Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres 2019: Menumbuhkan Semangat Kebangsaan dalam Konstruksi Sosial Budaya Indrawan, Jerry; Ilmar, Anwar; Kusuma, Ardli Johan
Journal of Political Issues Vol 4 No 1 (2022): Journal of Political Issues
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v4i1.78

Abstract

Kontestasi politik pada Pemilu 2019 lalu memiliki dampak yang cukup mengejutkan. Terlepas dari siapa yang menang, bangsa ini terkesan terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu Jokowi (01) dan kubu Prabowo (02). Polarisasi politik, sosial, dan budaya terjadi pada level elit hingga masyarakat. Potensi perpecahan atau disintegrasi bangsa bisa saja muncul dan menjadi ancaman bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai ini jika tidak ada upaya nyata untuk memperbaikinya. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya nyata untuk menyelesaikan masalah ini. rekonsiliasi nasional untuk menyatukan kembali insan-insan bangsa yang terlepas tali kebangsaannya. Rekonsiliasi yang terjadi harus bersifat menyeluruh sehingga berdampak positif ke semua lapisan, baik elit, maupun masyarakat, dan dilakukan bersamaan secara top-down, maupun bottom-up. Kemudian, rekonsiliasi pasca Pilpres ini juga harus menumbuhkan semangat kebangsaan dalam konstruksi sosial budaya agar pasca rekonsiliasi setiap elemen bangsa secara otomatis akan bersatu padu untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Menyikapi kondisi bangsa yang demikian, tulisan ini ingin membahas tentang bagaimana rekonsiliasi politik sebaiknya dilakukan untuk mempersatukan kembali pihak-pihak yang bertikai pasca Pilpres 2019. Rekonsiliasi yang dilakukan ini pada akhirnya harus dapat menumbuhkan semangat kebangsaan dalam konstruksi sosial budaya.
Partisipasi Politik Anak Muda Dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Indramayu (Studi Pada Desa Pabean Udik) Ilmar, Anwar; Kusuma, Ardli Johan; Wahidin, Danis Tri Saputra; Iswahyuni, Iswahyuni; Efianda, Angela
Journal of Political Issues Vol 5 No 1 (2023): Journal of Political Issues
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v5i1.100

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin gencarnya pembangunan desa yang digerakkan melalui dana desa. Masalah yang muncul kemudian adalah penyalahgunaan dana desa berdampak pada hasil yang tidak sesuai kebutuhan warga. Di sisi lain, pembangunan desa menuntut partisipasi warga untuk mengupayakan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks ini, anak muda sebagai salah satu unsur warga yang potensial cenderung kurang terlibat dalam kegiatan pembangunan desa. Penelitian ini hendak mengungkap pembangunan desa dalam perspektif anak muda dan partisipasi politik mereka dalam pembangunan desa dengan mengambil studi pada Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan di Desa Pabean Udik menurut anak muda mesti memprioritaskan pembangunan infrastruktur desa dan dinilai sudah memberikan dampak yang positif. Di sisi lain, tingkat partisipasi politik anak muda dalam pembangunan di Desa Pabean Udik cukup rendah. Partisipasi juga terbatas pada kegiatan pemilihan. Penyebabnya adalah hambatan struktural berupa peran pemerintah yang belum optimal memberikan layanan informasi dan pelibatan warga secara pro aktif. Media informasi masih bersifat konvensional melalui papan pengumuman dan spanduk. Belum menyesuaikan perkembangan media digital yang lebih banyak diakses warga khususnya anak muda.
ANALISIS IMPLEMENTASI LAYANAN BUS PINK TRANSJAKARTA SEBAGAI KEBIJAKAN TRANSPORTASI RAMAH PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF FEMINISME Saparija, Nayla Azalia; Kusuma, Ardli Johan
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 14 No. 1 (2025): Empati Edisi Juni 2025
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v15i1.46142

