Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Efektivitas Pelaksanaan Asesmen dalam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara di Kementerian Dalam Negeri Subhan Syahputra; Triyuni Soemartono; Harry Nenobais
Jurnal Jembatan Efektivitas Ilmu dan Akhlak Ahlussunah Wal Jama'ah Vol 6 No 3 (2025): September
Publisher : LPPM UNU CIREBON

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52188/jeas.v6i3.1474

Abstract

Study purpose. This study aims to analyse the effectiveness of assessments in the career development of civil servants at the Ministry of Home Affairs. Assessments are used as instruments to measure the competence, potential, and performance of civil servants in order to support objective and merit-based career planning, including mapping employees for the purposes of transfers and promotions. Material and Methods. The research method used was a combination of qualitative and quantitative approaches through interviews, surveys, and documentation studies, with the Personnel Bureau as the assessment implementing unit and the locus of research. The theoretical basis used Gibson's effectiveness theory, which covers seven aspects, namely productivity, quality, efficiency, flexibility, satisfaction, excellence, and development. Results. The study shows that structured and competency-based assessments can improve the accuracy of civil servant placement and promotion. However, obstacles are still found in implementation, including a limited number of assessors, resistance from civil servants, a lack of system support, and budget constraints. To overcome this, the Ministry of Home Affairs has taken a number of improvement measures, such as utilising digital technology and artificial intelligence (AI), increasing the number of certified assessors, ensuring transparency of results with clearer feedback, and integrating assessment data into an integrated HR management system. These efforts are expected to strengthen the effectiveness of assessments so that ASN career development becomes more objective, measurable, and sustainable. Conclusion. The implementation of assessments at the Ministry of Home Affairs has proven to be quite effective in supporting the career development of ASNs through the objective mapping of employee competencies and potential. Assessments improve the accuracy of job placements and promotions, although they are still constrained by limitations in assessors, budgets, ASN resistance, and system support. Improvement efforts through the use of digital technology and AI, an increase in certified assessors, transparency of results, and integration of assessment data are expected to strengthen the effectiveness of ASN career development to be more objective, measurable, and sustainable.
Efektivitas Sistem Informasi Elektronik Surat Perintah Perjalanan Dinas (E-Sppd) Dalam Meningkatkan Administrasi Perjalanan Dinas Pegawai Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Muhammad Febria Azmi; Triyuni Soemartono; Harry Nenobais
Jurnal Jembatan Efektivitas Ilmu dan Akhlak Ahlussunah Wal Jama'ah Vol 6 No 3 (2025): September
Publisher : LPPM UNU CIREBON

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52188/jendelaaswaja.v6i3.1599

Abstract

Study purpose. The Payakumbuh City Government conducts numerous official travel trips for employees to carry out their duties. Previously, official travel administration was handled manually, but since August 2018, the Payakumbuh City Government has been using the e-SPPD application. This application facilitates online permit applications and evaluations for official travel for ASN. With e-SPPD, the approval and document filing processes are faster and more secure. This study aims to analyze the evaluation results of the implementation of e-SPPD in the Payakumbuh City Government. Materials and Methods. This study uses the DeLone and McLean (2016) effectiveness assessment model, which consists of six dimensions: information quality, system quality, service quality, intended use, user satisfaction, and net benefits. This research was conducted by interviewing relevant informants: the Acting Mayor of Payakumbuh, the Head of the Leadership Administration Sub-Division, the Secretary of the Communication and Information Agency, the Financial Sub-Coordinator, the Payakumbuh City Regional Secretary, and the Payakumbuh City Inspector. Results. The results of this study demonstrate the effectiveness of the e-SPPD information system in administering official travel for civil servants in Payakumbuh City, assessed across six dimensions. The system's quality is considered good, with a simple interface and easy access, although it does not support iOS devices. The system reduces errors and allows tracking of the status of Assignment Letter applications. Security is also good, with two-factor authentication and regular monitoring. Conclusion. The evaluation results demonstrate efficiency and transparency, although there are shortcomings in automatic notifications and the need for additional, regularly updated recapitulation data regarding the official travel budget for each Regional Apparatus Organization. Users are satisfied, but older employees may need assistance and adjustments. Barriers include technology adaptation and concerns about data security. The local government is working to provide training and protect data to support the system.
Evaluation of Public Policies to Alleviate Underdeveloped Regions in South Solok Regency Putra Warumansyah Purba; Triyuni Soemartono; Harry Nenobais
Jurnal Jembatan Efektivitas Ilmu dan Akhlak Ahlussunah Wal Jama'ah Vol 6 No 3 (2025): September
Publisher : LPPM UNU CIREBON

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52188/jendelaaswaja.v6i3.1707

Abstract

Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam mengentaskan status daerah tertinggal pada periode 2015–2019 sebagaimana ditetapkan dalam berbagai regulasi nasional, termasuk RPJMN dan Kepmendesa. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan enam kriteria analisis kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Bahan dan metode. Pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan daerah, serta kajian pustaka terhadap dokumen perencanaan dan regulasi terkait. Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik yang diambil Pemerintah Kabupaten Solok Selatan secara umum berhasil mendorong peningkatan indikator-indikator utama daerah tertinggal, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, perekonomian masyarakat, karakteristik wilayah, hingga kemampuan keuangan daerah. Efektivitas dan efisiensi tercermin dari peningkatan capaian pembangunan serta ketepatan penyerapan anggaran, sementara pemerataan dan responsivitas tampak melalui konsistensi pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan melalui mekanisme musrenbang. Di sisi lain, faktor penghambat utama berasal dari kondisi geografis yang rawan bencana, sedangkan faktor pendukung muncul dari sinergi antarlembaga dan koordinasi lintas-OPD. Kesimpulan. Secara keseluruhan, kebijakan publik yang diterapkan dinilai tepat dalam mendorong Kabupaten Solok Selatan keluar dari kategori daerah tertinggal dan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa.
Implementasi Kebijakan E-Goverment dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Jeany Dwi Safitri; Sunarto; Harry Nenobais; Triyuni Soemartono
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.2320

Abstract

Kemajuan teknologi informasi berdampak bagi banyak pihak, termasuk para pelaku pelayanan publik. Implementasinya dikenal dengan E-Government. Namun implementasi di kantor Kecamatan Kebayoran Baru, belum optimal. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan analisis lebih dalam. Penelitian diawali dengan memahami hakikat Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Implementasi dan Proses Kebijakan Publik. Selanjutnya analisis menggunakan model Implementasi Kebijakan Publik Edward Gerston dan Teori E-Government. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Maka perlu dilakukan wawancara beberapa pihak dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) Implementasi E-Government di kantor Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terbukti dapat mendukung pelayanan publik, transparansi informasi, akuntabilitas dan meningkatkan tatakelola manajemen internal. (2) Hal-hal yang menjadi hambatan-hambatan secara umum berupa pengembangan ke depan. Seperti keterbatasan infrastruktur perangkat, literasi digital yang rendah di kalangan lansia, kemudian lemahnya koordinasi dan integrasi sistem antar instansi dan isu keamanan data. (3) Solusi dapat berupa peningkatan sosialisasi dan edukasi, penguatan sarana dan prasarana infrastruktur teknologi, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang efisien, peningkatan fitur aplikasi yang user-friendly, pendampingan dan bantuan teknis berkelanjutan serta peningkatan keamanan dan keandalan sistem.