Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.104
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum YUSTISI JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat Pagaruyuang Law Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL ILMIAH ADVOKASI Progressive Law Review Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law Journal Presumption of Law Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir IBLAM Law Review Jurnal Gagasan Hukum Jurnal Hukum Sehasen Journal Evidence Of Law Jurnal Penelitian Serambi Hukum LEX SUPERIOR TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Journal of Accounting Law Communication and Technology Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab Journal of Health Education Law Information and Humanities Justice Legislation and Crime Journal Journal of Constitutional, Law and Human Rights Journal of Law and Nation
Suta Ramadan
Universitas Bandar Lampung
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) ATAS BIDANG TANAH SEBAGAI OBJEK SENGKETA YANG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SECARA SEPIHAK. (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kla): LEGAL REVIEW OF UNLAWFUL ACTIONS IN THE ISSUANCE OF OWNERSHIP RIGHTS CERTIFICATES (SHM) ON LAND AS AN OBJECT OF DISPUTE THAT DOES NOT HAVE UNIFORMALLY BINDING LEGAL FORCE. (Study of Decision Number 6/Pdt.G/2023/PN.Kla) S. Endang Prasetyawati; Suta Ramadan; Rizka Dewi Aprillia
Journal Presumption of Law Vol 6 No 2 (2024): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v6i2.10985

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum, memposisikan hukum sebagai dasar utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu masalah hukum yang sering terjadi di Indonesia adalah sengketa tanah. Sengketa tanah sering kali berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM). Tanah sebagai aset yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sering menjadi objek sengketa akibat proses penerbitan SHM yang tidak sah atau melanggar prosedur hukum. Perbuatan melawan hukum dalam konteks ini dapat mencakup penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Studi ini mengkaji kasus putusan nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kla yang menggambarkan berbagai permasalahan hukum dalam penerbitan SHM dan dampaknya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakpastian hukum yang timbul dari penerbitan SHM yang melawan hukum tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap administrasi pertanahan. Kesimpulan dari studi ini menunjukkan perlunya perbaikan prosedur dan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah perbuatan melawan hukum dalam penerbitan SHM, serta memastikan kepastian hukum yang lebih baik di masa depan.
IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF (STUDI PADA DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI LAMPUNG DAN BANK INDONESIA Muhammad Ade Rafli; Erlina Bachri; Suta Ramadan
Journal Presumption of Law Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v5i1.4497

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan fasilitas dan solusi kepada para pelaku Ekonomi Kreatif, untuk mempertahankan hak-hak ekonomis pada suatu karya dari hasil Kekayaan Intelektualnya yang dapat dijadikan jaminan utang pada lembaga keuangan bank maupun non bank, serta diharapkan dapat mengatasi problematika pembiayaan bagi para pelakunya. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengaturan dan implementasi mengenai skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan jaminan utang. Dasar pertimbangan dari Kekayaan Intelektual dijadikan jaminan utang yaitu nilai-nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya. Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, penggunaan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual digunakan untuk pengajuan utang bagi para pelakunya. Terdapat beberapa hambatan atau rintangan dalam penerapan PP Ekraf, hal itu dikarenakan skema pembiayaan yang diatur dalam PP Ekraf bisa dikatakan belum jelas dan konkret sehingga dikhawatirkan regulasi ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Maka dari itu, menurut OJK masih ada beberapa halangan yang perlu di perhatikan dalam mewujudkan kesejahteraan pelaku Ekraf dan perkembangan ekonomi bangsa melalui skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan utang pada lembaga perbankan maupun non bank dalam PP tersebut.
KEPASTIAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA OTENTIK DALAM KASUS KEJAHATAN CYBER PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN(Studi Putusan 786/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel) Bambang Hartono; Suta Ramadhan, Nathaniel Benecia Simanjuntak
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 1 (2024): Journal of Law and Nation
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Forgery comes from the word fake which means "inauthentic, illegitimate, imitation, fake, while forgery is still from the same source defined as the process, method, act of counterfeiting". Factors causing perpetrators to commit criminal acts of manipulating authentic data in Cyber crime cases decided by the South Jakarta District Court (Study Decision Number: 786/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel). and Criminal Responsibility of Perpetrators of Criminal Acts of Manipulating Authentic Data in Cyber Crime Cases South Jakarta District Court Decision (Study Decision Number: 786/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel). The research method used in this thesis research is a normative juridical approach and an empirical approach. Based on the research results obtained, it can be concluded that the factors causing the perpetrator to commit the crime of manipulating authentic data in the cyber crime case, the decision of the South Jakarta District Court (Study Decision Number: 786/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel). influenced by bad economic factors alone are the main factors causing criminal acts of forgery of letters, but the presence of human greed and weak individual faith and morals are also the driving force for criminal acts of forgery of letters committed by the perpetrators. and Criminal Responsibility of Perpetrators of the Crime of Manipulating Authentic Data In the Cyber Crime Case Decision of the South Jakarta District Court (Study Decision Number: 786/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel). which was imposed by the defendant with a prison sentence of 1 (one) year, lighter than the demands of the Public Prosecutor who demanded that the defendant be imprisoned for 2 years
CRIMINAL LAW ON UNDERAGE CHILDREN DOING NARCOTICS BUSINESS WITH EVIL CONSENT Ardi Rian Pratama; Tami Rusli; Suta Ramadhan
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v11i2.4423

