Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.708
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Yustisia Spektrum Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Jurnal Dinamika Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Akta Hasanuddin Law Review Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi JURNAL USM LAW REVIEW Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal JURISTIC (JuJUR) Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Jurnal Kewarganegaraan Journal Evidence Of Law Jurnal Suara Pengabdian 45 Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi) Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues Notary Law Research International Journal of Education, Vocational and Social Science
Retno Mawarini Sukmariningsih
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ARTI PENTINGNYA KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN DALAM PROSES UJI MATERI UNDANG-UNDANG Mawarini Sukmariningsih, Retno
Yustisia Vol 2, No 3: December 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i3.10170

Abstract

AbstractIn judical review, the applicant are Indonesian citizen or legal entity in legal standing.The parliament and president could be present in the court. The parliament and president statement needs in the judicial review process. Because they know about the philosophy of legislation in law making. This fact is to reflection justice, legal certainly, and utility in the Constitutional Court’s decision for all parties. Its legal consequences are: to execute the decision of the constitutional court that binds force legally. The obligation parliament is prescribed on it. Whether the accepted or rejected petition influences to the revision of legislation, based on the amended 1945 constitution, the parliament and president oblige to rivise legislation, in fact the constitutional court had the conditional verdict to declare its decision and to legalize in Indonesian gazette as legal fiction.Keyword: the important of parliament and president’s evidence, judicial review, The constitutional court.AbstrakDalam Uji Materi undang-undang yang dilakukan oleh lembaga kehakiman yang disebut pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang memenuhi syarat legal standing. Sedangkan pihak yang dapat hadir dalam persidangan adalah DPR dan Presiden . Keterangan DPR dan Presiden menjadi penting dalam Uji Materi Undang-undang, karena kedual lembaga tersebut dianggap mengetahui filosofi dari pembuatan undang-undang yang sedang diuji tersebut. Keterangannya menjadi pertimbangan dalam putusan MK guna mewujudkan putusan yang mencerminkan adanya keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi semua pihak. Konsekuensi yang harus dilakukan oleh termohon  setelah ada putusan MK adalah melaksanakan putusan MK, karena putusan MK merupakan perintah hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat umum, kewajiban yang harus dilakukan DPR dan Presiden setelah keluarnya putusan MK adalah terlihat dalam amar putusannya tolak atau kabul sehingga akan membawa konsekuensi   termasuk revisi atau tidaknya suatu undang-undang, karena berdasarkan ketentuan UUD 1945 bahwa kewajiban untuk merevisi Undang-undang adalah badan pembuatnya yaitu DPR dan Presiden , selain kewajiban penempatan putusan MK, dan pengundangannya dalam Berita Negara.Kata Kunci : pentingnya keterangan DPR dan Presiden, uji materi, Mahkamah Konstitusi
Analisis Peran Posyandu di Masa Pandemi Covid-19 dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Balita Ontran Sumantri Riyanto; Retno Mawarini Sukmariningsih; Anggraeni Endah Kusumaningrum
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3595

Abstract

AbstrakSetiap anak dan balita memiliki hak yang sama dengan orang dewasa, antara lain hak atas kesehatan, rasa aman, tumbuh kembang yang sehat, dan lingkungan yang baik. Selama situasi pandemi Covid-19, fasilitas pelayanan kesehatan membatasi pelayanannya karena mengutamakan penanganan pasien covid-19, sedangkan untuk pelayanan balita yaitu posyandu di masyarakat untuk sementara ditiadakan. Hal ini dikarenakan posyandu perlu melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan penularan covid-19. Selain itu juga posyandu memiliki peranan yang sangat penting di masyarakat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam mengubah perilaku dan lingkungan khususnya untuk pelayanan kesehatan bagi balita. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksplanatif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya tentang kajian yuridis peran Posyandu di masa pandemi Covid-19 dalam pemenuhan hak kesehatan pada balita. Hasil penelitian ini bahwa Posyandu memiliki peran yang baik di masa pandemi Covid-19 dalam pemenuhan hak kesehatan pada balita dan sudah berjalan. Kendala yang terjadi di posyandu pada masa pandemi Covid-19 dalam pemenuhan hak atas kesehatan pada balita disebabkan oleh faktor-faktor seperti jumlah kader, partisipasi masyarakat untuk menjadi kader, kondisi ekonomi kader yang menurun sehingga mereka harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dan fasilitas yang dimiliki di posyandu.Kata Kunci: Posyandu, Hak kesehatan, Balita, Covid-19 AbstractEvery child and toddler has the same rights as adults, including the right to health, a sense of security, healthy growth and development, and a good environment. During the Covid-19 pandemic situation, health service facilities limited their services because they prioritized handling covid-19 patients, while for toddler services, namely posyandu in the community, it was temporarily suspended. This is because posyandu needs to make various efforts to prevent the transmission of covid-19. In addition, posyandu also has a very important role in the community in realizing community independence in maintaining health through empowerment and the active role of the community in changing behavior and the environment, especially for health services for toddlers. This research uses the approach method used, namely the sociological juridical approach. The research carried out is explanatory research. This study aims to obtain a relationship between one variable and another about the juridical study of the role of Posyandu during the Covid-19 pandemic in fulfilling health rights in toddlers. The results of this study are that Posyandu has a good role during the Covid-19 pandemic in fulfilling health rights for toddlers and is already running. The obstacles that occurred at the posyandu during the Covid-19 pandemic in fulfilling the right to health in toddlers were caused by factors such as the number of cadres, community participation to become cadres, the declining economic condition of cadres so that they had to work to help the family economy and facilities owned at the posyandu.Keywords: Posyandu, Right to health, Toddler, Covid-19
Konstruksi Pengaturan Hak Konsesi Dan E-Toll Dalam Perspektif Jaminan Fidusia Terhadap Pembangunan Jalan Tol Sri Mulyani; Retno Mawarini Sukmariningsih; Aniek Lestari Tyaswati Wiji Lestari
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4974

