Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.627
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Proceeding Of The International Seminar and Conference 2015 Jurnal Hubungan Internasional Indonesian Perspective JURNAL ILMU PEMERINTAHAN EMPATI : JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Polinter GLOBAL INSIGHT JOURNAL Journal of Political Issues Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional Indonesian Perspective Journal of Education, Cultural, and Politics Jurnal Sosial dan Sains All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikirian Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran
Ardli Johan Kusuma, Ardli Johan
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS STRATEGI DAN UPAYA FEDERASI SERIKAT BURUH DEMOKRATIK KERAKYATAN (F-SEDAR) DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK PEKERJA AICE Remanu, Alifah Jasmine Kallista; Rosano, Kayla Azalia Putri; Santoso, Adjie Gilang; Nuraeni, Silvia; Kusuma, Ardli Johan
Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 7 (2024): Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isu-isu terkait dengan pelanggaran hak-hak pekerja masih menjadi permasalahan krusial yang sering ditemukan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus PT Alpen Food Industry (AFI) atau yang kerap dikenal sebagai es krim AICE. Dalam hal ini Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak para pekerja AICE yang dilanggar oleh pihak perusahaan terkait dengan upah rendah, jam kerja berlebihan, diskriminasi terhadap pekerja perempuan, dan kurangnya keselamatan serta perlindungan di tempat kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi dan upaya F-SEDAR dalam memperjuangkan hak-hak pekerja AICE. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis tematik untuk dapat menganalisis secara mendalam fenomena terkait pentingnya keterwakilan para pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa F-SEDAR melakukan strategi dan upaya berupa demonstrasi, kampanye, penyebaran informasi melalui media sosial, dan pelaporan ke lembaga-lemabag terkait. Penelitian ini merekomendasikan terkait dengan meningkatkan penguatan kerjasama antara pemerintah, serikat buruh, dan perusahaan terkait dengan perlindungan hak-hak buruh.
ANALISIS PERAN GERAKAN RELAWAN '@HUMANIESPROJECT' DI PLATFORM X DALAM MEMBANGUN CITRA POLITIK ANIES BASWEDAN Santi Mulyady; Sagitha Dwi Herliany; Adinda Nabila Ramadhani; Salwa Alfira; Ardli Johan Kusuma
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 8 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v5i8.7505

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran gerakan relawan @humaniesproject di platform X dalam membangun citra publik positif terhadap Anies Baswedan. Media sosial menjadi sarana penting untuk menginformasikan pesan politik, gerakan relawan juga memainkan peran penting dalam strategi komunikasi digital yang diterapkan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui analisis konten serta mencermati respon masyarakat terhadap unggahan @humaniesproject. Metode studi pustaka digunakan untuk melengkapi referensi teoritis melalui analisis literatur jurnal yang relevan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana relawan @humaniesproject membentuk persepsi positif publik terhadap Anies Baswedan melalui thread, hastag dan interaksi online. Hasil penelitian menunjukan bahwa gerakan relawan ini berpengaruh dan efektif dalam memanfaatkan fitur di X untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan membangun kedekatan emosional dengan Anies Baswedan sehingga memperkuat interaksi Anies Baswedan dengan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dalam kajian politik kewargaan dengan menunjukan bahwa gerakan relawan @humaniesproject, menciptakan ruang partisipasi politik baru di media sosial.
Peran Masyarakat Aceh dan Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kedatangan Pengungsi Rohingya pada Tahun 2023 Naila Ahmad; Ananda Dewi; Nabila Kheisya Zalvadhia; Nayla Febrina Putri; Ardli Johan Kusuma
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 9 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v5i9.7530

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran masyarakat Aceh dan upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kedatangan pengungsi Rohingya pada tahun 2023. Latar belakang penelitian ini didorong oleh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar, yang memaksa mereka untuk mencari perlindungan di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk membagikan kontribusi masyarakat Aceh dalam memberikan bantuan kepada pengungsi, serta upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam merespons situasi tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Aceh ikut aktif dalam memberikan bantuan langsung, seperti penyediaan makanan, tempat tinggal, dan dukungan sosial, yang mencerminkan solidaritas yang tinggi. Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, untuk mengoordinasikan bantuan bagi pengungsi. Namun, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara kontribusi masyarakat Aceh dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas respons terhadap krisis pengungsi Rohingya. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi yang mencakup penguatan kerangka hukum nasional, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pemberdayaan pengungsi melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar.
KESENJANGAN HAK SOSIAL DAN HAK POLITIK: STUDI MENGENAI GELANDANGAN DI INDONESIA Nurussyahadah, Syallika; Mafaza, Taqya; Azzahra, Bunga Indriani; Cindy; Putri, Andini Nathania; Kusuma, Ardli Johan
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 10 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v5i10.7643

