Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

Implementasi Budaya Kerja Prodiia Pada Kantor Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri Layla Kurniawati; Tri Murwaningsih; Nur Rahmi Akbarini
JIKAP (Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran) Vol 7, No 4 (2023): Juli
Publisher : Program Studi Pendidikan Administrasi perkantoran FKIP UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jikap.v7i4.64503

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan budaya kerja PRODIIA, kendala dan upaya dalam mengatasi kendala terkait budaya kerja PRODIIA di Kantor Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh langsung dari sumber di Kantor Kecamatan Giriwoyo melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah camat di kantor Camat Giriwoyo. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling dan snowball sampling, dengan menggunakan uji validitas triangulasi sumber dan teknik. Model interaktif kemudian menganalisis data yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan budaya kerja PRODIIA di Kantor Kecamatan Giriwoyo meliputi Budaya kerja profesional; budaya kerja yang disiplin; budaya kerja integritas; budaya kerja yang inovatif; dan budaya kerja yang akuntabel. Penerapan budaya kerja PRODIIA di Kantor Kecamatan Giriwoyo melalui pengembangan karir pegawai, bimbingan teknis (Bimtek) dan pendidikan dan pelatihan (Diklat), pengawasan pegawai, dan evaluasi pegawai. Masih terdapat kendala dalam penerapan budaya kerja PRODIIA yaitu adanya pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu, kurangnya sumber daya manusia dan budaya “prekewuh” untuk memberikan teguran kepada pegawai. Solusi yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Giriwoyo adalah evaluasi berkala, memaksimalkan sumber daya manusia yang ada serta pembinaan dan pendekatan kepada pegawai.Kata Kunci: budaya kerja; kantor kecamatan; PRODIIAAbstract: This study aims to determine the application of PRODIIA's work culture, obstacles and efforts in dealing with obstacles related to PRODIIA work culture at the Giriwoyo District Office, Wonogiri Regency. This research was conducted using a descriptive method with a qualitative approach. The research data were obtained directly from sources at the Giriwoyo District Office through interviews, observation, and documentation. The key informant in this research is the sub-district head at the Giriwoyo sub-district office. This study uses two sampling techniques, purposive sampling and snowball sampling, using the validity test of source and technique triangulation. An interactive model then analyzes the collected data. The study results show that applying PRODIIA work culture at the Giriwoyo District Office includes professional work Culture; disciplined work culture; integrity work culture; innovative work culture; and accountable work culture. Implementing the PRODIIA work culture at the Giriwoyo District Office through employee career development, technical guidance (Bimtek) and education and training (Diklat), employee supervision, and employee evaluation. There are still obstacles in implementing the PRODIIA work culture, namely the existence of work that cannot be completed on time, lack of human resources and a “prekewuh” culture to give reprimands to employees. The solutions provided by the Giriwoyo Subdistrict Office are periodic evaluation, maximizing existing human resources and coaching and approach to employees.Keywords: district office; PRODIIA; work culture 
Educational Technology Evolvement During The Covid-19 Pandemic Hamim Hamdani; Ermaya Suradinata; Layla Kurniawati; Wangsih Wangsih
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 7, No 3. (2023): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v7i3..9429

