Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial

Faktor-Faktor Kemenangan Muzakir Manaf-TA Khalid Dalam Pemilihan Gubernur Aceh Pada Pilkada Tahun 2017 Di Aceh Selatan Muhammad Luthfi; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 3 (2018): Agustus 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (654.148 KB)

Abstract

Kemenangan Pasangan Muzakir Manaf-TA Khalid di Aceh Selatan pada pilkada tahun 2017 yang lalu merupakan suatu yang sangat berbeda dengan hasil suara yang ada di kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Nagan Raya dan Subulussalam Sebagian besar pasangan Muzakir Manaf-TA Khalid mengalami kekalahan di wilayah pantai barat selatan tersebut. Fenomena kemenangan Muzakir Manaf-TA Khalid di Aceh Selatan ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul “Faktor-Faktor Kemenangan  2017 di Aceh Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Muzakir Manaf-TA Khalid meraih kemenangan pada pilkada Aceh tahun 2017 di Kabupaten Aceh Selatan serta untuk mengetahui alasan ketertarikan pemilih di Kabupaten Aceh Selatan memilih Muzakir Manaf-TA Khalid. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari data primer yaitu wawancara langsung dengan informan untuk mendapatkan data di lapangan serta sebagai data pendukung juga menggunakan data sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar dan dari sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor mendasar yang menyebabkan kemenangan pasangan Muzakir Manaf-TA Khalid di Aceh Selatan. Pertama, karena faktor kinerja tim dilapangan yang sangat solid. Kedua, karena adanya faktor dukungan partai koalisi. Adapun alasan ketertarikan masyarakat Aceh Selatan terhadap pasangan Muzakir Manaf-TA Khalid adalah karena pengaruh Partai Aceh itu sendiri, serta isu MoU Helsinki dan UUPA yang menjadi program dan misi misi dari pasangan Muzakir Manaf-TA Khalid.Kata Kunci : Pilkada Aceh 2017, Aceh Selatan, Muzakir Manaf-TA Khalid The factors of Muzakir Manaf-TA Khalid Winning in The Aceh Governor Election 2017 in Aceh SelatanABSTRACTThe winning of Muzakir-TA Khalid candidates at the previous 2017 election in Aceh Selatan (South Aceh) is a phenomenon when compared to its neighboring regencies of Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Nagan Raya and Subulussalam. These candidates failed to win in most of the regencies on the south-west coastlines. This is why the researcher is interested in studying the reasons these candidates win in this area. Thus this research was conducted with the title of “The factors of Muzakir Manaf-TA Khalid winning in the Aceh Governor Election 2017 in Aceh Selatan”. This study objective is to find out the factors caused Muzakir Manaf-TA Khalid candidates to win the Aceh election voting 2017 in Aceh Selatan. It is also to find out the reasons of voters in voting the Muzakir Manaf-TA Khalid candidates. This research use primary data which collected by direct interviewing with samples on the field. As for the supporting data, the researcher used secondary data from books, scientific journals, newspapers, and other sources related to the research. The result of the research shows that there were two significant factors which caused the winning of Muzakir Manaf-TA Khalid candidates in Aceh Selatan. Firstly, the campaign team on the field was determined. Secondly, the existence of the coalition parties supports the candidates. As for the community interests towards these candidates of Muzakir Manaf-TA Khalid were from from Aceh Party and the influences of this party itself. Besides, the Memorandum of Understading (MoU) Helsinki and Aceh Government Regulations issues the candidates campaign team brought up as their missions.Keywords: Aceh Election 2017, Aceh Selatan, Muzakir Manaf-TA Khalid
ANALISIS STRATEGI KEMENANGAN MUHAMMAD NASIR DJAMIL PADA PEMILIHAN UMUM DPR RI TAHUN 2019 DI KABUPATEN ACEH TENGAH Mida wati; Dr. Effendi Hasan, M.A.; Ardiansyah, S.IP, MA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2021): Mei 2021
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Salah satu kontestan pada pemilu DPR-RI tahun 2019 daerah pemilihan (dapil) adalah Muhammad Nasir Djamil yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Muhammad Nasir Djamil adalah salah satu calon DPR RI yang terpilih kembali menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024. Perolehan suara pemilu tertinggi di Kabupaten Aceh Tengah di peroleh oleh Muhammad Nasir Djamil yang bukan berasal dari Aceh Tengah dan bukan bersuku Gayo. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui strategi politik Muhammad Nasir Djamil pada pemilihan umum DPR RI tahun 2019 di Kabupaten Aceh Tengah dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan pada pemilihan umum DPR-RI tahun 2019 di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan Teori Strategi Politik, Strategi Komunikasi Politik dan Konsep Pemilu. Jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa startegi yang dilakukan oleh M. Nasir Djamil dan tim pemenangannya dengan melakukan pendekatan yang sangat baik kepada masyarakat, memanfaatkan media sebagai wadah kampanye serta membangun hubungan kerjasama yang baik dengan kader partainya. Selain itu,  Figur M. Nasir Djamil sebagai politisi senior Aceh yang telah menjabat sebagai anggota dewan sejak 1999-2004 sebagai anggota DPRA dan menjadi anggota DPR-RI selama tiga periode memberikan pengaruh yang signifikan pada pemilu legisltif tahun 2019. Kinerja pemenangan partai PKS yang telah mengerahkan seluruh upayanya dan juga antusiasme masyarakat Aceh Tengah dengan kehadiran M. Nasir Djamil. Baik M. Nasir Djamil maupun partai PKS sangat memanfaatkan dengan baik momentum yang dimiliki sehingga mereka mendapatkan kemenangan yang sangat memuaskan.
PENGARUH POLITIK IDENTITAS ETNIS TIONGHOA TERHADAP KEMENANGAN AMINULLAH USMAN-ZAINAL ARIFIN PADA PILKADA 2017 DI BANDA ACEH armia armia; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 3 (2019): Agustus 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.367 KB)

