Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.104
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum YUSTISI JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat Pagaruyuang Law Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL ILMIAH ADVOKASI Progressive Law Review Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law Journal Presumption of Law Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir IBLAM Law Review Jurnal Gagasan Hukum Jurnal Hukum Sehasen Journal Evidence Of Law Jurnal Penelitian Serambi Hukum LEX SUPERIOR TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Journal of Accounting Law Communication and Technology Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab Journal of Health Education Law Information and Humanities Justice Legislation and Crime Journal Journal of Constitutional, Law and Human Rights Journal of Law and Nation
Suta Ramadan
Universitas Bandar Lampung
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN MELAWAN HUKUM MEMBAWA SENJATA TAJAM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK) Jainah, Zainab Ompu; Ramadan, Suta; Bachruddin, Salman Zahir
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6179

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang membawa senjata tajam, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK. Kasus ini melibatkan seorang anak yang berusia 13 tahun dan berstatus pelajar yang didakwa membawa senjata tajam (golok dan gir motor) dalam konteks perseteruan antar kelompok remaja. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris, di mana pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui kajian literatur dan peraturan perundang-undangan terkait hukum pidana serta perlindungan anak, sementara pendekatan empiris dilakukan melalui pengamatan dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait dalam kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak tersebut melanggar hukum, hakim memutuskan untuk mengembalikan anak kepada orang tuanya sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sanksi ini bertujuan memberikan kesempatan bagi orang tua untuk membina anak agar tidak mengulanginya. Selain itu, barang bukti berupa gir sepeda motor dimusnahkan dan anak dibebankan biaya perkara. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam mencegah kekerasan yang melibatkan anak, serta perlunya penegakan hukum yang memperhatikan hak anak.
Maraknya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Namira, Namira; Ruddy Heavent; AR Siti Nurhaliza; Suta Ramadan
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 3 No. 2: Januari 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v3i2.2839

Abstract

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada orang dewasa tetapi juga pada anak-anak. Mereka yang menjadi korban kekerasan seksual dan alasan pelecehan tersebut terjadi karena pendidikan seksual, atau pendidikan seksual, masih dianggap tabu oleh orang tua dan masyarakat. Kekerasan terhadap anak adalah perlakuan yang tidak pantas terhadap seorang anak. Ini dapat mencakup pemahaman fisik, emosional, atau seksual, atau eksploitasi untuk kepentingan bisnis yang dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangan anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang dimana jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini diadasrakan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini membahasa bagaimana faktor–faktor serta upaya yang dilakukan untuk pencegahan terhadap kekerasan seksual anak di bawah umur dan bagaimana perlindungan hukumnya.
Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Prostitusi Online (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Met) Wiritanaya, Rara; Rusli, Tami; Ramadhan, Suta
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i1.1094

Abstract

Prostitution is an act that violates moral norms and constitutes a criminal offense. It is a form of activity where commercial sex workers (CSWs) offer sexual services in exchange for a predetermined payment, which is against the law. Along with the advancement of technology, prostitution has now shifted to social media platforms, commonly known as online prostitution. The research method used is normative juridical and empirical, which emphasizes systematic studies of laws, regulations, relevant legal documents, and informations related to the research. The primary factor causing individuals to commit online prostitution offenses is the need to fulfill economic necessities. This research analyzes the factors behind the occurrence of online prostitution crimes and the application of criminal sanctions to the perpetrators. The purpose is to provide an understanding of the causes of online prostitution, offer suggestions to society, especially women, and give recommendations to law enforcement officers. The findings of this study indicate that there are several factors contributing to the practice of online prostitution. Although these factors may serve as strong reasons for the service providers, they are still subject to sanctions as regulated in Article 45 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (Law Number 19/2016).
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA MEMODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN TIPE (STUDI PERKARA NOMOR : 92/PID.SUS/2021/PN.KLA) Rusli, Tami; Ramadhan, Suta; Pribadi, Arief Erwanda
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.9352

