Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.254
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Proceeding Of The International Seminar and Conference 2015 Jurnal Hubungan Internasional Indonesian Perspective JURNAL ILMU PEMERINTAHAN EMPATI : JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Polinter GLOBAL INSIGHT JOURNAL Journal of Political Issues Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional Indonesian Perspective Journal of Education, Cultural, and Politics Jurnal Sosial dan Sains All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikirian Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran
Ardli Johan Kusuma, Ardli Johan
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS STRATEGI DAN UPAYA FEDERASI SERIKAT BURUH DEMOKRATIK KERAKYATAN (F-SEDAR) DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK PEKERJA AICE Remanu, Alifah Jasmine Kallista; Rosano, Kayla Azalia Putri; Santoso, Adjie Gilang; Nuraeni, Silvia; Kusuma, Ardli Johan
Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 7 (2024): Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isu-isu terkait dengan pelanggaran hak-hak pekerja masih menjadi permasalahan krusial yang sering ditemukan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus PT Alpen Food Industry (AFI) atau yang kerap dikenal sebagai es krim AICE. Dalam hal ini Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak para pekerja AICE yang dilanggar oleh pihak perusahaan terkait dengan upah rendah, jam kerja berlebihan, diskriminasi terhadap pekerja perempuan, dan kurangnya keselamatan serta perlindungan di tempat kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi dan upaya F-SEDAR dalam memperjuangkan hak-hak pekerja AICE. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis tematik untuk dapat menganalisis secara mendalam fenomena terkait pentingnya keterwakilan para pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa F-SEDAR melakukan strategi dan upaya berupa demonstrasi, kampanye, penyebaran informasi melalui media sosial, dan pelaporan ke lembaga-lemabag terkait. Penelitian ini merekomendasikan terkait dengan meningkatkan penguatan kerjasama antara pemerintah, serikat buruh, dan perusahaan terkait dengan perlindungan hak-hak buruh.
ANALISIS PERAN GERAKAN RELAWAN '@HUMANIESPROJECT' DI PLATFORM X DALAM MEMBANGUN CITRA POLITIK ANIES BASWEDAN Santi Mulyady; Sagitha Dwi Herliany; Adinda Nabila Ramadhani; Salwa Alfira; Ardli Johan Kusuma
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 8 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v5i8.7505

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran gerakan relawan @humaniesproject di platform X dalam membangun citra publik positif terhadap Anies Baswedan. Media sosial menjadi sarana penting untuk menginformasikan pesan politik, gerakan relawan juga memainkan peran penting dalam strategi komunikasi digital yang diterapkan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui analisis konten serta mencermati respon masyarakat terhadap unggahan @humaniesproject. Metode studi pustaka digunakan untuk melengkapi referensi teoritis melalui analisis literatur jurnal yang relevan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana relawan @humaniesproject membentuk persepsi positif publik terhadap Anies Baswedan melalui thread, hastag dan interaksi online. Hasil penelitian menunjukan bahwa gerakan relawan ini berpengaruh dan efektif dalam memanfaatkan fitur di X untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan membangun kedekatan emosional dengan Anies Baswedan sehingga memperkuat interaksi Anies Baswedan dengan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dalam kajian politik kewargaan dengan menunjukan bahwa gerakan relawan @humaniesproject, menciptakan ruang partisipasi politik baru di media sosial.
Peran Masyarakat Aceh dan Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kedatangan Pengungsi Rohingya pada Tahun 2023 Naila Ahmad; Ananda Dewi; Nabila Kheisya Zalvadhia; Nayla Febrina Putri; Ardli Johan Kusuma
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 9 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v5i9.7530

