Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.076
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ET SOCIETATIS SEIKO : Journal of Management & Business International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) Jurnal Abdimas Imigrasi (JaIM) Journal of Law and Border Protection CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Journal Evidence Of Law Journal of Social And Economics Research Jurnal Hukum dan Peradilan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Administration and International Development Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum journal of social and economic research Fairness and Justice Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Tony Mirwanto, Tony
Politeknik Imigrasi
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Budaya Kepatuhan Hukum terhadap Penjamin Orang Asing Subjek Universitas pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang Fadhilatul Ikhsan; Koesmoyo Ponco Aji; Tony Mirwanto
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 13 No 2 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum (IN PROGRESS)
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v13i2.1665

Abstract

This article analyses the immigration legal culture of foreign students under the sponsorship of universities within the jurisdiction of the Immigration Office Class I TPI Padang. The primary indicator for this analysis is the notably low incidence of immigration violations among this demographic. This study posits that the absence of such violations is not accidental but rather a direct outcome of a well-functioning legal culture, fostered by the university as the sponsor. The objective of this paper is to describe this positive legal culture and the mechanisms that sustain it. Using a normative-empirical method, this research applies Lawrence Friedman's Legal System Theory and H.C. Kelmen's Compliance Theory. The analysis suggests that the legal compliance observed has transcended mere fear of sanctions (compliance) and has evolved towards identification and internalization. Universities have successfully integrated their sponsorship responsibilities into their institutional framework, creating a system that promotes and facilitates legal adherence. The findings indicate that the synergy between legal substance, institutional structure, and a proactive cultural approach by universities has cultivated an environment of high legal awareness and compliance among foreign students.
Analisis Pendekatan Community Based Crime Prevention Dalam Penanggulangan Migran Ilegal Ke Indonesia Agung, Moch Aldo Ratu; Mirwanto, Tony; Syahrin, M. Alvi
Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 4 (2025): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : DAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53866/jimi.v5i4.984

Abstract

Fenomena migrasi ilegal di Indonesia terus menjadi persoalan strategis dalam konteks keamanan nasional, tata kelola keimigrasian, dan stabilitas sosial. Faktor geografis sebagai negara kepulauan, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan menjadi tantangan utama dalam upaya pencegahan migrasi ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan tersebut serta mengkaji relevansi dan strategi implementasi pendekatan Community Based Crime Prevention (CBCP) sebagai model alternatif dalam penanggulangan migrasi ilegal. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (literature review) dengan mengkaji berbagai sumber akademik, regulasi nasional, laporan lembaga internasional, dan studi kasus di berbagai negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa CBCP memberikan pendekatan preventif yang bersifat partisipatif, dengan melibatkan komunitas lokal dalam deteksi dini, pelaporan, dan edukasi hukum. Pengalaman internasional seperti di Filipina dan Afrika Selatan memperlihatkan efektivitas CBCP dalam membangun sistem pengawasan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kondisi lokal. Di Indonesia, keberhasilan implementasi CBCP sangat dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, kesiapan kelembagaan, dukungan teknologi, dan pelatihan yang konsisten kepada masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa CBCP memiliki potensi besar sebagai solusi strategis yang dapat mengatasi kelemahan pendekatan represif serta memperkuat ketahanan sosial di tingkat akar rumput.
Deteksi Dini dan Kompleksitas Intelijen Keimigrasian: Menjawab Keterlambatan dalam Perspektif Intelligence Cycle Ryan Agung Dharmawan; Tony Mirwanto; Maidah Purwanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1978

Abstract

Perbatasan negara menghadapi tekanan meningkat dari migrasi ilegal, perdagangan orang, dan kejahatan lintas batas, sehingga intelijen keimigrasian perlu bertransformasi dari sekadar administratif menjadi sistem deteksi dini yang adaptif dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran deteksi dini dalam intelijen keimigrasian Indonesia melalui perspektif intelligence cycle untuk mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan pengawasan/penindakan dan merumuskan strategi penguatan berbasis risiko. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan studi pustaka, memanfaatkan data sekunder (jurnal bereputasi, laporan lembaga pemerintah dan internasional, regulasi, serta buku), dianalisis melalui analisis tematik dan model interaktif Miles–Huberman, dengan kerangka collection–processing–analysis–dissemination (McDowell). Hasil menunjukkan hambatan utama pada sinkronisasi data pusat-daerah dan antarinstansi, keterbatasan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi analitik, serta rendahnya pemanfaatan produk intelijen dalam pengambilan keputusan, yang bersama-sama menurunkan kecepatan peringatan operasional. Implikasinya, penguatan intelijen menuntut integrasi sistem informasi nasional real-time, pelatihan strategic intelligence, revitalisasi TIM PORA, dan adopsi risk-based intelligence agar deteksi dini lebih responsif terhadap dinamika ancaman global.
Penerapan Soft Approach Dalam Upaya Deteksi Dini Indikasi Perdagangan Orang Pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin; Tony Mirwanto; Sohirin, Sohirin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2080