Abstract

Abstract. Cases of sexual harassment against women on public transportation show alarming and increasing numbers in the last 10 years. Buses are the location with the highest harassment rate, especially during peak hours. Although women have the right to access public facilities with a sense of security, they are still often victims of harassment. In an effort to reduce these cases, Transjakarta has provided a women-only Pink Bus service since 2016. This research aims to determine the significant impact of the Pink Bus policy on women's mobility. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, collecting data through observation, interviews, and documentation. The analysis was conducted with a feminist urban mobility perspective, paying attention to aspects of mobility, intersectionality, and inclusivity in dealing with sexual harassment. The pink bus is considered a temporary solution that does not solve the root causes of sexual harassment in public transportation. The research also identifies factors inhibiting the effectiveness of the Pink Bus policy, such as the limited number of fleets, uneven operating hours, lack of socialization and harassment cases that have actually increased despite the Pink Bus policy. The results of this research are expected to provide insights for the development of safer and more inclusive transportation policies for women.  Keyword: Pink Bus; Sexual Harassment; Transportation; Policy.  Abstrak. Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di transportasi umum menunjukkan angka yang mengkhawatirkan dan terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Bus menjadi lokasi dengan tingkat pelecehan tertinggi, terutama saat jam padat. Meskipun perempuan memiliki hak untuk mengakses fasilitas umum dengan rasa aman, mereka masih sering menjadi korban pelecehan. Sebagai upaya mengurangi kasus ini, Transjakarta menyediakan layanan Bus Pink khusus wanita sejak 2016. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dampak signifikan kebijakan Bus Pink terhadap mobilitas perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan perspektif feminisme urban mobility, memperhatikan aspek mobilitas, interseksionalitas, dan inklusivitas dalam menangani pelecehan seksual. Bus pink dianggap sebagai solusi sementara yang tidak menyelesaikan akar masalah pelecehan seksual di transportasi publik. Penelitian juga mengidentifikasi faktor penghambat efektivitas kebijakan Bus Pink, seperti terbatasnya jumlah armada, belum meratanya jam operasional, kurangnya sosialisasi dan kasus pelecehan yang justru meningkat meski dibuatnya kebijakan Bus Pink. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan transportasi yang lebih aman dan inklusif bagi perempuan. Kata Kunci: Bus Pink; Pelecehan Seksual; Transportasi; Kebijakan.
CHALLENGES IN FULFILLING THE POLITICAL RIGHTS OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN TAIWAN: A CASE STUDY FOR THE 2024 GENERAL ELECTION Kusuma, Ardli Johan; Saraswati, Dini Putri; Satrio, Jati
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 11, No 2 (2026): JWP (Jurnal Wacana Politik) May
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v11i2.62353

Abstract

Political rights are part of human rights guaranteed by international law and the Indonesian constitution. However, Indonesian migrant workers (PMIs) in Taiwan face various challenges in exercising their right to vote in the 2024 elections. This research analyzes the obstacles faced by PMIs in Taiwan in the democratic process using politic of citizenship framework by Stokke. The research method used is a qualitative approach with semi-structured interviews with various relevant stakeholders. The results of this study show that the main obstacles to the implementation of elections for migrant workers in Taiwan are limited access to election information, differences in regulations related to voting mechanisms, and administrative challenges due to the lack of diplomatic relations between Indonesia and Taiwan. The Indonesian Migrant Workers Union (SBMI) and community organizations have an important role in fighting for the political rights of PMIs by providing political education, administrative assistance, and advocacy for the political rights of PMIs in Taiwan. This research confirms the need for better coordination between the government, trade unions, and community organizations to strengthen the protection of PMIs’ political rights.
MEMBANGUN DESA CERDAS PEMILU UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU TAHUN 2024 YANG IDEAL DI DESA TEBING, KECAMATAN KELAPA, KABUPATEN BANGKA BARAT: BUILDING AN ELECTION-SMART VILLAGE TO REALIZE THE IDEAL 2024 ELECTION IN TEBING VILLAGE, COCONUT SUB-DISTRICT, WEST BANGKA DISTRICT Ardli Johan Kusuma; Anwar Ilmar; Restu Rahmawati; M Chairil Akbar Setiawan; Bahjatul Murtasidin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Vol 7 No 2 (2024): Februari
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jpm.v7i2.4097

Abstract

the 2024 Election. The activity was carried out in partnership with the Tebing village government, Kelapa sub-district, West Bangka Regency. This activity was carried out with the consideration that it is necessary to increase the political knowledge or insight of Tebing residents, especially in the process of elections and regional elections, so that they know and understand what elections and regional elections are. Not only that, this socialization also aims to provide Tebing residents with an understanding of how to deal with issues that have the potential to hinder the implementation of ideal elections such as black campaigns, hoax news, identity politicization and also money politics, as well as other issues. The activities carried out include conducting offline socialization about elections to Tebing Village Residents, Kelapa District, West Bangka Province with the aim that Tebing Village Residents who will later become voters can recognize elections and their objectives properly, know how to vote during elections at polling stations correctly and how to avoid fraud and hoaxes that are spread and react to them wisely so that elections run well.
ANALISIS TRANSFORMASI GERAKAN SOSIAL POLITIK “BLACK LIVES MATTER” PADA TAHUN 2026 Josua Sitanggang; Ardli Johan Kusuma; Saurma MGP Siahaan
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 4 (2026): August 2026 (1)
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i4.6884

