p-Index From 2021 - 2026
8.111
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA EGALITA Pandecta Jurnal Ketahanan Nasional Arena Hukum Jurnal Asy-Syari'ah Diponegoro Law Review Ahkam: Jurnal Hukum Islam Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam JURNAL CENDEKIA HUKUM Widya Yuridika Jurnal Ius Constituendum Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah Res Judicata JURNAL HERITAGE Yurispruden Awang Long Law Review Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) JURNAL RECHTENS Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal KRTHA BHAYANGKARA Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Supremasi Jurnal Syntax Transformation Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Risalah Hukum Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Batulis Civil Law Review Journal Justiciabelen (JJ) As-Sidanah : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Legalita Journal of Economic & Business Law Review SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Jurnal Dialektika Hukum Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Jurnal Hukum Islam Jurnal Hukum Mimbar Justitia SASI aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Jurnal Legislasi Indonesia Muwazah: Jurnal Kajian Gender Khazanah Hukum Journal of Shariah Economics Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Claim Missing Document
Check
Articles

KEPASTIAN HUKUM DISTRIBUSI MATA UANG DIGITAL BANK SENTRAL SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK Provisky, Cedatendo Lambang; Tektona, Rahmadi Indra; Efendi, Aan
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8910

Abstract

Indonesia telah mencakup konsep mata uang digital bank sentral atau rupiah digital dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun, ketentuan tersebut masih dianggap kurang kuat dalam menerapkan rupiah digital karena masih ada beberapa hal yang belum diatur, menciptakan kekosongan hukum. Salah satunya adalah distribusi rupiah digital. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengkaji regulasi hukum yang mengatur distribusi mata uang digital bank sentral sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik. Selain itu, penelitian ini membandingkan pengaturan hukum distribusi mata uang digital bank sentral sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik di Indonesia dengan di Bahama. Tujuan lainnya adalah untuk merumuskan konstruksi hukum ke depan terkait distribusi rupiah digital guna merekomendasikan pembaruan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal hukum dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Melalui studi kepustakaan dan analisis deduktif, ditemukan bahwa peraturan yang ada masih belum memberikan kepastian hukum terhadap distribusi rupiah digital di Indonesia. Sementara di Bahama, regulasi yang telah disusun secara konkret dalam Bahamian Dollar Digital Currency Regulations, 2021. Oleh karena itu, konstruksi hukum ke depan perlu menegaskan kewenangan Bank Indonesia dalam mengelola rupiah digital, merancang infrastruktur teknologi, mengatur distribusi kepada perantara dan masyarakat, serta mempertimbangkan sanksi administratif terkait
Melindungi Hak Masyarakat Adat di Indonesia Pada Penyalahgunaan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia Ayu Citra Santyaningtyas; Rahmadi Indra Tektona
HERITAGE Vol 7 No 1 (2019): Jurnal Heritage
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35891/heritage.v7i1.1571

Abstract

Bangsa yang besar adalah bangsa dengan kebanggaan bagi warisan budayanya. ekspresi budaya tradisional adalah yang paling penting atau paling diakui dasar untuk identitas budaya dan masyarakat. Negara sebagai manajer ekspresi budaya tradisional harus melindungi keberadaan ekspresi budaya tradisional dengan mempertimbangkan sebagai warisan budaya yang sangat berharga. Menghormati hak-hak masyarakat adat dan kepentingan sebagai pemilik ekspresi budaya tradisional dapat mendukung ekonomi nasional. Sebuah isu yang menarik terkait dengan peningkatan adalah ekonomi berbasis pengetahuan ekonomi nasional yang menyangkut dengan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya warisan budaya intelektualitas oleh masyarakat adat sebagai penjaga sumber daya ini. Dalam dekade terakhir, ada kecenderungan memanfaatkan sumber daya ini tidak adil oleh negara-negara maju. masyarakat adat sebagai pemilik ekspresi budaya tradisional, oleh karena itu, harus dihargai dan bersyukur ketika ekspresi budaya tradisional mereka disalahgunakan oleh negara-negara lain.
Kepastian Hukum Atas Pemeriksaan Setempat Terhadap Sengketa Tanah Dalam Perkara Perdata Benu, Marthen; Ali, Moh.; Tektona, Rahmadi Indra
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 4 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/k6jhry02