Abstract

ABSTRAKSalah satu catatan penting berkaitan dengan dinamika politik di kota Banda Aceh adalah Partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa meningkat pada Pilkada tahun 2012 sebesar 11% dibandingkan tahun-tahun pilkada sebelumnya, Keterlibatan etnis Tionghoa dalam hal Partisipasi mereka secara idividu dalam memilih kepala daerah pada pilkada Aceh 2017, menjadi kekuatan politik penyumbang suara bagi calon walikota Banda Aceh sehingga berpengaruh terhadap kemenangan calon tersebut. Menurut data yang tertera pada website KPU (Pilkada 2017.kpu.go.id.13 Mei 2017), bahwa pasangan Aminullah-Zainal memperoleh kemenangan suara sebanyak 877 di gampong Peunayong dibandingkan pasangan Illiza-Farid yang hanya memperoleh suara sebesar 88, dimana wilayah gampong peunayong  tersebut 70% dihuni oleh etnis Tionghoa. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses pertumbuhan politik identitas etnis Tionghoa Banda Aceh pada pilkada Aceh 2017 serta pengaruh dan kepentingan politik identitas etnis Tionghoa terhadap kemenangan Aminullah-Zainal pada pilkada 2017. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif deskriptif.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan politik identitas etnis Tionghoa di Banda Aceh pada pilkada 2017 ditandai dengan adanya tingkat partisipasi etnis Tionghoa dan mobilisasi massa yang dilakukan oleh HAKKA untuk mendukung pasangan Aminullah- Zainal pada masa kampaye pemilihan walikota 2017. Hadirnya HAKKA membuat kesadaran politik etnis Tionghoa meningkat dalam memperjuangkan aspirasi Etnis Tionghoa, dalam mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah melalui elit-elit politik.Kata Kunci: Etnis Tionghoa, Politik Identitas, Pilkada 2017, Aminullah-ZainalTHE POLITICAL INFLUENCE OF ETHNIC CHINESE IDENTITY TO THE VICTORY OF AMINULLAH USMAN-ZAINAL ARIFIN AT ELECTION 2017 IN BANDA ACEHABSTRACTOne of the important records relating to the political dynamics in the city of Banda ACEH is the political participation of ethnic Chinese society increased in the elections in 2012 by 11% compared to the previous years of regional elections, ethnic Chinese involvement in Their participation was in the case of selecting regional head in the Aceh election of 2017, becoming the political power of voting donors for the prospective mayor of Banda Aceh to influence the victory of the candidate. According to the data listed on the website of KPU (election 2017. Kpu. Go. Id. 13 May 2017), that the spouse of Aminullah-Zainal received a vote of 877 in gampongs Peunayong compared to Illiza-Farid who only received a vote of 88, in which The area of Gampongs City was 70% inhabited by ethnic Chinese. The purpose of this research is to understand the process of political growth in the ethnic Chinese identity of Banda Aceh in the 2017 ACEH election and the political influence and interests of the ethnic Chinese identity of the victory of Aminullah-Zainal in the 2017 election. The study uses qualitative descriptive methods of approach.. The results of this study showed that the political growth of ethnic Chinese identity in Banda ACEH at the 2017 elections was characterized by a level of ethnic Chinese participation and the mass mobilization carried out by HAKKA to support the partner Aminullah- Zainal at the time of campaigner election 2017 mayor. The presence of HAKKA politics made the ethnic Chinese political consciousness increased in the fight for ethnic Chinese aspirations, in influencing the policy to be made by the Government through the political elites.Keywords: ethnic Chinese, identity politics, election 2017, Aminullah-Zainal
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN PERIODE 2012-2017 Meilizar Meilizar; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 3 (2018): Agustus 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.807 KB)