Abstract

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang masih marak terjadi seiring dengan meningkatnya migrasi nonprosedural pekerja migran Indonesia ke luar negeri, sehingga menimbulkan kerentanan terhadap eksploitasi, penipuan, dan kekerasan. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya pencegahan dan deteksi dini tindak pidana perdagangan orang melalui penerapan soft approach di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa soft approach yang meliputi verifikasi dokumen secara proporsional, observasi perilaku, wawancara non-konfrontatif, dan pemetaan risiko dapat menjadi instrumen efektif dalam mengidentifikasi indikasi awal korban perdagangan orang. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan soft approach tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis, tetapi juga sebagai strategi preventif berbasis perlindungan HAM yang memperkuat peran imigrasi dalam mencegah kejahatan lintas negara
DIMENSION OF WHISTLEBLOWING SYSTEM: URGENSITY OF LEGISLATION STRENGTHENING Briando, Bobby; Bawono, Sri Kuncoro; Mirwanto, Tony
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 8 No 3 (2019)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.8.3.2019.371-390

Abstract

Eradication of corruption in Indonesia is still the main agenda of the government in building good governance. One method to expose corruption is to use a whistleblower role that can help find the criminal mode of corruption. Whistleblower mechanism is divided into three main dimensions: Human, Structure and Process. But in practice whistleblower reporters in corruption cases in Indonesia have not received maximum legal protection. In Indonesia the normative regulation governing pursuant to Law No.13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection as well as Supreme Court Circular Letter (SEMA) No.4 Year 2011 on Treatment of Criminal Reporting and Witness of Actors Cooperation The results show that from three dimensions of whistleblower system still does not yet have binding legislation. Whistleblower reporters only accept lightening relief. Specific whistleblower legislation is urgent. In legislation, at least, it should be in accordance with Whistleblower's protection.
Analisis Efektivitas Sanksi Bagi Orang Asing Overstay Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar Sembiring, Brama Yudha Agatha; Purwanti, Maidah; Mirwanto, Tony
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20788

Abstract

Pelanggaran overstay oleh orang asing masih menjadi permasalahan di Indonesia, khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran overstay serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan petugas imigrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overstay masih terjadi setiap tahun dengan tren peningkatan. Faktor penyebab utamanya meliputi ketidaktahuan terhadap aturan keimigrasian, adanya hubungan keluarga di Indonesia, dan keinginan tinggal lebih lama karena alasan pekerjaan atau kesehatan. Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) seperti denda, deportasi, dan penangkalan telah diterapkan, namun belum efektif menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sanksi dan peningkatan pengawasan lintas sektor untuk mewujudkan penegakan hukum keimigrasian yang lebih optimal dan berkeadilan.
Uji Kredibiltas Penjamin orang Asing Sebagai Upaya Preventif Pelanggaran Keimigrasian Dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia M Rafly Farizal; Tony Mirwanto; Sohirin, Sohirin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20875

Abstract

Dalam sistem keimigrasian Indonesia, keberadaan penjamin bagi orang asing memegang peran penting untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan izin tinggal. Namun, belum adanya mekanisme penilaian kredibilitas penjamin secara menyeluruh menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan, seperti overstay atau penyalahgunaan visa. Artikel ini mengkaji kebutuhan mendesak atas penerapan uji kredibilitas penjamin sebagai langkah preventif dalam penegakan hukum keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan studi kasus terhadap pelanggaran izin tinggal oleh WNA asal Jepang yang ditampung oleh penjaminnya. Penelitian ini juga menyajikan perbandingan sistem penjaminan di Kanada dan Australia, yang telah menerapkan prosedur verifikasi kredibel, seperti wawancara, evaluasi hubungan hukum, dan kemampuan finansial. Temuan menunjukkan bahwa Permenkumham No. 36 Tahun 2021 masih bersifat administratif dan belum menjangkau aspek substansial dari tanggung jawab hukum penjamin.
Refugee Management in the National Security Dimension: A Comparative Study in Indonesia, Malaysia, and Thailand Syahrin, M. Alvi; Mirwanto, Tony; Mulyawan, Budy; Febrianto, Arief; Astuti, Rita Kusuma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1790

Abstract

This study comparatively analyzes refugee management models in Indonesia, Malaysia, and Thailand—three key ASEAN frontline states that have not ratified the 1951 Refugee Convention. It investigates how this humanitarian issue has been securitized and integrated into their national security frameworks. Refugee movements, dominated by populations like the Rohingya, have evolved from a humanitarian crisis into a regional security challenge involving sovereignty, border control, human smuggling, and domestic social cohesion risks. Due to the lack of a binding international legal structure, these countries rely on ad hoc and discretionary approaches, dictated by internal political and geopolitical calculations. Using a qualitative-comparative methodology based on securitization theory, the research reveals significant variation in implementation. Indonesia attempts to balance humanitarian efforts (via IOM/UNHCR) with sovereignty concerns, viewing management as an issue of maritime security and public order. Conversely, Malaysia demonstrates the highest level of securitization, explicitly linking refugees to immigration violations and economic/health threats, with harsh law enforcement as the primary measure. Thailand employs a 'pragmatic border control' model, treating refugees as a short-term immigration matter susceptible to domestic military and political interests. This demonstrates a dominant security logic prioritizing national interests and rationalizing the rejection of non-refoulement. The main conclusion is that the failure to establish a binding regional burden-sharing mechanism encourages states to shift responsibility to the security domain, exacerbating refugee vulnerability and empowering smugglers. An urgent ASEAN policy shift toward a legal-institutional protection framework is required.
PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM MENGURANGI ANGKA PEKERJA MIGRAN INDONESIA NONPROSEDURAL DI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA Muhammad Mutawalli Sya'rawi; Muhammad Arief Hamdi; Tony Mirwanto
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1000