Abstract

The mechanism for resolving land rights disputes in the District Court is always handled by a judge, and before reaching an examination with an evidentiary agenda, the parties to the case will carry out efforts at peace or mediation. The judge/judicial panel, clerk/substitute clerk, and bailiff/substitute bailiff together with the parties present go to the location of the object to be inspected and carry out the inspection. The first thing that is asked for information is from the plaintiff in accordance with the contents of the lawsuit. The local inspection carried out by the judge has the function of assisting the judge in making his decision. The problems that arise are related to the role and function of the local inspection of the disputed object in the form of land if it is related to the construction of evidence in civil cases The problem formulation in this research is (1) Has the local examination of the object of a land dispute in a civil case provided legal certainty? (2) What are the legal implications of a local examination of a civil case object? and (3) What is legal certainty in future arrangements for local inspections of land objects in civil cases. From the results of the research carried out, it was found that local inspections were based on Article 153 HIR, Article 180 RBg and Articles 211 – 214 Rv and SEMA No. 7 of 2001 does not yet reflect legal certainty because it does not regulate in detail the local inspection mechanisms in the field, giving rise to multiple interpretations. Apart from that, the local examination is still ambiguous as to whether it is evidence whose evidentiary value is left to the judge or whether the local examination is not included in the category of evidence, it is an examination tool or method to obtain evidence. The results obtained in the local inspection are valid evidence. The legal implications of a local examination of a civil case object are (1) on the costs of the case if the judge desires a local examination, (2) on the evidentiary strength of the local examination. These two things contain legal consequences that need to be clarified in future regulatory aspects. Legal certainty in the future regulation of local inspections of land objects in civil cases is that all cases involving immovable objects such as land must be carried out locally and preferably carried out after further examination of evidence to overcome differences in the practice of carrying out local inspections. Uniformity of these arrangements is very important to create legal certainty regarding local inspections. Regulations regarding local examinations must be established at the statutory level so that they have strong binding power on all parties involved in the case, including judges, clerks and all.
Prinsip Kemanfaatan Pada Akta Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Agusyanti, Kusuma Astuti; Setyawan, Fendi; Tektona, Rahmadi Indra
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 5 No. 2 (2023): Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jequi.v5i2.153

Abstract

Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain mengkaji dan menganalisa akta pembiayaan murabahah pada bank syariah sesuai dengan prinsip kemanfaatan, mengkaji dan mengalisa pelaksanaan system akad murabahah berdasarkan prinsip kemanfaatan bank syariah dan mengkaji dan menganalisisa pengaturan kedepan prinsip kemanfaatan akta pembiayaan murabahah pada bank syariah. Metode penelitan yang digunakan yakni yuridis normatif (legal research) sering juga disebut sebagai pendekatan kepustakaan (doktrin). Pendekatan kepustakaan juga berarti dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan penelitian ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitan ini yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyimpulkan Pertama, bahwa murabahah adalah salah satu produk yang dikembangkan oleh Bank Syariah. Dalam perbankan syariah, produk ini diartikan sebagai akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapat keuntungan. Kedua, Pelaksanaan pada lembaga keuangan syariah bank dan non bank dalam mengajukan pembiayaan murabahah, calon nasabah terlebih dahulu memenuhi persyaratan dan mengisi formulir yang telah disediakan bank, analisi akan menganalisi nasabah hingga disetujui oleh penyedia pembiayaan dan kepala pemimpin cabang. Ketiga, Bahwa Pengaturan konsep kedepan prinsip kemanfaatan akta pembiayaan murabahah pada bank syariah adalah pada sistem bagi hasilnya, sehingga tidak salah masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil, akan tetapi pada kenyataan pembiayaan diperbankan syariah tidak didominasi dengan pembiayaan mudharabah dengan konsep bagi hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oelh pembiayaan murabahah
ANALISIS DAMPAK HUKUM TERHADAP INOVASI BISNIS BERBASIS E-COMMERCE DALAM INTERNET OF THINGS (IOT) MELALUI GAGASAN SOCIETY 6.0 Oktaviyani, Evin; Sari, Nuzulia Kumala; Tektona, Rahmadi Indra
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Special Issue Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.37883

