Articles
<![CDATA[Upaya Hukum Indonesia terhadap Dumping Besi dan Baja yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok dan Vietnam ]]>
<![CDATA[Tektona, Rahmadi Indra]]>
<![CDATA[ Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54629/jli.v19i1.788
<![CDATA[Indonesia memiliki masalah peningkatan jumlah impor besi dan baja dari tahun ke tahun, akan tetapi Tiongkok dan Vietnam disorot berbeda oleh pemerintah karena mengalami peningkatan yang signifikan sehingga dicurigai melakukan dumping. Dengan begitu apa upaya hukum yang harus dilakukan terhadap dugaan dumping yang dilakukan Tiongkok dan Vietnam oleh Lembaga-lembaga yang berwenang serta pihak-pihak terkait dan Apa akibat hukumnya. Penelitian ini akan dianalisa dengan metode penlitian hukum normatif yang dipertimbangkan dengan prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, serta perjanjian-perjanjian internasional dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Antidumping Code 1994 menjadi dasar upaya yang dilakukan Indonesia terhadap Tiongkok dan Vietnam mengingat bahwa ketiga negara tersebut merupakan anggota dari World Trade Organization dengan General Agreement on Tariff and Trade. Komite Anti Dumping Indonesia adalah Lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dumping, baik secara offensive ataupun defensive yang dimulai berdasarkan inisiatif ataupun permohonan dari mayoritas Industri Dalam Negeri barang sejenis. Apabila proses penyelidikan yang dilakukan oleh KADI terbukti ditemukan adanya dumping maka akan dikenakan sangsi berupa pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sesuai besaran margin dumping dan apabila tidak ditemukan atau margin deminimis maka proses penyelidikan dihentikan. Dan sangat disayangkan karenA dumping secara khusus belum diatur dalam sebuah undang-undang di Indonesia. ]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum Penggunaan Smart Contract Dalam Transaksi Initial Coin Offering di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nidal Safaraz Kurniawan]]>;
<![CDATA[Rahmadi Indra Tektona]]>;
<![CDATA[Rhama Wisnu Wardhana]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 1, Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/sc.v32i1.4366
<![CDATA[Dunia kriptografi telah berkembang pesat meskipun masih menghadapi tantangan regulasi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Cryptocurrency juga memunculkan model investasi baru, yakni Initial Coin Offering (ICO), di mana perusahaan berbasis blockchain mengumpulkan modal dengan menawarkan token digital kepada investor. ICO umumnya menggunakan smart contract, yang memungkinkan transaksi otomatis tanpa perantara. Namun, belum adanya regulasi khusus yang mengatur ICO juga penggunaan smarta contract menimbulkan persoalan terhadap perlindungan hukum dan implikasi hukum dari inovasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normative. Dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian yang diperoleh terkait implikasi hukum smart contract dalam transaksi Initial Coin Offering akan mencakup terkait kebasahan perjanjian, perlindungan hukum, dan kepastian hak investor. Perjanjian yang dibuat melalui smart contract harus memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dalam ICO akan melanggar Undang-Undang Mata Uang dan unsur klausa halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kemudian terkait risiko seperti penipuan dan kegagalan proyek dapat meningkat jika tanpa pengawasan yang memadai. Sehingga diperlukan pengaturan ICO juga penggunaan smart contract di Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum, mekanisme pengawasan yang efektif, serta meningkatkan kepercayaan investor. Penyelesaian sengketa bisa dalam transaksi ICO juga penggunaan smart contract dapat melalui litigasi atau non-litigasi dengan tantangan hukum yang masih berkembang.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM DISTRIBUSI MATA UANG DIGITAL BANK SENTRAL SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Provisky, Cedatendo Lambang]]>;
<![CDATA[Tektona, Rahmadi Indra]]>;
<![CDATA[Efendi, Aan]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8910
<![CDATA[Indonesia telah mencakup konsep mata uang digital bank sentral atau rupiah digital dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun, ketentuan tersebut masih dianggap kurang kuat dalam menerapkan rupiah digital karena masih ada beberapa hal yang belum diatur, menciptakan kekosongan hukum. Salah satunya adalah distribusi rupiah digital. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengkaji regulasi hukum yang mengatur distribusi mata uang digital bank sentral sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik. Selain itu, penelitian ini membandingkan pengaturan hukum distribusi mata uang digital bank sentral sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik di Indonesia dengan di Bahama. Tujuan lainnya adalah untuk merumuskan konstruksi hukum ke depan terkait distribusi rupiah digital guna merekomendasikan pembaruan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal hukum dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Melalui studi kepustakaan dan analisis deduktif, ditemukan bahwa peraturan yang ada masih belum memberikan kepastian hukum terhadap distribusi rupiah digital di Indonesia. Sementara di Bahama, regulasi yang telah disusun secara konkret dalam Bahamian Dollar Digital Currency Regulations, 2021. Oleh karena itu, konstruksi hukum ke depan perlu menegaskan kewenangan Bank Indonesia dalam mengelola rupiah digital, merancang infrastruktur teknologi, mengatur distribusi kepada perantara dan masyarakat, serta mempertimbangkan sanksi administratif terkait]]>
<![CDATA[Melindungi Hak Masyarakat Adat di Indonesia Pada Penyalahgunaan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ayu Citra Santyaningtyas]]>;
<![CDATA[Rahmadi Indra Tektona]]>
<![CDATA[ HERITAGE Vol 7 No 1 (2019): Jurnal Heritage ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Komunikasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35891/heritage.v7i1.1571
<![CDATA[Bangsa yang besar adalah bangsa dengan kebanggaan bagi warisan budayanya. ekspresi budaya tradisional adalah yang paling penting atau paling diakui dasar untuk identitas budaya dan masyarakat. Negara sebagai manajer ekspresi budaya tradisional harus melindungi keberadaan ekspresi budaya tradisional dengan mempertimbangkan sebagai warisan budaya yang sangat berharga. Menghormati hak-hak masyarakat adat dan kepentingan sebagai pemilik ekspresi budaya tradisional dapat mendukung ekonomi nasional. Sebuah isu yang menarik terkait dengan peningkatan adalah ekonomi berbasis pengetahuan ekonomi nasional yang menyangkut dengan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya warisan budaya intelektualitas oleh masyarakat adat sebagai penjaga sumber daya ini. Dalam dekade terakhir, ada kecenderungan memanfaatkan sumber daya ini tidak adil oleh negara-negara maju. masyarakat adat sebagai pemilik ekspresi budaya tradisional, oleh karena itu, harus dihargai dan bersyukur ketika ekspresi budaya tradisional mereka disalahgunakan oleh negara-negara lain.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Atas Pemeriksaan Setempat Terhadap Sengketa Tanah Dalam Perkara Perdata ]]>
<![CDATA[Benu, Marthen]]>; Ali, Moh.;
<![CDATA[Tektona, Rahmadi Indra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 4 No. 1 (2024): June 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69989/k6jhry02
<![CDATA[The mechanism for resolving land rights disputes in the District Court is always handled by a judge, and before reaching an examination with an evidentiary agenda, the parties to the case will carry out efforts at peace or mediation. The judge/judicial panel, clerk/substitute clerk, and bailiff/substitute bailiff together with the parties present go to the location of the object to be inspected and carry out the inspection. The first thing that is asked for information is from the plaintiff in accordance with the contents of the lawsuit. The local inspection carried out by the judge has the function of assisting the judge in making his decision. The problems that arise are related to the role and function of the local inspection of the disputed object in the form of land if it is related to the construction of evidence in civil cases The problem formulation in this research is (1) Has the local examination of the object of a land dispute in a civil case provided legal certainty? (2) What are the legal implications of a local examination of a civil case object? and (3) What is legal certainty in future arrangements for local inspections of land objects in civil cases. From the results of the research carried out, it was found that local inspections were based on Article 153 HIR, Article 180 RBg and Articles 211 – 214 Rv and SEMA No. 7 of 2001 does not yet reflect legal certainty because it does not regulate in detail the local inspection mechanisms in the field, giving rise to multiple interpretations. Apart from that, the local examination is still ambiguous as to whether it is evidence whose evidentiary value is left to the judge or whether the local examination is not included in the category of evidence, it is an examination tool or method to obtain evidence. The results obtained in the local inspection are valid evidence. The legal implications of a local examination of a civil case object are (1) on the costs of the case if the judge desires a local examination, (2) on the evidentiary strength of the local examination. These two things contain legal consequences that need to be clarified in future regulatory aspects. Legal certainty in the future regulation of local inspections of land objects in civil cases is that all cases involving immovable objects such as land must be carried out locally and preferably carried out after further examination of evidence to overcome differences in the practice of carrying out local inspections. Uniformity of these arrangements is very important to create legal certainty regarding local inspections. Regulations regarding local examinations must be established at the statutory level so that they have strong binding power on all parties involved in the case, including judges, clerks and all.]]>