Abstract

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam hal mengurangi angka kemiskinan sudah maksimal. Namun dalam hal pelaksanaan belum sepenuhnya memihak pada masyarakat, terutama masyarakat miskin, hal ini mengakibatkan angka kemiskinan kembali meningkat setelah tahun sebelumnya kemiskinan di Aceh Barat sempat menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam Mengurangi Angka Kemiskinan pada periode 2012-2017, Adapun yang menajdi fokus penelitian ini yaitu kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mengurangi angka kemiskinan khususnya di Sekretariat Daerah, Dinas Sosial dan Dinas Syariat Islam serta mengetahui dampak kebijakan pemerintah bagi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan kepustakaan. Penelitian di lapangan dilakukan melalui wawancara dengan informan. Data dari penelitian lapangan juga diperoleh dari dokumen-dokumen penting dari Sekretariat Daerah, Dinas Sosial dan Dinas Syariat Islam. Sedangkan penelitian kepustakaan diperoleh dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan bahan-bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah membuat kebijakan melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang inklusif dan  salah satu upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam pengentasan kemiskinan yaitu membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan membuat berbagai program yang pro masyarakat miskin yang kemudian direalisasikan melalui SKPD terkait dalam hal ini yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, dan Dinas Syariat Islam. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mengurangi angka kemiskinan sudah dapat menurunkan angka kemiskinan yang sebelumnya relatif besar yaitu 23,81 persen menjadi 22,76 persen ditahun pertama kepemerintahan periode 2012-2017. Pada tahun kedua (2013), angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 23,70 persen. Hal ini dikarenakan oleh pelaksanaan kebijakan yang belum sepenuhnya memihak pada masyarakat miskin, Observasi dan pendataan masyarakat miskin yang di lakukan pemerintah belum maksimal, kurangnya pengawasan, kurangnya penyuluhan terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan, keterbukaan informasi publik yang masih jauh dari kata maksimal. Sehingga belum berdampak maksimal terutama terhadap masyarakat miskin di Aceh Barat.Government Of West Aceh Regency's Policy In Reduce Poverty Numbers in 2012-2017 PeriodAceh Barat District Government policy in terms of reducing poverty rate is maximal. However, in terms of implementation has not been fully sided with the community, especially the poor, this resulted in poverty rates again increased after the previous year poverty in West Aceh had decreased. This study aims to analyze the policy of  Aceh Barat District Government in Reducing Poverty Rate in the period 2012-2017 and know the impact government policy for the poor in Aceh Barat District. The data required in this research is obtained from the results of field research and literature. Field research was conducted through interviews with informants. Data from fieldwork are also obtained from important documents from the Regional Secretariat, the Social Service and the Office of the Islamic Sharia. While literature research is obtained by reading textbooks, legislation, journals, and other reading materials related to this research. The results show that the Aceh Barat District Government has made policy through inclusive community empowerment and development programs and one of the efforts of Aceh Barat district government in poverty eradication is to form a coordinating team of poverty alleviation by making pro-poor programs which are then realized through SKPD related in this case is the Regional Secretariat, Social Service, and the Office of Islamic Sharia. The Aceh Barat District Government's policy of reducing poverty rates has been able to reduce the previously relatively high poverty rate of 23.81 percent to 22.76 percent in the first year of the period 2012-2017. In the second year (2013), the poverty rate again increased to 23.70 percent. This is due to the implementation of policies that have not been fully in favor of the poor, the observation and data collection of the poor by the government is not maximal, lack of supervision, lack of education related to poverty reduction policy, public information disclosure which is still far from maximal word. So it has not affected maximally especially to poor people in Aceh Barat. 
EFEKTIFITAS TEKNOLOGI INFORMASI (IT) SITUNG PADA PRAKTEK PELAKSANAAN PILKADA DI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 Yofandi Febriansyah Putra; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.317 KB)