Abstract

Digitalisasi di Indonesia telah mengubah secara signifikan proses bisnis dan perizinan usaha, berdampak positif pada kemudahan berusaha dan pertumbuhan ekonomi. Perubahan regulasi hukum ekonomi terkait dengan pembentukan perusahaan, kepemilikan, dan perlindungan konsumen di ekosistem digital menciptakan lingkungan bisnis yang seimbang antara inovasi dan keamanan. Harmoni dalam sebuah hukum bisnis adalah sebuah konsep pemikiran yang matang guna mencapai pemasaran negara berbasis digitalisasi, inovasi dari berbagai penjuru dunia terus digalakkan guna memajukan negaranya sendiri agar menjadi negara yang maju dan kompetitif dalam persaingan pasar global. Melalui gagasan 6.0 Internet menjadi dominan yang membantu kehidupan manusia salah satunya menggunakan Internet of Things (IoT). IoT memiliki peran penting dalam industri e-commerce. Penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk terus memantau perkembangan ekosistem digital dan meresponsnya dengan kebijakan yang sesuai untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan inklusif khususnya di sektor e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak teknologi dan inovasi pada keadilan dalam penegakan hukum di era digital melalui metode studi literatur. Penelitian ini akan membantu pemangku kepentingan dalam penegakan hukum dan kebijakan publik untuk memahami implikasi teknologi dan inovasi terhadap keadilan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan dasar bagi peneliti masa depan untuk lebih mendalami isu-isu ini melalui penelitian empiris yang lebih mendalam.
Prinsip Kemanfaatan Pada Akta Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Kusuma Astuti Agusyanti; Fendi Setyawan; Rahmadi Indra Tektona
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 5 No. 2 (2023): Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jequi.v5i2.153

Abstract

Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain mengkaji dan menganalisa akta pembiayaan murabahah pada bank syariah sesuai dengan prinsip kemanfaatan, mengkaji dan mengalisa pelaksanaan system akad murabahah berdasarkan prinsip kemanfaatan bank syariah dan mengkaji dan menganalisisa pengaturan kedepan prinsip kemanfaatan akta pembiayaan murabahah pada bank syariah. Metode penelitan yang digunakan yakni yuridis normatif (legal research) sering juga disebut sebagai pendekatan kepustakaan (doktrin). Pendekatan kepustakaan juga berarti dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan penelitian ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitan ini yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyimpulkan Pertama, bahwa murabahah adalah salah satu produk yang dikembangkan oleh Bank Syariah. Dalam perbankan syariah, produk ini diartikan sebagai akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapat keuntungan. Kedua, Pelaksanaan pada lembaga keuangan syariah bank dan non bank dalam mengajukan pembiayaan murabahah, calon nasabah terlebih dahulu memenuhi persyaratan dan mengisi formulir yang telah disediakan bank, analisi akan menganalisi nasabah hingga disetujui oleh penyedia pembiayaan dan kepala pemimpin cabang. Ketiga, Bahwa Pengaturan konsep kedepan prinsip kemanfaatan akta pembiayaan murabahah pada bank syariah adalah pada sistem bagi hasilnya, sehingga tidak salah masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil, akan tetapi pada kenyataan pembiayaan diperbankan syariah tidak didominasi dengan pembiayaan mudharabah dengan konsep bagi hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oelh pembiayaan murabahah
Principle of Justice in Compensation for Disputes Due to Breach of Murabahah Contract Nury Khoiril Jamil; Dyah Ochtorina Susanti; Rahmadi Indra Tektona
Al-Mashrafiyah (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah) Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Contract default often occurs, as a result the creditor demands compensation from the debtor through the religious court instrument, the murabahah contract as a sharia contract which in fact implements sharia principles has fundamental differences related to compensation. The difference lies in the calculation of compensation only taking into account the original losses suffered and not the loss of future profits. The study focuses on two legal issues, namely the characteristics of compensation and the suitability of the application of compensation cases with the principle of justice in murabahah contract default disputes. This study is a normative legal study with a statutory, conceptual and case approach. The results show that sharia principle compensation has special characteristics, namely the value of compensation is calculated from real losses and does not depend on total future profits. In several cases of this study, the mandated sharia principles often do not become the legal basis for judges in deciding cases of compensation for default so that the principle of justice is not achieved.
PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA (Perspektif Socio-Legal) Rahmadi Indra Tektona
MUWAZAH : jurnal kajian gender Vol 3 No 2 (2011)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v3i2.8955

Abstract

Weak legal protection of women against children from mixed marriages, due to the patriarchal values are preserved through a process of socialization and reproduction in various forms by people and countries that are the order of the adam that marginalizes women. In other words, the law is built and constructed in a logical man. Therefore, to determine the status of the child and the relationship between children and parents, need to see first marriage of his parents as a preliminary issue, whether legitimate marriage of his parents so that children have a legal relationship with his father, or the marriage is invalid, so the child is considered as a child out of wedlock who only have a legal relationship with his mother. A child is legally considered a child born of a legitimate marriage between the father and mother.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PERCERAIAN Rahmadi Indra Tektona
MUWAZAH : jurnal kajian gender Vol 4 No 1 (2012)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v4i1.9992

