Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.708
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Yustisia Spektrum Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Jurnal Dinamika Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Akta Hasanuddin Law Review Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi JURNAL USM LAW REVIEW Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal JURISTIC (JuJUR) Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Jurnal Kewarganegaraan Journal Evidence Of Law Jurnal Suara Pengabdian 45 Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi) Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues Notary Law Research International Journal of Education, Vocational and Social Science
Retno Mawarini Sukmariningsih
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penyegaran Ilmu Kenotariatan Dalam Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) Liliana Tedjo Saputra; Retno Mawarini Sukmariningsih; Sri Subekti; Markus Suryo Utomo
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 2 (2024): Juni Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i2.1712

Abstract

Penyegaran dalam profesi notaris adalah upaya meningkatkan kembali pengetahuan dan keterampilan melalui kursus singkat setelah keberhasilan sebelumnya. Profesi notaris di Indonesia memerlukan serangkaian langkah, termasuk menyelesaikan pendidikan sarjana hukum, magister kenotariatan, magang selama 24 bulan, dan lulus ujian notaris yang ditentukan oleh otoritas hukum. Magang bersama dilakukan setiap enam bulan pada periode tertentu dan dapat memperpanjang durasi keseluruhan magang jika ada hambatan. Setelah itu, calon notaris harus mengumpulkan 18 poin dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebelum mengikuti Ujian Kode Etik Notaris (UKEN). Pelaksanaan UKEN dilakukan dua kali setahun. Kode etik notaris mencakup prinsip-prinsip seperti kemandirian, kerahasiaan, kompetensi, integritas, tanggung jawab sosial, pelayanan yang adil, dan penghindaran konflik kepentingan. Sebelum menjalankan tugas, notaris harus mengucapkan sumpah di hadapan Menteri Hukum dan HAM. Proses ini, dari pendidikan hingga pengangkatan, memakan waktu sekitar 9-13 tahun, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.
EXAMINING CONSTITUTIONAL AWARENESS AND STRENGTHENING JUDICIAL INTEGRITY Sukmariningsih, Retno Mawarini
Yustisia Vol 7, No 3: December 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v7i3.24722

Abstract

This article is aimed to review constitutional awareness and decision-strengthening practice in judicial institutions. As it turns out in practice, however, the legal decisions are still debatable in reality. The practice of abuse of authority in the judiciary tends to damage the pillars of the judiciary and result in a decline in trust and certainly the authority of the judiciary against society. It is a normative legal research (doctrinal research). The approach used is qualitative analysis and the application of legislation. The results of research indicate that the strengthening of the judge’ decision can be started from the quality of decision through a comprehensive and mind-opened dimension, so that it is necessary to increase the pattern of development not only by the judges but also by all relevant stakeholders such as the Secretariat General and the Registrar Apparats. The focus of development is not only about knowledge but also it was conducted from all aspects such as mental and spiritual development that conducted continuously. The consequences of providing sufficient budget to realize it and in its implementation are conducted with full responsibility.
ARTI PENTINGNYA KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN DALAM PROSES UJI MATERI UNDANG-UNDANG Mawarini Sukmariningsih, Retno
Yustisia Vol 2, No 3: December 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i3.10170

Abstract

AbstractIn judical review, the applicant are Indonesian citizen or legal entity in legal standing.The parliament and president could be present in the court. The parliament and president statement needs in the judicial review process. Because they know about the philosophy of legislation in law making. This fact is to reflection justice, legal certainly, and utility in the Constitutional Court’s decision for all parties. Its legal consequences are: to execute the decision of the constitutional court that binds force legally. The obligation parliament is prescribed on it. Whether the accepted or rejected petition influences to the revision of legislation, based on the amended 1945 constitution, the parliament and president oblige to rivise legislation, in fact the constitutional court had the conditional verdict to declare its decision and to legalize in Indonesian gazette as legal fiction.Keyword: the important of parliament and president’s evidence, judicial review, The constitutional court.AbstrakDalam Uji Materi undang-undang yang dilakukan oleh lembaga kehakiman yang disebut pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang memenuhi syarat legal standing. Sedangkan pihak yang dapat hadir dalam persidangan adalah DPR dan Presiden . Keterangan DPR dan Presiden menjadi penting dalam Uji Materi Undang-undang, karena kedual lembaga tersebut dianggap mengetahui filosofi dari pembuatan undang-undang yang sedang diuji tersebut. Keterangannya menjadi pertimbangan dalam putusan MK guna mewujudkan putusan yang mencerminkan adanya keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi semua pihak. Konsekuensi yang harus dilakukan oleh termohon  setelah ada putusan MK adalah melaksanakan putusan MK, karena putusan MK merupakan perintah hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat umum, kewajiban yang harus dilakukan DPR dan Presiden setelah keluarnya putusan MK adalah terlihat dalam amar putusannya tolak atau kabul sehingga akan membawa konsekuensi   termasuk revisi atau tidaknya suatu undang-undang, karena berdasarkan ketentuan UUD 1945 bahwa kewajiban untuk merevisi Undang-undang adalah badan pembuatnya yaitu DPR dan Presiden , selain kewajiban penempatan putusan MK, dan pengundangannya dalam Berita Negara.Kata Kunci : pentingnya keterangan DPR dan Presiden, uji materi, Mahkamah Konstitusi
Co-Authors Agus Nurudin Agus Nurudin Agus Nurudin Agus Wibowo Agus Widodo Ahamad, Haniff Anggraeni Endah Kusumaningrum Arista Candra Irawati Ceprudin Ceprudin David Maharya Ardyantara Dian Ade Nugroho Edy Lisdiyono Eko Nursanty Eko Nursanty Elisabeth Liu Endah K, Anggraeni Erlangga Alif Mufti Hadi Karyono Hardhiyanto, Iqbaal Bagus Imam Subiyanto Iman Fadhilah Indriyasari, Indriyasari Indro Harianto Inti Englishtina Irawan, Benny Bambang Ivan Agusta Jady Zaidi Hassim Kunarto Lestari, Aniek Lestari Tyaswati Wiji Liliana Tedjo Saputra M. Riyanto M.C. Inge Hartini Markus Suryo U Markus Suryo Utomo Mashari mashari . Mugan, Mualim Nadzirin, Akhwan Ontran Sumantri Riyanto Ridlo, Himmaturojuli Rosyid RR Widyorini Indrasti W Rr. Widyorini Indriasti W Sarsintorini Putra Satria, Adhi Putra Siti Mariam Siti Mariyam Sri Mulyani Sri Mulyani Sri Subekti Syaifuddin Syaifuddin Tubagus Achmad Darodjat Yanti Sri Rejeki