Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.527
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INOTEKS : Jurnal Inovasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Abdimas Diktum JITRO (Jurnal Ilmiah dan Teknologi Peternakan Tropis) Livestock and Animal Research Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Dharma Bakti Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi Community Empowerment Journal of Government and Politics (JGOP) Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan (JPP) Al Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat ANGON: Journal of Animal Science and Technology Sentra Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Farmers: Journal of Community Services JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Setyo Utomo
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Konflik Agraria, Sustainability dan Sosio-Ekonomi: Partisipasi Petani Sawit Mandiri Terhadap Implementasi ISPO di Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Utomo, Setyo; Siswadi, Siswadi; Christina Sitotrus, Angelia Pratiwi Mastiurlani
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50430

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi ISPO melalui perspektif konflik agraria, dimensi sustainability dan kondisi sosio-ekonomi petani sawit mandiri di Kecamatan Terentang, khususnya di Desa Radak Baru. Permasalahan yang terjadi adalah petani sawit mandiri diwajibkan memiliki sertifikasi ISPO, namun ISPO mempersayaratkan aspek legalitas tanah. Fakta menunjukkan bahwa lahan kebun sawit mandiri tidak jarang merupakan hasil konversi lahan hutan, dan terjadi pula konflik lahan yang berkepanjangan sehingga ini menjadi penghambat legalitas suatu lahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari perspektif agraria lahan sawit yang dimiliki oleh petani sawit mandiri di Desa Radak Baru secara formal belum jelas status hukumnya, karena belum memiliki Sertifikat Hak Milik. Kondisi ini menjadi penghambat utama dalam implementasi sertifikasi ISPO. Dari dimensi sustainability, sertifikasi ISPO berupaya memastikan bahwa kegiatan perkebunan sawit dilakukan dengan menjalankan prinsip berkelanjutan, namun pada praktiknya petani sawit mandiri di Desa Radak Baru tidak menjalankan prinsip sustainability yang tertuang dalam prinsip ISPO. Dari sisi sosio-ekonomi menunjukkan bahwa petani sawit mandiri di Desa Radak Baru berada dalam posisi yang rentan, karena mengelola lahan yang cukup luas, hanya menggunakan teknologi yang sederhana, menghadapi fluktuasi harga sawit yang tidak stabil dan lemahnya kemampuan mengakses lembaga keuangan
Perlindungan Data Pribadi Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022: Jawaban Tantangan Cybercrime Era Globalisasi Serba Digitalisasi Utomo, Setyo
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v4i2.1630

Abstract

This research was conducted due to the urgency of massive technological and information developments in Indonesia. These developments have been accompanied by negative impacts in the form of cybercrime targeting people's personal data. Law enforcement must be in line with the realities of the times. The problems addressed and discussed in this study are how personal data protection has developed through Law No. 27 of 2022 and how Law No. 27 of 2022 is urgently needed to meet public demands for personal data protection. The method used is normative juridical, using primary data. Literature sources were searched using a literature study. The results of this study show that the Indonesian government, through Law Number 27 of 2022, guarantees the privacy and personal data rights of citizens as one of the human rights protections. Furthermore, this personal data protection law harmonizes Indonesia's personal data protection regulations with international standards. Sanctions for violations of personal data protection provisions are also stated more explicitly in this law.
Strategi Bawaslu Provinsi Riau Dalam Mengawasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 Gunawan, Fery; Utomo, Setyo
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.24135

