Claim Missing Document
Check
Articles

Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia Mashari; Retno Mawarini Sukmariningsih
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 2 No. 4 (2023): Desember: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v2i4.1247

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah yang diukur dari tingkat keterpilihan terhadap calon kepala daerah terhadap dinasti politik. Permasalahan dalam penelitian ini terkait pengaruh praktik politik dinasti yang semakin marak menjelang Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pedekatan konseptual dan pendekatan perbandingan dalam mengkaji kemenangan pemilihan kepala daerah yang menggunjakan politik dinasti. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (a) Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah yang belum berjalan secara demokratis hal ini disebabkan faktor internal, yaitu terjadinya beberapa jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan dipegang oleh kelompok dan keturunan yang berasal keluarga. Selain itu disebabkan faktor eksternal, yaitu partai politik hanya dijadikan kendaraan politik semata yang akan menghambat peran dan cita-cita ideal partai karena hanya melihat dari aspek untuk memperoleh kekuasaan saja. (b) Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap keberlangsungan demokratis di Indonesia menjelang Pemilu 2024, panggung politik Indonesia menjadi semakin semarak dengan munculnya fenomena politik dinasti. Politik Dinasti yang seringkali melibatkan keluarga utuh dapat memiliki implikasi yang kompleks terhadap keragaman pandangan politik. (c) Praktik Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia sebagai negara demokrasi tak luput dari praktik penyelenggaraan politik dinasti. Praktik Politik Dinasti telah berkembang sejak masa Orde Baru. Praktik Politik Dinasti pada era reformasi semakin subur. Praktik Politik Dinasti di Amerika Serikat tingkat pendidikan politik dan indeks demokrasi di Negara Amerika Serikat lebih tinggi dibandingkan Indonesia maupun Filipina. Praktik Politik Dinasti di Filipina termasuk yang cukup tinggi dalam pemilihan kepala daerah karena dapat memilih para calon untuk menjabat dalam tingkatan Provinsi dan Kota.
Meningkatkan Kesehatan pada Lansia Melalui Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Desa Besani Kec. Blado Kab. Batang Endah K, Anggraeni; Siti Mariam; RR Widyorini Indrasti W; Sri Mulyani; Retno Mawarini Sukmariningsih; Agus Widodo; Agus Wibowo; Kunarto; Mashari; Markus Suryo U; M. Riyanto
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 2 No. 4 (2023): Desember: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v2i4.1359

Abstract

Pemerintah saat ini sudah berupaya untuk memperhatikan Kesehatan para lansia, yaitu melalui program- programnya dari Puskesmas seperti posyandu lansia, namun hal ini masih kurang luas dapat menjangkau para lansia. Hal itu disebabkan karena dengan intensitas kegiatan posyandu yang hanya dilakukan satu kali dalam beberapa minggu oleh karena banyaknya lingkungan dalam cakupan wilayah kerja yang harus dijangkau Puskesmas yang ada di Ds Besani Kec Blado Kab. Batang. Akibatnya para lansia yang mengalami keluhan kembali akan sulit memeriksakan diri ke puskesmas karena masalah kemampuan fisik dan transportasi. Guna mengatasi hal tersebut maka kebutuhan para lansia dalam peningkatan kesehatan diri mereka utamanya melalui Pola Hidup bersih dan sehat (PHBS) sangatlah penting disampaikan, agar para lansia senantiasa sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Dalam mendukung kegiatan ini menggunakan media visual berupa tayangan Power Point dilayar proyektor. Sebelum program ini dimulai peneliti melakukan pemeriksaan kesehatan gratis berupa pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS). Metode yang digunakan antara lain: Pengisian pre-test, Ceramah dan presentasi,Pengisian post-test. Pengisian pre-test lansia yang datang ke posyandu setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan langsung dipersilakan duduk kemudian diarahkan mengisi kuesioner yang sudah diberikan. Ceramah dan presentasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para lansia mengenai PHBS dan gizi seimbang. Kegiatan ini melibatkan dosen dan mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Upaya Pengenalan dan Pemasaran Batik di Kabupaten Batang Siti Mariyam; Anggraeni Endah Kusumaningrum; Rr. Widyorini Indriasti W; Retno Mawarini Sukmariningsih; Agus Wibowo; Agus Widodo; Kunarto; Markus Suryo Utomo; Mashari; M. Riyanto
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 1 (2024): Maret: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i1.1443

