Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search
Journal : NOTARIUS

PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG MELANGGAR ASAS NEMO PLUS JURIS PADA PENDAFTARAN TANAH Legianty, Fanny Amelia; Yunanto, Yunanto; irawati, Irawati
Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.374 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i2.29151

Abstract

SUBTANSI PERJANJIAN KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 Valencia Granetta, Vio; Yunanto, Yunanto
Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (579.328 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i2.29143

Abstract

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT KEPADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH BANK UMUM Wibowo, Widiyo Suryo Wibowo; Yunanto, Yunanto; Hafidh Prasetyo, Mujiono
Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (811.766 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i2.31096

Abstract

TINJAUAN YURIDIS PROSES PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Yuliasari, Arviana; Yunanto, Yunanto; Lumbanraja, Anggita Doramia
Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (774.282 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i1.30326

Abstract

TINJAUAN PELAKSANAAN ROYA PARTIAL TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN Anggraeni, Lisa; Yunanto, Yunanto; Maharani Sukma, Novira
Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.347 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i2.31077

Abstract

The mortgage right giver who has paid off his obligations to the mortgage right holder, then cancels the mortgage rights on the object of the mortgage right that is charged. Article 22 paragraph (1) of the Underwriting Right Act "after the mortgage has been written off, the land office has crossed out notes on land rights and certificates". While one of the characteristics inherent in mortgage rights is that the mortgage rights charged cannot be shared, but this provision can be distorted in Article 2 paragraph (2) of the Mortgage Rights Act and implementing regulations issued, namely Regulation of the Minister of Agrarian Number 3 of 1997 which raises the existence of partial roya, which can be done with partial abolition, but the two regulations have differences between one regulation and the other this will certainly lead to legal disputes if there is no general perception about the implementation of partial roya which can ultimately harm the debtor. The purpose of this study is to describe and analyze the partial roya implementation based on the Mortgage Rights Act, Law Number 4 of 1996 and Minister of Agrarian Regulation Number 3 of 1997. Keywords : mortgage rights; partial roya Abstrak Pemberi hak tanggungan yang telah melunasi kewajibannya kepada pemegang hak tanggungan, maka hapuslah hak tanggungan atas obyek hak tanggungan yang dibebankan. Dalam  Pasal 22 ayat (1) UUHT menyebutkan " setelah hak tanggungan hapus, kantor pertanahan mencoret catatan hak atas tanah dan sertipikatnya”. Sementara salah satu sifat yang melekat dalam hak tanggungan yaitu hak tanggungan yang dibebankan tidak dapat dibagi-bagi, tapi ketentuan tersebut dapat disimpangi dalam Pasal Pasal 2 ayat (2) UUHT serta dikeluarkan peraturan pelaksananya yakni Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang memunculkan adanya roya partial yaitu dapat dilakukannya pencoretan oleh sebagian hutang tetapi kedua peraturan tersebut terdapat ketidaksesuaian antara peraturan yang satu dan yang lainnya hal ini tentu menimbulkan adanya sengketa hukum apabila tidak adanya persamaan persepsi mengenai pelaksanaan roya parsial yang pada akhirnya dapat merugikan pihak debitur. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan roya partial berdasarkan UUHT Nomor 4 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri Negara Agraria  Nomor 3 Tahun 1997. Kata kunci : hak tanggungan; roya partial
Implikasi Perubahan Status Desa Bergas Lor Menjadi Kelurahan Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Surjadi, Tresty Putri; Yunanto, Yunanto; Irawati, Irawati
Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i1.39003

Abstract

Pelaksanaan Akta Jual Beli Bukti Letter C Oleh Camat Selaku Pejambat Pembuat Akta TanahSementara di Kecamatan Tirtomoyo Prasasti, Inicafony; Yunanto, Yunanto; Sukma, Novira Maharani
Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i1.38912

Abstract

Pembagian Harta Warisan Bagi Anak di Luar Nikah Menurut KUHPerdata Tarumingkeng, Meilinda; Yunanto, Yunanto
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.61366

Abstract

ABSTRACTMarriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family.The purpose of this study is to analyze and explain how to deal with professional misconduct of notaries and evaluate the legal sociology of professional misconduct of notaries. The type of research conducted by the author is normative research, also known as doctrinal research. The results of the research obtained are that the provisions of the Civil Code (Civil Code) regarding the distribution of inheritance of children born out of wedlock are considered as legitimate children of their mother, but are not necessarily recognized as legitimate children by their biological father.Keywords: Illegitimate Child; Inheritance StatusABSTRAKPerkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan ketentuan KUHPerdata terhadap pembagian harta warisan anak lahir diluar pernikahan dan implikasi adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap status anak diluar nikah memiliki hak waris. Jenis penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian normatif atau dikenal dengan penelitian doktrinal (doctrinal research). Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terhadap pembagian harta warisan anak yang lahir di luar pernikahan menurut dianggap sebagai anak sah dari ibunya, tetapi belum tentu diakui sebagai anak sah oleh ayah biologisnya.Kata Kunci: Anak Diluar Pernikahan; Status Waris
Penyelesaian Gugatan Sederhana Melalui E-court Pasca Diundangkannya Perma 7 Tahun 2022 Tambunan, Jonathan Hiero; Yunanto, Yunanto
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.57734

