Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.307
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ET SOCIETATIS Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) SEIKO : Journal of Management & Business International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) Jurnal Abdimas Imigrasi (JaIM) Journal of Law and Border Protection CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Journal Evidence Of Law Journal of Social And Economics Research Jurnal Hukum dan Peradilan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Administration and International Development Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Fairness and Justice Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Tony Mirwanto, Tony
Politeknik Imigrasi
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Psikologi Hukum dalam Penegakan Hukum Keimigrasian: Analisis Kontribusi Psikologi Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Kuncoro Wisnu Murti; Muhammad Alvi Syahrin; Tony Mirwanto
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.2932

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi psikologi hukum dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan upaya implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pengumpulan data melalui studi pustaka serta melakukan wawancara dengan PPNS Keimigrasian dan anggota Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa psikologi hukum berkontribusi penting dalam membantu PPNS Keimigrasian untuk memahami kondisi psikologis terperiksa, menggali keterangan secara rinci, serta menghindari praktik intimidasi dan kekerasan dalam proses pemeriksaan. Penerapan psikologi hukum juga berkontribusi pada pengungkapan motif tindak pidana dan penerapan teknik wawancara forensik yang tepat. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kompetensi petugas, hambatan bahasa dan budaya dalam pemeriksaan WNA, minimnya pemahaman aparat tentang pendekatan psikologi, serta belum adanya pedoman teknis khusus. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pelatihan, kolaborasi lintas instansi, serta penyusunan petunjuk teknis wawancara penyidikan berdasarkan perspektif ilmu psikologi
Penindakan Keimigrasian Dalam Era Digital: Dampak, Tantangan, Dan Solusi Wijaya, Hafiz Satria; Mirwanto, Tony; Yuka Utami, Devina
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 4.C (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis penindakan keimigrasian pada era digital dengan fokus pada dampak, tantangan, dan solusi. Kemajuan teknologi digital telah mengubah metode pemerintah dan aparat dalam menangani permasalahan keimigrasian, baik dari segi efisiensi maupun keamanan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui literatur dan sumber daring terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran teknologi digital membawa dampak positif berupa efisiensi waktu, pengurangan kesalahan manusia, perlindungan data, serta pencegahan kecurangan dan penyelundupan dokumen. Namun, tantangan utama terletak pada isu keamanan dan privasi data yang memicu kekhawatiran masyarakat. Solusi yang diusulkan meliputi pembaruan data dan kebijakan secara berkala, serta penguatan mekanisme pengawasan digital untuk memastikan perlindungan hak dan privasi masyarakat. Dengan demikian, teknologi digital menjadi unsur strategis yang perlu dioptimalkan dalam penindakan keimigrasian di era modern.
Tantangan Integrasi Sosial Imigran di Indonesia: Perspektif Ekonomi dan Keamanan Delyano, Farel Bima; Mirwanto, Tony; Arief Hamdi, Muhammad
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 5.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the challenges of immigrant social integration in Indonesia through a qualitative literature review approach. The focus lies on two interconnected dimensions, namely economics and security, which significantly shape the success of the integration process. From an economic perspective, immigrants often face restricted access to formal employment, dependence on informal sectors, and reliance on humanitarian aid, which limit their ability to adapt and reinforce perceptions of burden among local communities. From a security perspective, their presence is frequently associated with potential social tensions, threats to public order, and concerns about national stability, while negative stigma is often amplified by media narratives. The findings demonstrate that economic and security issues are mutually reinforcing: lack of economic opportunities can escalate insecurity, while security restrictions reduce immigrants’ participation in economic life. This study emphasizes the need for comprehensive and balanced policies that ensure limited legal access to employment, strengthen security governance, and encourage inclusive social interaction. By synthesizing relevant literature, this research offers a more holistic understanding of immigrant integration in Indonesia and contributes practical insights for policy development and academic discourse.
Refugee Management in the National Security Dimension: A Comparative Study in Indonesia, Malaysia, and Thailand M. Alvi Syahrin; Tony Mirwanto; Budy Mulyawan; Arief Febrianto; Rita Kusuma Astuti
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1790