Abstract

ABSTRAKDalam pemilihan lokal Aceh situng dipergunakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) pada perhitungan suara Pilkada serentak 2017 di Banda Aceh. Sebanyak 20 kabupaten atau kota di Aceh akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada februari 2017. Pemilihan kepala daerah ini juga dilakukan untuk tingkat Provinsi Aceh. Angka ini merupakan jumlah terbanyak pada pelaksanaan pilkada serentak kedua di Indonesia. dari 23 kabupaten kota yang ada, hanya tiga kabupaten yang tidak melaksanakan pilkada tahun 2017, yaitu Pidie Jaya, Subulussalam, dan Aceh Selatan. Aceh sudah dua kali menggelar pilkada serentak, yakni tahun 2006 dan 2012, ada banyak hal yang menjadi pelajaran dan menjadi inspirasi bagi Indonesia, di mana Aceh menjadi daerah pertama yang melaksanakan pilkada dengan membuka kesempatan bagi calon pasangan perseorangan atau independen tanpa dukungan partai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas aplikasi situng yang terjadi pada perhitungan suara Pilkada Banda Aceh 2017. Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua teori yaitu pemilihan umum dan teknologi informasi yang didalamnya akan menjelaskan efektifitas dan efisiensi komunikasi. . Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif sebagai pendekatan penelitian. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (in-dept interview) dan kajian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa efektifitas penggunaan aplikasi situng dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Banda dapat dilihat berdasarkan regulasi pelaksanaan aplikasi situng, baik itu dilihat dari pelaksanaan situng pindai, hingga masyarakat Kota Banda Aceh dalam menggunakan aplikasi tersebut. Penggunaan aplikasi situng atau penghitungan surat suara secara cepat juga dinilai oleh pengamat perpolitikan aceh sebagai sebuah inovasi dan model transparansi yang ditawarkan oleh lembaga KIP Kota Banda Aceh dalam memberikan keterbukaan dan akuntabilitas lembaga dalam upaya melaksanakan pemilukada yang jujur baik dan bijak. Maka dari itu, penggunaan aplikasi pindai situng dinilai aplikasi yang dapat menampilkan berbagai perolehan perhitungan surat suara yang didasari pada pelampiran form C1. Kata Kunci : Efektifitas, Situng, PilkadaABSTRACTIn the local elections ACEH Situng was used by the Electoral Independent Commission (KIP) on the calculation of the vote of 2017 concurrent elections in Banda Aceh. A total of 20 districts or cities in Aceh will be implementing the regional head of simultaneous elections in February 2017. This regional head election was also conducted for the Aceh province level. This figure is the highest number in the implementation of the second simultaneous elections in Indonesia. Of the 23 districts of the city, only three districts that did not perform the elections in 2017, namely Pidie Jaya, Subulussalam, and South Aceh. Aceh has twice held concurrent elections, namely the years 2006 and 2012, there are many things that become a lesson and an inspiration for Indonesia, where Aceh became the first district to implement the elections by opening the opportunity for prospective partners Independent individuals without party support. This research aims to determine the effectiveness of Situng applications that occurred in the voice calculation of the election of Banda Aceh 2017. The study uses two theories, namely the general elections and information technology in which will explain the effectiveness and efficiency of communication. . In this study used qualitative methods that are descriptive as a research approach. And the data collection techniques used are in-dept interview and Literature Review. The result of this research that the effectiveness of application of Situng in the implementation of regional head elections in Banda City can be seen based on the regulation of the implementation of Situng applications, whether it is seen from the implementation of the scan Situng, to the City of Banda Aceh in using the application. The use of Situng applications or voice mail counting is also judged by Acehnese political observers as an innovation and model of transparency offered by KIP Institute of Banda ACEH in providing openness and accountability The institution in an effort to implement an honest, good and wise owner. Therefore, the use of the application of the scan Situng is rated application that can display the acquisition of voice mail calculations based on the exclusion of form C1. Keywords: effectiveness, Situng, elections
INTEGRITAS PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PADA PEMILU TAHUN 2019 DI ACEH aghoffar aghoffar; Dr. Effendi Hasan, M.A.; Novita Sari, S.IP., M.IP
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2021): Mei 2021
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada suatu negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana untuk menyalurkan hak asasi politik rakyat yang tertuang dan dilindungi oleh konstitusi Undang-Undang tahun 1945 dan Undang-undang tentang hak sipil dan politik. Penyelenggaraan  Pemilihan Umum di Aceh menjadi salah satu pusat perhatian ditengah masyarakat. Di masa kam­panye, pembahasan mengenai integritas pemilu  (electoral integrity ) menjadi isu sentral dan terus diupayakan seiring de­ngan cita-cita untuk me­wu­jud­kan pemilu yang de­mo­kra­tis dan akuntabel. Partai politik (parpol) adalah salah satu institusi terpenting yang menjadi pilar bangunan sistem demokrasi perwakilan. Di Indonesia, kedudukan parpol sangat strategis karena merupakan satu-satunya institusi demokrasi yang menjalankan fungsi rekrutmen politik. Pemilu tahun 2019 di Aceh  mengundang polemik terkait pencalonan para wakil rakyat. Hal itu dikarenakan mantan narapidana koruptor diperbolehkan mendaftar jadi calon legislatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui  manajemen partai politik (parpol)  dalam rekrutmen  calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi pada pemilu tahun 2019 di Aceh dan pengaruh calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi terhadap integritas partai politik (parpol) pengusung. Metode dalam penelitian  kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 1) Manajeman partai politik dalam rekrutmen calon legialatif (caleg) mantan narapidana korupsi pada pemilu tahun 2019 di provinsi Aceh dilakukan melalui internal dan eksternal partai. 2) Ada beberapa pengaruh pencalonan caleg mantan narapidana korupsi terhadap integritas partai politik pengusung  yaitu partai politik menjadi tidak berintegritas, memperburuk citra partai politik, menurunkan kepercayaan publik terhadap partai politik, dan terkikisnya moralitas partai politik. Kesimpulan pencalonan mantan narapidana korupsi mempengaruhi integritas partai politik, sebagai fungi rekrutmen kadermaka partai politik harus memilih kader-kader yang berintegritas untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas, bersih dan bebas dari korupsi. Kata Kunci : Pemilu, korupsi,  Integritas Partai Politik
Pengaruh Konflik Elit Kampus Terhadap Kualitas Pengembangan Fakultas (Studi Kasus pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik). siti fajrina; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 2 (2018): Mei 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.625 KB)