Abstract

ABSTRACTSupreme Court Regulation (Perma) Number 7 of 2022 amends Perma Number 1 of 2019 on the Administration of Cases and Trials Electronically, providing an alternative mechanism for simple lawsuits involving breach of contract and unlawful acts. This study examines the summons of simple lawsuit cases filed electronically through the E-court system and the duration of the objection process. Using a normative juridical method with a statutory approach, the research is descriptive-analytical and relies on secondary data. The findings reveal differences in summons procedures and notifications between Perma Number 4 of 2019 and Perma Number 7 of 2022, including ambiguities in the definitions of working days and calendar days. Legal certainty and protection are crucial in resolving simple lawsuits through E-court following the enactment of Perma Number 7 of 2022.Keywords: Settlement; Simple Lawsuit; E-Court.ABSTRAKPeraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 mengubah Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, menyediakan mekanisme alternatif untuk gugatan sederhana terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini membahas panggilan perkara gugatan sederhana yang didaftarkan secara elektronik melalui E-court serta durasi proses pengajuan keberatan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan data sekunder. Hasilnya menunjukkan perbedaan tata cara panggilan dan pemberitahuan pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 dan Perma Nomor 7 Tahun 2022, termasuk ambiguitas definisi hari kerja dan kalender. Kepastian dan perlindungan hukum menjadi esensial dalam penyelesaian gugatan sederhana melalui E-court pasca diundangkannya Perma Nomor 7 Tahun 2022.Kata Kunci : Panyelesaian; Gugatan Sederhana; E-Court
Konflik Undang-Undang Mengenai Batas Kedewasaan Berdasarkan Umur dalam Perjanjian Sadtyafitri, Murti; Yunanto, Yunanto
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.44153

Abstract

ABSTRACTThe ability to act in making agreements is assessed based on the legal age. The Civil Code stipulates that the age of adulthood is 21 (twenty-one) years, while according to law no. 2 of 2014 is 18 (eighteen) years. The research objective is to analyze which legal age is used in the agreement. This study uses a normative approach with analytical-descriptive specifications. The results of this study are agreement made efore a notary, the age limit is 18 (eighteen) years, this is in accordance with the provisions of the position of a notary, while an underhand agreement as long as the parties acknowledge the agreement, there is no problem with it.Keywords: Legal Age; Agreement; Notary.ABSTRAKKecakapan bertindak dalam membuat perjanjian dinilai berdasarkan batas umur kedewasaan. KUHperdata menentukan umur dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan menurut undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah 18 (delapan belas) tahun manakah batas yang digunakan dalam melakukan suatu perjanjian. Tujuan Penelitian adalah menganalisis batas umur dewasa manakah yang digunakan dalam perjanjian dan solusi untuk mengatasi konflik Undang-Undang tentang batas umur dewasa dalam melakukan suatu perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan spesifikasinya yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris maka batas umur adalah 18 (delapan belas) sedangkan perjanjian di bawah tangan sepanjang para pihak mengakui perjanjian tersebut maka tidak ada masalah terhadapnya.Kata Kunci: Batas Umur Kedewasaan; Perjanjian; Notaris
Co-Authors Achmad Noerkhaerin Putra AFFANDI, FAKHRUN Agus Sarono, Agus Agus Suroso Al-Asyari, Shella Virgina Umma Alam, Faris Satria Alfi Syahrin Rahazade, Raden Roro Hanny Alriski, Mochammad Fadhil Niko Amal, Hifdul Lisan Amal, Ichlasul Anggraeni, Lisa Angkawidjaja, Elizabeth Vania Ardhita, Bunga Cheta Kharisma Ari Asnani Ariyani, Noor Aida Arviana Yuliasari, Arviana BAMBANG SUNARKO Bella, Nadia Putri Salsa Chandra Kirana Daryono Daryono, Daryono DITA PERWITASARI Dwi Budi Santoso Edi Widjajanto Erminawati erminawati Fajriyah, Bunga Sita Roihanul Hafidh Prasetyo, Mujiono Hafiz, M. Al Halim, Pricilia Gunawan Hastono, Broto Hendriyono, F.X. Hidayat, Abia Kalila Imelda Martinelli, Imelda Irawati Irawati Joko Priyono KA, Ryamizard Haritzidane Legianty, Fanny Amelia Lumbanraja, Anggita Doramia M Aris Widodo Maharani Sukma, Novira Manurung, Samuel Karunia Marbun, Bachtiar MS Chandra Ndokii, Pongki Paulus Ni’mah, Alna Fadliah Ais Fatchun Noor, Muhammad Rifky Ersadian Novira Maharani Sukma, Novira Maharani Nugrantara, Pafta Ubay Ongriwalu, Adolf Djatmiko Partogi Sihombing , Januardo Sulung Prasasti, Inicafony Priyono, F.X. Joko Pudji Andayani, Pudji Purbaningtyas, Brian Jati Purwanto Purwanto Putra, Yoga Abiansyah Dwi Rachman, Tasya Putri Radam, M. Robyanoor Ahyadi Rakhmawati, Yuli Ramadhanty, Diva Azmia Ramadita, Ivan Yosa Ari Ratno Purnomo Renny Aditya Rizky Mutiara Lestari, Rizky Mutiara Rizkyana, Muhamamd Agung Sadtyafitri, Murti Safitri, Fanti Indriana Salim, Monica Anggriana Sandy, Valencya Arya Saputra, Dimas Saraswati , Retno Septian Rheno Widianto siti wulandari Suci, Vebricia Rahmah Suliyanto . Suliyanto Suliyanto Surjadi, Tresty Putri Sutarmin Sutarmin, Sutarmin Syahid, Annisa Fitri Nur Tambunan, Jonathan Hiero Tarumingkeng, Meilinda Tobing, Samuel L. Triawanti Triawanti Turymshayeva , Arida Undri Rastuti Valencia Granetta, Vio Wardhana, Wisnu Cakra Wawan Setiawan Weni Novandari Westi, Adella Putri Wibowo, Widiyo Suryo Wibowo Yoga, Yoga Yos Johan Utama Yudha, Ahmad arie Yudhoyono, Gatot Eko Zulaicha, Ratni Zulfa, Diah Ayu Kholivia