Articles
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Iklan Makanan Tidak Sesuai Dengan Kondisi Barang Yang Diperdagangkan ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gede Surya Nanda]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ketut Sukranatha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 11 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.37 KB)
<![CDATA[Iklan dikenal sebagai sebuah sarana komunikasi yang dilakukan dengan mempromosikan sebuah produk dan pesan kepada masyarakat luas.Iklan menentukan keputusan pembeli sehingga penting bagi seorang produsen untuk dapat menyajikan informasi yang menarik namun terkadang melebih-lebihkan produk yang ada sehingga banyak diminati dan berdampak pada kenaikan permintaan pasar terhadap sebuah produk.Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat iklan makanan yang tidak sesuai dengan kenyataan serta hal yang menyebabkan terjadinya kerugian akibat iklan makanan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan akibat iklan makanan yang tidak sesuai diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan terhadap aspek periklanan pangan di tingkat nasional dipegang oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang menjalankan tugas sebatas menerima laporan dari masyarakat serta hal yang menyebabkan kerugian akibat iklan makanan yang tidak sesuai ialah lemahnya substansi yang mengatur terkait kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia menjadi kendala utama dalam konsep penyiaran di Indonesia. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Iklan Makanan Tidak Sesuai]]>
<![CDATA[UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP PELANGGARAN PERJANJIAN KARTU KREDIT ]]>
<![CDATA[Nyoman Shintya Purnama Dewi]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ketut Sukranatha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 07, Juli 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (103.259 KB)
<![CDATA[Along with the rapid development of world trade, incuding Indonesia, the particulary demanding employers to use a practical means of payment. Especially in busy entrepreneurs who often travel abroad and require tools that are practical and flexible payments that can provide ease, smoothness and comfort of the parties involved in a transaction. Public demands are answered by the bank to issue credit card as a substitute for cash payment. But in practice often found problems related to non performance in accordance with performance agreements have been agreed. It is then in practice lead to disputes between the parties.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN JASA TRANSPORTASI UDARA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS ]]>
<![CDATA[Ayuning Sasmitha Margana]]>;
<![CDATA[I Made Udiana]]>;
<![CDATA[A.A. Ketut Sukranatha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (320.634 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i04.p15
<![CDATA[Mengingat pentingnya peran transportasi untuk mempermudah pengangkutan manusia maupun barang dari satu tempat asal ke tempat tujuan, maka diperlukan adanya perlindungan hukum penggunaan jasa transportasi. Perlindungan hukum penggunaan jasa transportasi terhadap penyandang disabilitas, khususnya transportasi udara masih kurang efektif dikarenakan masih banyak terdapat tindakan diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas, yang dilakukan baik oleh pihak maskapai penerbangan maupun pihak bandar udara. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai pengguna jasa dalam penggunaan jasa transportasi udara? 2. Upaya hukum apakah yang dapat ditempuh oleh penyandang disabilitas dalam hal terjadinya sengketa dengan pihak maskapai penerbangan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana lebih menekankan terhadap bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh dalam hal terjadinya sengketa, yang didasarkan pada sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang mengalami tindakan diskriminasi pada saat menggunakan jasa transportasi udara, sehingga implementasi dalam perlindungan hukum penggunaan jasa transportasi udara terhadap penyandang disabilitas harus lebih diperhatikan, serta penyandang disabilitas belum semuanya mengetahui upaya apa yang dapat ditempuh dalam hal terjadinya sengketa dengan pihak maskapai penerbangan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transportasi Udara, Penyandang Disabilitas]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 9 TAHUN 2013 ]]>
<![CDATA[Dewa Gede Wibhi Girinatha]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>;
<![CDATA[A.A.Ketut Sukranatha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.789 KB)