Abstract

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Konflik sering terjadi didasari oleh perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan aturan hidup. Konflik yang terjadi antara Pimpinan FISIP Unsyiah dan Pimpinan Unsyiah disebabkan oleh beberapa faktor, yang mana faktor-faktor ini kemudian mengakibatkan ketidaksinambungan dalam kualitas pengembangan FISIP Unsyiah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik elit kampus antara pimpinan FISIP Unsyiah dengan pimpinan Unsyiah dan juga untuk mengetahui pengaruh konflik tersebut terhadap pengembangan FISIP Unsyiah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Elit dan menggunakan Konsep Konflik Organisasi.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Alat pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara semi terstruktur dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara Pimpinan FISIP Unsyiah dan Pimpinan Unsyiah terjadi akibat berbagai faktor konflik yang berdasarkan konsep konflik organisasi. Konflik ini kemudian mengakibatkan terjadinya disfungsional antar lembaga yang berdampak langsung terhadap birokrasi kampus seperti kurangnya tenaga dosen, indisipliner dosen, dan berbagai masalah fasilitas dan pembangunan FISIP Unsyiah. Kata kunci: Konflik, Konflik Organisasi, Konflik Elit Kampus
Peranan Lembaga Inspektorat Kabupaten Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Gampong Tahun 2015 (Studi Kasus Penyelewengan Dana Gampong di Gampong Blang Ara Kabupaten Bener Meriah) Abdul Karim Murtadha; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.919 KB)

