Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

Energi terbarukan dan global: kepemimpinan Jerman dalam transisi Energi dunia Argoebie, Bella; Syahwa Fitria Kurniawan; Achmad Aidil Viqri; Ardli Johan Kusuma
Journal of Education, Cultural and Politics Vol. 5 No. 3 (2025): Thirteenth Edition
Publisher : Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jecco.v5i3.762

Abstract

Transisi energi menjadi prioritas global dalam menghadapi krisis iklim dan ketergantungan terhadap energi fosil. Artikel ini menganalisis peran Jerman sebagai pemimpin global dalam mendorong adopsi energi terbarukan melalui kebijakan Energiewende. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jerman berperan sebagai norm entrepreneur, yang mempengaruhi kebijakan energi global melalui mekanisme pembelajaran (learning), persaingan (competition), dan peniruan (emulation). Meski menghadapi tantangan domestik seperti penolakan terhadap energi nuklir dan batu bara, Jerman tetap konsisten memperluas pengaruhnya secara internasional melalui diplomasi energi, bantuan teknis, dan kerja sama multilateral. Inisiatif seperti dukungan terhadap IRENA dan REPowerEU menunjukkan strategi soft power Jerman dalam mempromosikan norma energi hijau. Dengan kekuatan ekonomi, teknologi, dan nilai-nilai keberlanjutan, Jerman berhasil membentuk standar internasional baru untuk transisi energi dan mendorong negara lain untuk mengadopsi kebijakan serupa menuju dekarbonisasi global.
Analisis Rasa Nasionalisme Masyarakat Aceh Pasca Konflik Gerakan Aceh Merdeka Rahma Syakira Ayu; Rizka Luluatul Hasanah; Ronaldo Febryan; Shalwa Azahra; Ardli Johan Kusuma
Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik Vol. 2 No. 2 (2024): Oktober - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jiksp.v2i2.1868

Abstract

This research aims to analyze the sense of nationalism of the Acehnese people after the conflict with the Free Aceh Movement (GAM), as well as finding out how the feeling of "belonging" towards Indonesia was re-formed after the 2005 Helsinki MoU. This research uses a qualitative descriptive approach with literature studies from journals, books, and websites on this topic. The data in this research were analyzed using Realistic Conflict Theory introduced by Sherif, and Belongingness Theory by Beumeister and Leary. The results of this research are that this research shows that the GAM conflict occurred as a result of social, political and economic injustice felt by the people of Aceh. The Helsinki MoU was a turning point, allowing special autonomy and socio-political reintegration of Aceh. After the conflict, the Acehnese people's sense of nationalism and "belonging" began to recover through reconciliation, restoration of basic rights, and participation in local politics. However, challenges in strengthening the "belonging" principle remain, especially regarding economic disparities and trust in the central government. This research concludes that the diplomatic approach, international support, and autonomy policies contributed significantly to re-weaving the ties of Acehnese nationalism within the framework of the Indonesian state.
Peran World Health Organization dalam Menangani Isu Female Genital Mutilation di Sierra Leone Kusuma, Ardli Johan; Maharani, Isabella Putri
Journal of Political Issues Vol 2 No 2 (2021): Journal of Political Issues
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v2i2.41

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang peran WHO dalam menangani isu Female Genital Mutilation di Sierra Leone. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada implementasi peran WHO melalui CEDAW dan Maputo Protocol yang telah diratifikasi oleh Sierra Leone dalam penghapusan praktek FGM yang merupakan budaya dari masyarakat Sierra Leone untuk proses wanita menuju dewasa serta gerakan dari aktivisi internasional dan organisasi internasional yang berfokus pada penghapusan praktik FGM. Budaya FGM sendiri merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analitik, dimana data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka. Dalam menjelaskan penelitian ini Peneliti memperoleh data melalui Jurnal, Buku, Tesis, Laporan Ilmiah, internet dan laporan pemerintah serta respon organisasi internasional yang berfokus pada FGM di Sierra Leone. Teori yang digunakan adalah HAM, Organisasi Internasional dan Peran. Data-data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk kemudian dianalsis dengan menggunakan teori yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Dari hasil analisi, peneliti mengambil kesimpulan bahwa implementasi CEDAW oleh pemerintah Sierra Leone dalam masalah penghapusan Female Genital Mutilation tidak diterapkan secara baik oleh pemerintah Sierra Leone dikarenakan pemerintah tidak memasukan undang-undang kedalam hukum nasionalnya mengenai penghapusan praktik tradisional berbahaya yaitu FGM. Alasan pemerintah adalah dikhwatirkan mengancam kepentingan nasionalnya.
Model Islam Inklusif Di Indonesia Sebagai Kajian Kritik Terhadap Teori “Clash Of Civilizations” Samuel P. Huntington Kusuma, Ardli Johan; Rahmawati, Restu; Fathun, La Ode Muhamad
Journal of Political Issues Vol 3 No 2 (2022): Journal of Political Issues
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v3i2.71

