Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

PERUBAHAN STATUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) MENJADI ORGANISASI TERORIS OLEH PEMERINTAH INDONESIA: SEBUAH ANALISIS DALAM PERSPEKTIF HAM Kusuma, Ardli Johan; Setiawan, M. Chairil Akbar; Ilmar, Anwar; Situmeang, Nurmasari
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 2 (2022): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v7i2.6087

Abstract

In dealing with the conflict in Papua, the Indonesian government has made various efforts, one of which is changing the status of the Free Papua Organization (OPM) which was originally defined as an armed criminal group, then changed to a terrorist group. The focus of this research is the change in the status of the OPM to the terrorist organization. This research is analytical with an explanatory approach that explains the reasons behind the policy taken by the Indonesian government to change the status of OPM to a terrorist organization. In collecting data to build arguments in this study using a literature study approach, where data is obtained from various literature sources such as books, journals, documents or reports, and also from internet sources that are considered relevant. The findings of this study can be illustrated that the Indonesian government's policy to change the status of the OPM to a terrorist organization has been motivated by several reasons, including: OPM has met the definitive requirements as a terrorist; expanding the space for the Indonesian government to deal with the OPM, including facilitating the tracking and blocking of funding for the OPM movement; To gain legitimacy from any efforts or steps taken to confront OPM; Using the "war on terror" norm to reduce the perception of human rights violations committed by the Indonesian government.
Implementasi Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dalam Mengatasi Eksploitasi Ekonomi Anak di Indonesia Tahun 2017-2020 [Implementation of Indonesian and UNICEF Cooperation in Overcoming The Economic Exploitation of Childhood in Indonesia 2017-2020] Safira, Triani; Kusuma, Ardli Johan; Afrimadona, Afrimadona
Jurnal Politica Vol 13, No 2 (2022): Jurnal Politica November 2022
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v13i2.2990

Abstract

The phenomenon of Economic Exploitation that occurs in children is an action that can provide a multidimensional threat as a result of the spillover impact for the sustainability of a country. As a state actor, the government is trying to make various efforts to overcome this problem, one of which is the government in cooperation with UNICEF. The cooperation that exists between Indonesia and UNICEF is carried out through the implementation of policies or programs from the Country Program Action Plan. The CPAP program is one form of the Grant Agreement, which is a Grant Agreement between the two parties. Through this collaboration, the exchange of information and data is very significant in this case. So that the use of the concept of policy implementation and child exploitation is needed to describe how the cooperation between Indonesia and UNICEF in overcoming this problem. This study uses a qualitative method with descriptive analysis type of research.AbstrakFenomena ekspolitasi ekonomi yang terjadi pada anak merupakan tindakan yang dapat memberikan suatu ancaman multidimensi akibat dari dampak spillover bagi keberlangsungan suatu negara. Sebagai aktor negara, pemerintah berupaya untuk melakukan berbagai upaya untuk dapat mengatasi persoalan ini, salah satunya ialah pemerintah menjalin kerja sama dengan UNICEF. kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan UNICEF dilakukan melalui pengimplementasian kebijakan ataupun program Country Program Action Plan. Program CPAP merupakan salah satu bentuk dari Grant Agreement merupakan perjanjian hibah antara kedua pihak, Melalui kerja sama ini, adanya pertukaran Informasi dan data merupakan hal yang sangat signifikan dalam kasus ini. Sehingga penggunaan konsep implementasi kebijakan serta eksploitasi anak ini diperlukan untuk menggambarkan bagaimana kerja sama yang dilakukan Indonesia dan UNICEF dalam mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis.
The Role of Bekasi City Government in Overcoming Pollution of Bekasi River 2023 Muhamad Alvi; Kusuma, Ardli Johan
Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikirian Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran Volume 11, Issue 1, 2024
Publisher : Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71309/administrare.v11i1.2252

Abstract

The Bekasi river water pollution issue, which had actually occurred in 2016, finally broke out again in 2023 and had an impact on the PDAM's raw water source which will be managed into clean water to be distributed to the community. In the process, there was a conflict between the Bekasi City Environment Agency and the Bogor Regency Environment Agency, related to the source of the problem and the handling of watershed pollution. This research aims to find out more about the role of the Bekasi City Government in overcoming the impact of clean water pollution for the people of Bekasi, in 2023. Sourced from interviews and secondary sources in the form of journals, this research uses a case study method. Data was collected in Bekasi city and Bogor district, in 2023 and expanded in 2024. The results state that there is collaboration between the Bekasi City Government and the Bogor Regency Government to deal with the problem of clean water pollution in the Bekasi River sub-watershed. The Bekasi City Government and Bogor Regency Government have conducted monitoring, guidance, supervision, and control on wastewater licensing. The Bogor district government has also taken action against 26 rogue companies proven to be discharging waste into the watershed. However, the community believes that they have not felt the real results of the efforts made by the government, because Kali Bekasi is still polluted during the dry season.
Peran Pemerintah dalam Transformasi Digital dan Implikasinya terhadap Cyber Democracy di Timor Leste Mericio J. Dos Reis; Ardli Johan Kusuma
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 9 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i9.32457

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Timor Leste dalam mendorong transformasi digital serta implikasinya terhadap perkembangan cyber democracy. Fokus kajian diarahkan pada kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur digital, memperluas akses teknologi informasi, dan mengintegrasikan layanan publik berbasis digital sebagai bagian dari agenda modernisasi negara. Selain itu, penelitian ini mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi pada penguatan partisipasi politik warga di ruang digital, pembentukan wacana publik daring, dan dinamika politik digital di Timor Leste. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur akademik, laporan kebijakan, dan data statistik terkini. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teori network society (Castells, 2012) dan hybrid media system (Chadwick, 2013) untuk memahami hubungan antara kebijakan digital pemerintah, infrastruktur komunikasi, dan demokrasi berbasis internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital di Timor Leste telah memberikan peluang baru bagi partisipasi politik yang lebih inklusif, namun masih dihadapkan pada tantangan berupa kesenjangan digital, rendahnya literasi teknologi, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian politik digital dan memberikan masukan kebijakan untuk memperkuat demokrasi digital di negara berkembang.
Energi terbarukan dan global: kepemimpinan Jerman dalam transisi Energi dunia Argoebie, Bella; Syahwa Fitria Kurniawan; Achmad Aidil Viqri; Ardli Johan Kusuma
Journal of Education, Cultural and Politics Vol. 5 No. 3 (2025): Thirteenth Edition
Publisher : Departemen Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transisi energi menjadi prioritas global dalam menghadapi krisis iklim dan ketergantungan terhadap energi fosil. Artikel ini menganalisis peran Jerman sebagai pemimpin global dalam mendorong adopsi energi terbarukan melalui kebijakan Energiewende. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jerman berperan sebagai norm entrepreneur, yang mempengaruhi kebijakan energi global melalui mekanisme pembelajaran (learning), persaingan (competition), dan peniruan (emulation). Meski menghadapi tantangan domestik seperti penolakan terhadap energi nuklir dan batu bara, Jerman tetap konsisten memperluas pengaruhnya secara internasional melalui diplomasi energi, bantuan teknis, dan kerja sama multilateral. Inisiatif seperti dukungan terhadap IRENA dan REPowerEU menunjukkan strategi soft power Jerman dalam mempromosikan norma energi hijau. Dengan kekuatan ekonomi, teknologi, dan nilai-nilai keberlanjutan, Jerman berhasil membentuk standar internasional baru untuk transisi energi dan mendorong negara lain untuk mengadopsi kebijakan serupa menuju dekarbonisasi global.