Claim Missing Document
Check
Articles

Systematic Review Toward A Definition of Technological Leadership M. Gananta; Prawitra Thalib; Fendy Suhariadi; Ian Firstian Aldhi; Elvia Rahmawati; Dwi Hardaningtyas
Dinasti International Journal of Education Management And Social Science Vol. 5 No. 5 (2024): Dinasti International Journal of Education Management and Social Science (June
Publisher : Dinasti Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/dijemss.v5i5.2908

Abstract

This article has three interconnected objectives. Firstly, it reviews the recent history of technology leadership research to position the definitions used within the current historical context. Secondly, it compiles a list of definitions and summarizes them through content analysis, providing a comprehensive definition of technology leadership. Thirdly, it presents measurements of technology leadership within an organization. By conducting a systematic review, the study compiles definitions and measurements of technology leadership, emphasizing problem-solving, facilitation, human orientation, interpersonal skills, continuous innovation, organizational support, personal attributes, strategic foresight, and ethical practices. The research provides a comprehensive definition and practical tools for assessing technology leadership, serving as a crucial foundation for future research and organizational strategies.
Pendampingan UMKM di Tambak Sarioso: Mendorong Akses Permodalan dan Sertifikasi Halal Untuk Tingkatkan Daya Saing Sabrie, Hilda Yunita; Amalia, Rizky; Agustin, Erni; Thalib, Prawitra
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 4 (2025): Edisi Oktober - Desember
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i4.7400

Abstract

Kegiatan pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Tambak Sarioso merupakan upaya strategis dalam memperkuat ekonomi lokal melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam mengakses permodalan dan memperoleh sertifikasi halal. Permasalahan utama yang dihadapi UMKM di wilayah ini meliputi keterbatasan modal usaha, rendahnya literasi keuangan, serta kurangnya pemahaman terhadap prosedur dan manfaat sertifikasi halal. Melalui pendekatan partisipatif, program ini memberikan pelatihan, konsultasi, dan fasilitasi akses kepada lembaga keuangan serta lembaga sertifikasi halal. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode partisipatif melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM. Tim pengabdian bekerja sama dengan Pusat Halal Universitas Airlangga untuk pelatihan sertifikasi halal dan PT Bank Jatim untuk sosialisasi akses pembiayaan melalui produk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman pelaku UMKM terhadap manajemen keuangan, penyusunan proposal pembiayaan, serta pentingnya legalitas dan sertifikasi halal sebagai faktor penentu daya saing. Selain itu, pendampingan juga mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan dalam memperkuat ekosistem UMKM. Dengan demikian, pendampingan UMKM berbasis akses permodalan dan sertifikasi halal terbukti efektif dalam meningkatkan daya saing, kepercayaan konsumen, serta keberlanjutan usaha. Model pendampingan ini dapat direplikasi di wilayah lain sebagai strategi penguatan ekonomi inklusif dan berbasis nilai syariah.
Efektivitas Kinerja Ur Prodok Spripim dalam Mendukung Tugas Kepemimpinan Kapolda Sumatera Utara Akbar, Rizky; Sutinah; Thalib, Prawitra
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i4.64181

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja Urusan Produk dan Dokumentasi (Ur Prodok) pada Sekretariat Pribadi Pimpinan (Spripim) dalam mendukung pelaksanaan tugas kepemimpinan Kapolda Sumatera Utara. Ur Prodok memiliki peran penting dalam menyiapkan berbagai produk administrasi pimpinan seperti penyusunan naskah dinas, dokumentasi kegiatan pimpinan, pengelolaan arsip, serta penyediaan bahan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Kompleksitas tugas tersebut semakin meningkat seiring luasnya wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang membawahi 29 Polres serta didukung oleh jumlah personel yang terus bertambah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap berbagai kegiatan dan produk administrasi yang dihasilkan oleh Ur Prodok Spripim. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas kinerja Ur Prodok dalam mendukung tugas kepemimpinan Kapolda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Ur Prodok Spripim secara umum telah berjalan cukup efektif dalam mendukung kegiatan pimpinan, khususnya dalam penyediaan dokumen administrasi, dokumentasi kegiatan, serta pengelolaan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi kinerja, antara lain keterbatasan jumlah personel, tingginya volume pekerjaan administrasi, serta kebutuhan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dokumen dan arsip. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem administrasi berbasis digital, serta optimalisasi pembagian tugas dalam struktur Ur Prodok agar dukungan administrasi terhadap tugas kepemimpinan Kapolda Sumatera Utara dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Strategi Intelijen Kepolisian dalam Pengungkapan Sindikat Narkoba di Wilayah Polres Ogan Komering Ulu Selatan Mohammad Fayshalhadi Ishomul Falah; Karnadji Karnadji; Prawitra Thalib
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 6 No. 6 (2026): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v6i6.3286