Abstract

Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara memecahkan permasalahan hukum dengan memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat dalam penegakan hukum tersebut berada, secara langsung terlibat dalam pengamatan untuk mencegah atau menggalangi dan menemukan aktivitas kriminal, salah satu penegakan hukum yaitu memodifikasi kendaraan bermotor dengan mengubah bentuk atau menambahkan sesuatu, dalam hukum indonesia tentu saja perbuatan itu dilarang untuk dilakukan khususnya di dalam hukum positif tentu saja larangan tersebut dikarenakan memiliki dampak-dampak negatif baik bagi si pengendara sendiri maupun orang lain yang sedang berlalu lintas dijalan raya, memodifikasi kendaraan bermotor berarti ada suatu bentuk dari bagian kendaraan itu diubah dan menjadi tidak seperti apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang atau standar pabrikan, karena hal tersebut memodifikasi kendaraan bermotor sangat dilarang, selain itu dengan melakukan modifikasi bagi kendaraan bermotor berarti juga sudah melangar hak ciptaan yang sudah dibuat oleh pabrikan kendaraan bermotor tersebut, maka dari itu dalam artikel ini seperti apa penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana memodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berdasarkan putusan  nomor : 92/ pid.sus/2021/pn.kla), dan bagaimana pertanggungjawaban yang harus diterima oleh pelaku yang melakukan modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan undang-undang, dalam metode penelitian ini mengunakan Penelitian dengan mengumpulankan berupa data-data, mempelajari buku yang tersedia di kepustakaan, selain itu penulis juga mengunakan website yang memiliki hubungan dengan masalah yang penulis ambil, sehingga dikumpulkan data tersebut secara konkrit dan akurat dan penulis juga mengunakan Pendekatan objek yang diteiti dan melakukan wawancara.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA MEMODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN TIPE (STUDI PERKARA NOMOR : 92/PID.SUS/2021/PN.KLA) Rusli, Tami; Ramadhan, Suta; Pribadi, Arief Erwanda
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.9352

Abstract

Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara memecahkan permasalahan hukum dengan memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat dalam penegakan hukum tersebut berada, secara langsung terlibat dalam pengamatan untuk mencegah atau menggalangi dan menemukan aktivitas kriminal, salah satu penegakan hukum yaitu memodifikasi kendaraan bermotor dengan mengubah bentuk atau menambahkan sesuatu, dalam hukum indonesia tentu saja perbuatan itu dilarang untuk dilakukan khususnya di dalam hukum positif tentu saja larangan tersebut dikarenakan memiliki dampak-dampak negatif baik bagi si pengendara sendiri maupun orang lain yang sedang berlalu lintas dijalan raya, memodifikasi kendaraan bermotor berarti ada suatu bentuk dari bagian kendaraan itu diubah dan menjadi tidak seperti apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang atau standar pabrikan, karena hal tersebut memodifikasi kendaraan bermotor sangat dilarang, selain itu dengan melakukan modifikasi bagi kendaraan bermotor berarti juga sudah melangar hak ciptaan yang sudah dibuat oleh pabrikan kendaraan bermotor tersebut, maka dari itu dalam artikel ini seperti apa penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana memodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berdasarkan putusan  nomor : 92/ pid.sus/2021/pn.kla), dan bagaimana pertanggungjawaban yang harus diterima oleh pelaku yang melakukan modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan undang-undang, dalam metode penelitian ini mengunakan Penelitian dengan mengumpulankan berupa data-data, mempelajari buku yang tersedia di kepustakaan, selain itu penulis juga mengunakan website yang memiliki hubungan dengan masalah yang penulis ambil, sehingga dikumpulkan data tersebut secara konkrit dan akurat dan penulis juga mengunakan Pendekatan objek yang diteiti dan melakukan wawancara.
Pertimbangan Hakim Banding Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif pada Perbankan Milik Badan Usaha Milik Negara (Studi Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Tjk) Hartono, Bambang; Ramadan, Suta; Siregar, Michael Gabe Bryan
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5419

