Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.076
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ET SOCIETATIS SEIKO : Journal of Management & Business International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) Jurnal Abdimas Imigrasi (JaIM) Journal of Law and Border Protection CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Journal Evidence Of Law Journal of Social And Economics Research Jurnal Hukum dan Peradilan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Administration and International Development Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum journal of social and economic research Fairness and Justice Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Tony Mirwanto, Tony
Politeknik Imigrasi
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Implikasi Hukum Akibat Anak Berkewarganegaraan Ganda Tidak Mengurus Dokumen Keimigrasian di Indonesia Pratama, Muhammad Ricky Ananda; Bakhtiar, Masdar; Mirwanto, Tony
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7028

Abstract

Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) merupakan subjek hukum yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun, di lapangan masih ditemukan banyak kasus ABG yang tidak mengurus dokumen keimigrasian sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini berpotensi menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, baik terkait kewarganegaraan maupun status keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul apabila dokumen keimigrasian ABG tidak diurus, dengan menggunakan metode analisis normatif melalui kajian literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Tidak diuruskannya dokumen keimigrasian dapat menyebabkan ABG kehilangan kewarganegaraan, terhambat dalam mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta berisiko dianggap sebagai orang asing di wilayah Indonesia. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik sekaligus memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan untuk memperkuat sistem administrasi kewarganegaraan dan keimigrasian di Indonesia.
Analisis Diskresi Petugas Imigrasi dalam Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia Zandro, Wiedra Andreussep; Hamdi, M Arief; Mirwanto, Tony
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7055

Abstract

Diskresi merupakan salah satu instrumen penting dalam administrasi negara yang memberi ruang bagi pejabat pemerintahan untuk bertindak ketika peraturan tidak memadai atau menimbulkan kebuntuan. Dalam bidang keimigrasian, kewenangan ini semakin relevan seiring meningkatnya mobilitas global yang menghadirkan tantangan baru seperti penyalahgunaan izin tinggal, perdagangan orang, dan kejahatan transnasional. Namun, praktik diskresi kerap menimbulkan polemik karena rawan multitafsir, berpotensi melampaui kewenangan, serta membuka peluang penyalahgunaan. Oleh karena itu, diskresi harus digunakan berdasarkan prinsip legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penguatan regulasi, pedoman operasional yang jelas, pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan integritas aparatur menjadi langkah strategis agar diskresi dapat dijalankan secara akuntabel. Dengan tata kelola yang tepat, diskresi tidak hanya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme adaptif dalam administrasi negara.
PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM MENGURANGI ANGKA PEKERJA MIGRAN INDONESIA NONPROSEDURAL DI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA Muhammad Mutawalli Sya'rawi; Muhammad Arief Hamdi; Tony Mirwanto
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1000

Abstract

Fenomena migrasi nonprosedural di wilayah perbatasan Malaysia–Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, menjadi permasalahan krusial yang terus berulang tanpa penanganan tuntas. Jalur-jalur seperti Entikong, Badau, dan Aruk sering digunakan sebagai pintu keluar masuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal. Migrasi tanpa prosedur resmi ini tidak hanya mengganggu ketertiban hukum keimigrasian, tetapi juga membuka celah pelanggaran hak asasi manusia serta praktik perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik migrasi nonprosedural di perbatasan Indonesia–Malaysia, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan perlindungan yang diberikan pemerintah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan socio-legal, dengan data yang dikumpulkan melalui kajian literatur dan analisis implementasi kebijakan di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa masih tingginya arus PMI nonprosedural dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kerumitan prosedur resmi, dan lemahnya pengawasan di kawasan perbatasan. Perbatasan Indonesia–Malaysia yang memiliki jalur hutan terbuka dan minim infrastruktur menjadi celah utama penyelundupan PMI oleh agen-agen ilegal. Upaya pemerintah melalui penguatan regulasi dan koordinasi antarinstansi seperti BP2MI, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan aparat keamanan dinilai belum optimal karena masih terdapat kelemahan pada aspek pelaksanaan dan pengawasan.
Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Hukum Keimigrasian dalam Kasus Pelanggaran Izin Tinggal Warga Negara Asing Alghifary, Muhammad Rafi; Bakhtiar, Masdar; Mirwanto, Tony
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.6934

Abstract

Penegakan hukum keimigrasian merupakan instrumen penting dalam menjaga kedaulatan negara, terutama dalam menghadapi meningkatnya jumlah pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme penegakan hukum keimigrasian diterapkan terhadap pelanggaran izin tinggal oleh WNA, serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya berdasarkan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi keimigrasian di Indonesia telah cukup memadai melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran hukum dari WNA maupun masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan sosialisasi hukum agar penegakan hukum keimigrasian dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.
Analisis Yuridis atas Kebijakan Non-Refund PNBP dalam Permohonan Paspor: Tinjauan Pelayanan Publik dalam Hukum Keimigrasian Andrian Dito Wahyu; M. Alvi Syahrin; Tony Mirwanto
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 23 No. 2 (2025): Fairness And Justice
Publisher : ‎Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/fairness.v23i2.3387