Abstract

Fenomena migrasi nonprosedural di wilayah perbatasan Malaysia–Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, menjadi permasalahan krusial yang terus berulang tanpa penanganan tuntas. Jalur-jalur seperti Entikong, Badau, dan Aruk sering digunakan sebagai pintu keluar masuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal. Migrasi tanpa prosedur resmi ini tidak hanya mengganggu ketertiban hukum keimigrasian, tetapi juga membuka celah pelanggaran hak asasi manusia serta praktik perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik migrasi nonprosedural di perbatasan Indonesia–Malaysia, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan perlindungan yang diberikan pemerintah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan socio-legal, dengan data yang dikumpulkan melalui kajian literatur dan analisis implementasi kebijakan di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa masih tingginya arus PMI nonprosedural dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kerumitan prosedur resmi, dan lemahnya pengawasan di kawasan perbatasan. Perbatasan Indonesia–Malaysia yang memiliki jalur hutan terbuka dan minim infrastruktur menjadi celah utama penyelundupan PMI oleh agen-agen ilegal. Upaya pemerintah melalui penguatan regulasi dan koordinasi antarinstansi seperti BP2MI, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan aparat keamanan dinilai belum optimal karena masih terdapat kelemahan pada aspek pelaksanaan dan pengawasan.
Konsep Penerapan Use of Force dalam Keimigrasian: Studi Komprehensif dengan ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) Tarigan, Sebastian; Mirwanto, Tony; Syahrin, M Alvi
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7054

Abstract

Pedoman operasional use of force dalam keimigrasian Indonesia masih kabur. Kondisi ini membuka celah akuntabilitas, menaikkan risiko pelanggaran HAM, mengganggu efektivitas pengawasan. Kajian ini merumuskan kerangka operasional yang sah, perlu, proporsional melalui perbandingan terarah dengan praktik U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Metode yang dipakai ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif. Temuan pokok: pijakan struktural tersedia pada UU 6/2011 jo. UU 63/2024, namun rincian teknis belum memadai. Use-of-force continuum belum terkodifikasi; larangan teknik berisiko tinggi belum tegas; dokumentasi dan rekaman audiovisual belum wajib; sertifikasi tahunan belum mengikat. Rekomendasi berfokus pada Permenkumham “Pedoman Penggunaan Kekuatan”, SOP seragam untuk TPI, Rudenim, operasi lapangan, registri nasional insiden, indikator kinerja terukur, pelatihan berbasis skenario. Pendekatan bertahap menjaga kelayakan implementasi sekaligus memperkuat budaya akuntabilitas.
Co-Authors Agung, Moch Aldo Ratu Ah Zami, Milhan Naufal Aim, Heru Al Zulkifli Aji, Koesmoyo Ponco Alghifary, Muhammad Rafi Andrian Dito Wahyu Arief Febrianto, Arief Arief Hamdi, Muhammad ARSYAD IMAM BAIHAQI asto yudho kartiko Bakhtiar, Masdar Bawono, Sri Kuncoro Briando, Bobby Briando, Bobby Budy Mulyawan, Budy Cornelius Agatha Gea Della Palupi Anggraeni Delyano, Farel Bima Devika Suci Latifah Devina Yuka Utami Doniar Andre Vernanda Fadhilatul Ikhsan Fatwa Fitraziah Desiaz Zein Felix Ferdin Bakker Hamdi, M Arief Koesmoyo Ponco Aji Kuncoro Wisnu Murti M Rafly Farizal M. Aidil Al Apip M. Alvi Syahrin M. Alvi Syahrin, M. Alvi Maidah Purwanti Maidah Purwanti, Maidah Muh. Alif Jamil Pratama Muhammad Alvi Ghazy Muhammad Alvi Syahrin Muhammad Arief Hamdi Muhammad Mutawalli Sya'rawi Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin Prasta, Putra Deta Husa Pratama, Muhammad Ricky Ananda Rita Kusuma Astuti Ryan Agung Dharmawan Sembiring, Brama Yudha Agatha Sohirin, Sohirin Sri Kuncoro Bawono Syahrin, M Alvi Syahrin, Muhammad Alvi Tarigan, Sebastian Wijaya, Hafiz Satria Wisnu, Harry Prabowo Yepese, Jehan Irianti Bekti Zandro, Wiedra Andreussep