Claim Missing Document
Check
Articles

Kekuatan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Dihadapan Notaris Suta Ramadan; Dodi Setiawan; Rian Setiawan
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 1 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i1.912

Abstract

Law has an important role in regulating human actions, creating balance in society. In Indonesia, law is divided into public law and civil law, where the law of engagement is included in civil law. Leases, as part of the engagement, are governed by Article 1548 BW, and according to R. Subekti, constitute a consensual contractual agreement. In the context of a lease agreement, its legal force can be analyzed when it is made before a notary. This study uses a qualitative approach with a descriptive method to analyze the legal strength of a lease agreement before a notary. The discussion involved Article 1320 of the Civil Code, which provides freedom to make written agreements without the involvement of a notary. The results showed that the lease agreement can be made in the form of a notarial deed or under hand. Notary deeds provide high evidentiary power because they are considered undeniable evidence of their existence and content. However, underhand agreements can also be used as evidence by being acknowledged by the parties involved.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA PERBUATAN MENGALIHKAN , MENJAMINKAN SECARA SEPIHAK HARTA WARISAN (Studi Putusan Nomor : 27/PDT.G/2022/PN.TJK) B, Erlina; Ramadan, Suta; Saputra, Riyan
Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i1.4557

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penyebab terjadinya sengketa perbuatan melawan hukum mengalihkan, menjaminkan warisan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam sengketa perbuatan melawan hukum mengalihkan, menjaminkan secara sepihak harta warisan berdasarkan Studi Putusan Nomor : 27/PDT.G/2022/PN.TJK. Metode penelitian menggunakan penelitian normative. Faktor penyebab para tergugat mengalihkan, menjaminkan warisan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II karena telah menjadikan bidang tanah sebagai objek jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II pada PT. Bank Mayabank Indonesia Tbk, dimana tanah tersebut merupakan milik orang tua kandung dari Penggugat, Tergugat I. Ketidakjelasan dari pemegang SHM tersebut menjadikan perselisihan antara penggugat dan tergugat sehingga terjadi perbuatan melawan hukum dimana Tergugat menjaminkan SHM yang dimiliki oleh Penggugat. Dengan porsinya masing-masing, seluruh ahli waris yang terlibat persengketaan ini pun sama-sama harus menanggung risiko. Pertimbangan hakim dalam sengketa perbuatan melawan hukum mengalihkan, menjaminkan secara sepihak harta warisan Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 27/PDT.G/2022/PN.TJK. Bahwa mengingat objek sengketa dalam perkara ini beralih kepada Tergugat I melalui proses jual beli yang dilakukan dihadapan Notaris dengan Akta Jual Beli. Bahwa Akta Jual Beli tersebut merupakan dasar peralihan hak atas objek tanah dan bangunan yang saat ini menjadi objek sengketa maka sudah seharusnya Penggugat juga menarik Notaris/PPAT sebagai Tergugat. Hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang memuat kaedah hukum : “Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
Prosedur Adopsi Anak Dalam Hukum Suta Ramadan; Renita Agustiani; Erlangga Adnus
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Maret : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v2i1.935

Abstract

Child adoption is a legal action that transfers a child from the sphere of power of parents, legal guardians or other people responsible for the care, education and raising of the child into the adoptive parents' family setting. This research is conducted with the aim of knowing how the concept of child adoption and how child protection efforts in Indonesia are associated with the practice of child adoption. This study used a normative juridical approach in order to accomplish its goals. Descriptive analytical research specifications are used. The protection of children regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection is still not running effectively due to various forms of abuse directed to the child's home environment, including child abuse practices where the child fails to follow the rules or procedures, there are potential consequences that can cause the child to become less normal.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN DAN PELECEHAN BERBASIS TEKNOLOGI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 452/PID.SUS/2022/PN TJK) syah, bagas muzekki; ramadan, suta
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i2.7873