<![CDATA[Makalah ini berjudul Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Di Kota Denpasar. Adapun yang melatar belakangi tulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis proses serta faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh notaris di kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris merupakan penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia saat ini menggunakan sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Proses pendaftaran fidusia secara elektronik dilaksanakan oleh pejabat Notaris biasanya ditunjuk oleh bank atau lembaga pembiayaan terkait dan faktor-faktor penghambat dalam proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik Disebabkan oleh suatu pertimbangan yang mempengaruhi setiap proses pemberian kredit yang mana akta jaminan fidusia didaftarkan setelah pembayaran kredit dalam keadaan tidak sehat oleh pihak bank maupun lembaga pembiayaan terkait. Selain itu faktor hambatan lainnya dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terjadi di kantor notaris berupa data tidak lengkap yang diberikan oleh pihak bank yang mengakibatkan tidak dapatnya dilaksanakan pembuatan akta perjanjian fidusia dan sehingga secara otomatis tidak dapat dilaksanakan proses pendaftaran secara elektronik.Kata Kunci : Pendaftaran, Sistem Elektronik, Notaris, Fidusia]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIANNOMINEE DALAM KEPEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN GIANYAR OLEH ORANG ASING ]]>
<![CDATA[I Gede Putu Aditya Dharma]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>;
<![CDATA[A. A. Ketut Sukranatha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (33.39 KB)
<![CDATA[Karya ilmiah ini berjudul “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian NomineeDalam Kepemilikan Tanah Di Kabupaten Gianyar Oleh Orang Asing”. Adapuntujuan dari pemulisan ini adalah untuk mengetahui latar belakang dibuatnyaperjanjian nominee di Kabupaten Gianyar dan akibat hukum apabila terjadi sengketadiantara pihak yang membuat perjanjian nominee di Kabupaten Gianyar. Metodeyang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian yuridisempiris, yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secaralangsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat. Mengenai latarbelakang dibuatnya perjanjian nominee adalah karena kurangnya pengetahuan dariNotaris, selain itu terdapat faktor ekonomis-pragmatis yang menjadi masing-masingpihak yang membuat perjanjian nominee. Selanjutnya akibat hukum terhadapperjanjian nominee adalah perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukumkarena perjanjian tersebut dibuat atas causa yang palsu.]]>
<![CDATA[PERDAGANGAN PRODUK PELANGSING TANPA IZIN EDAR SECARA ONLINE DALAM DIMENSI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Luh Gede Lia Muliasari]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ketut Sukranatha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (208.807 KB)
<![CDATA[Tujuan dari studi ini untuk dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk pelangsing impor tanpa memiliki izin edar yang dijual lewat online serta untuk mengetahui tanggung jawab dari pelaku usaha yang mendistribusikan barang dagangannya melalui media sosial berupa produk pelangsing impor tanpa izin edar. Studi ini menggunaknan metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan lebih mengutamakan pendekatan terhadap norma-norma hukum yang gunakan sebagai bahan hokum primer. Sedangkan bahan hukum sekunder yakni buku, literature, serta jurnal. Hasil dari dilakukannya studi ini yaitu bahwa pelindungan hukum terhadap konsumen ketika melakukan jual beli melalui online telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat dijadikan payung hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik. Namun tidak sepenuhnya perlindungan hukum yang dilaksanakn dapat berjalan sesuai yang dijanjikan, maka itu dikarenakan masih banyak pelaku usaha dalam meperdagangkan produk pelangsing impor belum memiliki izin edar. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Pelangsing, Tanpa Izin, Transaksi Online]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) PASAR KAMBOJA ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Utami Prabandari]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ketut Sukranatha]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (394.27 KB)