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran masyarakat Aceh dan upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kedatangan pengungsi Rohingya pada tahun 2023. Latar belakang penelitian ini didorong oleh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar, yang memaksa mereka untuk mencari perlindungan di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk membagikan kontribusi masyarakat Aceh dalam memberikan bantuan kepada pengungsi, serta upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam merespons situasi tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Aceh ikut aktif dalam memberikan bantuan langsung, seperti penyediaan makanan, tempat tinggal, dan dukungan sosial, yang mencerminkan solidaritas yang tinggi. Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, untuk mengoordinasikan bantuan bagi pengungsi. Namun, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara kontribusi masyarakat Aceh dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas respons terhadap krisis pengungsi Rohingya. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi yang mencakup penguatan kerangka hukum nasional, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pemberdayaan pengungsi melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar.
KESENJANGAN HAK SOSIAL DAN HAK POLITIK: STUDI MENGENAI GELANDANGAN DI INDONESIA Nurussyahadah, Syallika; Mafaza, Taqya; Azzahra, Bunga Indriani; Cindy; Putri, Andini Nathania; Kusuma, Ardli Johan
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 10 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v5i10.7643

Abstract

This research aims to analyze how homeless people in Indonesia face gaps in obtaining their social and political rights using Kristian Stokke's political citizenship approach. Homeless people often experience marginalization that prevents them from accessing appropriate social services, as well as participating in the political process. As well as the inhibiting factors that cause this inequality will be discussed in this article, including structural barriers, inadequate regulations, and social stigma and government efforts to overcome the gap between homeless people, to understand whether these efforts are successful in fulfilling the politics of redistribution (welfare) and politics. representation (political participation) for homeless people. This research uses a qualitative approach method by applying descriptive analysis methods. This method was chosen because it is relevant to the research objective, namely to conduct an in-depth study of the gaps in social and political rights faced by homeless people in Indonesia. Data collection techniques are carried out by examining various sources of information, such as books, scientific articles, academic journals, official documents and reports related to the research topic being studied. Research findings show that the rights of homeless people as Indonesian citizens, such as civil, political and social rights, have not been fully fulfilled. Based on Kristian Stokke's political approach to citizenship, fulfilling these basic rights is a state obligation that should be guaranteed to every citizen. However, research findings show that the state's constitutional obligations have not been optimally implemented, even though various social policies have been pursued.
ANALISIS MEMBERSHIP AND BELONGING MENGENAI RASA KEPEMILIKAN TANPA PENGAKUAN: STUDI KASUS SUKU ROHINGYA DI MYANMAR Syahdina Diva Azahwa; Nadira Cahyaning Tias; Angelia Stephanie Vadia; Huwayda Rahmania; Ardli Johan Kusuma
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 6 No. 1 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v6i1.8087

Abstract

Penelitian ini membahas konsep membership dan belonging dalam konteks diskriminasi terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Penelitian ini mengungkapkan bahwa status tanpa kewarganegaraan (statelessness), pembatasan hak asasi manusia, serta tindakan kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya, memberikan dampak mendalam pada rasa kepemilikan baik secara individu maupun kelompok. Diskriminasi ini menghancurkan ikatan sosial mereka di Myanmar dan menciptakan hambatan dalam membangun solidaritas serta kepercayaan di masyarakat internasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis hubungan antara diskriminasi, rasa kepemilikan, dan keanggotaan sosial berdasarkan teori identitas sosial dan rasa memiliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghilangan status kewarganegaraan mengurangi partisipasi sosial, ekonomi, dan budaya Rohingya, memperburuk keterasingan, serta menciptakan dampak lintas generasi. Penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan inklusif untuk mengembalikan hak-hak dasar mereka, seperti kewarganegaraan, melalui advokasi hukum internasional dan kolaborasi antarnegara untuk perlindungan hak asasi manusia.
Peran World Health Organization dalam Menangani Isu Female Genital Mutilation di Sierra Leone Ardli Johan Kusuma; Isabella Putri Maharani
Journal of Political Issues Vol 2 No 2 (2021): Journal of Political Issues (August - January)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v2i2.41