Abstract

Abstract The current rampant cases of fading are really concerning especially with the development of technology which also affects the ease of spreading information which is then misused to spread things that are not good or aim to threaten and pressure victims by spreading content that is not good related to victims, the goal is that to find out the factors that caused the Defendant to commit the crime of spreading and harassment based on electronic technology and to find out the basis for the judge's considerations in imposing a criminal decision in the case of the crime of spreading and harassment based on electronic technology. The research method used is normative legal research. The legal materials used are sourced from the library. The types of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique for collecting legal materials is by studying documents. Analysis of legal materials using interpretation or arrest. The results of the research show that the Crime of Technology-Based Dissemination and Harassment has been regulated in Article 27 Paragraph 1 of the ITE Law that Every Person intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes Electronic Information and/or Electronic Documents that have contents that contain against decency. Keywords : Criminal Law, Harassment, Electronic Technology.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Dan Dokumen Elektronik Yang Mengandung Kesusilaan Siregig, Ketut; Ramadhan, Suta; Yusril Nasawijaya, Muhammad
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 3 No. 02 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (567.48 KB) | DOI: 10.31849/jgh.v3i02.8906

Abstract

Perkembangan teknonologi saat ini menyebabkan manusia sangat membutuhkan segala jenis pelayanan teknologi terutama dalam bidang telekomunikasi untuk mempermudah setiap orang untuk bertelekomunikasi. Namun sering kali teknologi teersebut disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan persoalan yang rumit. Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor penyebab pelaku tanpa hak mentransmisikan informasi dokumen elektronik dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Pelaku kejahatan tindak pidana konvensional dengan melakukan perbuatan yang belum diatur atau sulit untuk diklarifikasi sebagai tindak pidana menurut perundang-undangan yang ada. Pemerintah menerbitkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Diterbitkannya UU ITE menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak ingin ketinggalan dalam perkembangan teknologi informasi khususnya dalam mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK DI TERIMA OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA SEWA MENYEWA RUMAH (Studi Putusan Nomor : 178/Pdt.G/2022/PN Tjk) Ramadan, Suta; B, Erlina; Bafaddol, M Bagas
Bahasa Indonesia Vol 1 No 2 (2022): JURNAL LEX SUPERIOR
Publisher : Universitas Kader Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.325 KB)

Abstract

ABSTRAK Piagam Madinah merupakan sebuah catatan sejarah yang tidak akan pernah hilang dari memori kejayaan Islam. Karena piagam ini merupakan bukti nyata bahwa Islam bukan hanya sekedar agama yang mengatur dalam kegiatan yang bersifat religius saja tetapi merupakan agama yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk masalah ketatanegaraan. Rasulullah telah memberikan contohnya kepada kita semua bagaimana hidup bermasyarakat, berbangsa, beragama, dan bernegara, rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni Bagaimana Piagam Madinah dalam Sistem Ketatanegaraan dalam Islam, metode penelitian menggunakan data yang berasal dari kepustakaan, sehingga hasil penelitian ini adalah Dalam Piagam Madinah sebagaimana telah diuraiakan di atas terdapat ketetapan mengenai dasar-dasar negara untuk mengatur suatu umat dan membentuk suatu masyarakat serta menegakkan suatu pemerintahan. Oleh karenanya para pakar tentang piagam Madinah sependapat bahwa Piagam Madinah adalah sebuah konstitusi pertama dalam Islam yang sangat penting dan memiliki nilai dan posisi strategis dalam mengantarkan misi Nabi saw untuk mempersatukan penduduk Madinah yang heterogen dan multi dimensi dalam ikatan persaudaraan kebersamaan dalam satu negera. Dalam Piagam Madinah disebutkan bahwa semua manusia sama tanpa harus membedakan suku, warna, kulit, dan agama. Siapa saja yang melanggar baik dari golongan sendiri harus dikenakan sanksi. Dengan demikian Piagam Madinah mengadung nilai-nilai atau prinsip persamaan, dan prinsip ini pun sangat penting dalam sistem perundang-undangan dan politik modern.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESEP MINUMAN KOPI NUJU DALAM PRESPEKTIF RAHASIA DAGANG (Studi Pada Kemenkumham dan Nuju Bandar Lampung) Difa, Muhammad Anta; Ramadan, Suta; B, Erlina
Bahasa Indonesia Vol 1 No 2 (2022): JURNAL LEX SUPERIOR
Publisher : Universitas Kader Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.896 KB)