Abstract

The involvement of children in the criminal justice process has the potential to cause various complex negative impacts. The intervention of juvenile criminal law, especially in the abuse of narcotics by children, has led children to various physical and psychological suffering. The purpose of child protection according to law is to guarantee the fulfillment of children's rights so that they can live, grow and participate optimally in human dignity and dignity, and receive protection from violence and discrimination, for the realization of quality Indonesian children, with noble character and prosperity. In article 59 of the Child Protection Act, it is stated that special protection must be given to children who conflict with the law. Article 64 paragraphs I and 2 state that children who conflict with the law are children who are in conflict with the law and are victims of crime.Keywords: Minors, Narcotics Business, Evil Conspiracy
Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi yang Lalai Parkir di Badan Jalan Hingga Menyebabkan Korban Jiwa (Studi Putusan Nomor 1195/Pid.Sus/2024/PN Tjk) Zainab Ompu Jainah; Suta Ramadan; Marshenda Afi Ananta
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i1.7925

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pengemudi yang lalai memarkirkan kendaraan di badan jalan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan pengemudi terhadap peraturan lalu lintas, khususnya larangan parkir di badan jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Dalam praktiknya, pelanggaran parkir di badan jalan sering kali dianggap sebagai pelanggaran ringan dan sepele, padahal dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan dampak hukum yang serius, termasuk hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus kelalaian tersebut. Penelitian ini secara khusus menelaah Putusan Nomor 1195/Pid.Sus/2024/PN Tjk sebagai representasi penerapan hukum pidana terhadap perbuatan kelalaian pengemudi. Permasalahan yang dikaji meliputi dua aspek utama, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan pengemudi melakukan kelalaian dalam memarkir kendaraan di badan jalan hingga menimbulkan korban jiwa, serta bagaimana penegakan hukum pidana diterapkan terhadap perbuatan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui penelitian lapangan guna memperoleh data pendukung sebagai pelengkap data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian pengemudi dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum, faktor kelalaian pribadi, serta minimnya kepatuhan terhadap rambu dan aturan lalu lintas. Majelis Hakim dalam putusan tersebut menilai bahwa unsur kealpaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dijatuhi pidana sebagai bentuk penegakan hukum, efek jera, dan perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan.
Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penetapan Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk) Bambang Hartono; Suta Ramadan; Ega Waifannur
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i1.7926

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan asas proporsionalitas dalam penetapan pidana tambahan berupa uang pengganti pada tindak pidana korupsi, khususnya dalam kaitannya dengan pemulihan kerugian keuangan negara. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya perbedaan praktik peradilan dalam menentukan besaran uang pengganti, yang kerap menimbulkan dilema antara kepentingan pengembalian kerugian negara dan pemenuhan keadilan individual bagi terdakwa. Meskipun korupsi dikualifikasikan sebagai extraordinary crime, penerapan pemidanaan tetap harus memperhatikan prinsip keadilan yang proporsional. Penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk sebagai representasi problematika penetapan uang pengganti terhadap terdakwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran. Permasalahan yang dikaji meliputi penerapan asas proporsionalitas dalam penetapan uang pengganti serta dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menentukan besaran uang pengganti yang tidak sepenuhnya sama dengan jumlah kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta auditor BPKP. Data penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menetapkan uang pengganti berdasarkan jumlah manfaat ekonomi yang secara nyata dinikmati oleh terdakwa dengan mempertimbangkan peran, tingkat kesalahan, dan rasa keadilan. Penetapan tersebut mencerminkan penerapan asas proporsionalitas dalam pemidanaan tindak pidana korupsi.
Implementasi Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-Sama pada BUMD Tanggamus : Studi Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Tpk/2025/PN.Tjk Rosmeli Heriyanti; Bambang Hartono; Suta Ramadan
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15133