Abstract

The COVID-19 pandemic has become a global problem that has impacts on various government sectors. The education sector included the fields of science and technology, is one of the main pillars that must be maintained and improved under any circumstances. This study was conducted to determine the evolvement of educational technology during the COVID-19 pandemic. Articles related to educational technology have been collected through data-based Mendeley, using the keyword "Education Technology". The articles were filtered through several stages, as follows; a number of 163,616 articles were screened by related title, which then 33,228 articles were obtained after bering filtered by year 2020-2022. Then 23,747 articles were identified after being filtered to document type, journal (Education and Information technologies) obtained 197 articles, which then filtered by access type (open access) acquired 84 articles, and eventually 20 articles were eligible by inclusion and exclusion criteria that focused on the topic of educational technology during the COVID-19 pandemic. The findings of the article analysis were: 1) Educational technology during the COVID-19 pandemic, 2) Types of educational technology, and 3) Factors that influence the application of educational technology, and 4) Impact of educational technology. Educational technology is significantly important for continuity of learning process during the COVID-19 pandemic.  
REGIONAL GENERAL ELECTION COMMISSION STRATEGY IN OPTIMIZING THE LEVEL OF COMMUNITY POLITICAL PARTICIPATION IN REGIONAL HEAD ELECTIONS IN BANDUNG DISTRICT Eko Novipratama; Nurliah Nurdin; Layla Kurniawati
Jurnal Scientia Vol. 12 No. 04 (2023): Education, Sosial science and Planning technique, 2023, Edition September-Nov
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/scientia.v12i04.2076

Abstract

This research explores the strategy of the Regional General Election Commission (KPUD) in increasing community political participation in regional head elections in Bandung Regency. The main focus is analyzing the steps taken by the KPUD to increase community involvement in the local democratic process. Qualitative methods with a case study approach were used to understand in depth the strategies implemented by the KPUD. The research results show that even though the KPUD has implemented various strategies, there are still several obstacles in optimizing community political participation. This research provides relevant insights for related parties to improve strategies and strengthen community political participation in regional head elections in Bandung Regency.
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN RITUAL ADAT KEDDE DI KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1. Andrian Affred Manteiro, 2. Sampara Lukman, 3. Layla Kurniawati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.24 KB) | DOI: 10.54783/jv.v12i3.302

Abstract

Kedde adalah prosesi penyerahan benda atau barang berupa hewan dan kain tenunan dari keluarga atau kerabat yang diundang untuk menghadiri ritual adat tertentu, kepada pihak keluarga yang mengundang atau yang mempunyai hajatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan ritual adat kedde dilihat dari aspek religi, keluarga, ekonomi dan sosial serta untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Ritual Adat kedde di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan teori analisis kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2000), yakni perumusan masalah, peramalan dan Rekomendasi. Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan penggunaan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi dari sumber data berupa person, place dan paper. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya kedde merupakan salah satu budaya asli yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Sumba Barat baik dari aspek religi, keluarga, ekonomi maupun sosial. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pelaksanaan budaya kedde, cenderung mengarah kepada pola hidup boros masyarakat. Pada satu sisi, pemerintah berkewajiban untuk melestarikan kebudayaan, sementara pada sisi lain, pemerintah juga wajib memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian budaya serta mengurangi pola hidup boros masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat perlu mengambil sebuah kebijakan untuk mengatur pelaksanaan budaya Kedde tersebut.
PENGARUH KOMUNIKASI DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT M. Harun Alrasyid; Layla Kurniawati; Bambang Supriyadi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i3.641

Abstract

Pemerintah Indonesia menggunakan asas dekonsentrasi wilayah administrasi dan asas desentralisasi untuk daerah otonomi. Sistem penyelenggaraan kewenangan otonomi dari pemerintah pusat sampai daerah kabupaten dan kota didasarkan pelimpahan kekuasaan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk mengantisipasi pengelolaan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat. Seorang Kepala Daerah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Penyelenggara pemerintahan dalam negeri yang dibekali oleh sistem pendidikan tinggi kepamongprajaan, mewujudkan kemampuan dalam menjalankan organisasi pemerintah dengan memegang teguh kode etik profesional kepamongprajaan. Metode penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, metode servei dan verifikasi. Populasi pada penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang berjualan di Kabupaten Bandung Barat yang terdapat pada Pasar Padalarang dan Pasar Lembang (Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bandung Barat, 2019) sebanyak 483 pedang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk variabel komunikasi diperoleh nilai skor rata-rata sebesar 261, apabila dilihat kriteria penafsiran kondisi variabel penelitian tampak variabel komunikasi pada range 215,80 – 282,19 termasuk kriteria cukup baik. Variabel kompetensi memiliki nilai rata-rata sebesar 261,8 termasuk pada range 215,80 - 282,19 berada pada kriteria cukup baik. Variabel kinerja memiliki nilai rata-rata sebesar 282,3 termasuk pada range 282,20 - 348,59 berada pada kriteria baik. Komunikasi dan kompetensi secara parsial dan simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja Satpol PP dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH ADMINISTRATIF DI KECAMATAN ATAMBUA SELATAN DAN KECAMATAN ATAMBUA BARAT KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Silva, Francisco da; Supriatna, Tjahya; Kurniawati, Layla
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v15i1.687

