Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.504
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Arena Hukum Justitia et Pax Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Public Policy Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Geuthee MEUSEURAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Apri Rotin Djusfi
Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
TINJAUAN YURIDIS ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH Jefrie Maulana; Djusfi, Apri Rotin; Aulia, Eza
Justitia et Pax Vol. 39 No. 2 (2023): Justitia et Pax Volume 39 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v39i2.7450

Abstract

The existence of local political party wing organisations in Aceh has not yet received legal legitimacy. This creates legal uncertainty and injustice for local political parties in balancing national political parties so that special rules regarding local political party wing organisations must receive attention from the government. Further review through normative juridical studies by analysing aspects of legal certainty of the rights of local political parties in Aceh in the formation of party wing organisations and their driving factors. The formation of local political party wing organisations in Aceh in terms of statutory rules there is a legal vacuum, namely a situation where there are things that have not been regulated by law. This is in accordance with the adage het recht hink achter de feiten aan, i.e. the law always lags behind reality. Of course, this results in the absence of legal certainty for local political parties regarding the right to establish local political party wing organisations. The driving factor in the formation of local political party wing organisations in Aceh is the urgent need for local political parties to balance national political parties in facing unequal or unbalanced conditions in terms of external support in the form of political machines outside the party.
Peningkatan Kapasitas Panitia Pengawas Dalam Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Aceh Barat Maulana, Jefrie; Quthni Effida, Dara; Asmaul husna; Aulia, Eza; Rotin Djusfi, Apri; Fahrimal, Yuhdi
MEUSEURAYA - Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (Desember 2023)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/meuseuraya.v2i2.2242

Abstract

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) yang berkualitas dengan berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil menjadi kebutuhan dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Pemilu yang berkualitas tidak terlepas dari sistem pengawasan untuk melakukan deteksi dini, pencegahan, dan penanganan sengketa yang mungkin muncul selama pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karenanya kapasitas sumber daya manusia panitia pengawas pemilihan umum hingga level kecamatan menjadi salah satu aspek yang perlu ditingkatkan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk (1) memberikan transfer pengetahuan terkait pengawasan pemilihan umum kepada panitia pengawas di Kabupaten Aceh Barat dan (2) menyusun rencana tindak lanjut sebagai komitmen mendorong pemilihan umum yang berkualitas. Mitra dalam kegiatan ini adalah Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat dengan kelompok sasaran 36 (tiga puluh enam) panitia pengawas di tingkat kecamatan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan perubahan positif peserta mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dan jenis pelanggaran pemilu menjadi lebih baik. Selanjutnya dengan adanya kegiatan ini, kompetensi para peserta meningkat sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dijalankan secara optimal. Pemaparan dari narasumber diharapkan dapat menjadi informasi pendukung bagi peserta dalam mengawal pelaksanaan pemilu di Kabupaten Aceh Barat tahun 2024.
TINDAK LANJUT REKOMENDASI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH Apri Rotin Djusfi; Chandra Darusman S.; Phoenna Ath-Thariq; Muhammad Ikhwan Adabi; Jefrie Maulana; Eza Aulia
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 2 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v19i2.10639

Abstract

Salah satu pelanggaran yang berpotensi terjadi dalam tahapan pemilu di berbagai daerah adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa proses dan bukan tindak pidana pemilu. Pada pelaksanaan pemilu 2024, terdapat dugaan pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh oknum kepala desa di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, Panwaslih Kabupaten Aceh Barat menyatakan terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 huruf e jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian, Panwaslih Kabupaten Aceh Barat meneruskan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat. Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Barat memiliki kekuatan mengikat apabila diteruskan kepada penyelenggara pemilu lainnya seperti KIP Kabupaten. Namun sebaliknya, apakah suatu rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Aceh Barat kepada pemerintah daerah setempat juga memiliki kekuatan mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Barat kepada pemerintah daerah dan untuk mengetahui apakah suatu rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Aceh Barat wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan sebagai bahan hukumnya. Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan mengikat atau kewajiban pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut memiliki batasan-batasan tertentu. Suatu rekomendasi tidak bersifat mengikat secara hukum namun rekomendasi tersebut menjadi penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai upaya menjaga pelaksanaan demokrasi agar berjalan sesuai dengan asas-asas pemilihan umum. Meskipun pemerintah daerah berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi tersebut, namun tidak ada sanksi langsung jika rekomendasi tersebut tidak dijalankan. Rekomendasi Panwaslih kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersifat administratif dan bukan suatu bentuk keputusan yang mengikat secara langsung sehingga kewajiban pemerintah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti bergantung kepada regulasi yang ada
PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH Djusfi, Apri Rotin; Eza Aulia; Jefrie Maulana
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i2.170

