Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.708
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Yustisia Spektrum Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Jurnal Dinamika Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Akta Hasanuddin Law Review Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi JURNAL USM LAW REVIEW Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal JURISTIC (JuJUR) Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Jurnal Kewarganegaraan Journal Evidence Of Law Jurnal Suara Pengabdian 45 Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi) Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues Notary Law Research International Journal of Education, Vocational and Social Science
Retno Mawarini Sukmariningsih
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Upaya Pengenalan dan Pemasaran Batik di Kabupaten Batang Siti Mariyam; Anggraeni Endah Kusumaningrum; Rr. Widyorini Indriasti W; Retno Mawarini Sukmariningsih; Agus Wibowo; Agus Widodo; Kunarto; Markus Suryo Utomo; Mashari; M. Riyanto
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 1 (2024): Maret: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i1.1443

Abstract

Artikel ini merupakan penyajian yang didasarkan pada pengabdian kepada masyarakat, dimana artikel ini memiliki maksud untuk menganalisis bagaimana kondisi saat ini atas pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pengenalan serta pemasaran produk batik di wilayah Kabupaten Batang. Pengabdian ini dilaksanakan dengan dasar pemikiran bahwa batik merupakan warisan budaya Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan derajat ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Batang yang Sebagian masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pengrajin batik. Demi mendukung eksistensi pengerajin batik maka sudah sepatutnya pengerajin batik di Kabupaten Batang mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam pengenalan dan pemasaran produk yang dihasilkan agar mampu bersaing baik di level lokal maupun internasional. Pengabdian ini akan mencoba memberikan kontribusi nyata bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang dapat dilakukan oleh para pengrajin dalam mengenalkan dan mempromosikan bati di Kabupaten Batang, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang popular saat ini seperti teknologi media sosial, website, konten digital, digital advertising, dan memanfaatkan influencer lokal dan nasional dalam membantu memasarkan produk yang dihasilkan oleh pengerajin. Hasil dari pengabdian ini diharapkan dapat sedikit memberikan sumbangsih pengetahuan dan menambah wawasan bagi para pengerajin untuk mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam mengenalkan dan mempromosikan produk batik Kabupaten Batang agar tetap eksis di era yang serba digital saat ini.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pengembangan Unit Mikro Kecil Dan Menengah Batik Tradisional Di Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Retno Mawarini Sukmariningsih; Hadi Karyono; Jady Zaidi Hassim
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 1 (2024): Maret: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i1.1555

Abstract

Batik tulis merupakan batik yang teknik pembuatan paling tertua dan paling tradisional yang ada di Indonesia. Hal ini karena teknik pembuatan batik tulis khususnya dilakukan secara manual dengan menggunakan canting dan malam. Eksistensi batik sudah dikenal luas baik lokal maupun mancanegara. Bahkan, pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai Intangible Cultural Heritage (ICH) atau Warisan Budaya Takbenda. Pengabdian masyarakat ini focus dalam upaya menumbuh kembangkan eksistensi UMKM batik tulis tradisional di Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang bersama Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi Fakultas Hukum UNTAG Semarang serta Fakultas Hukum Universiti Kebangsaan Malaysia. Metode pengabdian masyarakat dengan penyuluhan hukum dan diskusi. Hasil penyuluhan hukum didapat kesadaran bagaimana pelaku pengrajin batik tradisional semakin lebih paham tentang keamanan transaksi bisnis batik baik secara Nasional maupun Internasional serta pentingnya peran sinergis Pemerintahn Daerah, Perguruan Tinggi serta Perbank kan dalam upaya menumbuh kembangkan pelaku pembatik tulis tradisional lebih eksis dan mendunia.
Penyegaran Ilmu Kenotariatan Dalam Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) Liliana Tedjo Saputra; Retno Mawarini Sukmariningsih; Sri Subekti; Markus Suryo Utomo
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 2 (2024): Juni Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i2.1712

Abstract

Penyegaran dalam profesi notaris adalah upaya meningkatkan kembali pengetahuan dan keterampilan melalui kursus singkat setelah keberhasilan sebelumnya. Profesi notaris di Indonesia memerlukan serangkaian langkah, termasuk menyelesaikan pendidikan sarjana hukum, magister kenotariatan, magang selama 24 bulan, dan lulus ujian notaris yang ditentukan oleh otoritas hukum. Magang bersama dilakukan setiap enam bulan pada periode tertentu dan dapat memperpanjang durasi keseluruhan magang jika ada hambatan. Setelah itu, calon notaris harus mengumpulkan 18 poin dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebelum mengikuti Ujian Kode Etik Notaris (UKEN). Pelaksanaan UKEN dilakukan dua kali setahun. Kode etik notaris mencakup prinsip-prinsip seperti kemandirian, kerahasiaan, kompetensi, integritas, tanggung jawab sosial, pelayanan yang adil, dan penghindaran konflik kepentingan. Sebelum menjalankan tugas, notaris harus mengucapkan sumpah di hadapan Menteri Hukum dan HAM. Proses ini, dari pendidikan hingga pengangkatan, memakan waktu sekitar 9-13 tahun, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.
Dynamics Of Legal Protection Of Foreign Workers In The Era Of Globalization In Indonesia Mashari, Mashari; Retno Mawarini Sukmariningsih; Indriyasari, Indriyasari; Sriyanti, Sriyanti; Imam Subiyanto; Tubagus Achmad Darodjat
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 3 No. 04 (2024): November, International Journal of Education, Vocational and Social Science( I
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v3i04.1247

