Garuda - Garba Rujukan Digital

EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN BANJAR Ningrum Ambarsari; Adwin Tista
Badamai Law Journal Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i2.16272

Hukum Adat Banjar merupakan hukum asli yang berlaku pada masyarakat Banjar, yang sifatnya tidak tertulis, sekalipun demikian Hukum Adat itu telah terakomodir dalam beberapa tulisan dan dokumen-dokumen, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Sultan Adam Tahun 1835 dan dalam Kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary. Eksistensi Adat pada masyarakat Banjar yang mewarnai kehidupan sehari-hari masih terlihat pada upacara adat perkawinan, mewaris, baantar jujuran, mandi-mandi sedangkan untuk urusan hukum tanah pada Banjar meskipun masih dipengaruhi nuansa adat tetapi sudah mengarah ke kemilikan personal/individu berdasarkan warisan turun temurun dari generasi sebelumnya.

Urgensi Kontrak Perdagangan E-Commerce Dalam Hukum Perjanjian Salamiah Salamiah; Ningrum Ambarsari
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 15, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v15i2.8021

This study aims to determine the urgency of trade contracts via the Internet (e-commerce) in terms of contract law in Indonesia and the solutions for problems in implementing trade via the Internet (e-commerce). Using normative research methods, it can be concluded: 1. The agreement applies as a law for the parties who make it, meaning that the parties must comply with the agreement they made the same as obeying the law. As stated in 1320 BW, the legal terms of an agreement are essential (urgency), if the terms of the agreement are not fulfilled, then the agreement is considered null and void by law, both conventional and online, as in e-commerce agreements, 2. The presence of the Internet has changed people's perspective on shopping activities, where shopping can be done both conventionally and online through buying and selling platforms on the Internet (e-commerce). However, some things must be considered when shopping online, including additional costs, product quality, digital payments, security, and sending and returning goods. And if there are problems in implementing trade via the Internet (e-commerce), they can be resolved through two events: Litigation and non-Litigation.

The Criticism of Land Procurement Law to Improve Landowners Welfare in Indonesia Henny Saida Flora; Grenaldo Ginting; Ningrum Ambarsari; Marjan Miharja; Dolfries Jakop Neununy
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 1 (2024): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v3i1.1089

The Indonesian Land Acquisition Law serves as a crucial legal instrument in facilitating national development. However, the implementation of this law often gives rise to criticism, particularly with regard to the welfare of landowners whose property is acquired for the public good. This article seeks to provide a critical analysis of the implementation of the Land Acquisition Law in Indonesia and its impact on the welfare of landowners. The methodology employed is a literature review that examines previous research, related legislation, and cases of land acquisition implementation. The findings indicate that, despite the law's objective of enhancing welfare through fair compensation, there are still shortcomings in its implementation that result in injustice to landowners.

ASPEK HUKUM PROSES BALIKNAMA TANPA DIKETAHUI LAGI PEMILIK ASAL DI DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN TAMBANG ULANG KABUPATEN TANAH LAUT Maksum, Maksum; Heriani, Istiana; Ambarsari, Ningrum
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 10, No 2 (2024): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v10i2.13651

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Kepemilikan sertipikat menjadi bukti penguasaaan yuridis yang diikuti dengan penguasaan fisik bidang tanah. Sertipikat Hak Milik memiliki fungsi sebagai alat pembuktian kepemilikan hak atas tanah sekalipun pemegang hak tidak menguasai fisik objek hak atas tanahsecara konkret. Sementara itu, dalam suatu jual beli, dimana peralihan hak belum sempurna, pembeli dengan itikad baik harus dilindungi, meski kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak. Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak.Kata Kunci: Peralihan Hak, Sertifikat Hak Milik

PENYULUHAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DESA ANJIR MUARA LAMA DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH Ningrum Ambarsari; Istiana Heriani; Adwin Tista; Hanafi Hanafi; Yulianis Safrinadiya Rahman; Mahrida Mahrida
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 11, No 1 (2025): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v11i1.18657

Tanah bagi rakyat Indonesia merupakan suatu hal penting, karena semua aktifitas dalam kehidupan sehari-harinya tergantung kepada tanah, dikatakan pula bahwa terdapat hubungan magis religius antara manusia dengan tanah, karena manusia dari hidup sampai matinya tidak terlepas dari tanah. Perkembangan perekonomian yang pesat juga memerlukan tanah dalam kegiatan ekonomi, seperti jual beli, sewa menyewa, pembebanan hak atas tanah yang dijadikan jaminan utang karena adanya pemberian kredit, sehingga semakin lama semakin terasa perlunya suatu jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah. Salah satu tujuan pokok UUPA adalah meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat, dengan telah dilaksanakan pendaftaran tanah pada setiap tanah di seluruh Indonesia, berarti telah memberikan dasar-dasar untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia.