Abstract

Penelitian ini membahas strategi intelijen kepolisian dalam mengungkap sindikat narkoba di wilayah Polres Ogan Komering Ulu Selatan. Sindikat narkoba merupakan ancaman serius yang memerlukan pendekatan intelijen yang efektif untuk penanganannya. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi metode-metode intelijen yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta solusi untuk meningkatkan efektivitas pengungkapan jaringan narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan pengungkapan sindikat narkoba sangat dipengaruhi oleh penerapan strategi intelijen yang terstruktur, termasuk pengumpulan data, analisis jaringan, penggunaan teknologi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan hambatan koordinasi menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan operasi intelijen. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, penguatan kerja sama antar lembaga, dan pemanfaatan teknologi terkini guna meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons kepolisian. Dengan strategi intelijen yang adaptif dan sinergis, diharapkan penanggulangan sindikat narkoba di wilayah Polres Ogan Komering Ulu Selatan dapat lebih optimal dan berkelanjutan, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dari dampak negatif narkoba.
Formulasi Islamic Buy Now Pay Later (BNPL) untuk Mencapai Demokratisasi Ekonomi Syariah Prawitra Thalib; Fahrian Saleh Siregar; Wimboko Wimboko; Ibtisam @ Ilyana Ilias; Angelica Milano Aryani Wibisono
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 25 No 2 (2025): Rekonstruksi dan Integrasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Hukum Kontempore
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v25i2.16325

Abstract

The rapid growth of financial technology has reshaped global economic structures and accelerated the diffusion of Buy Now, Pay Later (BNPL) schemes, which commonly rely on interest‑based deferred payments. In Muslim‑majority jurisdictions such as Indonesia, this raises controversy over the permissibility of BNPL, given its riba‑like charges and opaque fee structures, alongside a regulatory gap that has not yet been addressed through a dedicated Islamic BNPL framework. This article examines that gap by asking, first, how a Sharia‑compliant BNPL model can be normatively formulated? and second, how such a model can contribute to achieving Sharia economic democracy? Using normative legal research based on historical and systematic interpretation, and employing conceptual, statute, and comparative approaches, the study analyses BNPL regulation and practice in Qatar, Malaysia, and Indonesia. The findings show that current Indonesian BNPL products embed riba, gharar, and unjust enrichment, whereas Qatar and Malaysia have begun to redesign BNPL through Murabaha, Ijarah, and Qard contracts under explicit Sharia governance and consumer‑protection rules. The study then proposes a legal‑contractual model for Islamic BNPL that combines fixed‑price or cost‑based fees, transparent contractual disclosure, capped non‑profit penalties, and formal Sharia supervision, operationalised through indicators of access, affordability, transparency, anti‑exploitation, and ethical governance. The article concludes by recommending that Indonesian regulators adopt a specific Islamic BNPL act, integrate Islamic supervisory mechanisms, and standardise consumer‑protection safeguards so that Islamic BNPL can function as an instrument of inclusive finance and Sharia‑based economic democracy.
Religion-Based Social Relations in Police Practice in Managing Klitih in the Special Region of Yogyakarta Wahyu Agha Ari; Prawitra Thalib
Jurnal Sosiologi Agama Vol. 19 No. 2 (2025)
Publisher : Program Studi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jsa.2025.192-09