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada Strategi Penyelesaian Konϐlik Batas Wilayah Administratif di Kecamatan Atambua Selatan dan Atambua Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang kemukakan oleh Miall, Ramshom, Woodhouse bentuk-bentuk penyelesain konϐlik, yaitu Arbitrasi negosiasi, mediasi, Pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalah analisis SWOT dan Litmus Test yang untuk menganalisis strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konϐlik penyelesaian batas wilayah administratif kecamatan yang dimaksud dengan melihat faktorfaktor penyebab terjadinya konϐlik. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya Konϐlik Batas Wilayah Administratif di Kecamatan Atambua Selatan dan Atambua Barat Kabupaten adalah faktor penolakan dari warga masyarakat terhadap pelaksanaan penegasan batas wilayah kecamatan, faktor sejarah di mana kedua warga masyarakat saling mengkiaim bahwa kedua-duanya sudah lama menempati wilayah tersebut, faktor budaya yang masih dipegang teguh oleh warga masyarakat yang berbatasan dan ego kesukuan yang sangat kental, faktor pendidikan yang dapat dilihat dari tingkat pemahaman dan egoisme warga yang berbatasan terhadap tujuan dan manfaat dari penegasan batas wilayah
Electronic-Based Government System Governance Through Digitalization In The Sabang City Government Hawary Annisa; Ismail Nurdin; Layla Kurniawati
INFOKUM Vol. 13 No. 02 (2025): Infokum
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) in Sabang City faces various obstacles, such as lack of adequate human resources and technology, limited infrastructure, and minimal coordination between agencies. In addition, socialization to the community and the absence of regulations related to data security are also major challenges. This study aims to analyze the governance of SPBE in Sabang City, identify supporting and inhibiting factors for the implementation of SPBE, and formulate efforts to overcome these obstacles in order to support effective and efficient government digitalization. This study uses a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. Data were analyzed using NVivo software for exploration, coding, and interpretation of results. The study found that SPBE governance in Sabang City is still in the early stages (pilot level) with many indicators not yet met. The main obstacles include limited human resources, lack of government commitment, and geographical challenges. The proposed solutions include strengthening technological infrastructure, increasing digital literacy, developing data security regulations, and optimizing human resources through training and collaboration between parties.
Capacity Development Of Village-Owned Enterprises (Bumdesa) In West Seram Regency, Maluku Province Tri Puji Asti; Layla Kurniawati; Ali Hanafiah Muhi
INFOKUM Vol. 13 No. 02 (2025): Infokum
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main problem of BUMDesa is the inability of BUMDesa to develop its resources and build a business collaboratively with other parties. The purpose of this study is to analyze the development of BUMDesa capacity, supporting and inhibiting factors, BUMDesa capacity development strategies in West Seram Regency, Maluku Province. The theory used in this study is the theory of organizational capacity development by Horton (2003). The research method uses a qualitative approach with a descriptive method, research data is collected through interviews, observations and documentation. Data analysis includes data reduction, data presentation and drawing conclusions, with strategy analysis using SWOT and Litmus Test. The results of the study indicate that the development of BUMDesa capacity in the resource dimension is still not running optimally as evidenced by limited human resources and minimal managerial expertise of BUMDesa managers, minimal supporting infrastructure and low utilization of technology. In the management dimension, it is relatively good, there is clear program planning, structure and division of work but there is still overlap in work, and low cooperation between BUMDesa and other parties. Strategies that can be implemented in developing BUMDesa capacity include increasing the capacity of BUMDesa managers through coaching and training programs organized by the government, establishing cooperation and partnerships with the private sector, educational institutions, financial institutions, and the community regarding capital, improving equipment infrastructure, and mentoring business activities, optimizing ADD/DD and business income in reducing dependence on external assistance, increasing the expertise of BUMDesa managers in terms of business management, financial management and digital marketing in order to face business competition, developing a transparent management system and continuous evaluation to build public trust.