Abstract

ABSTRAKPada  Pasal 6  Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 7 Tahun 2008 tentang  pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa menyatakan pejabat pengawas pemerintah pada inspektorat kabupaten/kota dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa berpedoman pada PKPT dan berkoordasi dengan  camat, dalam pasal 35 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2014 menyebutkan inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan atas urusan pemerintahan daerah/gampong dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaran pembinaan daerah/gampong. Pada kenyataannya kepala Gampong Blang Ara Kabupaten Bener Meriah yang melakukan Penyelewengan dana gampong di mana masih ada pembangunan yang belum selesai yang kemudian uangnya diserap untuk kekayaan kepala gampong tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengawasan penyelewengan dana gampong dan mengetahui faktor yang mempengaruhi penyelewengan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  deskriptif dengan data Primer data diperoleh dari wawancara informan-informan dan data sekunder data yang diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, skripsi, dan tesis, perundang-undangan, dan bahan lainnya untuk memberikan informasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Inspektorat Kabupaten Bener Meriah dalam pengawasan serta pembinaan berdasarkan peraturan yang berlaku belum terlaksana dengan baik, diantaranya pengawasan dalam bentuk evaluasi dalam tindak lanjut hasil-hasil pengawasan memberikan batas waktu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta Standar Operasional Prosedur Inspektorat Kabupaten Bener Meriah yang belum optimal dijalankan. Faktor yang mempengaruhi dalam penyelewengan dana Gampong Blang Ara terkait pengawasan Inspektorat yaitu tidak adanya transparansi dalam penggunaan dana gampong di Gampong Blang Ara, dalam bentuk pengawasan tidak secara bertahap, dan tidak adanya pembinaan secara menyeluruh. Kesimpulan penelitian menunjukan pengawasan belum terlaksa dengan baik karena pengawasan inspektorat Kabupaten Bener Meriah hanya dalam akhir tahun dan tidak ada partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana gampongKata Kunci : Inspektorat, Pengawasan, Penyelewengan Dana GampongTHE ROLE OF DISTRICT INSPECTORATE INSTITUTION IN SUPERVISING THE GAMPONG’S (VILLAGE) FUND IN THE YEAR OF 2015 (A CASE STUDY OF MISAPPRORIATING FUNDS IN GAMPONG BLANG ARA, BENER MERIAH DISTRICT)ABSTRACTInspectorate has an important role in supervising and guiding the management of fund in a Gampong It is obvious because as in this case that there are still heads of Gampong such as Ikhsan Sari as the head of the Blang Ara Gampong, Bener Meriah Regency, who misappropriated the Gampong funds when there were still unfinished constructions, he then absorbed the money into the wealth of him as the Gampong Head. The purpose of this study was to determine the supervision of misappropriation of Gampong funds and find out the factors that influenced the fraud. This study uses a qualitative approach with the Primary method data obtained from conducting interview on the informants related to research and secondary data data obtained from documents, books, journals, theses, theses, legislation, and other materials to provide information in this study .The results showed that the role of the Inspectorate of Bener Meriah District in supervising and guiding, based on the prevailing regulations, had not been implemented properly, including supervising in the form of evaluation on the follow-up of supervision results, giving a deadline which was not in accordance with the applicable regulations and the Standard Operating Procedures of Inspectorate in Bener Meriah District, which was not yet optimally implemented. Factors influencing the misappropriation of the Blang Ara Gampong funds were related to the supervision of the Inspectorate. Those factors are the absence of transparency in the use of Gampong funds in Blang Ara Gampong, the supervision was not gradually held, and the absence of comprehensive guidance. In the guidance, it requires a strict warning and a clear guidance in in the use of Gampong funds. The conclusion of the study showed that supervision had not been properly implemented because the supervision of inspectorate in Bener Meriah District was only at the end of the year and there was no community participation in the management of Gampong funds.Keywords: Inspectorate, Supervision, Misappropriation of Gampong Funds
KEKALAHAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI YANG DIUSUNG PARTAI ACEH PADA PILKADA TAHUN 2017 DI KABUPATEN ACEH BESAR alam syah; effendi hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 3 (2018): Agustus 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.494 KB)