Abstract

In recent years, the phenomenon of klitih in the Special Region of Yogyakarta (DIY) has caused widespread public concern. Although the police have the authority to enforce the law, addressing this crime is insufficient when relying solely on repressive measures. This article examines how police practices in DIY utilize religion-based social relations—namely forms of collaboration involving religious leaders, majelis taklim, pesantren, and Islamic educational institutions—to manage klitih-related crime. Using a qualitative approach through literature review, interviews, and observation, the study finds that the police have developed various collaborative programs such as religiously framed public safety outreach, mentoring for at-risk youth through majelis taklim, and preventive partnerships with pesantren and dakwah communities. This religion-based approach has proven effective in engaging the moral dimensions of youth, strengthening community social control, and fostering a sense of solidarity between law enforcement, community members, and religious leaders. Nevertheless, its implementation faces several challenges, including limited resources, resistance among some youths, and uneven program continuity. This article asserts that religion-based social relations contribute significantly to expanding the police’s role as inclusive, preventive, and contextually grounded guardians of public order within a religious society.
Analisis Faktor Penghambat dalam Penanganan Tipikor di Polresta Bandung Arvin Razzan Pratama; Bambang Suheriyadi; Prawitra Thalib
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 6 No. 4 (2026): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v6i4.3419

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap keuangan negara, pembangunan nasional, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana korupsi memerlukan upaya penegakan hukum yang efektif dan profesional. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui satuan Reserse Kriminal memiliki peran penting dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di daerah, termasuk di wilayah hukum Polresta Bandung. Namun demikian, dalam praktiknya proses penanganan perkara tindak pidana korupsi seringkali menghadapi berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan tindak pidana korupsi di Polresta Bandung serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, studi dokumentasi terhadap data perkara yang ditangani, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana korupsi di Polresta Bandung, antara lain kompleksitas pembuktian perkara, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan perkara korupsi, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyidikan, serta lamanya proses koordinasi dengan lembaga lain dalam menentukan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta optimalisasi sarana pendukung penyidikan guna meningkatkan efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi di tingkat daerah.
Pertimbangan Strategis dalam Penempatan Polwan pada Unit PPA Polres Bima Nady Kinanti Purwanto; Sri Winarsi; Erna Setijaningrum; Prawitra Thalib
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 6 No. 4 (2026): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v6i4.3420

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bima serta belum optimalnya penempatan strategis polisi wanita (Polwan) pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan strategis dalam penempatan Polwan serta implikasinya terhadap efektivitas kinerja Unit PPA. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus dan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen dengan melibatkan pejabat kepolisian, anggota Polwan, dan pihak eksternal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan strategis dipengaruhi oleh aspek psikologis dan sosiologis korban, kompetensi personel, kebijakan internal, serta ketersediaan dan distribusi Polwan. Kehadiran Polwan terbukti meningkatkan kualitas pelayanan, kepercayaan korban, efektivitas penanganan kasus, serta perlindungan psikologis. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan jumlah personel, distribusi yang belum merata, beban kerja tinggi, dan kurangnya dukungan organisasi. Kesimpulannya, penempatan Polwan memiliki peran penting dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang responsif gender, namun diperlukan model penempatan yang lebih strategis dan komprehensif agar efektivitas pelayanan dan perlindungan korban dapat ditingkatkan secara optimal.
Peran Teknologi Informasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Polres Pelalawan Marta Christina Marpaung; Sutinah Sutinah; Sri Winarsi; Prawitra Thalib
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 6 No. 8 (2026): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v6i8.3591