Abstract

ABSTRAK Coffee shop merupakan suatu bisnis yang sedang berkembang pesat di era industri saat ini. Permasalahan yang terdapat pada bisnis coffee shop dalam hal ini adalah terjadinya persaingan yang curang dalam bentuk pelanggaran rahasia dagang yang berupa pembocoran atau pencurian terhadap resep dan bahan biji kopi yang digunakan. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa informasi rahasia dagang dalam bisnis Coffee Shop yang berupa resep dan bahan biji kopi telah dilindungi oleh hukum dan tidak boleh diketahui oleh umum. Pihak yang telah menyalahgunakan atau membocorkan informasi rahasia dagang dapat dikenai sanksi perdata dan sanksi pidana yang telah diatur dalam UU No. 30 tahun 2000. Melihat masih banyak para pekerja yang membocorkan informasi rahasia dagang maka perlu adanya perjanjian kerja secara tertulis mengenai larangan untuk menyalahgunakan atau membocorkan rahasia dagang agar bisa digunakan sebagai alat untuk menuntut jika terjadi pelanggaran rahasia dagang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi rahasia dagang pada resep minuman kopi nuju dalam prespektif rahasia dagang dan cara penyelesaian sengketa rahasia dagang apabila terjadi pelanggaran pada kedai kopi nuju.
Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir Sutami-Simpang Sri Bawono (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TJK) Danuwangsa, Fabio Arya; Hartono, Bambang; Ramadan, Suta
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2188

Abstract

Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu Negara. Pembangunan infrastruktur yang baik dapat membantu meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat, Pentingnya pembangunan infrastruktur semakin terasa di tengah meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di berbagai belahan dunia, Ketidak cukupan infrastruktur merupakan salah satu kunci terjadinya hambatan bagi pertumbuhan ekonomi namun masalah korupsi telah lama menjadi ancaman serius terhadap pembangunan infrastruktur di banyak Negara, Salah satu kasus Korupsi yang menarik perhatian publik adalah kasus pembangunan Jalan Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono, Kasus ini menjadi kontroversial karena melibatkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak terkait dalam proyek pembangunan tersebut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Menjelaskan tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono dalam perkara nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK dan Bagaimana Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono Sehigga Merugikan Negara Dalam Perkara Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK. Metode penelitian yang digunakan dalm penelitian skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, skunder dan tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan skripsi ini. Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono terdakwa Sahroni melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Jalan Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono antara lain adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Dia memanfaatkan posisinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan membocorkan dokumen rahasia seperti rincian harga satuan untuk menguntungkan pihak tertentu dalam proses lelang. Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban profesionalnya dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Terdakwa Sahroni dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan, dengan hukuman pidana penjara dan denda yang ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Meskipun hakim memberikan pidana yang lebih ringan, terdakwa tetap dihukum dan diwajibkan membayar denda serta uang pengganti sebesar Rp. 160.000.000,-. Jika terdakwa tidak membayar, harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa.Saran dari penulis memerlukan peran masyarakat dalam memberantas korupsi. Ini bisa termasuk membangun kesadaran tentang konsekuensi korupsi, memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan proyek-proyek pembangunan, atau mengadvokasi reformasi kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
Liability Of The Perpetrator Intentionally Accessing Another Person's Computer In The Implementation Of The Civil Servant Candidate Entrance Examination (Study Of Decision Number 702/PID.SUS/2022/PN.TJK) Bambang Hartono; Suta Ramadan; Adelia Febianita
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i1.5827

