Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.74

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL HUKUM IPTEK Journal of Proceedings Series FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Jurnal Hukum Novelty Rechtsidee Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Law and Justice Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Halu Oleo Law Review Substantive Justice International Journal of Law Sebatik Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal LEX SPECIALIS Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Media Iuris Notaire Dinasti International Journal of Education Management and Social Science Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Service) Airlangga Development Journal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara AL-FALAH : Journal of Islamic Economics ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Yuridika Journal of Law, Poliitic and Humanities SIVIS PACEM RechtIdee ENDLESS : International Journal of Future Studies

Prawitra Thalib

Faculty Of Law Universitas Airlangga

Author-ID : 402860

Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Pembagian Harta Waris Produktif Ditinjau Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek Amelia Bellatrix Pantjo’u; Prawitra Thalib
Notaire Vol. 5 No. 1 (2022): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v5i1.33636

AbstractInheritance disputes that often occur are unfair distribution and/or transparently thus harming the rights of the heirs, as happened in the Supreme Court Decision Number 273K/Pdt/2018 and the Supreme Court Decision Number 260PK/Pdt 2018. It is not found how the structure of the inheritance is distributed specifically in the BW’s book, so that is interesting to be researched especially if the inheritance is classified as a productive asset. the problem formulation to be discussed are (1) Distribution of Productive Inheritance and (2) Ratio Decidendi of Supreme Court Decision Number 273 K/Pdt/2018 and Supreme Court Decision Number 260 PK/Pdt 2018. The type of research used is the normative legal research. The research approach uses the statute approach, conceptual approach, and case approach. The results of research were (1) perform the inbreng, payment of the heir’s debts, inheritance separation if it’s necessary, inkorting if there was a grant or will that might harm the legitimaris, and reimbursement of productive inheritance distribution as the agreement of the heirs, if it is filed a lawsuit at the court, the distribution is based on the judge’s decisions. (2) The decision of the Supreme Court Number 273K/Pdt/2018 is deemed inappropriate, because there were shreds of evidence that showed the SAMPURNA rice milling business belongs to Mr. Suwarto. Meanwhile, the Supreme Court’s Decision Number 260PK/Pdt 2018 has been considered appropriate as the principle of judicial power that decisions must be based on a sense of justice.Keywords: Inheritance Distribution; Productive Asset; Burgerlijk Wetboek Inheritance Law.AbstrakFaktor yang sering ditemukan dalam sengketa waris yaitu pembagian harta waris yang dirasa tidak dilakukan secara adil dan/atau transparan sehingga merugikan hak-hak ahli waris, seperti yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/Pdt/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 260 PK/Pdt 2018. Dalam BW tidak ditemukan bagaimana susunan cara pembagian harta waris secara spesifik, sehingga menarik untuk diteliti terlebih jika harta warisannya tergolong sebagai harta produktif. Rumusan masalah yaitu (1) Pembagian Harta Waris Produktif (2) Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/Pdt/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 260 PK/Pdt 2018. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang relevan. Pendekatan penelitian menggunakan statute approach, conseptual approach, dan case approach. Hasil penelitian ini yaitu (1) melakukan inbreng, pembayaran utang-utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang, pemisahan harta peninggalan bila diperlukan, inkorting apabila terdapat hibah atau wasiat yang dapat merugikan bagian legitimaris, dan pembagian harta waris produktif yang dikembalikan lagi sesuai kesepakatan para ahli waris dan bila diajukan gugatan di pengadilan maka pembagiannya berdasarkan keputusan Majelis Hakim. (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/Pdt/2018 dirasa kurang tepat sebab terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa usaha penggilingan padi SAMPURNA adalah milik alm. Suwarto sehingga kedudukan Supristiyani dan ketiga anaknya sebagai ahli waris pengganti alm. Siyono. Sedangkan, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 260 PK/Pdt 2018 dianggap sudah tepat sebab sebagaimana asas kekuasaan kehakiman bahwa putusan harus berdasarkan rasa keadilan.Kata Kunci: Sertifikat; Sistem Publikasi; Alat Pembuktian Multak.

PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKESINAMBUNGAN YANG BERORIENTASI PADA PENCAPAIAN PROFIT YANG MEMBAWA KEMASLAHATAN BAGI LINGKUNGAN Prawitra Thalib; Faizal Kurniawan; Maradona Maradona; Mohamad Nur Kholiq
Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services) Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL LAYANAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jlm.v5i2.2021.456-462

AbstractDe Durian Park Wonosalam is a durian farming community in the Wonosalam community that does not cooperate with any party. De Durian Park Wonosalam's activities are engaged in the economy, environment, tourism, and utilization of natural resources. However, there are existing problems regarding De Durian Park, namely partners need an understanding of the topic of Utilization of Natural Resources that is oriented towards bringing maximum profit for the benefit of the surrounding community and Partners still lack understanding of plantation law and licensing as the foundation in managing De Durian Park. The method used in this community service is to provide a thorough understanding and understanding regarding awareness of plantation licensing and the use of natural resources that bring benefits and prosperity to the surrounding community. This includes providing guidance on how to apply plantation permits and involving the government to avoid conflicts. The solution to the problems faced is that the PengMas Team participates in conducting socialization so that the goals of developing De Durian Park can be understood and accepted by all parties and provide legal consultation sessions and plantation licensing when the next activity takes place until it is finished.Keywords: Natural Resources Utilization, De Durian Park, Development AbstrakDe Durian Park Wonosalam ini adalah komunitas petani durian di masyarakat Wonosalam yang tidak bekerjasama dengan pihak manapun. Kegiatan De Durian Park Wonosalam ini bergerak dalam bidang ekonomi, lingkungan hidup, wisata dan pemanfaatan sumber daya alam. Tetapi terdapat permasalahan yang ada mengenai De Durian Park yaitu mitra membutuhkan pemahaman terkait topik Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berorientasi membawa keuntungan yang maksimal untuk kemaslahatan masyarakat sekitar dan Masih mininmya pemahaman Mitra mengenai hukum dan perijinan perkebunan sebagai fondasi dalam pengelolaan De Durian Park. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu dengan memberikan pengertian dan pemahaman secara menyeluruh terkait kesadaran perizinan perkebunan dan pemanfaatan sumber daya alamnya yang membawa keuntungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk memberikan pengarahan bagaimana menerapkan izin perkebunan dan melibatkan pemerintah agar tidak terjadi konflik. Solusi dari permasalahan yang dihadapi yaitu Tim PengMas turut serta dalam melakukan sosialisasi agar tujuan dari pengembangan De Durian Park ini dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak dan menyediakan sesi konsultasi hukum dan perijinan perkebunan pada saat kegiatan selanjutnya berlangsung hingga selesai.Kata Kunci : Pemanfaatan SDA, De Durian Park, Pengembangan

Bantuan Sosial Sedekah Nasi Bungkus di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial Prawitra Thalib; Wisudanto Wisudanto; Tri Vena Putri; Mohamad Nur Kholiq
ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 5, No 1 (2022): Januari 2022
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Pandemi Covid-19 telah berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Banyak masyarakat yang terdampak mata pencahariannya atau beberapa mulai menganggur dan sebagian masyarakat berpindah ke sektor informal. Oleh karena itu, untuk meringankan beban masyarakat terdampak akibat pandemi Covid-19, tim Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga dan Sedekah Squad bermitra untuk memberikan bantuan sosial sedekah nasi bungkus kepada masyarakat di masa pandemi ini. Kegiatan pengabdian masyarakat ini sejalan dengan tujuan SDGs yaitu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Persiapan pembagian sedekah nasi bungkus dimulai dari observasi atau mengamati daerah masyarakat yang akan menjadi sasaran bantuan. Kemudian memprioritaskan masyarakat sekitar kampus dan daerah yang kumuh di Surabaya. Tahap terakhir adalah persiapan yaitu menyiapkan dan menyediakan nasi bungkus yang akan dibagikan ke masyarakat. Sebanyak total 614 nasi bungkus disalurkan selama bulan April 2021. Penyaluran dilaksanakan satu minggu sekali di Hari Jumat. Minggu pertama menyalurkan 183 nasi bungkus, minggu kedua menyalurkan 147 nasi bungkus, minggu ketiga menyalurkan 147 nasi bungkus, dan minggu keempat menyalurkan 137 nasi bungkus. Masyarakat sekitar kampus Universitas Airlangga dan daerah-daerah lainnya di Kota Surabaya seperti Kenjeran, Keputih dan Jalan Merr sangat merasa terbantu atas program ini.

5C Principles in Profit and Loss Sharing Financing on Baitul Maal Wattamwil as Islamic Micro Finance In Indonesia Prawitra Thalib; Sri Hajati; Faizal Kurniawan; Komari Aldiansyah
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 3 No 2 (2020): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/substantivejustice.v3i2.76