Abstract

Artikel ini merupakan penyajian yang didasarkan pada pengabdian kepada masyarakat, dimana artikel ini memiliki maksud untuk menganalisis bagaimana kondisi saat ini atas pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pengenalan serta pemasaran produk batik di wilayah Kabupaten Batang. Pengabdian ini dilaksanakan dengan dasar pemikiran bahwa batik merupakan warisan budaya Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan derajat ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Batang yang Sebagian masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pengrajin batik. Demi mendukung eksistensi pengerajin batik maka sudah sepatutnya pengerajin batik di Kabupaten Batang mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam pengenalan dan pemasaran produk yang dihasilkan agar mampu bersaing baik di level lokal maupun internasional. Pengabdian ini akan mencoba memberikan kontribusi nyata bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang dapat dilakukan oleh para pengrajin dalam mengenalkan dan mempromosikan bati di Kabupaten Batang, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang popular saat ini seperti teknologi media sosial, website, konten digital, digital advertising, dan memanfaatkan influencer lokal dan nasional dalam membantu memasarkan produk yang dihasilkan oleh pengerajin. Hasil dari pengabdian ini diharapkan dapat sedikit memberikan sumbangsih pengetahuan dan menambah wawasan bagi para pengerajin untuk mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam mengenalkan dan mempromosikan produk batik Kabupaten Batang agar tetap eksis di era yang serba digital saat ini.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pengembangan Unit Mikro Kecil Dan Menengah Batik Tradisional Di Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Retno Mawarini Sukmariningsih; Hadi Karyono; Jady Zaidi Hassim
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 1 (2024): Maret: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i1.1555

Abstract

Batik tulis merupakan batik yang teknik pembuatan paling tertua dan paling tradisional yang ada di Indonesia. Hal ini karena teknik pembuatan batik tulis khususnya dilakukan secara manual dengan menggunakan canting dan malam. Eksistensi batik sudah dikenal luas baik lokal maupun mancanegara. Bahkan, pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai Intangible Cultural Heritage (ICH) atau Warisan Budaya Takbenda. Pengabdian masyarakat ini focus dalam upaya menumbuh kembangkan eksistensi UMKM batik tulis tradisional di Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang bersama Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi Fakultas Hukum UNTAG Semarang serta Fakultas Hukum Universiti Kebangsaan Malaysia. Metode pengabdian masyarakat dengan penyuluhan hukum dan diskusi. Hasil penyuluhan hukum didapat kesadaran bagaimana pelaku pengrajin batik tradisional semakin lebih paham tentang keamanan transaksi bisnis batik baik secara Nasional maupun Internasional serta pentingnya peran sinergis Pemerintahn Daerah, Perguruan Tinggi serta Perbank kan dalam upaya menumbuh kembangkan pelaku pembatik tulis tradisional lebih eksis dan mendunia.
Penyegaran Ilmu Kenotariatan Dalam Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) Liliana Tedjo Saputra; Retno Mawarini Sukmariningsih; Sri Subekti; Markus Suryo Utomo
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 2 (2024): Juni Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i2.1712

Abstract

Penyegaran dalam profesi notaris adalah upaya meningkatkan kembali pengetahuan dan keterampilan melalui kursus singkat setelah keberhasilan sebelumnya. Profesi notaris di Indonesia memerlukan serangkaian langkah, termasuk menyelesaikan pendidikan sarjana hukum, magister kenotariatan, magang selama 24 bulan, dan lulus ujian notaris yang ditentukan oleh otoritas hukum. Magang bersama dilakukan setiap enam bulan pada periode tertentu dan dapat memperpanjang durasi keseluruhan magang jika ada hambatan. Setelah itu, calon notaris harus mengumpulkan 18 poin dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebelum mengikuti Ujian Kode Etik Notaris (UKEN). Pelaksanaan UKEN dilakukan dua kali setahun. Kode etik notaris mencakup prinsip-prinsip seperti kemandirian, kerahasiaan, kompetensi, integritas, tanggung jawab sosial, pelayanan yang adil, dan penghindaran konflik kepentingan. Sebelum menjalankan tugas, notaris harus mengucapkan sumpah di hadapan Menteri Hukum dan HAM. Proses ini, dari pendidikan hingga pengangkatan, memakan waktu sekitar 9-13 tahun, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menentukan Aspirasi Anggota DPRD Mugan, Mualim; Sukmariningsih, Retno Mawarini
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i2.5522

