Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

TASAWUF DAN PENDIDIKAN MORAL PROF. DR. H. HAMKA:: Upaya Menanggulangi Krisis Moral di Era Kontemporer Aliman Aliman; Muhammad Saleh Tajuddin; Andi Tenri Yeyeng
Sulesana Vol 16 No 1 (2022)
Publisher : Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/sulesana.v16i1.37981

Abstract

Tulisan ini membahas tentang pemikiran dan gagasan Hamka dalam dunia mistisisme Islam yang dikenal dengan tasawuf modern sebagai jawaban dan kritikan terhadap perakterk para sufi yang selama ini popular dipahami dan diartikulasikan oleh sebahagian kelompok tasawuf dalam realitas kehidupan manusia modern. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menggunakan metode analisis naskah dan karya-karya Hamka untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif terhadap gagasan tasawuf modern dalam kontek kekinian. Hamka merupakan tokoh pembaharu dan reformis pemikiran modern Islam Indonesia yang telah memberikan pengaruh kuat terhadap perkembangan khazanah peradaban dan ilmu pengetahuan Islam terutama pada disiplin tasawuf Islam. Ketajaman analisis intelektual Hamka, dengan kritikan yang tajam terhadap pengamalan tasawuf ia berupaya mengembalikan tasawuf kepada kemurniannya seperti pada awal mula muncul, yaitu tauhid yang bersumber dari al-Quran dan hadis. Tujuan utama dari tasawuf modern dan Pendidikan moral Prof. Hamka adalah berlepas diri dari budi yang tercela dan berupaya memiliki budi atau akhlak mulia melalui zuhud, qana’ah dan tawakal yang menjembatani manusia modern untuk mencapai kebahagiaan, jauh dari keterpurukan, keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan.
Pemikiran Keagamaan di Indonesia (Analisis terhadap Pemikiran Tradisionalisme dan Modernisme Islam) Muhammad Taufan Djafri; Andi Muh. Taqiyuddin BN; Muhammad Saleh Tajuddin; Hamzah Harun Al Rasyid
AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab Vol 2 No 2 (2023): AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/qiblah.v2i2.971

Abstract

This study aims to determine religious thought in Indonesia based on an analysis of Islamic traditionalism and modernism. This research is a library research using a comparative descriptive approach. The research method used is a qualitative research method. The results of the research show that in the thinking of Islamic traditionalism and modernism there are differences that have created conflict. Nonetheless, the conflicts and differences that occur are only on methodological issues in approaching Islamic teachings such as furū`iyyah issues and do not extend to issues that are fundamental in nature.
LEGISLATIVE ELECTIONS: AN OVERVIEW OF CLOSED PROPORTIONAL SYSTEM Muhammad Mutawalli; Maskun; Zainal Amin Ayub; Muhammad Saleh Tajuddin; Harlida Abdul Wahab
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 8 No 2 (2023)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v8i2.200

Abstract

This study aims to analyze the constitutionality of legislative general elections with a review of the closed proportional system in the 1945 Constitution. The legislative election system is an important tool for maintaining democratic principles and fair representation in a country. The constitutionality of the closed proportional system has been the subject of ongoing debate. This study uses a qualitative approach with normative juridical methods to analyze the constitutionality of general legislative elections that use a closed proportional system. This approach involved collecting data from legal documents, literature studies, and court decisions that were relevant to this topic. The results of the study showed that the application of a closed proportional system in legislative general elections has several constitutional implications, such as the limitation of political access for individuals outside of political parties, which can be considered as a violation of the individual's constitutional right to participate in the political process. This research also showed that a closed proportional system can provide greater political stability and strengthen the role of political parties in the political system. This study also analyzed the implications of implementing an open proportional system in legislative general elections. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstitusionalitas pemilihan umum legislatif dengan tinjauan terhadap sistem proporsional tertutup dalam UUD 1945. Sistem pemilihan umum legislatif adalah aspek penting dalam menjaga prinsip demokrasi dan keterwakilan yang adil dalam sebuah negara. Sistem proporsional tertutup telah menjadi subjek perdebatan yang berkelanjutan mengenai konstitusionalitasnya dalam konteks UUD 1945. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif untuk menganalisis konstitusionalitas pemilihan umum legislatif dengan menggunakan sistem proporsional tertutup. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dari dokumen hukum, studi literatur, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum legislatif memiliki beberapa implikasi konstitusional. Pertama, sistem ini dapat membatasi akses politik bagi individu di luar partai politik, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional individu untuk berpartisipasi dalam proses politik. Penelitian ini juga menganalisis implikasi penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum legislatif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem proporsional tertutup dapat memberikan stabilitas politik yang lebih besar dan memperkuat peran partai politik dalam sistem politik. Kata Kunci: Konstitusionalitas, Pemilihan Umum Legislatif, Sistem Proporsional Tertutup, UUD 1945, Kebebasan Politik
RECONSTRUCTING A MODEL OF LEGAL PROTECTION FOR CORONAVIRUS DISEASE 19 PANDEMIC IN INDONESIA Mukhtar Lutfi; Muhammad Mutawalli; Muhammad Saleh Tajuddin; Andi Tenri Yeyeng
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 3, December 2023: Law and Justice in Various Context in Indonesia
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v25i3.33691