Abstract

Bergabungnya individu-individu dalam suatu partai politik lokal, tidak menutup kemungkinan seiring dengan berjalan waktu berpotensi menimbulkan perselisihan di antara individu-individu tersebut. Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyelesaian perselisihan internal partai politik lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka perselisihan diselesaikan melalui arbitrase atau badan peradilan sesuai dengan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, keputusan yang telah diputuskan oleh mahkamah partai politik lokal atau sebutan lain tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Para pihak yang tidak menerima keputusan dari mahkamah partai politik lokal atau sebutan lain dapat mengajukan upaya hukum ke badan peradilan. Tidak adanya penyebutan badan peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal partai politik lokal di dalam peraturan pemerintah tentang partai politik lokal di Aceh menimbulkan tafsir yang berbeda terkait badan peradilan tersebut. Hal ini menyebabkan tidak ada kepastian hukum bagi para pihak dan untuk itulah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh perlu disempurnakan melalui revisi.
TINJAUAN YURIDIS ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH Jefrie Maulana; Djusfi, Apri Rotin; Aulia, Eza
Justitia et Pax Vol. 39 No. 2 (2023): Justitia et Pax Volume 39 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v39i2.7450

Abstract

The existence of local political party wing organisations in Aceh has not yet received legal legitimacy. This creates legal uncertainty and injustice for local political parties in balancing national political parties so that special rules regarding local political party wing organisations must receive attention from the government. Further review through normative juridical studies by analysing aspects of legal certainty of the rights of local political parties in Aceh in the formation of party wing organisations and their driving factors. The formation of local political party wing organisations in Aceh in terms of statutory rules there is a legal vacuum, namely a situation where there are things that have not been regulated by law. This is in accordance with the adage het recht hink achter de feiten aan, i.e. the law always lags behind reality. Of course, this results in the absence of legal certainty for local political parties regarding the right to establish local political party wing organisations. The driving factor in the formation of local political party wing organisations in Aceh is the urgent need for local political parties to balance national political parties in facing unequal or unbalanced conditions in terms of external support in the form of political machines outside the party.
EKSISTENSI PETUGAS KAMPANYE MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM DAN PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2023 Darusman S, Chandra; Djusfi, Apri Rotin; Thariq, Phoenna Ath; Maulana, Jefrie
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v8i1.9227

Abstract

Campaigning is one of the stages in the general election. Campaign implementation can be carried out by campaign executives, election participants, campaign teams, and campaign officers. However, the existence of campaign officers is not regulated in the Election Law but only regulated in KPU Regulation Number 15 of 2023. This has the potential to cause legal problems related to the accountability of campaign officers according to the law. This research is a normative juridical research with a statutory approach. From the research conducted, it is known that campaign officers cannot be held criminally liable if they commit prohibited actions in the process of conducting campaigns. This is because there is no formulation of legal norms in the Election Law that recognizes, recognizes and regulates the existence of campaign officers. The implementation of criminal law accountability must guide the principle of legality which is one of the fundamental principles in criminal law.
Pengembangan Desa Binaan DigiWisata Terpadu Melalui Peningkatan Manajemen di Gampong Peunaga Pasi, Aceh Barat Herri Darsan; Afrizal Tjoetra; Masrizal Masrizal; Fiandy Mauliansyah; Apri Rotin Djusfi; Samwil Samwil; Maulidin Fajri
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Vol 7, No 2 (2025): Juli-Desember
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/baktiku.v7i2.14435

Abstract

The Integrated DigiWisata Program aims to encourage institutional strengthening and digital transformation of Peunaga Pasi Village in West Aceh Regency as a coastal tourism village based on education, culture, and the environment. This village has a unique geographic character with a combination of beaches, swamps, and a strong tsunami history, as well as a number of local attractions such as a mini waterboom, traditional salt tourism, and educational rides. However, this potential has not been managed in an integrated and professional manner. The main problems faced include the weak institutional structure of the Village-Owned Enterprises (BUMG) and Tourism Awareness Groups (Pokdarwis), the absence of a digital management and financial system, low digital promotion capacity, the lack of integration of tourist attractions into one visit package, and the lack of a waste management system in the tourist area. This has led to low tourist visits and a suboptimal contribution to the local creative economy. Through a collaborative and research-based approach, this empowerment program carries out a series of strategic interventions, ranging from the preparation of institutional documents and BUMG Standard Operating Procedures, training in digital financial recording systems, activating tourism village websites and social media, to building educational showrooms and procuring waste shredders. All activities are designed to strengthen the community's capacity to manage local potential sustainably and independently. This program supports the achievement of the SDGs, the Key Performance Indicators (KPI) of Higher Education, and RIRN's focus on social innovation and strengthening community-based economies. The community empowerment program is designed to run for three years, with the first year being the foundational stage for institutional and technological strengthening, followed by business diversification and digital promotion development, and the third year ending with the independence and model replication phase.
Program Penanganan Tanggap Darurat dan Pemulihan Pasca Banjir di Kabupaten Nagan Raya Apri Rotin Djusfi; Fiandy Mauliansyah; Yuliatul Muslimah; Irsadi Aristora; Iwan Doa Sampena; Muffaruddin Muffaruddin
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Vol 8, No 1 (2026): Januari-Juni
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/baktiku.v8i1.14509

