap ialah pengedar tanpa izin dan tidak bertanggung jawab yang berniat hanya untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk bisnis. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui penegakan hukum terhadap oknum anggota korp brimob polri dalam tindak pidana narkoba. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris karena mengkaji persoalan hukum yang timbul dari perilaku masayarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba terhadap oknum anggota Korp Brimob dilakukan dalam bentuk (1) pertanggung jawaban hukum, pemidanaan, penerapan disiplin, dengan menjatuhkan hukum penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 800.000.000 sesuai dengan ketentuan Pasal 112 UU Narkotika. Akibat hukum penyalahgunaan narkoba yaitu tidak dapat menggunakan beberapa haknya dalam mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, Presiden, dan pejabat negara lainnya yang mempersyaratkan agar calon tidak pernah menjalani hukuman penjara lebih dari dua tahun. Akan dipecat dari jabatannya bahkan sebagai anggota polri sehingga tidak akan memiliki kesempatan untuk mencalonkan kembali sebagai anggota polri. Membaya denda sesuai dengan tuntutan jaksa bila menjalani sidang.
Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor Noor Hidayat, Muhamad Fiqri; Suryani, Danu; Syamsul Ma'arif, Rizal
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 1 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i1.17329

Abstract

Pada permasalahan dalam penelitian ini, ditemukan belum terwujudnya secara yuridis tentang aturan mengenai pelaksanaan dan pembinaan atlet berprestasi, sehingga dalam rangka penyejahteraan dan pemgembangan prestasi atlet kurang optimal dan kurang tepat sasaran dan berdampak kepada prestasi olahraga para atlet di setiap Cabang Olahraga di Kabupaten Bogor, Maka dari pada itu tujuan penelitian ini, untuk mengkaji guna menemukan upaya dari kendala yang terdapat dalam rangka mengimplementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan terhadap pemenuhan hak para atlet (Olahragawan). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder penelitian dan menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dengan pejabat Dispora Kabupaten Bogor sebagai data primer dalam penguatan analisis yuridis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dispora sudah melakukan pembinaan, pendanaan dan pengawasan kepada atlet guna peningkatan prestasi atlet di Kabupaten Bogor, namun penulis mendapatkan kendala dalam upaya peningkatan prestasi para atlet yaitu menurunnya jumlah dan kualitas atlet di Kabupaten Bogor; tidak semua cabang olahraga memiliki prasarana untuk melakukan latihan; belum efektifnya pemerataan pengembangan atlet di wilayah terpencil; keterbatasan anggaran; dan kurangnya sinergitas birokrasi dalam struktur organisasi Dispora Kabupaten Bogor. Maka penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor terutama Dispora untuk melakukan perubahan peraturan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Cabang Olahraga (PPOPM) melalui KONI guna melakukan pengawasan sebagaimana tercantum pada Pasal 101 Ayat (3) huruf c yaitu untuk memberikan laporan basis data termuktahir kepada Dispora guna memelihara basis data para atlet berbasis digital yang ada di Kabupaten Bogor sesuai dengan amanat Pasal 21 UU Nomor 11 Tahun 2022 yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital guna menyejahterakan dan mengoptimalkan pengembangan prestasi atlet dengan tepat sasaran.dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat tanda bukti hak tersebut.
Perubahan Hubungan Peran MPR RI dengan Presiden dalam Kerangka Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Purnomo, Agustina Multi; Suryani, Danu
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 2 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i2.16796

Abstract

Pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Paripurna MPR RI pada 20 Oktober 2024 mendorong diskusi mengenai peran MPR RI pasca amandemen UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran MPR RI dalam pelantikan presiden dan wakil presiden Indonesia dalam kerangka perubahan peran MPR RI di konstitusi Republik Indonesia sebelum dan pasca amandemen UUD 1945. Penelitian menggunakan metode analisis isi kualitatif. Sumber data adalah teks UUD 1945 sebelum dan pasca amandemen. Sumber data lain adalah penelitian terdahulu yang membahas topik serupa sebagai rujukan interpretasi teks. Hasil penelitian menemukan terdapat perubahan peran MPR RI dari penentua siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden menjadi penyelenggara acara seremonial pelantikan presiden. Perubahan terjadi karena perubahan hubungan peran antara MPR RI dengan presiden dan wakil presiden dalam hukum tata negara Republik Indonesia. Perubahan ini menandai perubahan sistem pemerintahan dan hukum tata negara Republik Indonesia
Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Brimob Polri Guna Mewujudkan Good Governance dan Clean Government di Internal Korps Brimob Polri Riandi, Derri Aris; Suryani, Danu; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 4 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i4.15298

Abstract

Walaupun polri sudah memiliki regulasi tentang disiplin, namun implementasinya belum berjalan dengan baik, masih ada anggota maupun pimpinan yang masih melanggar kode etik kepolisian. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi penegakan hukum disiplin anggota brimob polri guna mewujudkan good governance dan clean government di internal korps brimob polri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normati yaitu penelitian yang menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penerapan disiplin, dengan pendekatan teori, asas, dan doktrin. Adapun objek kajian penelitian ini ialah penegakan hukum disiplin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum disiplin anggota Brimob Polri harus mengintegrasikan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government untuk memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan kebijakan yang jelas, transparansi dalam proses, pelatihan yang memadai, penegakan hukum yang adil, dan partisipasi masyarakat, Brimob dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan membangun kepercayaan publik. Penerapan strategi penegakan hukum disiplin di internal Korps Brimob Polri menghadapi berbagai hambatan, mulai dari budaya organisasi hingga masalah administratif dan faktor eksternal. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, penting untuk menerapkan solusi yang komprehensif, termasuk perubahan budaya, perbaikan proses, penguatan pengawasan, dan peningkatan sumber daya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum disiplin dapat berjalan lebih efektif dan adil.
Pengembangan Usaha Ternak Kambing dan Domba dalam Membangun Ekonomi Mayarakat Bogor Suryani, Danu; Baharun, Abdullah; Brawijaya, Andri; Rohmadi, Agung; Maman, Asep
Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 11 No. 1 (2025): Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/qh.v11i1.15941