Abstract

This article examines the legal protection model due to the corona virus disease (Covid-19) in Indonesia. With the global impact of the Covid19 virus pandemic, the country's activities and survival have come to a halt. This article determines the form of Reconstruction of the Legal Protection Model for the Impact of the Global Corona Virus Disease 19 Pandemic in Indonesia. This study uses normative methods that are doctrinal, analytical, exploratory and explanatory with qualitative analysis. The results shows that the Indonesian state relies on largescale social funding policies (PSBB) with a disaster scheme that is recommended as a health emergency. It is an ideal model of legal protection against the impact of COVID-19 based on human rights (HAM) and the supremacy of law which are integrated and connected to resolve multisectoral impact problems. The multidimensional protection needs, including social, health, education, culture, religion, economics and finance, business trade and industry, labor, employment, transportation, environment, tourism, sports, security, politics and law is requited
Aktivisme dan Politik Diaspora La Maddukelleng dalam Merebut Kembali Kekuasaan di Wajo Tajuddin, Muhammad Saleh; Awal Muqsith; Andi Tenri Yeyeng; Ireena Nasiha Ibnu
Vox Populi Vol 6 No 2 (2023): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/vp.v6i2.44204

Abstract

Artikel ini membahas tentang aktivisme dan diaspora La Maddukelleng yang berhasil merebut kembali Kerajaan Wajo dari cengkraman Belanda. Keberhasilan usaha La Maddukelleng dianalisis dengan menggunakan falsafah tellu cappae masyarakat Bugis, yang sekaligus menjadi kerangka kerja untuk menelaah aktivisme dalam diaspora La Maddukelleng di Nusantara. Artikel ini dijelaskan dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sumber data diperoleh dari wawancara, arsip dan dokumen. Hasilnya menemukan bahwa keberhasilan La Maddukelleng dalam merebut kembali kerajaan Wajo, merupakan pengejawantahan dari falsafah tellu cappa, yaitu pernikahan; perang; dan diplomasi. Pernikahan putrinya dengan Raja Kutai, kemenangannya dalam menaklukkan kerajaan Paser dan kelihaian diplomasinya dalam membaca situasi, menjadi kapital politik La Maddukelleng.
THE ROLE OF ABDURRAHMAN WAHID IN CREATING ISLAMIC POST-TRADITIONALIST PARADIGM IN INDONESIA Tajuddin, Muhammad Saleh
Jurnal Adabiyah Vol 19 No 2 (2019): December (Islamic Studies)
Publisher : Faculty of Adab and Humanities - Alauddin State Islamic University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jad.v17i119i2a4