<![CDATA[Makalah ini berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pasar Kamboja”. Makalah ini menggunakan metode hukum empiris kemudian menganalisa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait dengan gejala-gejala yang timbul dilapangan. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui implementasi PP. No. 9 Tahun 1995 terhadap pelaksanaan pemberian pinjaman yang sehat serta upaya koperasi simpan pinjam (KSP) terhadap anggotanya yang tidak memenuhi kewajibannya. Apabila terjadi pinjaman bermasalah akibat anggota koperasi tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak koperasi melakukan upaya penanganan dan penyelamatan pada pinjaman bermasalah, namun apabila upaya tersebut tidak berhasil maka akan dilakukan tindakan penyelesaian melalui jalur hukum yaitu dengan eksekusi terhadap barang atau benda yang di jaminkan dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undangan yang telah ditetapkan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PADA KAPAL PESIAR YANG DISALURKAN MELALUI PT. WATERFRONT DI DENPASAR ]]>
<![CDATA[Sagung Istri Mas Mahadiani]]>;
<![CDATA[I Ketut Markeling]]>;
<![CDATA[A. A. Ketut Sukranatha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (28.286 KB)
<![CDATA[Employment opportunities abroad are still open with adequate wages, thisreality has become a main attraction for Indonesian workers to seek employmentabroad. Thus the placement of Indonesian workers to work abroad is an attempt torealize the equal rights and opportunities for workers to get a job and a decent incomein the implementation should be done with attention to the dignity, human dignity andthe protection of the law. Indonesian workers to be placed overseas go through the ofthe placement company of Indonesian workers As a distributor overseas executiveplacement must be able to perform the placement and protection for workers who aredistributed in accordance with the applicable provisions.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG SUDAH KADALUWARSA ]]>
<![CDATA[Nyoman Rizkyta Putri]]>;
<![CDATA[A.A Ketut Sukranatha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (240.504 KB)
<![CDATA[Penulisan karya ilmiah ini membahas tentang Tanggung Jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait produk makanan kemasan yang banyak produk barang ataupun pelayanan jasa yang muncul dipasaran. Dengan begitu banyaknya produk barang ataupun pelayanan jasa yang bermunculan membuat konsumen dirugikan sehingga memerlukan adanya peningkatan perlindungan terhadap konsumen, agar hak-hak konsumen tersebut dapat terpenuhi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pertanggung jawaban produsen sebagai pelaku usaha. Metode penelitian ini menggunakan penelitian secara normatif dengan dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan bahan kepustakaan. Perlindungan bagi konsumen tercantum di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengenai hak konsumen berhak untuk mendapatkan barang dan atau jasa yang aman, nyaman, sedangkan kewajiban konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Kata Kunci : Perlindungan hukum, konsumen, makanan kemasan.]]>
<![CDATA[KEBERADAAN NOMINEE AGREEMENT KEPEMILIKAN SAHAM OLEH ORANG ASING DALAM PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Maharani Putrayasa]]>;
<![CDATA[Ketut Sukranatha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (368.814 KB)
<![CDATA[Penanaman modal atau yang juga disebut dengan investasi diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi nasional suatu negara. Salah satu jenisnya adalah penanaman modal asing karena memberikan banyak keuntungan bagi Negara apabila dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tidak semua bidang usaha terbuka bagi penanam modal asing, dalam prakteknya larangan tersebut diterobos melalui Nominee Agreement dalam kepemilikan saham suatu Perseroan Terbatas. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan Nominee Agreement dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melakukan pendekatan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan fakta (The Fact Approach). Hasil studi menunjukkan bahwa orang asing hanya boleh memiliki saham pada perusahaan Perseroan Terbatas diluar Daftar Negatif Investasi sebagaimana yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Keberadaan Nominee Agreement dalam kepemilikan saham suatu Perseroan Terbatas pada praktiknya masih terjadi dalam beberapa bentuk perjanjian. Pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Penanaman Modal sudah mengatur mengenai pelarangan praktik tersebut. Sehingga akibat hukum yang akan timbul apabila terbukti terdapat perjanjian Nominee adalah perjanjian tersebut dianggap tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh karena yang menjadi objek perjanjian menyalahi peraturan yang berlaku. Kata kunci: Nominee Agreement, Perseroan Terbatas, Saham, Akibat Hukum.]]>