Baitul Maal wat Tamwil is a financial institution with a sharia concept that was born as a choice that changes the concept of maal and tamwil in one institution. The concept of maal was born and became part of the lives of Muslim communities in terms of collecting and distributing funds for zakat, infaq and shadaqah) productively. While the Tamwil concept was born for purely business activities to benefit from the middle to micro sectors of society. One of the financing activities carried out by BMT is financing based on profit sharing principles. Profit sharing is done by two types with mudharabah and musyarakah contracts. musyarakah is derived from the word syirkah, also called syarikah, which means a cooperation agreement between two or more parties for certain businesses, each party providing the assistance fund, and will be borne together in accordance with the aid fund, or mutual agreement. The methods used in the writing of this article are normative research using a statute approach and a conceptual approach.the result of this research indicates distribution of funds or financing must pay attention to various matters relating to caution both from within and from outside the Islamic Financial Institutions of Islamic Banks and Non-Islamic Banks. Matters issued from internships are in the form of Legal Lending Limit (LLL), financing guidelines, operational aspects. Aside from internal, things that are of caution are also excluded from the external supported by 5C analysis (Character, Condition, Capacity, Capital, Guarantee) and sharia compliance). This analysis must be considered in channeling financing to avoid elements forbidden in Islam.

ANALISIS TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR DI SIDOARJO Prawitra Thalib
Yuridika Vol. 26 No. 2 (2011): Volume 26 Nomor 2 Mei 2011
Publisher : Universitas Airlangga

Hukum haruslah dinamis, yang mana dengan kata lain dapat dikatakan pula bahwa hukum tersebut dapat berubah dan berkembang sebagai akibat dari faktor-faktor luar hukum yang mempengaruhi hukum tersebut. Dalam hal ini salah satu mengenai perubahan hukum sebagai bentuk dari kedinamisan hukum ini adalah mengenai kewenangan pemerintah yang terdapat pada hukum administrasi.Maka dari itu sebagai upaya dalam bidang administrasi yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka pemerintah yang dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, yang mana dengan adanya Peraturan Presiden ini maka diharapkan dapat mampu menanggulangi atau setidaknya mengatasi maupun mengurangi dampak dari semburan lumpur panas terhadap masyarakat, negara maupun dari pihak swasta.Keyword: Hukum, Pemerintah, Peraturan Presiden

MEKANISME LALU LINTAS PEMBAYARAN LUAR NEGERI DALAM KEGIATAN EKSPOR IMPOR Prawitra Thalib
Yuridika Vol. 26 No. 3 (2011): Volume 26 Nomor 3 September 2011
Publisher : Universitas Airlangga

Mengenai ekspor dan impor sendiri pada zaman sekarang ini tampaknya tidak akan tidak terlaksana dengan baik apabila hanya mengandalkan pada dua belah pihak yaitu eskportir dan importir, tanpa adanya pengawasan dari lembaga multilateral yang dalam hal ini adalah WTO. sekalipun pada hakikatnya kegiatan ekspor impor tersebut merupakan sebuah perikatan yaitu perjanjian jual –beli antara eksportir dan importir. karena baik dari lingkungan eksportir maupun dari lingkungan importir pasti terdapat perbedaan-perbedaan, baik dalam hal regulasi maupun nilai kurs mata uang yang digunakan, sehingga dalam kegiatan ekspor impor tersebut diperlukan adanya suatu pihak atau lembaga yang menjamin terlaksananya pembayaran bagi kedua belah pihak. Mengenai mekanisme lalu lintas pembayaran luar negeri ini sangat penting dilakukan dalam perdagangan internasional yang berimplikasi terhadap peningkatan perekonomian dunia, sehingga dengan adanya lalu lintas pembayaran luar negeri tersebut akan mendukung perluasan pangsa pasar perdagangan nasional maupun internasionalKata Kunci: Jual beli, Ekspor, Impor,

IMPLIKASI PRINSIP MOST FAVOURED NATION DALAM UPAYA PENGHAPUSAN HAMBATAN PEDAGANGAN INTERNASIONAL Prawitra Thalib
Yuridika Vol. 27 No. 1 (2012): Volume 27 No. 1 Januari 2012
Publisher : Universitas Airlangga

Barriers on international trade is one of the complicated problems, therefore the efforts to eliminate it still have been doing by the countries around the world. Meanwhile the discrimination factor in international trade is one of the most important issue that can hamper trade and economic progress of a country, because discrimination can cause uneven distribution of goods and services which are aimed to prosper the people of a country. Therefore, the equal treatment among countries in international trade or as known as Most Favoured Nation Priciple, is crucial. This principle emphasizes equal treatment in every country so trading activity will be expected the same in any country. This Principle can automatically remove the obstacles that might occur in the international trade, by maximizing the role of the World Trade Organization in the International Trading arena.Key words: Most Favoured Nation, Discrimination, Trade.