Abstract

This writing describes Abdurrahman Wahid’s thought and his influence in creating a new paradigm of thought among the new generation of Nahdlatul Ulama (NU) organization in Indonesia. This writing applies qualitative techniques through library and field research. Primary data are collected through observation, interviews, and documentation, while secondary data are collected through textbooks, journals, and the internet. The data are analyzed by descriptive analysis. NU organization is known as a traditionalist Islamic organization vis a vis an Islamic modernist organization Muhammadiyah. Wahid wants Muslim integrity to become a good community, such as tolerate and respect other people. Every Muslim has to respect other people and struggle for justice, egalitarianism and protect weak people. The methodology of this writing is qualitative research. In fact, Wahid’s thought of egalitarianism, tolerance, and liberalism influences the young generation of NU organization that creates a thought of school, namely post-radisionalist (Postra). Postra is a kind of leap thought among NU generation that carries out themes, such as, egalitarianism, tolerance, liberalism, civil society, and democracy. In South Sulawesi, the NU young generation establishes a non-government organization (NGO), which is called Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Rakyat that carries out the same theme that of Wahid’s.Keywords: Abdurahman Wahid; Nahdlatul Ulama; Islamic Post-Traditionalist: LAPAR organization: الملخصتوضح هذه المقالة أفكار عبد الرحمن وحيد وتأثيرها في خلق وجهة النظر الجديد للتفكير جيل الشباب في  النهضة العلماء (NU) بإندونيسيا. تطبق هذه المقالة تقنيات نوعية من خلال الدراسة المكتبية  والمجال البحثي النوعي والمصادر الرئيسية لها عبارة عن مجموعة من طرق إجراء الاستطلاعات  بحيث تم العثور على بياناتها الأساسية من خلال المراقبة والمقابلات والتوثيق ، وأما مصادرها أو مراجعها الثانوية  فهي تستمد من الكتب المدرسية والمجلات العلمية والإنترنت، فقد تم تحليل البيانات المذكورة باستخدام المنهج التحليلي. ومن العروف أن  "NU"  إسلامية تقليدية، وبينما يعرف أن  المحمدية هي  إسلامية حديثة. ويريد عبد الرحمن وحيد أن يكون المجتمع المسلم مجتمعا صالحا يتحلى بكل من صفات الخير كالتسامح والاحترام للآخرين. وينبغي لكل مسلم أن يحترم الآخرين وأن يسعى إلى إقامة العدالة والمساواة وحماية الموطنين الضعفاء.  وفي الواقع، أن أفكار وحيد المائلة إلى التساوى التسامح والليبرالية والتي تؤثر على الجيل الناشئ منNU تمثل خطوات فكرية لدى هذا الجيل الذي يحمل مواضيع مختلفة كالمساواة والتسامح، والحرية، والديمقراطية. وفي سولاويسي الجنوبية ،أنشأ هذا الجيل  غير حكومية أطلقت عليها اسم المؤسسة الخيرية ويقال لها مؤسسة المحاماة لدعم تعليم أبناء الشعب (LAPAR) وهي المؤسسة التي تحمل نفس الموضوع مثل ما دعى به وحيد)الكلمة الرئسية: عبد الرحمن وحيد؛ نهضة العلماء؛ آخر- التقليدية؛ LAPAR؛ Abstrak Tulisan ini menggambarkan pemikiran Abdurrahman Wahid dan pengaruhnya dalam menciptakan paradigma baru pemikiran generasi muda organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia. Tulisan ini mengaplikasikan teknik kualitatif melalui penelitian pustaka dan lapangan. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara sumber sekunder diperoleh melalui buku teks, jurnal ilmiah dan internet. Data-data tersebut dianalisis melalui analisis deskriptif. Organisasi NU adalah diketahui sebagai organisasi Islam tradisionalis sementara organisasi Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi Islam modernis. Wahid ingin integritas Muslim menjadi masyarakat yang baik, seperti toleran dan hormat kepada orang lain. Setiap Muslim harus menghargai orang lain dan berjuang untuk menegakkan keadilan, egalitarian, dan melindungi penduduk yang lemah. Dalam kenyataannya, Pemikiran Wahid yang berkarasteristik egaliter, tolerans, dan cenderung liberal memengaruhi generasi muda NU adalah sebuah loncatan berpikir sepanjang generasi muda NU yang mengusung tema seperti egaliterian, toleran, liberal, civil society, dan demokrasi. Di Sulawesi Selatan, generasi muda NU mendirikan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang disebut dengan nama Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) yang mengusung tema yang sama dengan Wahid.Kata Kunci: Abdurahman Wahid; Nahdlatul Ulama; Islam Post-Traditionalis: organisasi LAPAR:
Unfamous Beautiful Bonetambu Island In Makassar: Political, Economic, and Educational Perspectives Yeyeng, Andi Tenri; Tajuddin, Muhammad Saleh; Latif, Muhlis
Journal of Research and Multidisciplinary Vol 7 No 1 (2024): Journal of Research and Multidisciplinary
Publisher : Lembaga Sembilan Tiga Community

