Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Timor Leste dalam mendorong transformasi digital serta implikasinya terhadap perkembangan cyber democracy. Fokus kajian diarahkan pada kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur digital, memperluas akses teknologi informasi, dan mengintegrasikan layanan publik berbasis digital sebagai bagian dari agenda modernisasi negara. Selain itu, penelitian ini mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi pada penguatan partisipasi politik warga di ruang digital, pembentukan wacana publik daring, dan dinamika politik digital di Timor Leste. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur akademik, laporan kebijakan, dan data statistik terkini. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teori network society (Castells, 2012) dan hybrid media system (Chadwick, 2013) untuk memahami hubungan antara kebijakan digital pemerintah, infrastruktur komunikasi, dan demokrasi berbasis internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital di Timor Leste telah memberikan peluang baru bagi partisipasi politik yang lebih inklusif, namun masih dihadapkan pada tantangan berupa kesenjangan digital, rendahnya literasi teknologi, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian politik digital dan memberikan masukan kebijakan untuk memperkuat demokrasi digital di negara berkembang.