Abstract

The era of globalization demands the rapid development of technology and information. Human life is inseparable from law, as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Civil servants play a crucial role in the governance and development of the country. This study highlights the criminal liability of defacing offenders, a cybercrime that damages the appearance of a website. The ITE Law regulates this act, threatening punishment for those who access computers without authorization and make modifications to electronic information belonging to others. This research examines a case in Lampung, where the perpetrator assisted CPNS test participants by accessing computers and modifying answers. Through normative and empirical juridical approaches, this research examines the criminal liability of the perpetrator, including the internal and external factors that motivated the act.
Independensi Lembaga Pemerintah dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Helin Kristikaningwulan; Cornellia Adinda Putri Watun; Al Makki Ahmad Hartori; Yuanda Alyansyah Putra, Y. L; Suta Ramadan
Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Vol. 2 No. 1 (2025): Februari : Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/sosial.v2i1.1041

Abstract

Corruption remains a significant concern in Indonesia, exemplified by the case of former Supreme Court Judge Zarof Ricar, suspected of acting as a case broker. This case began with the arrest of three Surabaya district court judges on October 20, 2024, for allegedly accepting bribes to free Ronald Tannur. Misconceptions that winning court cases requires significant costs have created opportunities for fraud, with individuals claiming they can guarantee favorable outcomes. The Zarof Ricar case highlights the declining integrity of government institutions and the lack of synergy among law enforcement, contributing to the prevalence of corruption. This situation underscores the urgent need for comprehensive legal reform. Strengthened regulations, stricter internal supervision, and harsh penalties for corrupt practices are essential to restoring public trust in the legal system and improving institutional integrity. This study aims to provide insights by employing juridical-normative and empirical methods, utilizing literature, legal documents, observations, and interviews.
Co-Authors Abdul Rohim, Abdul Achmad Putra Syeban Adelia Febianita Agum Rizky Waldini Akbar, Annafi Al Makki Ahmad Hartori Aldi Yansah Alinda Julietha Adnan Amallia, Rizka Anggara, Firga Fiksona Aprinisa AR Siti Nurhaliza Ardi Rian Pratama Ardinia Awanis Shabrina Asmara, Bunga Dewi Atika Putri Jayanti Bachruddin, Salman Zahir Bafaddol, M Bagas Baharudin Baharudin Baharudin, Baharudin Bambang Hartono Bambang Hartono Cahya Ningrum, Bella Cintya Anindita Choirunnisa Cornellia Adinda Putri Watun Danuwangsa, Fabio Arya Deta Merly Oktavianti Devira, Devira Dewi Putriyani Difa, Muhammad Anta Dita Rizqita Sari Dodi Setiawan Ega Waifannur Erlangga Adnus Erlina B Erlina B Fajar Ramadan Harimurti, Pangestika Raras Helin Kristikaningwulan Hycal Asmara Wibowo I Ketut Seregig I Ketut Siregig I Nyoman Octaria Andi Intan Nurina Seftiniara Kautsar Gusti Cakra Marshenda Afi Ananta Muhammad Ade Rafli Muhammad Anta Difa Muhammad Arullah Aqil Muhammad Bagas Baffadol Muhammad Rizki Nabila Fakhirah Herlian Namira Namira Namira, Namira Ningrum, Intan Putri Yani Cahya Noviyana Hadiyati Nuri, Paten Pika Sari Pratiwi, Galuh Pribadi, Arief Erwanda Raudatul Zanah Al-Zahra Renita Agustiani Renita Agustiani Retno Wulansari Rian Setiawan Riyan Saputra, Riyan Rizka Dewi Aprillia Rosmeli Heriyanti Ruddy Heavent S. Endang Prasetyawati Salsabila Brillianti Sarenc Seftiniara, Intan Siregar, Michael Gabe Bryan Siregig, I Ketut Siregig, Ketut syah, bagas muzekki Tami Rusli Udea Tri Yunita Wiritanaya, Rara Yuanda Alyansyah Putra, Y. L Yulia Hesti Yulistia, Alyaa Yusril Nasawijaya, Muhammad Zainab Ompu Jainah