Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, dan Kurs terhadap Return On Asset Annisa Indria Irnawati; Bambang Waluyo; Taufikul Ichsan
SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam Vol 2 No 3 (2020)
Publisher : LPMP Imperium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.548 KB) | DOI: 10.36407/serambi.v2i3.241

Abstract

Purpose- This study aims to examine the effect of Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, and exchange rates on Return On Assets in Islamic Banks for the period 2009 - 2017. Methods- The analysis technique used is multiple linear regression with the assistance of the Program Eviews. Finding- The results showed that CAR has a positive but not significant effect, while FDR has a significant positive effect, and the exchange rate has a significant negative effect on Return On Assets. AbstrakTujuan- Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, dan kurs terhadap Return On Asset pada Bank Syariah periode 2009 – 2017. Metode- Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda berbantuan programEviews. Temuan- Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif namun tidak signifikan, sementara FDR berpengaruh positif signifikan, dan kurs berpengaruh negatif signifikan terhadap Return On Asset
Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan dengan Akad Istishna pada Perbankan Syariah Adatha Aisyah Wijayanti; Bambang Waluyo; Dede Abdul Fatah
SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam Vol 3 No 3 (2021)
Publisher : LPMP Imperium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (655.861 KB) | DOI: 10.36407/serambi.v3i3.543

Abstract

This research aims to analyze the factors that influence the low level of financing with istishna contract in Islamic Banking in Indonesia. It is motivated by istishna’s financing which actually has a considerable potential for use in Indonesia, given that Indonesia is actively working on infrastructure development. However, the istishna contract is currently a financing that is rarely applied by Islamic Banking compared to other contract financing. This research is a qualitative descriptive study. The data used was primary data derived from interviews with employees of Islamic Banking who apply istishna’s financing. The data analysis technique used was interactive model analysis. The results showed that the factors that influenced the low istishna financing are istishna contract having high financing risks, there are alternative contracts that make istishna contract not a priority, risk of a failure developers, sharia bank business strategies, and moral standards of customers and developers.
IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN UJIAN SEMESTER DI SDN 01 BILAH HULU MENGGUNAKAN METODE RABIN-KARP Waluyo, Bambang
KLIK- KUMPULAN JURNAL ILMU KOMPUTER Vol 10, No 3 (2023)
Publisher : Lambung Mangkurat University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/klik.v10i3.641

Abstract

In the world of education, assessment is very important when the process of learning activities has been completed. Based on the results of observations made by researchers at SDN 01 Bilah Hulu, there are often several obstacles where the teacher sometimes takes a lot of time to check essay answers, the more exams and students who take the exam, the more exams the teacher will correct. This causes a decrease in the quality of the evaluation and sometimes the evaluation is no longer objective. So that it causes variations in the assessments in the class given by different human assessors, which are felt by students as a source of injustice. The purpose of this study is to create an automatic scoring system for semester exam answers on web-based essay questions and to build a web-based semester exam results scoring system by applying the Rabin-Karp method. The results of the web-based essay assessment process are in the form of student values that have been summarized by the system. The automatic essay exam scoring system using the Rabin-Karp algorithm was tested on 57 students in two classes, namely 28 students in class VI-A with the average score from the teacher manually being 82.64 and the average score of the automatic system being 81.17 . Meanwhile, in class VI-B with 29 students, the manual average was 75.34 and the automatic system average was 76.48. 
Rancangan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Absensi Praktik Kerja Lapangan Berbasis WEB di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Waluyo, Bambang; Iwa Adyaksa, Iwa Adyaksa; Adianto, Taufiq
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v6i1.2833

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alur absensi dengan sistem berbasis web tanpa menggunakan absensi manual dan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Pembangunan sistem aplikasi ini menggunakan Bahasa-bahasa pemrograman, Pembuatan interface sistem dibangun dengan menggunakan template bootstrap serta memanfaatkan fitur-fitur yang ada dalam bootstrap dan bahasa pemrograman seperti, HTML, Javascript, PHP dan CSS. Tujuan dari penelitian ini adalah memobilisasi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memantau setiap kegiatan peserta magang yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan di dinas tersebut.
PENERAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERKARA KORUPSI PADA PROSES PENYIDIKAN OLEH POLRI Nasution, Hanifa Maulida; Waluyo, Bambang
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p09