ASPEK HUKUM PROSES BALIKNAMA TANPA DIKETAHUI LAGI PEMILIK ASAL DI DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN TAMBANG ULANG KABUPATEN TANAH LAUT Maksum Maksum; Istiana Heriani; Ningrum Ambarsari
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 10, No 2 (2024): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v10i2.13651

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Kepemilikan sertipikat menjadi bukti penguasaaan yuridis yang diikuti dengan penguasaan fisik bidang tanah. Sertipikat Hak Milik memiliki fungsi sebagai alat pembuktian kepemilikan hak atas tanah sekalipun pemegang hak tidak menguasai fisik objek hak atas tanahsecara konkret. Sementara itu, dalam suatu jual beli, dimana peralihan hak belum sempurna, pembeli dengan itikad baik harus dilindungi, meski kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak. Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak.Kata Kunci: Peralihan Hak, Sertifikat Hak Milik

DIPLOMASI INDONESIA DALAM UPAYA MENINGKATKAN WISATAWAN ASAL VIETNAM TAHUN 2019-2023 Ambarsari, Ningrum; Dharmawan, Riznalmira
Moestopo Journal of International Relations (MJIR) Vol 3, No 2 (2023): Moestopo Journal of International Relations (MJIR)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/mjir.v3i2.5511

Tourism has emerged as a strategic instrument of diplomacy, facilitating mutual understanding between nations through cultural, historical, and architectural appeal. The bilateral relationship between Indonesia and Vietnam, established since 1955 and strengthened through a tourism cooperation agreement in 1994, provides the foundation for Indonesia’s public diplomacy efforts in promoting tourism to Vietnamese audiences. The COVID-19 pandemic severely impacted global tourism, with a notable decline in Vietnamese visitors to Indonesia in 2020–2021. This research examines how Indonesia leveraged public diplomacy, nation branding, and multi-track diplomacy to revitalize tourist arrivals from Vietnam during 2019–2023. Utilizing a descriptive qualitative method based on document analysis and official statistical data, the study finds that Indonesia’s tourism diplomacy, especially through familiarization trips, international expos, and bilateral engagements, contributed to the gradual recovery of Vietnamese tourist arrivals despite pandemic-related challenges. The findings highlight the effectiveness of adaptive diplomatic strategies in enhancing Indonesia’s tourism sector resilience and fostering closer regional ties.

The Criticism of Land Procurement Law to Improve Landowners Welfare in Indonesia Flora, Henny Saida; Ginting, Grenaldo; Ambarsari, Ningrum; Miharja, Marjan; Neununy, Dolfries Jakop
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 1 (2024): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v3i1.1089

The Indonesian Land Acquisition Law serves as a crucial legal instrument in facilitating national development. However, the implementation of this law often gives rise to criticism, particularly with regard to the welfare of landowners whose property is acquired for the public good. This article seeks to provide a critical analysis of the implementation of the Land Acquisition Law in Indonesia and its impact on the welfare of landowners. The methodology employed is a literature review that examines previous research, related legislation, and cases of land acquisition implementation. The findings indicate that, despite the law's objective of enhancing welfare through fair compensation, there are still shortcomings in its implementation that result in injustice to landowners.

Transformation of Yoga in Bali in the Era of Global Tourism Ningrum Ambarsari; A.A. Ngr. Anom Kumbara; Nanang Sutrisno; Yang En Siem Evelyn
Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) Vol. 15 No. 1 (2025): New Dimensions of Bali Tourism
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JKB.2025.v15.i01.p02

The dynamic interplay of globalization and spiritual tradition creates a cultural synthesis. This study examines the transformation of yoga practices in Bali as driven by global consumerism. Using a qualitative approach, the research draws on observations and interviews with studio founders in Ubud, Seminyak, and Denpasar. The study identifies four main areas: ideology, practices, management, and symbols. The results show a shift from spiritual practices to commercialized wellness routines. Western-run studios emphasize commercial interests through paid services and international branding, while local founders favor community-focused approaches. The adaptation of Hindu spiritual symbols reflects a move away from cultural specificity and raises concerns about the erosion of local heritage. This research contributes to understanding how Bali’s deep-rooted rituals integrate with modern yoga practices introduced by global tourism. It highlights resistance to homogenization while honouring both tradition and new practices, adapting to modern influences without losing unique original values.

Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum dalam Pembuatan Akta: Legal Responsibilities of Notaries in Making Deeds Chris Anggi Natalia Berutu; Muktar; Yulia Wardhani; Ningrum Ambarsari; Yuko Fitrian
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5494

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang mempunyai tugas dan wewenang membuat akta. Pengertian dari Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris ini menentukan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya, tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yaitu memiliki tanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya, tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dari akta yang sudah dibuatnya, tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang berdasarkan kode etik notaris. Notaris dituntut secara pidana apabila melakukan Tindakan pemalsuan surat-surat atau memalsukan akta autentik yang dibuatnya, Adapun pidana pemalsuan surat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama yang masih berlaku, dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search