Implementation of the Preparation of Local Government Implementation Reports (LPPD) by the Government Section of the Regional Secretariat of West Sumba Regency Martinus Brasen Saba; Sadu Wasistiono; Layla Kurniawati
INFOKUM Vol. 13 No. 03 (2025): Infokum
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is motivated by the fact that the preparation of LPPD reports in West Sumba Regency is still not optimal. The purpose of this research is to analyze and determine the implementation of the preparation of the Regional Government Administration Report (LPPD) by the Government Section of the Regional Secretariat of West Sumba Regency. The theory used in this research is the theoryImplementation of policyAccording to Edward III (1980), there are five indicators, namely communication, resources, andisposition;and structure birocracy.Then using descriptive qualitative methods. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis methods with data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the Implementation of the preparation of the Regional Government Administration Report (LPPD) by the Government Section of the Regional Secretariat of West Sumba Regency. In the Communication indicator, it is still not optimally carried out by the Regional Secretary of West Sumba Regency, this is proven based on the results of the study that the communication carried out has not been consistent in compiling the LPPD report in West Sumba Regency. In the resource indicator, it is still inadequate, proven based on data on the number of apparatus of the Regional Secretariat of West Sumba Regency, it is still inadequate in maximizing the preparation of the LPPD report. In the disposition and bureaucratic structure indicators, it has been implemented quite well, proven based on the results of research related to the preparation of the LPPD report in West Sumba Regency. Inhibiting FactorsImplementation of the preparation of the Regional Government Administration Report (LPPD) by the Government Section of the Regional Secretariat of West Sumba Regencynamely the still limited number of human resources and budget allocation.
Implementation of Electronic-Based Government System (SPBE) in Pegunungan Bintang District, Papua Pegunungan Province Andre Patabang; Wirman Syafri; Layla Kurniawati
INFOKUM Vol. 13 No. 03 (2025): Infokum
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/infokum.v13i03.2852

Abstract

The implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) in the Pegunungan Bintang Regency Government, Papua Province, still faces various challenges that hinder the optimization of its implementation. This study aims to analyze, describe, and identify the dynamics of SPBE implementation, the inhibiting factors faced, and the strategies implemented by the Pegunungan Bintang Regency Government in overcoming these obstacles. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The sampling technique was carried out through purposive sampling and snowball sampling. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation studies. Data analysis was carried out with the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification to obtain comprehensive findings. The results of the study revealed that the implementation of SPBE in Pegunungan Bintang Regency has not run optimally when viewed based on the theory of Elements of Success in E-Government Implementation from the Harvard JFK School of Government. Several main inhibiting factors include limited quantity and quality of human resources, inefficient budget allocation to support digital transformation, and the absence of regional regulations that form the legal basis for SPBE implementation. To overcome these obstacles, the local government has taken strategic steps, such as compiling a periodic Workload Analysis (ABK), optimizing budget planning and management to support the implementation of SPBE, and strengthening cross-regional coordination in designing the SPBE architecture. In addition, the Communication and Informatics Office of Pegunungan Bintang Regency is also trying to compile a Standard Operating Procedure (SOP) to clarify the SPBE implementation mechanism at the local government level.