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya serta prosedur penyidik Polri dalam melakukan pengembalian kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi dengan cara menerapkan tindak pidana pencucian uang. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif deskripsif dengan pendekatan studi kasus objek lapangan melalui wawancara. Hasil studi lapangan pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menunjukkan bahwa dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara, penyidik korupsi menerapkan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana korupsi agar dapat meraup lebih banyak kerugian negara hasil dari tindak kejahatan pelaku. Hal ini dikarenakan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur lebih luas terkait wewenang Penyidik. Koordinasi antar lembaga juga sangat penting dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. The purpose of this research is to examine the efforts and procedures of Police investigators in recovering state losses caused by corruption crimes by implementing money laundering crimes. This study uses a descriptive qualitative legal research method with a field object case study approach through interviews. The results of the field study at the Directorate of Corruption Crimes of the National Police Criminal Investigation Unit show that in an attempt to recover state financial losses, corruption investigators have implemented the crime of money laundering against the perpetrators of corruption crimes in order to recover more state losses resulting from the perpetrators' crimes. This is because Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes regulates more broadly the authority of Investigators. Coordination between institutions is also very important in the effort to eradicate corruption.
ANALISIS STUDI KASUS PENERAPAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA Putra, Fathurozi Wiratama; Waluyo, Bambang
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p07

Abstract

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yang berarti penelitian yang membahas teori-teori ilmu hukum serta peraturan perundang-undangan yang dipelajari dari bahan hukum utama. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis bagaimana pengaturan mengenai rehabilitasi serta manfaat rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam penegakan hukum. dimana penulis menganalisis pertimbangan hakim pada putusan nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN.Sby yang diterapkan terhadap penyalahguna narkotika. Seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika sejatinya dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika bila kita gali lebih jauh. Penerapan rehabilitasi bagi panyalah guna narkotika bagi diri sendiri lebih bermanfaat dibandingkan dengan menjalani pidana penajara. Manfaat rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika sebaiknya digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusannya selain mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum. Disamping itu perlu juga dilaksanakan asesmen oleh TAT bagi seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika sejak dimulai dari tahap penyidikan. Rekomendasi dari TAT dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. This research uses normative juridical, which means research that discusses theories of legal science and laws and regulations studied from the main legal material. This research aims to analyse how the regulation of rehabilitation and the benefits of rehabilitation for narcotics abusers in law enforcement. where the author analyses the judge's consideration in decision number 1008/Pid.Sus/2023/PN.Sby which is applied to narcotics abusers. A person suspected of abusing drugs can actually be categorised as a victim of drug abuse if we dig further. The application of rehabilitation for drug abusers is more beneficial than imprisonment. The benefits of rehabilitation for drug abusers should be used by judges as a consideration in their decisions in addition to considering the principles of justice and legal certainty. In addition, it is also necessary to carry out an assessment by the TAT for someone suspected of abusing drugs, starting from the investigation stage. Recommendations from TAT can be used as a consideration for judges in making their decisions.
QUO VADIS ODITURAT MILITER PASKA TERBENTUKNYA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER Zein, Mohammad Diesel; Waluyo, Bambang
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p21

Abstract

Permasalahan kompleks sering kali terjadi dalam perkara pidana koneksitas karena adanya perbedaan sistem peradilan umum dan peradilan militer hal ini sangat berpotensi menghambat perwujudan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dalam proses penanganan perkara yang dilakukan, tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana penanganan perkara pidana koneksitas dan bagaimana posisi, serta peran dan fungsi oditurat militer paska terbentuknya terbentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum primer berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 31 tahun 1997 peradilan militer, undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan, dan Perja Nomor 6 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan, serta sumber hukum sekunder lainnya seperti jurnal atau artikel ilmiah yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif yaitu menganalisa bahan dengan teknik penulisan deskriptif dengan menjabarkan secara terperinci dan tersistematis terhadap penyelesaian masalah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menentukan posisi, peran serta fungsi oditurat militer paska terbentuknya Jaksa Agung Muda Pidana Militer dan agar terwujudnya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam perkara pidana koneksitas. Complex problems often occur in connected criminal cases because of the differences between the general justice system and military justice. This has the potential to hinder the realization of fast, simple and low-cost justice in the case handling process carried out. The aim of this research is to analyze and find out how The handling of criminal cases is connected and what is the position, role and function of the military judiciary after the formation of the Deputy Attorney General for Military Crimes, this research method uses normative research carried out with literature studies and secondary data sources which include primary legal materials in the form of the Book of Laws. Criminal Law, Criminal Procedure Code, Law number 31 of 1997 on military justice, law number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office, and Perja Number 6 of 2019 concerning the organization and work procedures of the prosecutor's office, as well as other secondary legal sources such as relevant journals or scientific articles. The data was then analyzed using qualitative analysis, namely analyzing the material using descriptive writing techniques by explaining in detail and systematically the resolution of the problem. The results of this research are expected to be able to determine the position, role and function of the military judiciary after the formation of the Deputy Attorney General for Military Crimes and to ensure certainty and justice. , and the usefulness of law in connection criminal cases.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PUBLIK DALAM RANGKA TRADING IN INFLUENCE SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA KORUPSI Widagdo, Widyastomo; Waluyo, Bambang
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p01