Abstract

The main aim of writing this manuscript is firstly, to find out the factors that cause criminal acts of corruption based on the case in decision Number 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Tjk relating to fictitious credit in BUMN (State-Owned Enterprise) banking. Second, to analyze the judge's consideration policy in handing down decision Number 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Tjk against the accused perpetrator of the Corruption Crime. The research method used by the author in this manuscript namely, the Normative Juridical Approach is an approach carried out by means of literature study (Library Research) by examining, studying and examining theories, views, concepts and statutory regulations relating to the problems in writing this manuscript and an empirical approach, namely the approach which was carried out by conducting research in the field as a research object by means of observation and interviews in order to obtain descriptions and data related to the problems in this manuscript.
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan : Studi Putusan Nomor: 99/Pid.B/2024/PN TJK Ardinia Awanis Shabrina; Tami Rusli; Suta Ramadan
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2025): September : Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v3i3.2743

Abstract

The crime of fraud is a form of crime that not only causes material loss, but also has an impact on the intangible losses experienced by the victim, such as loss of sense of security, trust, and social stability. Fraud also has the potential to disrupt public order and reduce public trust in the legal system. Therefore, law enforcement against this criminal act is an important aspect in maintaining legal certainty and a sense of justice. This study aims to analyze the form of law enforcement against perpetrators of fraud crimes by focusing on the factors that cause perpetrators to commit fraud and the judge's considerations in imposing judgments. The case studied refers to Decision Number: 99/Pid.B/2024/PN.Tjk. The research method uses a normative juridical approach, by examining laws and regulations, legal doctrines, and case studies through the analysis of court decisions. The results of the study show that the legal provisions regarding fraud have been regulated in Article 378 of the Criminal Code (KUHP). However, implementation in the field is often constrained by limited evidence, the increasingly diverse modus operandi of perpetrators, and low legal awareness of the public. The judge in considering the verdict not only pays attention to the juridical aspect, but also takes into account the social and psychological impact on the victim. As a recommendation, this study emphasizes the importance of increasing coordination between law enforcement officials to strengthen the investigation and evidence process. The use of digital technology, especially in the collection of electronic evidence, is a strategic step in dealing with modern fraud modes. In addition, legal education to the public needs to be improved to foster legal awareness and prevent fraud crimes in the future.
Pertimbangan Hakim Banding Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif pada Perbankan Milik Badan Usaha Milik Negara (Studi Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Tjk) Hartono, Bambang; Ramadan, Suta; Siregar, Michael Gabe Bryan
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5419

Abstract

The main aim of writing this manuscript is firstly, to find out the factors that cause criminal acts of corruption based on the case in decision Number 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Tjk relating to fictitious credit in BUMN (State-Owned Enterprise) banking. Second, to analyze the judge's consideration policy in handing down decision Number 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Tjk against the accused perpetrator of the Corruption Crime. The research method used by the author in this manuscript namely, the Normative Juridical Approach is an approach carried out by means of literature study (Library Research) by examining, studying and examining theories, views, concepts and statutory regulations relating to the problems in writing this manuscript and an empirical approach, namely the approach which was carried out by conducting research in the field as a research object by means of observation and interviews in order to obtain descriptions and data related to the problems in this manuscript.
Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Terhadap Penjatuhan Uang Paksa Dalam Gugatan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor: 80/PDT/2024/PT.Tjk) Asmara, Bunga Dewi; Rusli, Tami; Ramadan, Suta
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5260

Abstract

Civil case resolution in Indonesia often involves conflicts between parties with different legal interests, where the court is the main means to achieve justice. This study aims to analyze the judge's decision regarding the imposition of forced money (dwangsom) in a breach of contract lawsuit, focusing on the Decision of the Tanjung Karang District Court Number 80/PDT/2024/PT.Tjk. The method used is qualitative research with a normative and empirical legal approach, collecting data from literature studies and interviews with judges and advocates. The results of the study indicate that the judge's considerations in imposing forced money are influenced by the principle of an independent trial and the interpretation of the relevance of the demand for forced money as a form of punishment. This study is expected to provide solutions to improve consistency and fairness in judges' decisions, as well as create legal certainty in resolving civil disputes.
Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir Sutami-Simpang Sri Bawono (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TJK) Danuwangsa, Fabio Arya; Hartono, Bambang; Ramadan, Suta
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2188