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang peran WHO dalam menangani isu Female Genital Mutilation di Sierra Leone. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada implementasi peran WHO melalui CEDAW dan Maputo Protocol yang telah diratifikasi oleh Sierra Leone dalam penghapusan praktek FGM yang merupakan budaya dari masyarakat Sierra Leone untuk proses wanita menuju dewasa serta gerakan dari aktivisi internasional dan organisasi internasional yang berfokus pada penghapusan praktik FGM. Budaya FGM sendiri merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analitik, dimana data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka. Dalam menjelaskan penelitian ini Peneliti memperoleh data melalui Jurnal, Buku, Tesis, Laporan Ilmiah, internet dan laporan pemerintah serta respon organisasi internasional yang berfokus pada FGM di Sierra Leone. Teori yang digunakan adalah HAM, Organisasi Internasional dan Peran. Data-data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk kemudian dianalsis dengan menggunakan teori yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Dari hasil analisi, peneliti mengambil kesimpulan bahwa implementasi CEDAW oleh pemerintah Sierra Leone dalam masalah penghapusan Female Genital Mutilation tidak diterapkan secara baik oleh pemerintah Sierra Leone dikarenakan pemerintah tidak memasukan undang-undang kedalam hukum nasionalnya mengenai penghapusan praktik tradisional berbahaya yaitu FGM. Alasan pemerintah adalah dikhwatirkan mengancam kepentingan nasionalnya.
Model Islam Inklusif Di Indonesia Sebagai Kajian Kritik Terhadap Teori “Clash Of Civilizations” Samuel P. Huntington Ardli Johan Kusuma; Restu Rahmawati; La Ode Muhamad Fathun
Journal of Political Issues Vol 3 No 2 (2022): Journal of Political Issues (August - January)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v3i2.71

Abstract

Tulisan artikel ini mengeksplorasi tentang fenomena model Islam Nusantara yang ada di Indonesia, sebagai suatu kajian kritik terhadap pembahasan dimensi Islam dalam buku yang berjudul “The Clash of Civilization and the Remaking of World Order”, karya Samuel P. Huntington. Adapun hasil pembahasan dalam artikel ini telah menunjukkan tentang beberapa kelemahan dari teori “Clash of Civilization” yang dibangun oleh Samuel P. Huntingtong, terutama jika dilihat dari pendekatan teoritis maupun pendekatan sejarah. Misalnya saja adanya inkonsistensi dalam menggunakan paradigma realis dalam pembangunan teorinya. Selain itu Huntington juga mengalami kebingugan untuk memilih antara landasan geografis ataukah landasan agama dalam mengidentifikasi peradaban yang dimaksud. Serta fakta sejarah juga telah menunjukkan bahwa banyak konflik yang terjadi di dunia ini tidak didasari oleh adanya perbedaan peradaban. Terlebih lagi ditemukan fakta bahwa pembahasan tentang dimensi Islam dalam buku tersebut hanya mengambil referensi dari Islam Timur Tengah, yang sangat bertolak belakang dengan fenomena model Islam Nusantara yang ada di Indonesia. Inti dari artikel ini adalah ingin menunjukkan adanya fenomena yang bertolak belakang yang ditunjukkan peradaban Islam di Indonesia yang sama sekali tidak sesuai dengan pembahasan dimensi Islam dalam buku yang ditulis Huntington tersebut. Dimana di Indonesia yang merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, dengan model Islam Nusantara yang ada di dalamnya telah mampu menunjukkan dimensi Islam yang berbeda dengan apa yang digambarkan oleh Huntington dalam bukunya tersebut. Model Islam Nusantara yang dipelopori oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia yaitu NU (Nahdlatul Ulama) telah mampu menunjukkan model Islam yang bersifat moderat, anti radikal, inklusif, dan toleran.
Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres 2019: Menumbuhkan Semangat Kebangsaan dalam Konstruksi Sosial Budaya Jerry Indrawan; Anwar Ilmar; Ardli Johan Kusuma
Journal of Political Issues Vol 4 No 1 (2022): Journal of Political Issues (February - July)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v4i1.78