<![CDATA[PERMANENT LEGAL STRENGTH (INKRACHT VAN GEWEIJSDE) PKPU PEACE IN BANKRUPTCY LAW ]]>
<![CDATA[Poesoko, Felly Felmmy Dwi Renaningtyas]]>;
<![CDATA[Susanti, Dyah Ochtorina]]>;
<![CDATA[Tektona, Rahmadi Indra]]>;
<![CDATA[Suci, Ivida Dewi Amrih]]>;
<![CDATA[Astutik, Sri]]>
<![CDATA[ Awang Long Law Review Vol. 6 No. 2 (2024): Awang Long Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/awl.v6i2.1167
<![CDATA[The decision to ratify PKPU peace (homologation) based on its regulations has permanent legal force (inkracht van geweijsde). The nature of permanent legal force is related to whether it can be executed or implemented immediately, so that this decision requires legal certainty by stating that the decision must have permanent legal force. Bankruptcy law regulates differently regarding the permanent legal force in PKPU decisions, the difference being that the permanent legal force does not apply to the entire substance of the case but only to the peace agreement agreement, which can be called limited permanent legal force. Regarding this specificity, the researcher wants to analyze it under the title "permanent legal force (inkracht van geweijsde) of PKPU peace in bankruptcy law". This research uses normative juridical research methods, with the analysis of peace theory, legal system theory and theory of legal objectives with a statutory approach, conceptual approach and case approach and which is expected to have prescriptive value in the future in accordance with its axiology, namely the aim of law is justice]]>
<![CDATA[Prinsip Kemanfaatan Pada Akta Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah ]]>
<![CDATA[Agusyanti, Kusuma Astuti]]>;
<![CDATA[Setyawan, Fendi]]>;
<![CDATA[Tektona, Rahmadi Indra]]>
<![CDATA[ Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 5 No. 2 (2023): Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Siber Cerdika Internasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59261/jequi.v5i2.153
<![CDATA[Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain mengkaji dan menganalisa akta pembiayaan murabahah pada bank syariah sesuai dengan prinsip kemanfaatan, mengkaji dan mengalisa pelaksanaan system akad murabahah berdasarkan prinsip kemanfaatan bank syariah dan mengkaji dan menganalisisa pengaturan kedepan prinsip kemanfaatan akta pembiayaan murabahah pada bank syariah. Metode penelitan yang digunakan yakni yuridis normatif (legal research) sering juga disebut sebagai pendekatan kepustakaan (doktrin). Pendekatan kepustakaan juga berarti dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan penelitian ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitan ini yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyimpulkan Pertama, bahwa murabahah adalah salah satu produk yang dikembangkan oleh Bank Syariah. Dalam perbankan syariah, produk ini diartikan sebagai akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapat keuntungan. Kedua, Pelaksanaan pada lembaga keuangan syariah bank dan non bank dalam mengajukan pembiayaan murabahah, calon nasabah terlebih dahulu memenuhi persyaratan dan mengisi formulir yang telah disediakan bank, analisi akan menganalisi nasabah hingga disetujui oleh penyedia pembiayaan dan kepala pemimpin cabang. Ketiga, Bahwa Pengaturan konsep kedepan prinsip kemanfaatan akta pembiayaan murabahah pada bank syariah adalah pada sistem bagi hasilnya, sehingga tidak salah masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil, akan tetapi pada kenyataan pembiayaan diperbankan syariah tidak didominasi dengan pembiayaan mudharabah dengan konsep bagi hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oelh pembiayaan murabahah]]>
<![CDATA[ANALISIS DAMPAK HUKUM TERHADAP INOVASI BISNIS BERBASIS E-COMMERCE DALAM INTERNET OF THINGS (IOT) MELALUI GAGASAN SOCIETY 6.0 ]]>
<![CDATA[Oktaviyani, Evin]]>;
<![CDATA[Sari, Nuzulia Kumala]]>;
<![CDATA[Tektona, Rahmadi Indra]]>
<![CDATA[ Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Special Issue Vol. 7 No. 4 Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.37883