Abstract

This research aims to analyze the transformation of the Black Lives Matter (BLM) socio-political movement in 2026 by answering the question of how the movement has transformed in the present era. This research uses a descriptive-explanatory qualitative approach with a literature review technique, which gathers data from academic journals and credible international media coverage. The analysis was conducted using the social movement theory formulated by Oman Sukmana (2016), which divides the life cycle of social movements into four stages: emergence, coalescence, bureaucratization, and decline. The research results show that BLM experienced an explosive emergence in 2020 as an accumulation of structural dissatisfaction with police violence triggered by the death of George Floyd, then entered the coalescence stage thru digital consolidation and the expansion of cross-issue coalitions, followed by the bureaucratization stage thru the establishment of the Black Lives Matter Global Network Foundation, which ironically harbors structural contradictions between institutional centralization and the grassroots decentralization tradition. At the decline stage, the movement faced a financial accountability crisis, political-structural pressure following the return of the Trump administration's anti-DEI policies, and a significant decrease in public support. This study concludes that the decline of BLM more reflects a pattern of group failure, but does not necessarily mark the permanent extinction of the movement, rather a redefinition of the struggle toward institutional consolidation and quieter legal advocacy.
Analisis Hak Identitas Agama Sunda Wiwitan Masyarakat Baduy: Tinjauan terhadap Pencantuman Penganut Kepercayaan pada Kolom Agama KTP el Tia Nur Aisyah; Fuan Yuniar Priyudha; Ramada Sheva Aurellia; Nuala Aisharani Kinasih Londo; Ardli Johan Kusuma
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol. 4 No. 4: Desember 2024
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/afosj-las.v4i4.577

Abstract

Diskriminasi sosial terhadap penganut kepercayaan tertentu terutama masyarakat Baduy dapat menghambat penerimaan kebijakan yang menghormati identitas budaya mereka Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak identitas keagamaan masyarakat Baduy khususnya sistem kepercayaan Sunda Wiwitan Dalam konteks sistem kartu identitas elektronik KTP el di Indonesia Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian literatur untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Baduy dalam mengekspresikan identitas religius mereka dalam kerangka administratif Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan hukum yang memungkinkan penetapan Penganut Kepercayaan dalam kolom agama KTP el masih ada masalah implementasi termasuk resistensi komunitas Baduy yang percaya bahwa istilah tersebut tidak mencerminkan keyakinan spiritual mereka secara akurat Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengakuan administratif tidak cukup tanpa penghormatan terhadap identitas spiritual masyarakat Baduy Untuk menghormati keragaman budaya dan pengakuan yang adil terhadap identitas keagamaan masyarakat adat di Indonesia diperlukan pendekatan yang berbasis dialog serta kebijakan lebih inklusif dan sensitif terhadap nilai nilai lokal untuk menghormati keragaman budaya di Indonesia
Co-Authors Achmad Aidil Viqri Adinda Nabila Ramadhani Afrimadona, Afrimadona Aisyah, Tia Nur Ali Muhammad ALI MUHAMMAD Ananda Dewi Angelia Stephanie Vadia Argoebie, Bella Aulia Ramadhanty Aurellia, Ramada Sheva Azzahra, Bunga Indriani Bahjatul Murtasidin Cindy Efianda, Angela Fachry Rohilie Fathun, La Ode Muhamad Fuan Yuniar Priyudha Hidayati, Mega Huwayda Rahmania Iswahyuni Iswahyuni Jerry Indrawan, Jerry Josua Sitanggang Lay Yang Moy Londo, Nuala Aisharani Kinasih M Chairil Akbar Setiawan Mafaza, Taqya Maharani, Isabella Putri Mandela, Muhamad Fathan Maria Dhiu Mericio J. Dos Reis Michael Ryan York Michael Ryan York, Michael Ryan Muhamad Alvi Muhlis Madani, Muhlis Nabila Kheisya Zalvadhia Nadira Cahyaning Tias Naila Ahmad Nayla Febrina Putri Neysa Naila Nuala Aisharani Kinasih Londo Nur Rahmawati Nuraeni, Silvia Nurmasari Situmeang Nurussyahadah, Syallika Priyudha, Fuan Yuniar Putri, Andini Nathania Ramada Sheva Aurellia Remanu, Alifah Jasmine Kallista Restu Rahmawati Restu Rahmawati, Restu Rizki Hari Wibowo Rizki Hari Wibowo, Rizki Hari Rosano, Kayla Azalia Putri Safira, Triani Sagitha Dwi Herliany Salwa Alfira Santi Mulyady Santoso, Adjie Gilang Saparija, Nayla Azalia Saputra Wahidin, Danis Tri Saraswati, Dini Putri Satrio, Jati Saurma MGP Siahaan Setiawan, M. Chairil Akbar Surwandono Surwandono Surwandono Surwandono Surwandono Surwandono Syahdina Diva Azahwa Syahwa Fitria Kurniawan Tia Nur Aisyah Tulus Warsito Tulus Warsito Tulus Warsito Ulung Pribadi, Ulung Usisa Rohmah