Abstract

The purpose of this study is to find and analyze the construction of concession rights and tolls on toll road management with a fiduciary guarantee. The construction of toll roads should be the responsibility of the government, but because of the considerable need for funds, the government handed over the management of toll roads to toll road companies, namely PT Trans Marga Jawa Tengah, a subsidiary of State-Owned Enterprises (BUMN) Jasa Marga, which is specialized in toll road business, especially the construction of the Semarang-Solo toll road. How far the concession rights of toll roads and e-tolls can be interpreted as objects of fiduciary guarantee credit guarantees.   This research method used normative juridical. The results showed that the right of concession of toll road business based on the toll road business agreement can be used as an object of bank credit guarantee made notary in the form of transfer of toll road management rights submitted at cessie. The importance of the construction of concession rights arrangements and toll roads as objects of fiduciary guarantee for the construction of toll roads, adding new objects as intangible objects can be used as fiduciary guarantees.Tujuan penelitian ini   untuk menemukan dan menganalisis konstruksi pengaturan hak konsesi dan e-toll terhadap pembangunan   jalan tol dengan jaminan Fidusia. Pembangunan jalan tol semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun karena kebutuhan dana yang cukup besar, pemerintah menyerahkan pengelolaan jalan tol kepada swasta antara lain kepada perusahaan jalan tol yaitu PT Trans Marga Jawa Tengah sebuah anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jasa Marga, yang khusus bergerak di bidang pengusahaan jalan tol khususnya pembangunan Jalan tol Semarang-Solo. Seberapa jauh hak konsesi pengusahaan jalan tol dan e-toll dapat dimaknai sebagai objek jaminan kredit jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak konsesi pengusahaan jalan tol berdasarkan perjanjian pengusahaan jalan tol dapat dijadikan objek jaminan kredit perbankan yang dibuat secara notarial berupa pengalihan hak pengelolaan jalan tol yang diserahkan secara cessie. Pentingnya konstruksi pengaturan hak konsesi dan e-toll sebagai objek jaminan Fidusia terhadap pembangunan jalan tol, menambah objek kebendaan baru sebagai benda yang yang tidak berwujud dapat dijadikan jaminan Fidusia.          
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menentukan Aspirasi Anggota DPRD Mualim Mugan; Retno Mawarini Sukmariningsih
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i2.5522

Abstract

Anggota DPRD memiliki peran sebagai kepanjangan dari tangan rakyat, hal ini sebagaimana ditegaskan didalam UU MD3 yang menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota. Anggota DPRD dalam menjaring aspirasi yang ada dimasyarakat harus melakukan suatu komunikasi politik yang konsisten dengan masyarakat yg menjadi anggota konstituennya. Namun demikian tidak semua aspirasi yang dijaring oleh DPRD dapat diteruskan menjadi sebuah kebijakan. Hal ini dikarenakan berbagai kendala yang tidak memungkinkan untuk dapat terlaksana keseluruhan. Oleh karena itu kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan aspirasi anggota DPRD dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan aspirasi anggota DPRD. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di awali dengan adanya kegiatan reses. Reses merupakan suatu kegiatan yang dilakukan anggota dewan diluar masa sidang untuk menjumpai konstituen di daerah pemilihannya masing – masing dalam rangka untuk menjaring, dan menampung aspirasi dari masyarakat. Faktor Penghambat pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menentukan Aspirasi Anggota DPRD antara lain seperti dalam usulan tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan, dari total 687 usulan hanya 10% (72 usulan)  yang dapat dikerjakan pada tahun 2020. Sisa usulan sebanyak 90% (615 usulan) dari total usulan dikerjakan di tahun 2021, hal ini dikarenakan pada tahun anggaran 2020 terdapat recofusing karena adanya pandemic covid-19 sehingga anggaran dialokasikan untuk penanganan covid-19 di Kota Semarang.
Co-Authors Agus Nurudin Agus Nurudin Agus Nurudin Agus Wibowo Agus Widodo Ahamad, Haniff Anggraeni Endah Kusumaningrum Aniek Tyaswati Wiji Lestari Arista Candra Irawati Ceprudin Ceprudin David Maharya Ardyantara Dian Ade Nugroho Edy Lisdiyono Eko Nursanty Eko Nursanty Elisabeth Liu Endah K, Anggraeni Erlangga Alif Mufti Hadi Karyono Hardhiyanto, Iqbaal Bagus Imam Subiyanto Iman Fadhilah Indriyasari, Indriyasari Indro Harianto Inti Englishtina Irawan, Benny Bambang Ivan Agusta Jady Zaidi Hassim Kunarto Liliana Tedjo Saputra M. Riyanto M.C. Inge Hartini Markus Suryo U Markus Suryo Utomo Mashari mashari . Mualim mugan Nadzirin, Akhwan Ontran Sumantri Riyanto Ridlo, Himmaturojuli Rosyid RR Widyorini Indrasti W Rr. Widyorini Indriasti W Sarsintorini Putra Satria, Adhi Putra Siti Mariam Siti Mariyam Sri Mulyani Sri Mulyani Sri Subekti Syaifuddin Syaifuddin Tubagus Achmad Darodjat Yanti Sri Rejeki