<![CDATA[Digitalisasi di Indonesia telah mengubah secara signifikan proses bisnis dan perizinan usaha, berdampak positif pada kemudahan berusaha dan pertumbuhan ekonomi. Perubahan regulasi hukum ekonomi terkait dengan pembentukan perusahaan, kepemilikan, dan perlindungan konsumen di ekosistem digital menciptakan lingkungan bisnis yang seimbang antara inovasi dan keamanan. Harmoni dalam sebuah hukum bisnis adalah sebuah konsep pemikiran yang matang guna mencapai pemasaran negara berbasis digitalisasi, inovasi dari berbagai penjuru dunia terus digalakkan guna memajukan negaranya sendiri agar menjadi negara yang maju dan kompetitif dalam persaingan pasar global. Melalui gagasan 6.0 Internet menjadi dominan yang membantu kehidupan manusia salah satunya menggunakan Internet of Things (IoT). IoT memiliki peran penting dalam industri e-commerce. Penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk terus memantau perkembangan ekosistem digital dan meresponsnya dengan kebijakan yang sesuai untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan inklusif khususnya di sektor e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak teknologi dan inovasi pada keadilan dalam penegakan hukum di era digital melalui metode studi literatur. Penelitian ini akan membantu pemangku kepentingan dalam penegakan hukum dan kebijakan publik untuk memahami implikasi teknologi dan inovasi terhadap keadilan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan dasar bagi peneliti masa depan untuk lebih mendalami isu-isu ini melalui penelitian empiris yang lebih mendalam.]]>
<![CDATA[Prinsip Kemanfaatan Pada Akta Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah ]]>
<![CDATA[Kusuma Astuti Agusyanti]]>;
<![CDATA[Fendi Setyawan]]>;
<![CDATA[Rahmadi Indra Tektona]]>
<![CDATA[ Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 5 No. 2 (2023): Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Siber Cerdika Internasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59261/jequi.v5i2.153
<![CDATA[Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain mengkaji dan menganalisa akta pembiayaan murabahah pada bank syariah sesuai dengan prinsip kemanfaatan, mengkaji dan mengalisa pelaksanaan system akad murabahah berdasarkan prinsip kemanfaatan bank syariah dan mengkaji dan menganalisisa pengaturan kedepan prinsip kemanfaatan akta pembiayaan murabahah pada bank syariah. Metode penelitan yang digunakan yakni yuridis normatif (legal research) sering juga disebut sebagai pendekatan kepustakaan (doktrin). Pendekatan kepustakaan juga berarti dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan penelitian ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitan ini yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyimpulkan Pertama, bahwa murabahah adalah salah satu produk yang dikembangkan oleh Bank Syariah. Dalam perbankan syariah, produk ini diartikan sebagai akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapat keuntungan. Kedua, Pelaksanaan pada lembaga keuangan syariah bank dan non bank dalam mengajukan pembiayaan murabahah, calon nasabah terlebih dahulu memenuhi persyaratan dan mengisi formulir yang telah disediakan bank, analisi akan menganalisi nasabah hingga disetujui oleh penyedia pembiayaan dan kepala pemimpin cabang. Ketiga, Bahwa Pengaturan konsep kedepan prinsip kemanfaatan akta pembiayaan murabahah pada bank syariah adalah pada sistem bagi hasilnya, sehingga tidak salah masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil, akan tetapi pada kenyataan pembiayaan diperbankan syariah tidak didominasi dengan pembiayaan mudharabah dengan konsep bagi hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oelh pembiayaan murabahah]]>
<![CDATA[Principle of Justice in Compensation for Disputes Due to Breach of Murabahah Contract ]]>
<![CDATA[Nury Khoiril Jamil]]>;
<![CDATA[Dyah Ochtorina Susanti]]>;
<![CDATA[Rahmadi Indra Tektona]]>
<![CDATA[ Al-Mashrafiyah (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah) Vol 9 No 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Contract default often occurs, as a result the creditor demands compensation from the debtor through the religious court instrument, the murabahah contract as a sharia contract which in fact implements sharia principles has fundamental differences related to compensation. The difference lies in the calculation of compensation only taking into account the original losses suffered and not the loss of future profits. The study focuses on two legal issues, namely the characteristics of compensation and the suitability of the application of compensation cases with the principle of justice in murabahah contract default disputes. This study is a normative legal study with a statutory, conceptual and case approach. The results show that sharia principle compensation has special characteristics, namely the value of compensation is calculated from real losses and does not depend on total future profits. In several cases of this study, the mandated sharia principles often do not become the legal basis for judges in deciding cases of compensation for default so that the principle of justice is not achieved.]]>