Abstract

Marriage is one part of the necessities of life that exists in society and also a legitimate institution which is recognized by society and the state. In a marriage relationship, sometimes there will be divorce. Many things may trigger the causes, and usually the victims are children. Rights of children custody often become a problem before or after the divorce. This, becomes the obligations of the parties to protect children's rights.
Kedudukan Jaminan Hak Tanggungan Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Mantan Istri Dalam Perbankan : Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 222k/Pdt/2017 Rahmadi Indra Tektona
Khazanah Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): Khazanah Hukum Vol 2, No 2 August (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v2i2.8478

Abstract

Bank dalam memberikan pembiayaan atau kredit kepada masyarakat  memiliki keyakinan atas kesanggupan debitur dalam rangka pengembalian hutang  sesuai isi perjanjian yang telah disepakati. Salah satunya yakni diberikannya jaminan hak tanggungan sebagai agunan oleh debitur kepada pihak bank selaku kreditur. Kewenangan terkait pemberian Hak Tanggungan tercantum pada pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Hak Tanggungan. Apabila objek jaminan terdapat dalam sebuah perkawinan, maka objek jaminan tersebut dikatakan sebagai harta bersama sehingga objek jaminan itu milik pasangan suami istri tersebut. Namun, perkawinan yang putus karena perceraian akan berakibat pada kewenangan terkait harta bersama tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan mengenai benda jaminan yang berasal dari harta yang diperoleh semasa perkawinan milik sepasang suami istri yang sudah bercerai/berpisah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian Yuridis Normatif serta pendekatan kualitative sehingga memfokuskan penelitian terkait penerapan kaidah serta norma dalam hukum positif yang menghasilkan Kepastian hukum dalam pemberian benda jaminan yang berasal dari harta Bersama yang didapat semasa perkawinan pasangan suami istri yang sudah berakhir disebabkan perceraian tidak diatur dalam Hukum Perbankan.
Co-Authors Agusyanti, Kusuma Astuti Alifian Billie Dwi Putra Alvian Romdani, Vina Amadis, Fay Alejandra Amalia Putri Vairus Amalina Roslan Amru Hanifa Mukti Anang Suindro Anang Suindro Anggita, Sheila Novia Arini Ayatik Auliya Safira Putri Ayu Citra Santyaningtyas Ayu Citra Santyaningtyas Ayudya Rizqi Rachmawati Bakhouya Driss, Bakhouya Benu, Marthen Choirur Roziqin Devayanti, Rania Ayang Dewanti, Paramita Cahyaning Dewi Indriani Dwi Ruli Handoko Dyah Ochtorina Susanti Efendi, Aan Elliani Sudjana Emi Zulaikha Emi Zulaikha Ermanto Fahamsyah Ermanto Fahamsyah Fanny Tanuwijaya Fendi Setyawan Ferdiansyah Putra Manggala Firman Floranta Adonara Haldin Perdana Putra Handono, Mardi Helmi Septianto, Dea I Wayan Yasa I Wayan Yasa, I Wayan Ikarini Dani Widiyanti Iswi Hariyani Jemi M Adriani Harefa Khoidin Khoidin Kusuma Astuti Agusyanti Listiyapuji, Fona Kartika M Adriani Harefa, Jemi M. Rifqinizamy Karsayuda, M. Rifqinizamy Maudyna Fitria Moh. Ali Moh. Ali Mohammad Fasholli Nur Huda Mukti, Amru Hanifa Nadya Ulfa Safilia Nidal Safaraz Kurniawan Nurdeng Deuraseh Nurhayati Nurhayati Nury Khoiril Jamil Nuzulia Kumala Sari Oktaviyani, Evin Poesoko, Felly Felmmy Dwi Renaningtyas Provisky, Cedatendo Lambang Qorina Fatimatus Zahro Raihana Mohd Raffi Rania Ayang Devayanti Regina Yurisprastita Jufri Rhama Wisnu Wardhana Risma, Qoriatur Risqullah Cahyanan Putra Savitri Indiarti Siti Naimah Siti Nur Shoimah Slamet Ervin Iskliyono SRI ASTUTIK Suci, Ivida Dewi Amrih Tiya Ningrum Rahayu Triasita Nur Azizah Ulhfah Mutiarachmah Vela Ardian Ninda Wahjuni, Edi Wahyu Wahyu Yusmi Zam Zam Maharani Zulaikha, Emi