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/jrm.v7i1.84

Abstract

This research discusses the beauty of Bonetambu Island, which is less popular among local, national, and international communities from a political, economic, and educational perspective. This article is an initial introduction to this island, which has natural resource potential that can be managed well to improve community human resources. This paper uses qualitative research with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Secondary data was obtained through scientific journals, books, and the internet. The collected data was processed using Miles and Haberman's analytical techniques, starting with data verification, data display, and drawing conclusions. Results obtained from this article: 1) The people of Bonetambu Island do not yet have reliable political figures who can be launched as legislative candidates, they are only at the stage of supporting figures from outside the island. 2) Bonetambu Island has unique natural resource potential, especially the beauty of seabed coral reefs and the sunset to the west. The people of Bonetambu Island have a good work ethic but need to improve their skills in the field of fisheries with their main livelihood. 3) The educational facilities available on Bonetambu Island are only at the elementary and junior high levels, so very few people continue their education at the junior high school level or at Makassar College.
Democratic State Governance: The Urgency of Implementing Conventions in Constitutional Practices in Indonesia Mukhlis, Muhammad Mutawalli; Aidonojie, Paul Atagamen; Paidi, Zulhilmi; Tajuddin, Muhammad Saleh
Fenomena Vol 23 No 1 (2024): FENOMENA: Journal of the Social Sciences
Publisher : LP2M UIN KH.Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/fenomena.v23i1.155

Abstract

Constitutional conventions are often used with different meanings depending on the context of the discussion. Constitutional conventions are only limited to agreements between bilateral and multilateral countries, agreements among international law subjects, meetings of political, legislative, fraternal members or representatives, and other organizations. Constitutional conventions are not formed and built from laws, court decisions, or parliamentary customs but are outside of them to regulate political behavior. This research aims to determine the urgency of constitutional practice conventions in Indonesia. This research uses qualitative research. The method used in this research is a normative legal research method. This research concludes that the Convention in constitutional practice in Indonesia has an essential urgency in forming and regulating government governance. The urgency of conventions in constitutional practice is to perfect the constitutional system, empower state institutions, develop constitutional law, and provide crisis resolution in politics.
Dinamika dan Dialektika Ajaran Tasawuf Zunnun Al-Misri Latif, Mukhlis; Paidi, Zulhilmi; Tajuddin, Muhammad Saleh
ESOTERIK Vol 9, No 1 (2023): Available in June 2023
Publisher : Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi, Jurusan Ushuluddin IAIN KUDUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/esoterik.v9i1.16945

Abstract

The study of Islamic thought is one of the studies that has the orientation of conducting studies as well as critical analysis of several thoughts from Islamic thinkers. In the study of Islamic thought, one of the interesting studies is the study of thought in the field of Sufism. This paper aims to examine the ideas of Sufism from Zunnun Al-Misri with the main idea being Al Ma'rifah. This paper will specifically look at the aspects of the teachings and their implications, especially in the repertoire of the development of Islamic thought in the field of Sufism. This research is a qualitative-descriptive study that tries to analyze thoughts based on books or other research works that substantively discuss the thoughts of an Islamic thinker, namely Zunnun Al-Misri. The data collection technique was carried out by collecting references related to studies that discussed Zunnun Al-Misri's thoughts and then sorting them according to the focus of the study in this study. The results of reference collection are then carried out with a precision analysis process. The data analysis technique is carried out by looking at the focus of the study in research to be used as a reference in the literature review process. The results of the literature review based on the results of the study were then used as research conclusions. The results of the study confirm that the dynamics of Zunnun al-Misri's Sufism teachings are influenced by the social realities that developed during Zunnun al-Misri's life which was filled with the brilliance of Muslims in the field of science. This includes the various Sufism teachings of Zunnun al-Misri who were influenced by Fatimah al-Naisaburiyyah. Furthermore, the dialectical idea of Sufism Zunnun al-Misri was constructed by his student, namely Sahl Al-Tustari about Nur Muhammad which is a construction from the views of Al Ma'rifah Zunnun Al-Misri which is contextualized in the person of the Prophet SAW.
Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum Mukhlis, Muhammad Mutawalli; Balebo, Piaget Mpoto; Syarifuddin, Andi; Tajuddin, Muhammad Saleh
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i2.260-280

Abstract

Lintas demokrasi dan sistem pemilu mengacu pada berbagai jenis demokrasi dan sistem pemilihan yang digunakan di berbagai negara di seluruh dunia. Penelitian membahas limitasi hak presiden dan kewenangannya serta dampaknya dalam proses pemilu dalam rangka penguatan sistem pemilu. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa limitasi hak presiden dalam kampanye politik sebagai penguatan system pemilihan umum ialah presiden harus tetap berlaku netral, tidak menggunakan anggaran negara, tidak boleh secara aktif terlibat dalam kampanye politik kandidat tertentu, serta presiden harus berhati-hati agar kebijakan pemerintah tidak dimanfaatkan untuk keuntungan politik. Sementara dampak yang ditimbulkan dari limitasi tersebut dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan keadilan kompetisi, memperkuat akuntabilitas, menjamin transparansi, serta menjamin keseimbangan kekuasaan.