Abstract

This research aims to analyze how homeless people in Indonesia face gaps in obtaining their social and political rights using Kristian Stokke's political citizenship approach. Homeless people often experience marginalization that prevents them from accessing appropriate social services, as well as participating in the political process. As well as the inhibiting factors that cause this inequality will be discussed in this article, including structural barriers, inadequate regulations, and social stigma and government efforts to overcome the gap between homeless people, to understand whether these efforts are successful in fulfilling the politics of redistribution (welfare) and politics. representation (political participation) for homeless people. This research uses a qualitative approach method by applying descriptive analysis methods. This method was chosen because it is relevant to the research objective, namely to conduct an in-depth study of the gaps in social and political rights faced by homeless people in Indonesia. Data collection techniques are carried out by examining various sources of information, such as books, scientific articles, academic journals, official documents and reports related to the research topic being studied. Research findings show that the rights of homeless people as Indonesian citizens, such as civil, political and social rights, have not been fully fulfilled. Based on Kristian Stokke's political approach to citizenship, fulfilling these basic rights is a state obligation that should be guaranteed to every citizen. However, research findings show that the state's constitutional obligations have not been optimally implemented, even though various social policies have been pursued.
ANALISIS MEMBERSHIP AND BELONGING MENGENAI RASA KEPEMILIKAN TANPA PENGAKUAN: STUDI KASUS SUKU ROHINGYA DI MYANMAR Syahdina Diva Azahwa; Nadira Cahyaning Tias; Angelia Stephanie Vadia; Huwayda Rahmania; Ardli Johan Kusuma
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 6 No. 1 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v6i1.8087

Abstract

Penelitian ini membahas konsep membership dan belonging dalam konteks diskriminasi terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Penelitian ini mengungkapkan bahwa status tanpa kewarganegaraan (statelessness), pembatasan hak asasi manusia, serta tindakan kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya, memberikan dampak mendalam pada rasa kepemilikan baik secara individu maupun kelompok. Diskriminasi ini menghancurkan ikatan sosial mereka di Myanmar dan menciptakan hambatan dalam membangun solidaritas serta kepercayaan di masyarakat internasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis hubungan antara diskriminasi, rasa kepemilikan, dan keanggotaan sosial berdasarkan teori identitas sosial dan rasa memiliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghilangan status kewarganegaraan mengurangi partisipasi sosial, ekonomi, dan budaya Rohingya, memperburuk keterasingan, serta menciptakan dampak lintas generasi. Penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan inklusif untuk mengembalikan hak-hak dasar mereka, seperti kewarganegaraan, melalui advokasi hukum internasional dan kolaborasi antarnegara untuk perlindungan hak asasi manusia.
ANALISIS IMPLEMENTASI LAYANAN BUS PINK TRANSJAKARTA SEBAGAI KEBIJAKAN TRANSPORTASI RAMAH PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF FEMINISME Saparija, Nayla Azalia; Kusuma, Ardli Johan
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol 14, No 1 (2025): Empati Edisi Juni 2025
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v15i1.46142

Abstract

Abstract. Cases of sexual harassment against women on public transportation show alarming and increasing numbers in the last 10 years. Buses are the location with the highest harassment rate, especially during peak hours. Although women have the right to access public facilities with a sense of security, they are still often victims of harassment. In an effort to reduce these cases, Transjakarta has provided a women-only Pink Bus service since 2016. This research aims to determine the significant impact of the Pink Bus policy on women's mobility. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, collecting data through observation, interviews, and documentation. The analysis was conducted with a feminist urban mobility perspective, paying attention to aspects of mobility, intersectionality, and inclusivity in dealing with sexual harassment. The pink bus is considered a temporary solution that does not solve the root causes of sexual harassment in public transportation. The research also identifies factors inhibiting the effectiveness of the Pink Bus policy, such as the limited number of fleets, uneven operating hours, lack of socialization and harassment cases that have actually increased despite the Pink Bus policy. The results of this research are expected to provide insights for the development of safer and more inclusive transportation policies for women. Keyword: Pink Bus; Sexual Harassment; Transportation; Policy. Abstrak. Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di transportasi umum menunjukkan angka yang mengkhawatirkan dan terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Bus menjadi lokasi dengan tingkat pelecehan tertinggi, terutama saat jam padat. Meskipun perempuan memiliki hak untuk mengakses fasilitas umum dengan rasa aman, mereka masih sering menjadi korban pelecehan. Sebagai upaya mengurangi kasus ini, Transjakarta menyediakan layanan Bus Pink khusus wanita sejak 2016. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dampak signifikan kebijakan Bus Pink terhadap mobilitas perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan perspektif feminisme urban mobility, memperhatikan aspek mobilitas, interseksionalitas, dan inklusivitas dalam menangani pelecehan seksual. Bus pink dianggap sebagai solusi sementara yang tidak menyelesaikan akar masalah pelecehan seksual di transportasi publik. Penelitian juga mengidentifikasi faktor penghambat efektivitas kebijakan Bus Pink, seperti terbatasnya jumlah armada, belum meratanya jam operasional, kurangnya sosialisasi dan kasus pelecehan yang justru meningkat meski dibuatnya kebijakan Bus Pink. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan transportasi yang lebih aman dan inklusif bagi perempuan. Kata Kunci: Bus Pink; Pelecehan Seksual; Transportasi; Kebijakan.
PERUBAHAN STATUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) MENJADI ORGANISASI TERORIS OLEH PEMERINTAH INDONESIA: SEBUAH ANALISIS DALAM PERSPEKTIF HAM Kusuma, Ardli Johan; Setiawan, M. Chairil Akbar; Ilmar, Anwar; Situmeang, Nurmasari
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 2 (2022): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v7i2.6087