MEKANISME PENANGANAN KEJAHATAN INSIDER TRADING PASAR MODAL DI INDONESIA Prawitra Thalib
Yuridika Vol. 27 No. 2 (2012): Volume 27 No 2 Mei 2012
Publisher : Universitas Airlangga

Insider trading is one of a crime that has a systemic impact and it’s difficult to prove. An abstractness of its action makes it hard to prove. Also, the impact has tremendous effect to the stock exchange in the stock market, an unhealthy condition of the stock exchange is very dangerous because it can make disbelief from the stakeholders which automatically will effect on investment in some countries. Therefore, effective handling is needed to take action against insider trading.Keywords : Insider Trading, Stakholder, Invesment

APPLICATION OF QOWAID FIQHIYYAH IN CONTEMPORARY ISLAMIC LAW Prawitra Thalib
Yuridika Vol. 31 No. 1 (2016): Volume 31 No 1 Januari 2016
Publisher : Universitas Airlangga

Qawaid fiqhiyyah is a very important element in the contemporary application of Islamic law for the reason that values contained in the fiqiyyah qowaid is a pulse in any fiqh in-the-istinbath of contemporary Islamic jurists. Not only that qowaid fiqiyyah is a parameter benefit whether law is needed or not, but also its main role to ensure that any fiqh in istinbathkan does not contradict the texts, namely the Quran and Sunnah. By applying qowaid fiqiyyah into every attempt of making or interpreting a law, it can be ascertained that law meets the standards to be applied in contemporary society, so it is not feared that the law would lead to new problems or a conflict of norms to apply. Islamic law and qowaid fiqhiyyah have interrelationship with one another, this is because the dynamism of Islamic law embodied in fiqh is very dependent on qowaid fiqhiyyah, in this case the characteristic of the generality or generality of the rules that make the Islamic law can be applied to all Conditions at all times and times.

ASAS IKHITYATI PADA AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI LINGKUNGAN PERBANKAN SYARIAH Trisadini Prasastinah Usanti; Prawitra Thalib
Yuridika Vol. 31 No. 2 (2016): Volume 31 No 2 May 2016
Publisher : Universitas Airlangga

Agreement in Arabic termed Mu'ahadah Ittfa, or Contract. In the language of Indonesia known by contract, agreement or approval meaning is an act where one or more bind itself against someone else or more. Equivalent of the word Agreement in Arabic is aqad. In terms of jurisprudence in general contract means something into someone's determination to carry out, both emerging from one party such as endowments, divorce, and the oath, as well as emerging from the two parties such as sale and purchase, rent, wakalah and pawn. On the basis of Islamic banking environment there are ikhiyati where this principle should be applied on the mudharabah financing contract. Basic Ikhtiyati/prudence had the meaning that each contract is done with careful consideration and implemented appropriately and carefully. The implementation of the principle of mudharabah financing contract on ikhtiyati requires the analysis of pembiyaan before the financing approved by the syariah bank, if the customer (mudharib) violate these restrictions, then the mudharib should be responsible in case of loss.

Co-Authors Adhika Ginanjar Widhisana Agus Yudha Hernoko Agus yudha Hernoko Aldhi, Ian Firstian Aldiansyah, Komari Aliansa, Wahyu Amalia Rizki Amelia Bellatrix Pantjo’u Anjani, Thifal Arif, Mochamad Shamsul Bagus Oktafian Abrianto Bart Jansen Bhayangkara, Ikhlasul Amal Daniel Julian Tangkau Darwati, Yulin Dina Kusuma Ratih Dinda Ajeng Puspanita Dona Budi Kharisma Dona Budi Kharisma, Dona Budi Dwi Hardaningtyas Erni Agustin Eva Diana Faizal Kurniawan Faizal Kurniawan Fendy Suhariadi Gananta, M. Geigiansyah Aulia Putra Hilda Yunita Sabrie Kholiq, Mochamad Nur Kholiq Nur Kholiq, S.H., M.Si., Mohamad Nur Komari Aldiansyah Komari Aldiansyah Kurniawan, Faisal M. Hadi Subhan Maradona Maradona Maradona, Maradona Mas Rahmah, Mas Maulani, Atiqoh Farhah Mochamad Shamsul Arif Mohamad Nur Kholiq Nugraha, Xavier Nur Utari Setiawati Nuryadi, Fredy Oktafiyana Oktafiyana Oktafiyana, Oktafiyana Pamoro, Giza’a Jati Panjaitan, Selvy Permanasari, Tyasning Putra, Nurwahyu Dimas Rahmawati, Elvia Rana, Digvijay Singh Rizky Amalia Rizky Amalia Septi Ariadi, Septi Sri Hajati Sri Hajati Suheriyadi, Bambang Suparto Wijoyo Theo Jornada Natanael Sianipar Tonic Tangkau Tri Vena Putri Tri Vena Putri Tri Veny Putri Trisadini Prasastinah Usanti Umar Haris Sanjaya W Lesawengen, Roinardes Windy Agustin Wisudanto Wisudanto Yuniarti Yuniarti Zuhairah Ariff Binti Abd Ghadas

Title

Found 51 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 51 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 51 Documents
Search