Abstract

ABSTRAK Saifuddin Yahya, SE dan Juanda Djamal, ST mengalami kekalahan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Aceh Besar. Menurut hasil hitung cepat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan, pasangan Saifuddin Yahya, SE dan Juanda Djamal, ST hanya mendapatkan 82.710 suara (42.90%). Berbanding terbaling dengan pasangan Mawardi Ali dan Husaini AW yang unggul dengan mendapatkan 110.074 suara (57.10%) dari total keseluruhan 192.038 suara (96.3%) yang sah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab kekalahan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Aceh pada Pilkada 2017 di Aceh Besar serta mengapa masyarakat tidak tertarik memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Aceh di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data diperoleh dengan dua cara yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan informan sedangkan data skunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca buku teks, jurnal, dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga (3) faktor yang menyebabkan kekalahan calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang di usung oleh Partai Aceh pada Pilkada 2017 di Aceh Besar, pertama faktor kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada calon yang diusung oleh Partai Aceh karena kurang puasnya kinerja pemimpin yang sebelumnya. Kedua terjadinya pemecatan Keuchik di Kecamatan Darul Imarah sehingga ada respon yang kecewa dari masyarakat yang mengakibatkan kekalahan pasangan dari Partai Aceh. Ketiga kurangnya koordinasi tim pemenangan. Ada dua (2) penyebab masyarakat tidak tertarik memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Aceh di Kabupaten Aceh Besar, pertama faktor ketokohan Saifuddin Yahya, SE dan Juanda Djamal, ST yang tidak begitu dikenal oleh masyarakat Aceh Besar dan yang kedua program visi dan misi yang tidak berjalan di mata masyarakat. Dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini faktor kekalahan Bupati dan Wakil Bupati ialah kurangnya tingkat kepercayan masyarakat kepada calon yang diusung oleh Partai Aceh, terjadinya pemecatan Keuchik di Kecamatan Darul Imarah serta kurangnya koordinasi tim pemenangan dan juga dipengaruhi oleh faktor ketokohan dan program visi dan misi. Kata Kunci    : Pilkada Aceh 2017, Aceh Besar, Saifuddin Yahya-Juanda DjamalTHE DEFEAT OF THE REGENT AND VICE REGENT CANDIDATE WHO WERE SUPPORTED BY ACEH PARTY ON THE 2017 REGIONAL ELECTION IN ACEH BESAR ABSTRACT            Saifuddin Yahya, SE and Juanda Djamal, ST defeated the election in Regent and Vice Regent Regional Election of 2017 in Aceh Besar. According to the quick count which was conducted by the General Election Committee and the Independent Election Committee, Saifuddin Yahya and Juanda Djamal, ST only attained 82.710 polling (42.90%). In contrast, with Mawardi Ali and Husaini AW who successfully win 110, 074 polling (57.10%) from 192, 038 of thetotal legal polling (96.3%). The aim of this research is to know the causes of the defeat factor of the regent and vice regent candidate who were supported by Aceh Party on the 2017 Regional Election in Aceh Besar. This research used qualitative method with descriptive approach; the data were collected through two ways; primary data and secondary data. The primary data was obtained through direct interview with the informant, while the secondary data were obtained through library research by reading the text book, journal, and other references related to this research. The results of this research shown that there were three factors which cause the election defeat of the regent and vice regent candidate who were supported by Aceh Party in 2017 Regional election in Aceh Besar. The first factor was because of the lack of society trust level toward the candidate supported by Aceh Party. It was caused by the dissatisfaction of the previous leader performance. The second factor was because of the dismissal of the village head in Darul Imarah Sub-district. Therefore there was disappointed response from the society which was caused the election defeat of the Aceh party. The third factor was because of lack of winning team coordination. Moreover, there were two causes of why the society was not interested to elect the candidates of Aceh Party in Aceh Besar. The reasons were because Saifuddin Yahya, SE and Juanda Djamal, ST were not famous enough by Aceh Besar society and the vision and mission programs were not successful assessed from the society point of view. In conclusion, in this research, the factors of regent and vice regent election defeat was caused by the less of society believe toward the candidate supported by Aceh party, the village head dismissal in Darul Imarah sub-district and less of winning team coordination and also influenced by the society figure and the vision and mission program.Keyword: Aceh Regional Election 2017, Aceh Besar, Saifuddin Yahya-Juanda Djamal 
Strategi Kemenangan Partai Aceh pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Simeulue Dafril Efendi; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 4 (2017): November 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (898.737 KB)