Abstract

In dealing with the conflict in Papua, the Indonesian government has made various efforts, one of which is changing the status of the Free Papua Organization (OPM) which was originally defined as an armed criminal group, then changed to a terrorist group. The focus of this research is the change in the status of the OPM to the terrorist organization. This research is analytical with an explanatory approach that explains the reasons behind the policy taken by the Indonesian government to change the status of OPM to a terrorist organization. In collecting data to build arguments in this study using a literature study approach, where data is obtained from various literature sources such as books, journals, documents or reports, and also from internet sources that are considered relevant. The findings of this study can be illustrated that the Indonesian government's policy to change the status of the OPM to a terrorist organization has been motivated by several reasons, including: OPM has met the definitive requirements as a terrorist; expanding the space for the Indonesian government to deal with the OPM, including facilitating the tracking and blocking of funding for the OPM movement; To gain legitimacy from any efforts or steps taken to confront OPM; Using the "war on terror" norm to reduce the perception of human rights violations committed by the Indonesian government.
Implementasi Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dalam Mengatasi Eksploitasi Ekonomi Anak di Indonesia Tahun 2017-2020 [Implementation of Indonesian and UNICEF Cooperation in Overcoming The Economic Exploitation of Childhood in Indonesia 2017-2020] Safira, Triani; Kusuma, Ardli Johan; Afrimadona, Afrimadona
Jurnal Politica Vol 13, No 2 (2022): Jurnal Politica November 2022
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v13i2.2990

Abstract

The phenomenon of Economic Exploitation that occurs in children is an action that can provide a multidimensional threat as a result of the spillover impact for the sustainability of a country. As a state actor, the government is trying to make various efforts to overcome this problem, one of which is the government in cooperation with UNICEF. The cooperation that exists between Indonesia and UNICEF is carried out through the implementation of policies or programs from the Country Program Action Plan. The CPAP program is one form of the Grant Agreement, which is a Grant Agreement between the two parties. Through this collaboration, the exchange of information and data is very significant in this case. So that the use of the concept of policy implementation and child exploitation is needed to describe how the cooperation between Indonesia and UNICEF in overcoming this problem. This study uses a qualitative method with descriptive analysis type of research.AbstrakFenomena ekspolitasi ekonomi yang terjadi pada anak merupakan tindakan yang dapat memberikan suatu ancaman multidimensi akibat dari dampak spillover bagi keberlangsungan suatu negara. Sebagai aktor negara, pemerintah berupaya untuk melakukan berbagai upaya untuk dapat mengatasi persoalan ini, salah satunya ialah pemerintah menjalin kerja sama dengan UNICEF. kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan UNICEF dilakukan melalui pengimplementasian kebijakan ataupun program Country Program Action Plan. Program CPAP merupakan salah satu bentuk dari Grant Agreement merupakan perjanjian hibah antara kedua pihak, Melalui kerja sama ini, adanya pertukaran Informasi dan data merupakan hal yang sangat signifikan dalam kasus ini. Sehingga penggunaan konsep implementasi kebijakan serta eksploitasi anak ini diperlukan untuk menggambarkan bagaimana kerja sama yang dilakukan Indonesia dan UNICEF dalam mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis.
The Role of Bekasi City Government in Overcoming Pollution of Bekasi River 2023 Muhamad Alvi; Kusuma, Ardli Johan
Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikirian Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran Volume 11, Issue 1, 2024
Publisher : Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71309/administrare.v11i1.2252