Abstract

Anggota DPRD memiliki peran sebagai kepanjangan dari tangan rakyat, hal ini sebagaimana ditegaskan didalam UU MD3 yang menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota. Anggota DPRD dalam menjaring aspirasi yang ada dimasyarakat harus melakukan suatu komunikasi politik yang konsisten dengan masyarakat yg menjadi anggota konstituennya. Namun demikian tidak semua aspirasi yang dijaring oleh DPRD dapat diteruskan menjadi sebuah kebijakan. Hal ini dikarenakan berbagai kendala yang tidak memungkinkan untuk dapat terlaksana keseluruhan. Oleh karena itu kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan aspirasi anggota DPRD dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan aspirasi anggota DPRD. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di awali dengan adanya kegiatan reses. Reses merupakan suatu kegiatan yang dilakukan anggota dewan diluar masa sidang untuk menjumpai konstituen di daerah pemilihannya masing – masing dalam rangka untuk menjaring, dan menampung aspirasi dari masyarakat. Faktor Penghambat pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menentukan Aspirasi Anggota DPRD antara lain seperti dalam usulan tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan, dari total 687 usulan hanya 10% (72 usulan)  yang dapat dikerjakan pada tahun 2020. Sisa usulan sebanyak 90% (615 usulan) dari total usulan dikerjakan di tahun 2021, hal ini dikarenakan pada tahun anggaran 2020 terdapat recofusing karena adanya pandemic covid-19 sehingga anggaran dialokasikan untuk penanganan covid-19 di Kota Semarang.
Dynamics Of Legal Protection Of Foreign Workers In The Era Of Globalization In Indonesia Mashari, Mashari; Retno Mawarini Sukmariningsih; Indriyasari, Indriyasari; Sriyanti, Sriyanti; Imam Subiyanto; Tubagus Achmad Darodjat
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 3 No. 04 (2024): November, International Journal of Education, Vocational and Social Science( I
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v3i04.1247

Abstract

The purpose of this study is to analyze the legal protection of Foreign Workers (TKA) which is difficult to avoid due to investment activities in the context of national development and for the mastery and transfer of technology as a continuous and ongoing process so that it is possible to use TKA, in addition to the lack of Indonesian Migrant Workers (TKI) who are experts and skilled to replace TKA. The problems in this study include: Regulation of TKA in the era of globalization , and the dynamics of legal protection of Foreign Workers in the era of globalization in Indonesia . The research method uses a normative legal research type, a study that uses secondary data and primary data. The results of the study show that: First, the regulation of foreign workers in the era of globalization in Indonesia has been regulated in Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers, and Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation in licensing foreign workers made easier . Second, the dynamics of legal protection of foreign workers in the era of globalization in Indonesia Based on the work agreement, foreign workers also receive social security as regulated in Article 1 number 4 of Law Number 24 of 2011, which in essence stipulates that social security participants are every person, including foreigners who work for at least 6 (six) months in Indonesia and are required to be provided with protection through national social security. Government policy has removed several regulations that hinder investment progress through deregulation of foreign worker use policies to increase foreign investment in Indonesia.
Membangun Kesadaran Hukum Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia Retno Mawarini Sukmariningsih; Mashari; Agus Nurudin; Sri Mulyani
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 4 (2024): Desember: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i4.2369

Abstract

Membangun kesadaran hukum dalam sistem hukum nasional harus responsif terhadap dinamika masyarakat lokal dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal yang telah ada. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis memadukan hukum formal dan kearifan lokal dapat menghasilkan sistem hukum yang lebih holistik dan responsif. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang yang merupakan upaya yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari berbagai pihak. Integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang berakar pada filosofi bangsa Indonesia yang menghargai nilai-nilai luhur budaya dan tradisi lokal yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan.
Membangun Kesadaran Hukum Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia Retno Mawarini Sukmariningsih; Mashari; Agus Nurudin; Sri Mulyani
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 4 (2024): Desember: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i4.2369

Abstract

Membangun kesadaran hukum dalam sistem hukum nasional harus responsif terhadap dinamika masyarakat lokal dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal yang telah ada. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis memadukan hukum formal dan kearifan lokal dapat menghasilkan sistem hukum yang lebih holistik dan responsif. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang yang merupakan upaya yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari berbagai pihak. Integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang berakar pada filosofi bangsa Indonesia yang menghargai nilai-nilai luhur budaya dan tradisi lokal yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan.
Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Terpilih Yang Meninggal Dunia Sebelum Dilantik Ivan Agusta; Retno Mawarini Sukmariningsih
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 1 (2023): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i1.1184

Abstract

Penelitian ini bertujuan meneliti mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia sebelum dilantik, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Penelitian ini didorong oleh meningkatnya jumlah kasus di mana wakil kepala daerah terpilih meninggal dunia sebelum dilantik, dan kurangnya pedoman yang jelas tentang cara mengatasi situasi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang menelaah undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam situasi ini. Bagaimana mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia sebelum dilantik sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Grobogan? 2) Bagaimana seharusnya pengisian jabatan wakil bupati grobogan periode 2016-2021 terpilih yang meninggal dunia sebelum dilantik? Temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia sebelum dilantik, serta memberikan wawasan tentang bagaimana pengisian jabatan tersebut seharusnya dilakukan.