Abstract

The purpose of this study is to analyze the legal protection of Foreign Workers (TKA) which is difficult to avoid due to investment activities in the context of national development and for the mastery and transfer of technology as a continuous and ongoing process so that it is possible to use TKA, in addition to the lack of Indonesian Migrant Workers (TKI) who are experts and skilled to replace TKA. The problems in this study include: Regulation of TKA in the era of globalization , and the dynamics of legal protection of Foreign Workers in the era of globalization in Indonesia . The research method uses a normative legal research type, a study that uses secondary data and primary data. The results of the study show that: First, the regulation of foreign workers in the era of globalization in Indonesia has been regulated in Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers, and Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation in licensing foreign workers made easier . Second, the dynamics of legal protection of foreign workers in the era of globalization in Indonesia Based on the work agreement, foreign workers also receive social security as regulated in Article 1 number 4 of Law Number 24 of 2011, which in essence stipulates that social security participants are every person, including foreigners who work for at least 6 (six) months in Indonesia and are required to be provided with protection through national social security. Government policy has removed several regulations that hinder investment progress through deregulation of foreign worker use policies to increase foreign investment in Indonesia.
Membangun Kesadaran Hukum Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia Retno Mawarini Sukmariningsih; Mashari; Agus Nurudin; Sri Mulyani
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 4 (2024): Desember: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i4.2369

Abstract

Membangun kesadaran hukum dalam sistem hukum nasional harus responsif terhadap dinamika masyarakat lokal dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal yang telah ada. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis memadukan hukum formal dan kearifan lokal dapat menghasilkan sistem hukum yang lebih holistik dan responsif. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang yang merupakan upaya yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari berbagai pihak. Integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang berakar pada filosofi bangsa Indonesia yang menghargai nilai-nilai luhur budaya dan tradisi lokal yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan.
Membangun Kesadaran Hukum Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia Retno Mawarini Sukmariningsih; Mashari; Agus Nurudin; Sri Mulyani
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 4 (2024): Desember: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i4.2369

Abstract

Membangun kesadaran hukum dalam sistem hukum nasional harus responsif terhadap dinamika masyarakat lokal dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal yang telah ada. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis memadukan hukum formal dan kearifan lokal dapat menghasilkan sistem hukum yang lebih holistik dan responsif. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang yang merupakan upaya yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari berbagai pihak. Integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang berakar pada filosofi bangsa Indonesia yang menghargai nilai-nilai luhur budaya dan tradisi lokal yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan.
Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Terpilih Yang Meninggal Dunia Sebelum Dilantik Ivan Agusta; Retno Mawarini Sukmariningsih
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 1 (2023): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i1.1184

Abstract

Penelitian ini bertujuan meneliti mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia sebelum dilantik, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Penelitian ini didorong oleh meningkatnya jumlah kasus di mana wakil kepala daerah terpilih meninggal dunia sebelum dilantik, dan kurangnya pedoman yang jelas tentang cara mengatasi situasi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang menelaah undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam situasi ini. Bagaimana mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia sebelum dilantik sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Grobogan? 2) Bagaimana seharusnya pengisian jabatan wakil bupati grobogan periode 2016-2021 terpilih yang meninggal dunia sebelum dilantik? Temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia sebelum dilantik, serta memberikan wawasan tentang bagaimana pengisian jabatan tersebut seharusnya dilakukan.
Labeling PKI dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan HAM Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Ceprudin Ceprudin; Retno Mawarini Sukmariningsih
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i2.5215