Abstract

This study comparatively analyzes refugee management models in Indonesia, Malaysia, and Thailand—three key ASEAN frontline states that have not ratified the 1951 Refugee Convention. It investigates how this humanitarian issue has been securitized and integrated into their national security frameworks. Refugee movements, dominated by populations like the Rohingya, have evolved from a humanitarian crisis into a regional security challenge involving sovereignty, border control, human smuggling, and domestic social cohesion risks. Due to the lack of a binding international legal structure, these countries rely on ad hoc and discretionary approaches, dictated by internal political and geopolitical calculations. Using a qualitative-comparative methodology based on securitization theory, the research reveals significant variation in implementation. Indonesia attempts to balance humanitarian efforts (via IOM/UNHCR) with sovereignty concerns, viewing management as an issue of maritime security and public order. Conversely, Malaysia demonstrates the highest level of securitization, explicitly linking refugees to immigration violations and economic/health threats, with harsh law enforcement as the primary measure. Thailand employs a 'pragmatic border control' model, treating refugees as a short-term immigration matter susceptible to domestic military and political interests. This demonstrates a dominant security logic prioritizing national interests and rationalizing the rejection of non-refoulement. The main conclusion is that the failure to establish a binding regional burden-sharing mechanism encourages states to shift responsibility to the security domain, exacerbating refugee vulnerability and empowering smugglers. An urgent ASEAN policy shift toward a legal-institutional protection framework is required.
Implikasi Hukum Akibat Anak Berkewarganegaraan Ganda Tidak Mengurus Dokumen Keimigrasian di Indonesia Muhammad Ricky Ananda Pratama; Masdar Bakhtiar; Tony Mirwanto
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7028

Abstract

Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) merupakan subjek hukum yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun, di lapangan masih ditemukan banyak kasus ABG yang tidak mengurus dokumen keimigrasian sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini berpotensi menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, baik terkait kewarganegaraan maupun status keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul apabila dokumen keimigrasian ABG tidak diurus, dengan menggunakan metode analisis normatif melalui kajian literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Tidak diuruskannya dokumen keimigrasian dapat menyebabkan ABG kehilangan kewarganegaraan, terhambat dalam mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta berisiko dianggap sebagai orang asing di wilayah Indonesia. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik sekaligus memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan untuk memperkuat sistem administrasi kewarganegaraan dan keimigrasian di Indonesia.
Konsep Penerapan Use of Force dalam Keimigrasian: Studi Komprehensif dengan ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) Sebastian Tarigan; Tony Mirwanto; M Alvi Syahrin
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7054

Abstract

Pedoman operasional use of force dalam keimigrasian Indonesia masih kabur. Kondisi ini membuka celah akuntabilitas, menaikkan risiko pelanggaran HAM, mengganggu efektivitas pengawasan. Kajian ini merumuskan kerangka operasional yang sah, perlu, proporsional melalui perbandingan terarah dengan praktik U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Metode yang dipakai ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif. Temuan pokok: pijakan struktural tersedia pada UU 6/2011 jo. UU 63/2024, namun rincian teknis belum memadai. Use-of-force continuum belum terkodifikasi; larangan teknik berisiko tinggi belum tegas; dokumentasi dan rekaman audiovisual belum wajib; sertifikasi tahunan belum mengikat. Rekomendasi berfokus pada Permenkumham “Pedoman Penggunaan Kekuatan”, SOP seragam untuk TPI, Rudenim, operasi lapangan, registri nasional insiden, indikator kinerja terukur, pelatihan berbasis skenario. Pendekatan bertahap menjaga kelayakan implementasi sekaligus memperkuat budaya akuntabilitas.
Analisis Diskresi Petugas Imigrasi dalam Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia Wiedra Andreussep Zandro; M Arief Hamdi; Tony Mirwanto
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7055

Abstract

Diskresi merupakan salah satu instrumen penting dalam administrasi negara yang memberi ruang bagi pejabat pemerintahan untuk bertindak ketika peraturan tidak memadai atau menimbulkan kebuntuan. Dalam bidang keimigrasian, kewenangan ini semakin relevan seiring meningkatnya mobilitas global yang menghadirkan tantangan baru seperti penyalahgunaan izin tinggal, perdagangan orang, dan kejahatan transnasional. Namun, praktik diskresi kerap menimbulkan polemik karena rawan multitafsir, berpotensi melampaui kewenangan, serta membuka peluang penyalahgunaan. Oleh karena itu, diskresi harus digunakan berdasarkan prinsip legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penguatan regulasi, pedoman operasional yang jelas, pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan integritas aparatur menjadi langkah strategis agar diskresi dapat dijalankan secara akuntabel. Dengan tata kelola yang tepat, diskresi tidak hanya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme adaptif dalam administrasi negara.
PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING PEMEGANG APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC): ANTARA FASILITASI DAN KONTROL DALAM PERSPEKTIF PERMENIMIPAS NOMOR 4 TAHUN 2025 Graciella Dumaria Siahaan, Josephine; Mirwanto, Tony; Yuka Utami, Devina
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 03 (2026): Volume 11 No. 03, September 2026 Produce
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i03.60866