Abstract

Desa Ciburayut menghadapi permasalahan sosial akibat tingginya risiko pekerjaan sebagai penambang pasir, yang menyebabkan banyak keluarga kehilangan kepala keluarga dan meningkatkan angka anak putus sekolah. Untuk mengatasi permasalahan ini, upaya pemberdayaan masyarakat melalui sektor peternakan domba dan kambing dilakukan, mengingat potensi wilayah yang mendukung. Program pemberdayaan dilaksanakan melalui kerja sama antara CV Kampung Domba dan perguruan tinggi, dengan fokus pada pelatihan keterampilan beternak, manajemen kesehatan ternak, pembangunan bank pakan, serta pengembangan sistem kloning usaha dan kemitraan inti plasma. Program ini bertujuan untuk mengalihkan sumber mata pencaharian masyarakat dari sektor penambangan pasir ilegal menuju sektor peternakan yang lebih berkelanjutan. Hasil program menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan ketergantungan terhadap aktivitas ekonomi ilegal, serta kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera.
Analisis Hukum Kewenangan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor dalam Pengurusan Jenazah yang di Autopsi untuk Kepastian Hukum Matin, Muhamad Akbar; Suhartini, Endeh; Suryani, Danu
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.19184

Abstract

Peraturan perundang-undangan untuk kepastian hukum dalam kasus yang terjadi, diantaranya diatur dalam KUHAP yakni pasal 133 ayat 1 dan 122 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, merupakan kewenangan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi yang melibatkan Instalasi Kedokteran Forensik untuk Autopsi dalam pembuktian penyebab kematian, namun sering terjadi hal seperti pihak keluarga tidak mengijinkan jenazah untuk di autopsi, sedangkan untuk mengungkap atau membuktikan penyebab kematian harus dibuktikan melalui Visum Et Repertum untuk kepastian hukum di dalam persidangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Prosedur Pengurusan Jenazah Yang Di Autopsi Sesuai Pasal 133 KUHAP Menurut Sistem Hukum Indonesia dan untuk mengetahui Analisis Hukum Kewenangan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor Dalam Menangani Jenazah Yang Di Autopsi Untuk Kepastian Hukum. Metode penelitian ini merupakan penelitian tipe empiris, yaitu dengan melakukan pengkajiannya berdasarkan data-data hasil penelitian lapangan. Pendekatan Yuridis Sosiologis (empirik). Dengan menerapkan prinsip-prinsip kepastian hukum dalam konteks autopsi, diharapkan proses autopsi dapat dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mencapai tujuan pembuktian dan keadilan. Maka dari itu pihak kepolisian dan pihak Rumah Sakit dapat memberikan pemahaman kepada pihak keluarga yang keberatan dengan adanya proses autopsi Prosedur pengurusan jenazah yang telah di autopsi sesuai dengan Pasal 133 KUHAP. Dan saran hendaknya pemerintah dapat lebih mengenalkan prosedur autopsi atau Menekankan pentingnya proses autopsi.
Co-Authors A Budiansyah Abdullah Baharun Achmad Jaka Santos Adiwijaya Adlan Kharisma Agustina Multi Purnomo Alhanief, Ibnu Rizal Aminulloh, Muhammad Andri Brawijaya Anne Effane Apriliasari, Ajeng Ary Khotami, Mochamad Cahyani, Carolina Yevi Dadang Suprijatna Devisa, Devisa Didi Didi Dwi Gemina Endang Silaningsih Endeh Suhartini Erbiana, Nyi Mas Gianti B. Erni Yuningsih FH, Rizky Maristyan Hartono, Yoga Dwi Haryanda Putra, Bima herdiyana, Herdiyana Hidayat Rumatiga Husain, Saddam Hutasoit, Arnold Michel Naftanael I, M.Dikdik Ilman Khairi Imantaka, Balvas Indra Cahya Kusuma Iswan , Muhamad Kukuh Komandoko Maman, Asep Mardiah Mardiah Mas Nur Mukmin Matin, Muhamad Akbar Maulana, Lucky Hikmat Ma’arif, Rizal Syamsul Muhamad Aminulloh Muhammad Anjah Nurulloh Muhammad Vijay MULYADI Noor Hidayat, Muhamad Fiqri Nurwahidi, Raihan Nurwati Rachmat Gunawan Rachmat Trijono Ramdhani, Muhammad Rizki Riandi, Derri Aris Rizal Syamsul Ma’arif Rizki Kurniawan, Rizki Roestamy, Martin Rohmadi, Agung Rumatiga, Hidayat Rusi Rusmiati Aliyyah Saddam Husein Saputra, Gilang Siti Inayatun Sabilla Siti mutmainnah SITI NURJANAH Sogio Sri Harini Syamsul Ma'arif, Rizal Tianto, Aditya Dellis Tini Kartini Tini Kartini Wahyu Wahyudi, Tony Agus Wardhana, Adhitya Ikhsani Warizal Yulianingsih Yumarni, Ani Yusman, Widda