Abstract

Kontestasi politik pada Pemilu 2019 lalu memiliki dampak yang cukup mengejutkan. Terlepas dari siapa yang menang, bangsa ini terkesan terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu Jokowi (01) dan kubu Prabowo (02). Polarisasi politik, sosial, dan budaya terjadi pada level elit hingga masyarakat. Potensi perpecahan atau disintegrasi bangsa bisa saja muncul dan menjadi ancaman bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai ini jika tidak ada upaya nyata untuk memperbaikinya. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya nyata untuk menyelesaikan masalah ini. rekonsiliasi nasional untuk menyatukan kembali insan-insan bangsa yang terlepas tali kebangsaannya. Rekonsiliasi yang terjadi harus bersifat menyeluruh sehingga berdampak positif ke semua lapisan, baik elit, maupun masyarakat, dan dilakukan bersamaan secara top-down, maupun bottom-up. Kemudian, rekonsiliasi pasca Pilpres ini juga harus menumbuhkan semangat kebangsaan dalam konstruksi sosial budaya agar pasca rekonsiliasi setiap elemen bangsa secara otomatis akan bersatu padu untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Menyikapi kondisi bangsa yang demikian, tulisan ini ingin membahas tentang bagaimana rekonsiliasi politik sebaiknya dilakukan untuk mempersatukan kembali pihak-pihak yang bertikai pasca Pilpres 2019. Rekonsiliasi yang dilakukan ini pada akhirnya harus dapat menumbuhkan semangat kebangsaan dalam konstruksi sosial budaya.
Partisipasi Politik Anak Muda Dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Indramayu (Studi Pada Desa Pabean Udik) Anwar Ilmar; Ardli Johan Kusuma; Danis Tri Saputra Wahidin; Iswahyuni Iswahyuni; Angela Efianda
Journal of Political Issues Vol 5 No 1 (2023): Journal of Political Issues (February - July)
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v5i1.100

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin gencarnya pembangunan desa yang digerakkan melalui dana desa. Masalah yang muncul kemudian adalah penyalahgunaan dana desa berdampak pada hasil yang tidak sesuai kebutuhan warga. Di sisi lain, pembangunan desa menuntut partisipasi warga untuk mengupayakan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks ini, anak muda sebagai salah satu unsur warga yang potensial cenderung kurang terlibat dalam kegiatan pembangunan desa. Penelitian ini hendak mengungkap pembangunan desa dalam perspektif anak muda dan partisipasi politik mereka dalam pembangunan desa dengan mengambil studi pada Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan di Desa Pabean Udik menurut anak muda mesti memprioritaskan pembangunan infrastruktur desa dan dinilai sudah memberikan dampak yang positif. Di sisi lain, tingkat partisipasi politik anak muda dalam pembangunan di Desa Pabean Udik cukup rendah. Partisipasi juga terbatas pada kegiatan pemilihan. Penyebabnya adalah hambatan struktural berupa peran pemerintah yang belum optimal memberikan layanan informasi dan pelibatan warga secara pro aktif. Media informasi masih bersifat konvensional melalui papan pengumuman dan spanduk. Belum menyesuaikan perkembangan media digital yang lebih banyak diakses warga khususnya anak muda.
ANALISIS IMPLEMENTASI LAYANAN BUS PINK TRANSJAKARTA SEBAGAI KEBIJAKAN TRANSPORTASI RAMAH PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF FEMINISME Saparija, Nayla Azalia; Kusuma, Ardli Johan
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol 14, No 1 (2025): Empati Edisi Juni 2025
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v15i1.46142