Abstract

The Bekasi river water pollution issue, which had actually occurred in 2016, finally broke out again in 2023 and had an impact on the PDAM's raw water source which will be managed into clean water to be distributed to the community. In the process, there was a conflict between the Bekasi City Environment Agency and the Bogor Regency Environment Agency, related to the source of the problem and the handling of watershed pollution. This research aims to find out more about the role of the Bekasi City Government in overcoming the impact of clean water pollution for the people of Bekasi, in 2023. Sourced from interviews and secondary sources in the form of journals, this research uses a case study method. Data was collected in Bekasi city and Bogor district, in 2023 and expanded in 2024. The results state that there is collaboration between the Bekasi City Government and the Bogor Regency Government to deal with the problem of clean water pollution in the Bekasi River sub-watershed. The Bekasi City Government and Bogor Regency Government have conducted monitoring, guidance, supervision, and control on wastewater licensing. The Bogor district government has also taken action against 26 rogue companies proven to be discharging waste into the watershed. However, the community believes that they have not felt the real results of the efforts made by the government, because Kali Bekasi is still polluted during the dry season.
Peran Pemerintah dalam Transformasi Digital dan Implikasinya terhadap Cyber Democracy di Timor Leste Mericio J. Dos Reis; Ardli Johan Kusuma
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 9 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i9.32457

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Timor Leste dalam mendorong transformasi digital serta implikasinya terhadap perkembangan cyber democracy. Fokus kajian diarahkan pada kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur digital, memperluas akses teknologi informasi, dan mengintegrasikan layanan publik berbasis digital sebagai bagian dari agenda modernisasi negara. Selain itu, penelitian ini mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi pada penguatan partisipasi politik warga di ruang digital, pembentukan wacana publik daring, dan dinamika politik digital di Timor Leste. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur akademik, laporan kebijakan, dan data statistik terkini. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teori network society (Castells, 2012) dan hybrid media system (Chadwick, 2013) untuk memahami hubungan antara kebijakan digital pemerintah, infrastruktur komunikasi, dan demokrasi berbasis internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital di Timor Leste telah memberikan peluang baru bagi partisipasi politik yang lebih inklusif, namun masih dihadapkan pada tantangan berupa kesenjangan digital, rendahnya literasi teknologi, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian politik digital dan memberikan masukan kebijakan untuk memperkuat demokrasi digital di negara berkembang.
Co-Authors Achmad Aidil Viqri Adinda Nabila Ramadhani Afrimadona, Afrimadona Ahmad Yasin Robbani Aisyah, Tia Nur Ali Muhammad ALI MUHAMMAD Ananda Dewi Angelia Stephanie Vadia Argoebie, Bella Aulia Ramadhanty Aurellia, Ramada Sheva Azzahra, Bunga Indriani Bahjatul Murtasidin Cindy Efianda, Angela Fachry Rohilie Fadhia Chalisha Adzzahra Fathun, La Ode Muhamad Haykal Fikri Hidayati, Mega Huwayda Rahmania Iswahyuni Iswahyuni Jerry Indrawan, Jerry Lay Yang Moy Londo, Nuala Aisharani Kinasih Mafaza, Taqya Maharani, Isabella Putri Mandela, Muhamad Fathan Maria Dhiu Maulana Rizky Mericio J. Dos Reis Michael Ryan York Michael Ryan York, Michael Ryan Muhamad Alvi Muhlis Madani, Muhlis Nabila Kheisya Zalvadhia Nadhira Nurul Fajri Nadira Cahyaning Tias Naila Ahmad Nayla Febrina Putri Neysa Naila Nur Rahmawati Nuraeni, Silvia Nurmasari Situmeang Nurussyahadah, Syallika Priyudha, Fuan Yuniar Putri, Andini Nathania Rahma Syakira Ayu Remanu, Alifah Jasmine Kallista Restu Rahmawati, Restu Rizka Luluatul Hasanah Rizki Hari Wibowo Rizki Hari Wibowo, Rizki Hari Ronaldo Febryan Rosano, Kayla Azalia Putri Safira, Triani Sagitha Dwi Herliany Salwa Alfira Santi Mulyady Santoso, Adjie Gilang Saparija, Nayla Azalia Saputra Wahidin, Danis Tri Setiawan, M. Chairil Akbar Shalwa Azahra Surwandono Surwandono Surwandono Surwandono Surwandono Surwandono Syahdina Diva Azahwa Syahwa Fitria Kurniawan Tulus Warsito Tulus Warsito Tulus Warsito Ulung Pribadi, Ulung Usisa Rohmah