Abstract

Setiap warga negara memiliki hak dasar untuk bepergian ke luar negeri yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung hak ini, negara menerbitkan Paspor sebagai dokumen perjalanan resmi. Namun, dalam praktiknya, permohonan Paspor dapat ditolak, dan kebijakan non-refund atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetap diberlakukan tanpa mekanisme koreksi yang jelas. Penulisan ini bertujuan untuk meninjau kebijakan non-refund PNBP atas permohonan Paspor yang ditolak dari perspektif hukum administrasi dan asas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan serta teori hukum administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan non-refund ini belum mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang mengedepankan keadilan substantif melalui penyediaan mekanisme keberatan dan pengembalian dana secara proporsional.
Psikologi Hukum dalam Penegakan Hukum Keimigrasian: Analisis Kontribusi Psikologi Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Kuncoro Wisnu Murti; Muhammad Alvi Syahrin; Tony Mirwanto
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.2932

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi psikologi hukum dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan upaya implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pengumpulan data melalui studi pustaka serta melakukan wawancara dengan PPNS Keimigrasian dan anggota Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa psikologi hukum berkontribusi penting dalam membantu PPNS Keimigrasian untuk memahami kondisi psikologis terperiksa, menggali keterangan secara rinci, serta menghindari praktik intimidasi dan kekerasan dalam proses pemeriksaan. Penerapan psikologi hukum juga berkontribusi pada pengungkapan motif tindak pidana dan penerapan teknik wawancara forensik yang tepat. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kompetensi petugas, hambatan bahasa dan budaya dalam pemeriksaan WNA, minimnya pemahaman aparat tentang pendekatan psikologi, serta belum adanya pedoman teknis khusus. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pelatihan, kolaborasi lintas instansi, serta penyusunan petunjuk teknis wawancara penyidikan berdasarkan perspektif ilmu psikologi
Penindakan Keimigrasian Dalam Era Digital: Dampak, Tantangan, Dan Solusi Wijaya, Hafiz Satria; Mirwanto, Tony; Yuka Utami, Devina
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 4.C (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis penindakan keimigrasian pada era digital dengan fokus pada dampak, tantangan, dan solusi. Kemajuan teknologi digital telah mengubah metode pemerintah dan aparat dalam menangani permasalahan keimigrasian, baik dari segi efisiensi maupun keamanan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui literatur dan sumber daring terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran teknologi digital membawa dampak positif berupa efisiensi waktu, pengurangan kesalahan manusia, perlindungan data, serta pencegahan kecurangan dan penyelundupan dokumen. Namun, tantangan utama terletak pada isu keamanan dan privasi data yang memicu kekhawatiran masyarakat. Solusi yang diusulkan meliputi pembaruan data dan kebijakan secara berkala, serta penguatan mekanisme pengawasan digital untuk memastikan perlindungan hak dan privasi masyarakat. Dengan demikian, teknologi digital menjadi unsur strategis yang perlu dioptimalkan dalam penindakan keimigrasian di era modern.
Tantangan Integrasi Sosial Imigran di Indonesia: Perspektif Ekonomi dan Keamanan Delyano, Farel Bima; Mirwanto, Tony; Arief Hamdi, Muhammad
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 5.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the challenges of immigrant social integration in Indonesia through a qualitative literature review approach. The focus lies on two interconnected dimensions, namely economics and security, which significantly shape the success of the integration process. From an economic perspective, immigrants often face restricted access to formal employment, dependence on informal sectors, and reliance on humanitarian aid, which limit their ability to adapt and reinforce perceptions of burden among local communities. From a security perspective, their presence is frequently associated with potential social tensions, threats to public order, and concerns about national stability, while negative stigma is often amplified by media narratives. The findings demonstrate that economic and security issues are mutually reinforcing: lack of economic opportunities can escalate insecurity, while security restrictions reduce immigrants’ participation in economic life. This study emphasizes the need for comprehensive and balanced policies that ensure limited legal access to employment, strengthen security governance, and encourage inclusive social interaction. By synthesizing relevant literature, this research offers a more holistic understanding of immigrant integration in Indonesia and contributes practical insights for policy development and academic discourse.
Co-Authors Agung, Moch Aldo Ratu Ah Zami, Milhan Naufal Aim, Heru Al Zulkifli Aji, Koesmoyo Ponco Alghifary, Muhammad Rafi Andrian Dito Wahyu Arief Febrianto, Arief Arief Hamdi, Muhammad ARSYAD IMAM BAIHAQI asto yudho kartiko Bakhtiar, Masdar Bawono, Sri Kuncoro Briando, Bobby Briando, Bobby Budy Mulyawan, Budy Cornelius Agatha Gea Della Palupi Anggraeni Delyano, Farel Bima Devika Suci Latifah Devina Yuka Utami Doniar Andre Vernanda Fadhilatul Ikhsan Fatwa Fitraziah Desiaz Zein Felix Ferdin Bakker Hamdi, M Arief Koesmoyo Ponco Aji Kuncoro Wisnu Murti M Rafly Farizal M. Aidil Al Apip M. Alvi Syahrin M. Alvi Syahrin, M. Alvi Maidah Purwanti Maidah Purwanti, Maidah Muh. Alif Jamil Pratama Muhammad Alvi Ghazy Muhammad Alvi Syahrin Muhammad Arief Hamdi Muhammad Mutawalli Sya'rawi Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin Prasta, Putra Deta Husa Pratama, Muhammad Ricky Ananda Rita Kusuma Astuti Ryan Agung Dharmawan Sembiring, Brama Yudha Agatha Sohirin, Sohirin Sri Kuncoro Bawono Syahrin, M Alvi Syahrin, Muhammad Alvi Tarigan, Sebastian Wijaya, Hafiz Satria Wisnu, Harry Prabowo Yepese, Jehan Irianti Bekti Zandro, Wiedra Andreussep