Abstract

Abstract. Cases of sexual harassment against women on public transportation show alarming and increasing numbers in the last 10 years. Buses are the location with the highest harassment rate, especially during peak hours. Although women have the right to access public facilities with a sense of security, they are still often victims of harassment. In an effort to reduce these cases, Transjakarta has provided a women-only Pink Bus service since 2016. This research aims to determine the significant impact of the Pink Bus policy on women's mobility. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, collecting data through observation, interviews, and documentation. The analysis was conducted with a feminist urban mobility perspective, paying attention to aspects of mobility, intersectionality, and inclusivity in dealing with sexual harassment. The pink bus is considered a temporary solution that does not solve the root causes of sexual harassment in public transportation. The research also identifies factors inhibiting the effectiveness of the Pink Bus policy, such as the limited number of fleets, uneven operating hours, lack of socialization and harassment cases that have actually increased despite the Pink Bus policy. The results of this research are expected to provide insights for the development of safer and more inclusive transportation policies for women. Keyword: Pink Bus; Sexual Harassment; Transportation; Policy. Abstrak. Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di transportasi umum menunjukkan angka yang mengkhawatirkan dan terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Bus menjadi lokasi dengan tingkat pelecehan tertinggi, terutama saat jam padat. Meskipun perempuan memiliki hak untuk mengakses fasilitas umum dengan rasa aman, mereka masih sering menjadi korban pelecehan. Sebagai upaya mengurangi kasus ini, Transjakarta menyediakan layanan Bus Pink khusus wanita sejak 2016. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dampak signifikan kebijakan Bus Pink terhadap mobilitas perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan perspektif feminisme urban mobility, memperhatikan aspek mobilitas, interseksionalitas, dan inklusivitas dalam menangani pelecehan seksual. Bus pink dianggap sebagai solusi sementara yang tidak menyelesaikan akar masalah pelecehan seksual di transportasi publik. Penelitian juga mengidentifikasi faktor penghambat efektivitas kebijakan Bus Pink, seperti terbatasnya jumlah armada, belum meratanya jam operasional, kurangnya sosialisasi dan kasus pelecehan yang justru meningkat meski dibuatnya kebijakan Bus Pink. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan transportasi yang lebih aman dan inklusif bagi perempuan. Kata Kunci: Bus Pink; Pelecehan Seksual; Transportasi; Kebijakan.
Co-Authors Achmad Aidil Viqri Adinda Nabila Ramadhani Afrimadona, Afrimadona Aisyah, Tia Nur Ali Muhammad ALI MUHAMMAD Ananda Dewi Angela Efianda Angelia Stephanie Vadia Argoebie, Bella Aulia Ramadhanty Aurellia, Ramada Sheva Azzahra, Bunga Indriani Bahjatul Murtasidin Cindy Danis Tri Saputra Wahidin Fachry Rohilie Hidayati, Mega Huwayda Rahmania Isabella Putri Maharani Iswahyuni Iswahyuni Jerry Indrawan La ode Muhamad Fathun Lay Yang Moy Londo, Nuala Aisharani Kinasih Mafaza, Taqya Mandela, Muhamad Fathan Maria Dhiu Mericio J. Dos Reis Michael Ryan York Michael Ryan York, Michael Ryan Muhamad Alvi Muhlis Madani, Muhlis Nabila Kheisya Zalvadhia Nadira Cahyaning Tias Naila Ahmad Nayla Febrina Putri Neysa Naila Nur Rahmawati Nuraeni, Silvia Nurmasari Situmeang Nurussyahadah, Syallika Priyudha, Fuan Yuniar Putri, Andini Nathania Remanu, Alifah Jasmine Kallista Restu Rahmawati Restu Rahmawati, Restu Rizki Hari Wibowo Rizki Hari Wibowo, Rizki Hari Rosano, Kayla Azalia Putri Safira, Triani Sagitha Dwi Herliany Salwa Alfira Santi Mulyady Santoso, Adjie Gilang Saparija, Nayla Azalia Setiawan, M. Chairil Akbar Surwandono Surwandono Surwandono Surwandono Surwandono Surwandono Syahdina Diva Azahwa Syahwa Fitria Kurniawan Tulus Warsito Tulus Warsito Tulus Warsito Ulung Pribadi, Ulung Usisa Rohmah