Abstract

Bawaslu Provinsi Riau telah melakukan pemetaan potensi pelanggaran pada Pilkada serentak tahun 2024, seperti potensi adanya money politic, politik SARA, berita hoax, dan ketidaknetralan ASN. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikian strategi Bawaslu Provinsi Riau dalam mengawasi pelaksanaan pilkada serentak 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teori strategi pemerintahan oleh Geoff Mulgan (2009) yakni tujuan (purpose), lingkungan (environment), arah (direction), tindakan (action), dan pembelajaran (learning). Untuk mencapai pilkada yang berkualitas dan berintegritas, Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan sembilan strategi, yakni: membentuk Kampung Pengawasan, mendirikan Kampung Anti Money Politic, penerapan konsep meaningful participation, menerapkan teknik probing prompting, menjalin kemitraan dengan media (Riau Pos, Riau TV, TVRI Riau, dan RRI Riau), membentuk program Media Sahabat Bawaslu di media massa, melaksanakan Training of Trainer (ToT) kepada saksi pasangan calon kepala daerah, memberikan bimbingan teknis pengisian alat kerja pengawasan pemilihan (SIWASLIH) kepada Bawaslu provinsi, kabupaten/kota, dan panwascam sebanyak dua gelombang, dan membentuk kelompok strategis pengawasan berbasis masyarakat. Bawaslu Provinsi Riau juga senantiasa terbuka terhadap evaluasi dan terus berupaya beradaptasi dengan dinamika pengawasan di lapangan
Peningkatan Literasi Hukum dan Literasi Digital Masyarakat Desa dalam Pencegahan Sengketa Melalui Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku Utomo, Setyo; Sebayang, Aleksander; Fitrian, Yuko; Setiawan, Agus
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 2: Desember (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v5i2.537

Abstract

Permasalahan pertanahan masih menjadi salah satu isu krusial yang dihadapi masyarakat pedesaan di Indonesia, khususnya terkait dengan sengketa tanah, tumpang tindih hak, serta praktik mafia tanah yang semakin kompleks. Rendahnya literasi hukum pertanahan dan terbatasnya pemanfaatan layanan digital pertanahan menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat berada dalam posisi rentan terhadap permasalahan tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan literasi digital masyarakat desa melalui sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan aplikasi Sentuh Tanahku sebagai instrumen preventif dalam pencegahan sengketa pertanahan. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui penyuluhan hukum, pelatihan partisipatif, serta pendampingan langsung penggunaan aplikasi dalam satu kali kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya validasi data kepemilikan tanah serta meningkatnya kemampuan peserta dalam mengakses dan menggunakan layanan pertanahan digital secara mandiri. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta memperkuat perlindungan hak atas tanah di tingkat desa.
Pendampingan Pengusaha Toko Oleh-Oleh Makanan dan Souvenir Khas Jepara Wibowo, Purwo Adi; Suharto, Suharto; Utomo, Setyo
Al Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Al Khidma Vol. 6 No. 1 Januari 2026
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/ak.v6i1.5596

Abstract

Salah satu unsur penunjang untuk mendukung pengembangan objek dan peningkatan daya tarik wisata adalah keberadaan toko oleh-oleh, baik oleh-oleh makanan maupun souvenir khas Jepara. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tentang pengelolaan administrasi, keuangan, dan pelayanan bagi kedua mitra. Kegiatan pendampingan menyasar dua mitra, yaitu toko oleh-oleh “Toko Tirah” dan “Toko Putra Jepara 2”. Kedua mitra menghadapi permasalahan administrasi keuangan, lay out toko, dan kualitas pelayanan. Dengan strategi yang tepat, kedua mitra diharapkan dapat meningkatkan omzet dan berkembang lebih pesat di tengah persaingan yang ketat. Pengabdian dilakukan dengan metode pendekatan penyuluhan yang didasarkan pada analisis situasi dan penilaian kebutuhan mitra.  Tahapan pengabdian dimulai dari koordinasi, program pembuatan sistem informasi toko, program peningkatan kualitas layanan, serta pemantauan dan evaluasi. Hasil pendampingan menunjukkan adanya sistem informasi toko yang terpadu, peralatan pendukung yang lebih memadai, dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Setelah program pendampingan ini dilakukan, terdapat adanya perbaikan tata kelola usaha dan peningkatan omzet. Kepuasan pelanggan juga meningkat karena alur belanja dan layanan yang cepat.
Has Housing Policy for Low-Income Communities in Indonesia Undergone Significant Reform Wijaya, Mendra; Utomo, Setyo; Aziz, Abdul
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 7, No 2 (2025): December
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v7i2.33780