Abstract

The criminal act of corruption committed collectively within the Regionally Owned Enterprises (BUMD) is a form of crime that has a serious impact on regional finances and public trust in the administration of government. This study aims to analyze the implementation of the judge's decision in sentencing perpetrators of corruption committed collectively at the Tanggamus BUMD as stated in Decision Number : 24/Pid.Sus-Tpk/2025/PN.Tjk. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach, through a study of court decisions, provisions of criminal law on corruption, and relevant legal doctrines. The results of the study indicate that the panel of judges has applied the provisions of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. This decision demonstrates the judiciary's efforts in upholding the principles of justice, legal certainty, and benefit, while also serving as a deterrent instrument against criminal acts of corruption committed collectively the BUMD.
Implementasi Tim Asesmen Terpadu (Tat) Dalam Penentuan Status Hukum Dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Helin Kristikaningwulan; Bambang Hartono; Suta Ramadan
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 7.D (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Drug abuse is a serious problem affecting legal, health, and social aspects, requiring both repressive approaches through criminal law enforcement and rehabilitative approaches focused on the recovery of physical, psychological, and social conditions. Law Number 35 of 2009 on Narcotics mandates medical and social rehabilitation for drug abusers and addicts. This provision is operationalized through the Integrated Assessment Team (Tim Asesmen Terpadu/TAT), regulated under the Joint Regulation of Seven Ministries/Institutions (2014) and the Head of the National Narcotics Board Regulation No. 11 of 2014. This study examines the implementation of TAT in determining legal status and rehabilitation recommendations for drug abusers at the National Narcotics Board of Lampung Province and identifies obstacles in practice. Using normative juridical and empirical methods, data were collected through literature review and interviews. Findings indicate that TAT implementation generally aligns with regulations and effectively promotes a humane, recovery-oriented approach. However, challenges remain, including limited rehabilitation facility capacity, differing perceptions among law enforcement regarding TAT recommendations, and restricted supervision over implementation. Strengthening inter-agency coordination and enhancing rehabilitation support are essential to ensure TAT’s effectiveness and sustainability.
Co-Authors Abdul Rohim, Abdul Achmad Putra Syeban Adelia Febianita Agum Rizky Waldini Akbar, Annafi Al Makki Ahmad Hartori Aldi Yansah Alinda Julietha Adnan Amallia, Rizka Anggara, Firga Fiksona Aprinisa AR Siti Nurhaliza Ardi Rian Pratama Ardinia Awanis Shabrina Asmara, Bunga Dewi Atika Putri Jayanti Bachruddin, Salman Zahir Bafaddol, M Bagas Baharudin Baharudin Baharudin, Baharudin Bambang Hartono Bambang Hartono Cahya Ningrum, Bella Cintya Anindita Choirunnisa Cornellia Adinda Putri Watun Danuwangsa, Fabio Arya Deta Merly Oktavianti Devira, Devira Dewi Putriyani Difa, Muhammad Anta Dita Rizqita Sari Dodi Setiawan Ega Waifannur Erlangga Adnus Erlina B Erlina B Fajar Ramadan Harimurti, Pangestika Raras Helin Kristikaningwulan Hycal Asmara Wibowo I Ketut Seregig I Ketut Siregig I Nyoman Octaria Andi Intan Nurina Seftiniara Kautsar Gusti Cakra Marshenda Afi Ananta Muhammad Ade Rafli Muhammad Anta Difa Muhammad Arullah Aqil Muhammad Bagas Baffadol Muhammad Rizki Nabila Fakhirah Herlian Namira Namira Namira, Namira Ningrum, Intan Putri Yani Cahya Noviyana Hadiyati Nuri, Paten Pika Sari Pratiwi, Galuh Pribadi, Arief Erwanda Raudatul Zanah Al-Zahra Renita Agustiani Renita Agustiani Retno Wulansari Rian Setiawan Riyan Saputra, Riyan Rizka Dewi Aprillia Rosmeli Heriyanti Ruddy Heavent S. Endang Prasetyawati Salsabila Brillianti Sarenc Seftiniara, Intan Siregar, Michael Gabe Bryan Siregig, I Ketut Siregig, Ketut syah, bagas muzekki Tami Rusli Udea Tri Yunita Wiritanaya, Rara Yuanda Alyansyah Putra, Y. L Yulia Hesti Yulistia, Alyaa Yusril Nasawijaya, Muhammad Zainab Ompu Jainah