Abstract

ABSTRAKPartai Aceh merupakan salah satu Partai Politik lokal yang mengikuti pemilu, Partai Aceh dapat meraih suara terbanyak pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Simeulue yang merupakan daerah bebas konfik. Berdasarkan faktanya masyarakat yang ada di Kabupaten Simeulue belum merasa ada kedekatan dengan Partai Aceh yang juga unggul pada pemilu legislatif tahun 2009 yang lalu, banyak jani-janji anggota legislatif dari Partai Aceh yang belum terealisasikan kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan melilih mereka sebagai wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue. Hasil rekapitulasi data perolehan suara calon Legislatif 2014, Partai Aceh unggul dengan suara 5.814 suara dan menduduki kursi ketua.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan strategi yang dilakukan Partai Aceh untuk memenangkan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Simeulue dan untuk mengetahui keberhasilan marketing politik Partai Aceh untuk memenangkan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Simeulue. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, dan bahanbacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengancara mewawancarai para informan.Hasil Penelitian ini menunjukkan ada beberapa strategi yang dilakukan Partai Aceh pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Simeulue, diantaranya strategi kampanye politik, strategi isu politik, dan strategi komunikasi politik. Kemudian keberhasilan implementasi marketing politik yang dijalankan Partai Aceh dapat menimbulkan kepercayaan ditengah masyarakat dengan melakukan segmentasi yang merata, sehingga Partai Aceh mampu meraih dukungan masa pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Simeulue. Strategi yang dijalankan Partai Aceh pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Simeulue yaitu, strategi isu politik, strategi kampanye politik dan strategi komunikasi politik. Diharapkan kepada pengurus Partai Aceh yang ada di Kabupaten Simeulue agar lebih mendengarkan dan menerima aspirasi dari masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada mereka sehingga  komunikasi dan kerjasama yang baik akan terwujud untuk waktu yang berkelanjutan.Kata Kunci: Strategi, Kemenangan, Pemilu Legislatif, Partai Aceh Aceh Party Victory Strategy on Legislative Election In The 2014 In Simeulue DistrictABSTRACT The Aceh party is one of the local political parties participating in the 2014 legislative elections. The Aceh party can win the most votes in legislative elections in 2014 in Simeulue District which is a free area of conflicts, in fact people in Simeulue district have not felt any closeness with Aceh party which also excelled in legislative elections in 2009 ago.Many of the legislative pledges of the Aceh Party have not been realized to the people who have given their trust and elected them as representatives of the people in Simeulue Regency House of Representatives. Result of recapitulation of vote data of legislative candidate 2014, The Aceh party superior with voice 5,814 votes and managed to occupy the chair of the chair. The writing of this thesis aims to analyze and explain what strategies the Aceh party has taken to win the legislative elections of 2014 in Simeulue District and to know the political marketing of the Aceh party to win the support of the legislative elections in 2014 in Simeulue District. The method used in this research is descriptive qualitative method. The data needed in the writing of this thesis is obtained through literature and field research. Literature research is done by reading textbooks, legislation, and other readings related to this research, while field research is conducted by interviewing informants.The results of this study indicate that there are several strategies implemented by the Aceh party in the 2014 legislative election in Simeulue District, including political campaign strategy, political issue strategy, and political communication strategy. Then the successful implementation of political marketing run by the Aceh party can lead to trust in the community so that the Aceh party can gain support during the legislative election 2014 in Simeulue District. The strategy that the Aceh Party runs in the 2014 Legislative Election in Simeulue District is political strategy strategy, political campaign strategy and political communication strategy.  It is expected that the Aceh party officials in Simeulue District will listen and receive the aspirations of the people who have given their trust and support so that good communication and cooperation will be realized for a sustainable time.Keywords: Strategy, Victory, Legislative Election, Aceh Party
Co-Authors A tika Abdul Karim Murtadha Ady Muzwardi Afrijal Afrijal aghoffar aghoffar Agustina, Soraya Ahmady, Iqbal alam syah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah Aminah, S.IP., M.IP Angga Ramadhana Aqil Munawar Ardiansyah, S.IP, MA Arif Abdillah armia armia Asmi dar Aulia Rahmat Aulia Syafahri Siregar Cut Maisarah Dafril Efendi darwin darwin Dedy Tabrani Fadhil Ilhamsyah Fathia Fernanda Fauzal Zahri Feby Gustira Harahap Feryda Rinjani firdaus firdaus Furqan Furqan Haji Hamil, Haji Jamaie Haji Jamaie Haji Hamil Helmi Helmi Helmi Helmi HENDRA WISMA Hendrayana Hendrayana Heri Kusmanto, Heri Herizal Herizal Humaizi, Humaizi Ikhsan Ikhsan Ikhsan Ikhwan Rahmatika Latif Iqbal Ahmady Irpan Syahputra JUMAR LIN Khalisni Khalisni Lailatul Qadri Lisdar Payung Maimun Maimun Mardhatillah, Muntaha Meilany Putri Yurendra Meilizar Meilizar Mida wati Mira Sawitri Muhammad Elmuava Sani Muhammad Firdaus Muhammad Ichwan Muhammad Kausar Muhammad Luthfi Muhammad Ridho Muhammad Syuhaha MUHAMMAD YASAL Muhammad Zamzami Mukhrijal Mukhrijal Mukhrijal, Mukhrijal Mulia wati Muliadi, Mus Muliawati Muliawati Muliawati, S.IP., M.IP Munawwar Munawwar Mursyidin Zakaria Mushallin Mushallin Nazarul Ahya Nofriadi Nofriadi Nofriadi Nofriadi Novita Purba Novita Sari Novita Sari, S.IP., M.IP Nurlisa Nurlisa Nurlisa Nurlisa Nurwijayanti Raja Ansari Rangga Yolanda Ratu Adinda Nurtafdhilla Reci Farma Redha Risfandy Risfandy Riska Budiana Rizki Ramadhana Rizky Andyka Rudy Aulianda Risky Saddam Rassanjani Salsabila, Aura Sartina wati shahibul izar siti fajrina Sri Widari Subhilhar, Subhilhar susan tari rizki Syukrina Syukrina Tajrian Rahmad Tata Moeda Taqwa Teuku Muhammad Razeki Teuku Naufal Mufid Tgk. Zulfikar Trisna Winda Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah Ubaidullah, Ubaidullah Ubaidulllah Ubaidulllah Ubaidulllah, Ubaidulllah Vellayati Hajad Vellayati Hajad, Vellayati Yasmin Anatasya Ridhatul Aisy Yofandi Febriansyah Putra Yunda Pharadhisa zaini safitri Zuhra Savitri