Abstract

This article critically examines Indonesia’s housing policies within the context of its intricate maritime geography, emphasizing persistent challenges despite constitutional commitments to housing rights. Indonesia, an archipelagic nation comprising over 17,000 islands, encounters unique logistical and infrastructural obstacles that complicate the implementation of effective housing strategies. The country faces a substantial housing deficit, with projections indicating a shortfall of approximately 12.75 million units by 2023, amid an annual demand estimated at between 800,000 and 900,000 units. Employing qualitative analysis, this study explores the multifaceted barriers impeding progress, including a predominant reliance on market-driven approaches and the limited efficacy of existing programs such as the Family Housing Savings Program (FLPP), the One Million Houses initiative, and Public-Private Partnership (KPBU) schemes. These measures have yet to significantly reduce the backlog, which is estimated to reach 15 million units by 2025. The research underscores that structural issues, such as inadequate funding, bureaucratic inefficiencies, and geographical dispersal, hinder policy effectiveness. To address these challenges, the study advocates for a more integrated, context-sensitive approach that combines government intervention with sustainable community-based solutions, ensuring equitable housing access across Indonesia’s diverse maritime landscape.
TATA KELOLA BIAYA TRANSAKSI DALAM LAYANAN PERBANKAN DIGITAL: ANALISIS KELEMBAGAAN DAN IMPLIKSASI ADMINISTRATIF Utomo, Setyo; HS, M Hamdi
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 7, No 2 (2025): JULI - DESEMBER 2025
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v7i2.17553

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur biaya transaksi pada layanan perbankan serta biaya transaksi penunjang yang muncul di luar mekanisme resmi bank, terutama dalam konteks layanan digital. Fokus analisis diarahkan pada perbedaan karakteristik antara biaya yang ditetapkan lembaga keuangan, yang bersifat formal dan terukur, dan biaya tambahan yang timbul akibat keterbatasan informasi, information asymmetry, serta kebutuhan nasabah untuk memenuhi berbagai keperluan administratif dan teknis sebelum maupun sesudah proses kredit. Pendekatan kualitatif digunakan melalui analisis dokumen, telaah teori biaya transaksi, serta penelusuran temuan empiris yang relevan untuk merumuskan pola biaya transaksi yang dihadapi nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya transaksi bank terdiri atas biaya administrasi, pengawasan, pencarian informasi, dan biaya kepercayaan penyedia kredit. Biaya transaksi penunjang mencakup biaya pelaksanaan, monitoring, serta biaya informasi dan koordinasi, yang seluruhnya muncul akibat proses komunikasi, konsumsi, maupun transportasi nasabah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi layanan belum sepenuhnya mengurangi biaya transaksi, karena nasabah dengan literasi keuangan dan literasi digital terbatas tetap menanggung beban biaya yang cukup besar. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya edukasi, transparansi, dan penyederhanaan prosedur oleh perbankan untuk menekan ketidakefisienan yang dialami nasabah. Upaya tersebut berpotensi meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat kepercayaan, dan menciptakan transaksi yang lebih efisien serta berkeadilan.
PENGARUH LAMA SIMPAN DALAM NITROGEN CAIR TERHADAPKUALITAS SEMEN BEKU KAMBING SAANEN Sogen, Hendrikus Demong; Sudrajat, Ajat; Utomo, Setyo; Christi, Raden Febrianto
ANGON: Journal of Animal Science and Technology Vol 7 No 2 (2025): ANGON: Journal of Animal Science and Technology
Publisher : Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (889.861 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas semen beku kambing Saanen dengan umursimpan yang berbeda. Penelitian dilakukan di Balai Inseminasi Buatan Lembang, BandungBarat, Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan pada Bulan Desember 2025 hinggaJanuari 2026. Penelitian menggunakan metode eksperimental dengan Rancangan AcakLengkap (RAL) pola searah menggunakan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan meliputi P0(masa simpan 0 hari), P1 (masa simpan 1.1 tahun ), P2 (masa simpan 1.6 tahun), P3 (masasimpan 2 tahun). Variabel yang diamati meliputi motilitas, viabilitas dan abnormalitas sperma.Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analysis of variance (ANOVA) dan apabilaterdapat perbedaan diantara perlakuan, dilanjutkan dengan uji Duncan’s Multiple Range Test(DMRT). Hasil penelitian menunjukkan pada P0, P1, P2 dan P3 secara berturut-turut untukMotilitas yaitu 74.4%, 63.5%, 49.3% dan 65.3%. Viabilitas secara berturur-turut yaitu 75.4%,63.5%, 71.7% dan 67.4%, Abnormalitas secara berturur-turut yaitu 2.36%, 2.63%, 1.83% dan1.91%. Hasil analisis variansi motilitas dan viabilitas menunjukkan berbeda nyata (P<0,05),namun pada abnormalitas menunjukkan berbeda tidak nyata (P>0.05). Disimpulkan bahwamasa simpan semen beku Kambing Saanen dalam nitrogen cair (N2) yang disimpan hingga 2tahun memiliki kualitas baik dan layak untuk Inseminasi Buatan (IB).
Development of Regulatory Concepts in Legal Aspects for Corporations: Legal Reform and Justice Utomo, Setyo
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4736