Abstract

Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu Negara. Pembangunan infrastruktur yang baik dapat membantu meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat, Pentingnya pembangunan infrastruktur semakin terasa di tengah meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di berbagai belahan dunia, Ketidak cukupan infrastruktur merupakan salah satu kunci terjadinya hambatan bagi pertumbuhan ekonomi namun masalah korupsi telah lama menjadi ancaman serius terhadap pembangunan infrastruktur di banyak Negara, Salah satu kasus Korupsi yang menarik perhatian publik adalah kasus pembangunan Jalan Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono, Kasus ini menjadi kontroversial karena melibatkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak terkait dalam proyek pembangunan tersebut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Menjelaskan tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono dalam perkara nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK dan Bagaimana Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono Sehigga Merugikan Negara Dalam Perkara Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK. Metode penelitian yang digunakan dalm penelitian skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, skunder dan tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan skripsi ini. Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono terdakwa Sahroni melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Jalan Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono antara lain adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Dia memanfaatkan posisinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan membocorkan dokumen rahasia seperti rincian harga satuan untuk menguntungkan pihak tertentu dalam proses lelang. Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban profesionalnya dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Terdakwa Sahroni dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan, dengan hukuman pidana penjara dan denda yang ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Meskipun hakim memberikan pidana yang lebih ringan, terdakwa tetap dihukum dan diwajibkan membayar denda serta uang pengganti sebesar Rp. 160.000.000,-. Jika terdakwa tidak membayar, harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa.Saran dari penulis memerlukan peran masyarakat dalam memberantas korupsi. Ini bisa termasuk membangun kesadaran tentang konsekuensi korupsi, memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan proyek-proyek pembangunan, atau mengadvokasi reformasi kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
Co-Authors Abdul Rohim, Abdul Achmad Putra Syeban Adelia Febianita Agum Rizky Waldini Akbar, Annafi Al Makki Ahmad Hartori Aldi Yansah Alinda Julietha Adnan Amallia, Rizka Anggara, Firga Fiksona Aprinisa AR Siti Nurhaliza Ardi Rian Pratama Ardinia Awanis Shabrina Asmara, Bunga Dewi Atika Putri Jayanti Bachruddin, Salman Zahir Bafaddol, M Bagas Baharudin Baharudin Baharudin, Baharudin Bambang Hartono Bambang Hartono Cahya Ningrum, Bella Cintya Anindita Choirunnisa Cornellia Adinda Putri Watun Danuwangsa, Fabio Arya Deta Merly Oktavianti Devira, Devira Dewi Putriyani Difa, Muhammad Anta Dita Rizqita Sari Dodi Setiawan Ega Waifannur Erlangga Adnus Erlina B Erlina B Fajar Ramadan Harimurti, Pangestika Raras Helin Kristikaningwulan Hycal Asmara Wibowo I Ketut Seregig I Ketut Siregig I Nyoman Octaria Andi Intan Nurina Seftiniara Kautsar Gusti Cakra Marshenda Afi Ananta Muhammad Ade Rafli Muhammad Anta Difa Muhammad Arullah Aqil Muhammad Bagas Baffadol Muhammad Rizki Nabila Fakhirah Herlian Namira Namira Namira, Namira Ningrum, Intan Putri Yani Cahya Noviyana Hadiyati Nuri, Paten Pika Sari Pratiwi, Galuh Pribadi, Arief Erwanda Raudatul Zanah Al-Zahra Renita Agustiani Renita Agustiani Retno Wulansari Rian Setiawan Riyan Saputra, Riyan Rizka Dewi Aprillia Rosmeli Heriyanti Ruddy Heavent S. Endang Prasetyawati Salsabila Brillianti Sarenc Seftiniara, Intan Siregar, Michael Gabe Bryan Siregig, I Ketut Siregig, Ketut syah, bagas muzekki Tami Rusli Udea Tri Yunita Wiritanaya, Rara Yuanda Alyansyah Putra, Y. L Yulia Hesti Yulistia, Alyaa Yusril Nasawijaya, Muhammad Zainab Ompu Jainah