Abstract

The flood disaster that occurred at the end of 2025 in Nagan Raya Regency, Aceh Province, had a significant impact on the fulfillment of basic needs in rural communities, particularly in relation to housing conditions, access to clean water, environmental health, and socio-economic activities. Such emergency conditions require a rapid, coordinated, and needs-based response. This article aims to describe the implementation of a Disaster Emergency Community Service Program conducted by Universitas Teuku Umar with funding support from the Directorate of Research and Community Service, Ministry of Higher Education, Science, and Technology. The community service activities were carried out in Drien Tujoh Village, Tripa Makmur District, as well as Blang Meurandeh, Kuta Tengoh, Blang Puuk, and Babah Suak Villages in Beutong Ateuh Banggalang District. The implementation employed a rapid response approach based on field needs, encompassing needs assessment, coordination with village authorities, procurement of aid, and direct distribution to affected communities. The assistance provided included food logistics, basic household necessities, and emergency-support technologies such as generators, water pumps, clean water distribution facilities, and field communication devices. The results indicate that the program contributed positively to meeting basic community needs during the emergency response phase and early post-disaster recovery. The distribution of aid and supporting technologies helped maintain access to clean water, support the continuity of social activities, and strengthen the capacity of village institutions in coordinating disaster response efforts. This program highlights the strategic role of higher education institutions in disaster management through a collaborative, responsive, and context-based approach. The program outputs include increased community empowerment, mass media publications, impact videos, and a scholarly article published in a community service journal.
Sosialisasi Pentingnya Menguasai Bahasa Inggris Bagi Mahasiswa Phoenna Ath Thariq; Asmaul Husna; Eza Aulia; Apri Rotin Djusfi; Rachmatika Lestari; Yuhdi Fahrimal; Rahmad Jhoanda
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Vol 2, No 2 (2020): Juli-Desember
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/baktiku.v2i2.2835

Abstract

English is a language that has generally been used as a forum for communication with an international scope, so that English can be said to be universal, where its use is not only a communication bridge in everyday life in the international world but has also penetrated cyber communication. Especially in the current era of globalization, the very fast exchange of information related to scientific developments requires students to have proficiency in mastering English. English proficiency is not only a requirement for students to study abroad, but also for exploring more global knowledge, where available materials such as those in international journals are generally available in English. The problem that arises is that students are constrained in mastering English as a compulsory skill that must be possessed at this time. Therefore, this activity aims to motivate and provide awareness regarding the importance of mastering English among students. This activity was carried out at the FKIP Syiah Kuala University Auditorium which was attended by approximately 120 students. This activity aims to make students more motivated and motivated to hone their mastery of English, so that they have international insights and are useful as a tool to answer the challenges of scientific development in the era of globalization.
Co-Authors Adabi, Muhammad Ikhwan Afrizal Tjoetra Ali Mahyu K. Mahyu Ali Asmaul Husna Ath Thariq, Phoenna Aulia, Eza Basri Basri Chandra Darusman S Chandra Darusman S. Cut Rina Darusman S, Chandra Eza Aulia Faisal Akbar Nasution Fiandy Mauliansyah Herri Darsan IRSADI ARISTORA Iwan Doa Sampena Jalaluddin Jefrie Maulana Jefrie Maulana Jumadi Winata Jusmadi Sikumbang Krisna, Liza Agnesta Lestari, Rachmatika Masrizal Maulana, Jefrie Muffaruddin Muffaruddin Muhammad Abduh Nila Trisna Nodi Marefanda Phoenna Ath Thariq Putri Kemala Sari Quthni Effida, Dara Rahmad Jhoanda Rahmat Djowanda Rahmat Jhowanda Samwil, Samwil Sudarman Sudarman Wiwin Widiarti Yuhdi Fahrimal Yuliatul Muslimah Zuhrizal Fadhly