Abstract

This study discusses the formulation of regional policies in the field of conservation-based spatial planning to strengthen tourism districts. The purpose of this study is to identify and analyze the factors that influence spatial planning policies in areas that have agricultural and tourism contours. This research uses a descriptive-analytical method with a qualitative approach. The results of this study indicate that there are several factors that influence conservation and tourism-based spatial planning policies in the regions, including national policies, regional policies, community needs, and regional tourism potential. Based on the results of this analysis, the researcher recommends that tourism-based spatial planning policies in the regions should be prepared by considering these factors and involving various related parties, such as the government, community, and tourism actors. In order to implement effective conservation and tourism-based spatial planning policies, the researcher also recommends forming a team or working group specifically tasked with compiling, supervising, and evaluating these policies. In addition, the researchers also suggested campaigns and outreach to the public to increase awareness and participation in maintaining and developing regional tourism.
Personal Data Protection Through Law Number 27 Of 2022: Challenges Of Cybercrime in The Era of Globalization and Digital Utomo, Setyo
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5611

Abstract

This research was compiled based on the urgency of massive technological and information developments in Indonesia. Due to this development, it is also accompanied by negative impacts in the form of cybercrime targeting people's personal data. The implementation of the law must be in accordance with the reality of the development of the times. The formulation of the problem taken and discussed in this study is how the development of personal data protection through Law Number 27 of 2022 and how urgent Law Number 27 of 2022 is in meeting the demands of the community for personal data protection. The method used is normative juridical which uses primary data. The search for literature sources uses library studies. The results of this study are that the Government of the Republic of Indonesia through Law Number 27 of 2022 guarantees the right to privacy and personal data of citizens as one of the protections of human rights. Furthermore, this personal data protection law becomes a law that aligns Indonesian personal data protection regulations with international standards. Sanctions for violations of personal data protection provisions are also stated more firmly in this law
Co-Authors Abdul Aziz Agus Setiawan Agustinus Astono Ajat Sudrajat Ajat Sudrajat Alkadrie, Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Bambang Nugroho Christi, Raden Febrianto Christina Sitotrus, Angelia Pratiwi Mastiurlani Erwin Aditya Pratama Fitrian, Yuko Fitriani, Rizki Amalia Gunawan, Fery HS, M Hamdi Hutabarat, Juliani Ismail, Fazhana Ivan Wagner Jayawarsa, A.A. Ketut Khaerudin, Asep Rahmat Marsalena, Weni Sentia Mastiurlani Christina Sitorus, Angelia Pratiwi Nugroh0, Bambang Nur Rasminati Nur Rasminati Purwo Adi Wibowo Pusparatri, Allycia Ayu Raden, Raden Febrianto Christi Rahmad Satria, Rahmad Rina Dwiarti S.Pt.,M.Pt., IPP., ir. Ajat Sudrajat Sebayang, Aleksander Septinawati, Sri Ayu Siswadi Siswadi Siswanto Sogen, Hendrikus Demong Suharto Suharto Tyastuti Purwani, Tyastuti Wijaya, Mendra Yusuf Subagyo