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi peran teknologi informasi dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan. Kekerasan terhadap kelompok rentan ini menjadi isu sosial yang memerlukan penanganan cepat dan efektif. Maka dari itu, teknologi informasi hadir sebagai solusi strategis untuk mendukung proses deteksi, pelaporan, dan tindak lanjut kasus kekerasan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi langsung di Polres Pelalawan untuk mengeksplorasi implementasi teknologi informasi serta faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil menunjukkan bahwa aplikasi pelaporan online, basis data terpadu, dan sistem komunikasi internal mempercepat koordinasi dan respons petugas dalam menangani kasus kekerasan. Selain itu, teknologi juga digunakan untuk edukasi masyarakat melalui kampanye digital yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan. Kendala utama ditemukan pada kesiapan sumber daya manusia dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi personel kepolisian dan pengembangan infrastruktur teknologi untuk mengoptimalkan fungsi tersebut. Kesimpulannya, teknologi informasi memegang peranan penting dalam penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak secara berkelanjutan di wilayah Pelalawan.
Human Security Principles in Crowdsourcing Personal Data Dona Budi Kharisma; Agus yudha Hernoko; Prawitra Thalib; Oktafiyana Oktafiyana
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4404

Abstract

Personal data protection is fundamental because every individual's privacy is important. This article analyses related principles of human security in the context of processing personal data to ensure the safety of every personal data subject. The result of the paper shows that every effort in processing personal data must based on principles to ensure the fulfillment of human security principles. This article argues that crowdsourcing personal data often carried out in the digital era violates human security principles when impact losses are incurred to man.
Co-Authors Adhika Ginanjar Widhisana Adrianus Adhiwira Yoga Pradana Agus Yudha Hernoko Agus yudha Hernoko Akbar, Rizky Aldhi, Ian Firstian Aldiansyah, Komari Aliansa, Wahyu Amalia Rizki Amelia Bellatrix Pantjo’u Angelica Milano Aryani Wibisono Anjani, Thifal Arif, Mochamad Shamsul Arvin Razzan Pratama Bagus Oktafian Abrianto Bambang Suheriyadi Bart Jansen Bhayangkara, Ikhlasul Amal Daniel Julian Tangkau Darwati, Yulin Dina Kusuma Ratih Dinda Ajeng Puspanita Dona Budi Kharisma Dwi Hardaningtyas Dwi Hardaningtyas Elvia Rahmawati Erna Setijaningrum Erni Agustin Eva Diana Fabiola Umaida Fahrian Saleh Siregar Faizal Kurniawan Faizal Kurniawan Fendy Suhariadi Gananta, M. Geigiansyah Aulia Putra Hilda Yunita Sabrie Ian Firstian Aldhi Ibtisam @ Ilyana Ilias Karnadji Karnadji Kholiq, Mochamad Nur Kholiq Nur Kholiq, S.H., M.Si., Mohamad Nur Komari Aldiansyah Komari Aldiansyah Kurniawan, Faisal M. Gananta M. Hadi Subhan Maradona Maradona Maradona, Maradona Marta Christina Marpaung Mas Rahmah, Mas Maulani, Atiqoh Farhah Mochamad Shamsul Arif Mohamad Nur Kholiq Mohammad Fakhruddin Mudzakkir Mohammad Fayshalhadi Ishomul Falah Muhammad Naufal Asyrof Nady Kinanti Purwanto Nugraha, Xavier Nur Utari Setiawati Nuryadi, Fredy Oktafiyana Oktafiyana Pamoro, Giza’a Jati Panjaitan, Selvy Permanasari, Tyasning Putra, Nurwahyu Dimas Rahmawati, Elvia Rizky Amalia Rizky Amalia Septi Ariadi Sri Hajati Sri Hajati Sri Winarsi Suheriyadi, Bambang Suheryadi, Bambang Suparto Wijoyo Sutinah Sutinah Syafri Sasmito Sangaji Theo Jornada Natanael Sianipar Tonic Tangkau Tri Vena Putri Tri Vena Putri Tri Veny Putri Trisadini Prasastinah Usanti Umar Haris Sanjaya W Lesawengen, Roinardes Wahyu Agha Ari Wimboko Wimboko Windy Agustin Wisudanto Wisudanto Yuniarti Yuniarti Zuhairah Ariff Binti Abd Ghadas