Abstract

This study aimed to counter the narrative that has already spread wildly in the wider community that believers of unofficial religion (penghayat kepercayaan) to God Almighty (hereinafter written Belief) were identical to communist. This writing is important to reveal the real facts about the struggle around 1965 and its excesses against the existence of believers of unofficial religion (penghayat kepercayaan) in Indonesia. Even though decades have passed, the labeling as communist and non-religion, which was then followed by the misguided and deviated stigma until now it hasn't disappeared. For the groups of “penghayat kepercayaan”, this condition has left a deep trauma. Even though the government has issued a series of laws and regulations that sought to protect and fulfill the groups of “penghayat kepercayaan”, but it has not been able to completely cleared up the stigma of “non religion people - communist” which has widespread in society. This period was be recognized by “penghayat kepercayaan” was the toughest period in the Indonesian history. The label of communist made the “penghayat kepercayaan” fell out and not a few organizations of “penghayat kepercayaan” were be "apparent death" because their "congregations" have left them. Many Believers chose to adhere to a religion (even if it is only an identity) so that they could be safer from social pressures. Until now, some organizations of “penghayat kepercayaan” are still trauma, so that they have not freely expressed their beliefs as a “penghayat kepercayaan” in the public sphere. The actual fact is “penghayat kepercayaan” were an entity of the Nusantara community’s group which was completely different from communist. Even at one time, “penghayat kepercayaan” were politically confronted directly with communist groups at the political event in 1965. In reviewing this fact, the author would describe the research based on the facts that appeared or as they were. So, the type of this research used a Qualitative-empirical approach. The place of this research located in Central Java as the province that was in accordance to the data, in temporary it had the most of organization of “penghayat kepercayaan”. Sourced of data would be carried out randomly, namely from elders of the flow of belief's organization who experienced or witnessed the period around 1965. The author hypothesized that “penghayat kepercayaan” are victims of being labeled PKI 
Partisipasi Publik sebagai Legitimasi Demokrasi Produk Hukum Retno Mawarini Sukmariningsih; Hadi Karyono; Agus Nurudin; Mashari
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 4 No. 2 (2025): Juni: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/dch1ar72

Abstract

Partisipasi publik merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum demokratis yang menjamin keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Artikel ini menganalisis secara kritis implementasi partisipasi publik dalam pembentukan regulasi di Indonesia dengan pendekatan yuridis-normatif dan teori hukum partisipatif. Dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat sering kali bersifat simbolis dan tidak substansial. Padahal, partisipasi publik yang bermakna menjadi syarat legitimasi demokratis suatu produk hukum. Tulisan ini mengkaji peran partisipasi berdasarkan teori diskursus Jurgen Habermas, hukum progresif Satjipto Rahardjo, serta prinsip good governance. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi mekanisme partisipasi yang lebih transparan, inklusif, dan deliberatif menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keadilan regulatif dan kepastian hukum yang demokratis.
Otoritas Notaris/PPAT Dalam Menerima Titipan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Hardhiyanto, Iqbaal Bagus; Sukmariningsih, Retno Mawarini
Jurnal JURISTIC Vol 6, No 01 (2025): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v6i01.6071

Abstract

The challenges faced by Notaries and Land Deed Officials (PPAT) in managing the Land and Building Rights Acquisition Tax (BPHTB) are significant within Indonesia's land administration and taxation system. A major challenge is determining the accurate BPHTB amount due to discrepancies between the recorded Sale Value of Tax Objects (NJOP) and the actual market value of the property. Since NJOP often does not reflect the true market value, it complicates the calculation of BPHTB, impacting accuracy and compliance with tax regulations. Frequent changes in tax policies, such as BPHTB rate adjustments and new administrative procedures, further complicate the tasks of Notaries and PPAT. To address these issues, they must take several strategic steps: regularly updating their knowledge through training and seminars (as per Law No. 30 of 2004 on Notarial Positions), utilizing digital resources like official tax authority websites, and maintaining effective communication with local tax authorities. Additionally, adopting integrated information systems that can be updated with the latest policies is crucial. Joining professional associations like the Indonesian Notaries Association (INI) or the Association of Land Deed Officials (IPPAT) provides valuable updates and training, as outlined in Government Regulation No. 37 of 1998 on the Regulation of Land Deed Officials. Regular internal training and collaboration with tax consultants who have access to the latest information will enhance their ability to adapt to policy changes. By implementing these measures, Notaries and PPAT can better manage policy changes, ensure regulatory compliance, and deliver accurate and reliable services. Their role is essential in supporting transparent tax administration and maintaining the integrity of the land and tax system in Indonesia, thus contributing to sustainable economic development and legal certainty.
Co-Authors Agus Nurudin Agus Nurudin Agus Nurudin Agus Wibowo Agus Widodo Ahamad, Haniff Anggraeni Endah Kusumaningrum Aniek Tyaswati Wiji Lestari Arista Candra Irawati Ceprudin Ceprudin David Maharya Ardyantara Dian Ade Nugroho Edy Lisdiyono Eko Nursanty Eko Nursanty Elisabeth Liu Endah K, Anggraeni Erlangga Alif Mufti Hadi Karyono Hardhiyanto, Iqbaal Bagus Imam Subiyanto Iman Fadhilah Indriyasari, Indriyasari Indro Harianto Inti Englishtina Irawan, Benny Bambang Ivan Agusta Jady Zaidi Hassim Kunarto Liliana Tedjo Saputra M. Riyanto M.C. Inge Hartini Markus Suryo U Markus Suryo Utomo Mashari mashari . Mualim mugan Nadzirin, Akhwan Ontran Sumantri Riyanto Ridlo, Himmaturojuli Rosyid RR Widyorini Indrasti W Rr. Widyorini Indriasti W Sarsintorini Putra Satria, Adhi Putra Siti Mariam Siti Mariyam Sri Mulyani Sri Mulyani Sri Subekti Syaifuddin Syaifuddin Tubagus Achmad Darodjat Yanti Sri Rejeki