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kepastian hukum terkait tindak pidana perdagangan pengaruh dalam perbuatan korupsi. Serta bagaimana dalam pengaturannya di dalam hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mengaitkan pendekatan perundang-undangan, studi kasus serta konsep dari teori ilmu hukum. Adapun, mengenai hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya kepastian hukum dalam melakukan penerapan pidana dalam perdagangan pengaruh sebagai salah satu upaya dalam memberantas perbuatan korupsi. Karena jika dilihat pengaturan secara nasional di Indonesia hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahaan United Nations Conventions Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) sebagai larangan perbuatannya saja. Namun, sampai sekarang indonesia masih belum ada yang mengatur mengenai penerapan tindak pidana memperdagangkan pengaruh dalam hukum nasional sampai saat ini. The purpose of this research is to examine the legal certainty related to the criminal act of trading influence in corruption. As well as how it is regulated in national law. This research uses a normative juridical research method by linking statutory approaches, case studies and concepts from legal science theory. As for the results of this research, it shows that there is no legal certainty in the application of criminalization in influence peddling as an effort to eradicate corruption. Because if we look at the national regulation in Indonesia, it only refers to Law Number 7 of 2006 concerning the Ratification of the United Nations Conventions Against Corruption, 2003 (United Nations Convention Against Corruption, 2003) as a prohibition of its actions. However, until now Indonesia still has not regulated the application of the criminal act of trading in influence in national law until now.
Tourism Communication of Tourism Destinations in the Wetlands of Aranio District Banjar Regency Lalita Hanief; Achmad Bayu Chandrabuwono; Waluyo, Bambang
Jurnal Spektrum Komunikasi Vol 11 No 4 (2023): Jurnal Spektrum Komunikasi : December 2023
Publisher : LPPM Stikosa - AWS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37826/spektrum.v11i4.600

Abstract

Aranio sub-district has natural tourism potential in the form of mountains, reservoirs, and protected forests. Based on data from preliminary interviews, it is known that one of the natural attractions, namely Pine Island, which is located in Tiwingan Baru, has not been optimally managed because the management has changed. In addition, currently tourist visits to Bukit Batas tours have also dropped dramatically. This research aims to find out the implementation of tourism communication of tourist destinations in the wetlands of Aranio District, Banjar Regency. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews, documentation, and literature studies. The data analysis technique uses Manual Data Analysis Procedure (MDAP), namely daily notes, transcripts, coding, categories, themes, and memos. The results of the study show that tourism communication in Pulau Pinus and Bukit Batu fulfills the components of tourists, marketers, communication, accessibility, human resources and institutions, capital owners and destinations. The media used for promotion through social media instagram, facebook, website and word of mouth marketing. Bukit Batas Tourism is currently unkempt, seen with road access full of weeds.
Independensi Direktur Independen Pada Perusahaan Publik Waluyo, Bambang; Prasetyo, Handoyo; Subakdi
Jurnal Esensi Hukum Vol 1 No 1 (2019): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v1i1.14

Abstract

Korporasi sebagai salah satu faktor pendukung utama kegiatan perekonomian di Indonesia, mempunyai peran yang sangat besar dalam lalulintas perekonomian nasional dan Internasional. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang saat ini menjadi perhatian utama korporasi agar dapat berkompetensi secara sehat dalam persaingan global, diperlukan suatu korporasi yang memiliki visi dan misi progresif guna meningkatkan positioning di mata masyarakat dan merebut hati konsumen agar senantiasa dan loyal mempergunakan produk korporasi. Secara umum, korporasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan publik (go public company) yaitu perusahaan yang sahamnya diperdagangkan dan tercatat sebagai emiten pada Bursa Efek Indonesia, dan perusahaan tertutup. Pada perusahaan publik, harus memiliki minimal 1 orang Direktur Independen dan minimal 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris harus Komisaris Independen. Jika Komisaris Independen harus diambil dari kalangan luar perusahaan, maka Direktur Independen dapat berasal dari kalangan internal perusahaan, namun justru ketentuan ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian kondisi independensi Direktur tersebut, karena ketentuan yang mengatur secara detail mengenai fungsi independensi Direktur dan Komisaris tidak lengkap yang pada akhirnya akan menimbulkan kebingungan bagi Direktur dalam melaksanakan fungsi independensinya.