Abstract

This study examines the normative tension between facilitation and immigration control in the regulation of the APEC Business Travel Card (ABTC), referred to as Kartu Perjalanan Pebisnis (KPP) APEC, under Minister of Immigration and Correctional Affairs Regulation Number 4 of 2025. Using a normative juridical method with statute and conceptual approaches, this study finds a significant normative imbalance: the regulation grants extensive privileges to foreign holders including visa-free entry, 60-day stay permits, dedicated counters, and permission for tourism, without proportional supervisory mechanisms or sanctions. The concurrent Regulation Number 2 of 2025 on Immigration Supervision does not specifically address KPP APEC holders, and its Article 33(2) explicitly excludes visit permit holders from sponsor-based supervision. This normative disintegration creates a legal vacuum potentially undermining immigration control as mandated by Article 66 of Law Number 6 of 2011. The study recommends normative reconstruction through specific supervisory clauses and proportional sanctions integrated into the KPP APEC regulation.
Analisis Komparatif Tindak Pidana Pemberian Keterangan Tidak Benar Dalam Perspektif Undang- Undang Keimigrasian Dan Administrasi Kependudukan Fathriza Muhammad Rafiandito; Tony Mirwanto; Alrin Tambunan
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 15 No. 2 (2025): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v15i2.12717

Abstract

Integritas data dalam dokumen resmi merupakan fondasi bagi dua pilar utama fungsi negara: penegakan kedaulatan melalui hukum keimigrasian dan penjaminan ketertiban sipil melalui administrasi kependudukan. Tindak pidana pemberian keterangan tidak benar diatur dalam dua rezim hukum yang berbeda, yakni Pasal 126 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 96A Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Adanya dualisme pengaturan ini berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam penegakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif kedua pengaturan tersebut dari perspektif hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya divergensi fundamental dalam perspektif kedua undang-undang. Hukum Keimigrasian memandang perbuatan tersebut sebagai delik terhadap keamanan dan kedaulatan negara, yang pembuktiannya masih bergantung pada subjektivitas petugas. Sebaliknya, Hukum Administrasi Kependudukan membingkainya sebagai delik terhadap ketertiban dan keautentikan data sipil, yang implementasinya terhambat oleh faktor fasilitas dan pemahaman publik. Lebih lanjut, sanksi pidana dan administratif yang diatur dalam kedua pasal dinilai belum memberikan efek jera yang optimal. Studi ini berbentuk komparasi dengan metode yuridis normatif yang menganalisa perbedaan perspektif dan kelemahan implementatif pada kedua undang-undang yang menciptakan celah yang dapat melemahkan penegakan hukum dan kepastian hukum secara keseluruhan.
Co-Authors Agung, Moch Aldo Ratu Ah Zami, Milhan Naufal Aim, Heru Al Zulkifli Aji, Koesmoyo Ponco Alghifary, Muhammad Rafi Alrin Tambunan Andrian Dito Wahyu Arief Febrianto Arief Hamdi, Muhammad ARSYAD IMAM BAIHAQI asto yudho kartiko Bakhtiar, Masdar Bawono, Sri Kuncoro Briando, Bobby Briando, Bobby Budy Mulyawan Cornelius Agatha Gea Della Palupi Anggraeni Delyano, Farel Bima Devika Suci Latifah Devina Yuka Utami Doniar Andre Vernanda Fadhilatul Ikhsan Fathriza Muhammad Rafiandito Fatwa Fitraziah Desiaz Zein Felix Ferdin Bakker Graciella Dumaria Siahaan, Josephine Koesmoyo Ponco Aji Kuncoro Wisnu Murti M Alvi Syahrin M Arief Hamdi M Rafly Farizal M. Aidil Al Apip M. Alvi Syahrin M. Alvi Syahrin, M. Alvi Maidah Purwanti Maidah Purwanti, Maidah Masdar Bakhtiar Muh. Alif Jamil Pratama Muhammad Alvi Ghazy Muhammad Alvi Syahrin Muhammad Arief Hamdi Muhammad Mutawalli Sya'rawi Muhammad Ricky Ananda Pratama Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin Prasta, Putra Deta Husa Rita Kusuma Astuti Ryan Agung Dharmawan Sebastian Tarigan Sembiring, Brama Yudha Agatha Sohirin, Sohirin Sri Kuncoro Bawono Syahrin, Muhammad Alvi Wiedra Andreussep Zandro Wijaya, Hafiz Satria Wisnu, Harry Prabowo Yepese, Jehan Irianti Bekti