Abstract

Tulisan artikel ini mengeksplorasi tentang fenomena model Islam Nusantara yang ada di Indonesia, sebagai suatu kajian kritik terhadap pembahasan dimensi Islam dalam buku yang berjudul “The Clash of Civilization and the Remaking of World Order”, karya Samuel P. Huntington. Adapun hasil pembahasan dalam artikel ini telah menunjukkan tentang beberapa kelemahan dari teori “Clash of Civilization” yang dibangun oleh Samuel P. Huntingtong, terutama jika dilihat dari pendekatan teoritis maupun pendekatan sejarah. Misalnya saja adanya inkonsistensi dalam menggunakan paradigma realis dalam pembangunan teorinya. Selain itu Huntington juga mengalami kebingugan untuk memilih antara landasan geografis ataukah landasan agama dalam mengidentifikasi peradaban yang dimaksud. Serta fakta sejarah juga telah menunjukkan bahwa banyak konflik yang terjadi di dunia ini tidak didasari oleh adanya perbedaan peradaban. Terlebih lagi ditemukan fakta bahwa pembahasan tentang dimensi Islam dalam buku tersebut hanya mengambil referensi dari Islam Timur Tengah, yang sangat bertolak belakang dengan fenomena model Islam Nusantara yang ada di Indonesia. Inti dari artikel ini adalah ingin menunjukkan adanya fenomena yang bertolak belakang yang ditunjukkan peradaban Islam di Indonesia yang sama sekali tidak sesuai dengan pembahasan dimensi Islam dalam buku yang ditulis Huntington tersebut. Dimana di Indonesia yang merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, dengan model Islam Nusantara yang ada di dalamnya telah mampu menunjukkan dimensi Islam yang berbeda dengan apa yang digambarkan oleh Huntington dalam bukunya tersebut. Model Islam Nusantara yang dipelopori oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia yaitu NU (Nahdlatul Ulama) telah mampu menunjukkan model Islam yang bersifat moderat, anti radikal, inklusif, dan toleran.
Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres 2019: Menumbuhkan Semangat Kebangsaan dalam Konstruksi Sosial Budaya Indrawan, Jerry; Ilmar, Anwar; Kusuma, Ardli Johan
Journal of Political Issues Vol 4 No 1 (2022): Journal of Political Issues
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v4i1.78

Abstract

Kontestasi politik pada Pemilu 2019 lalu memiliki dampak yang cukup mengejutkan. Terlepas dari siapa yang menang, bangsa ini terkesan terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu Jokowi (01) dan kubu Prabowo (02). Polarisasi politik, sosial, dan budaya terjadi pada level elit hingga masyarakat. Potensi perpecahan atau disintegrasi bangsa bisa saja muncul dan menjadi ancaman bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai ini jika tidak ada upaya nyata untuk memperbaikinya. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya nyata untuk menyelesaikan masalah ini. rekonsiliasi nasional untuk menyatukan kembali insan-insan bangsa yang terlepas tali kebangsaannya. Rekonsiliasi yang terjadi harus bersifat menyeluruh sehingga berdampak positif ke semua lapisan, baik elit, maupun masyarakat, dan dilakukan bersamaan secara top-down, maupun bottom-up. Kemudian, rekonsiliasi pasca Pilpres ini juga harus menumbuhkan semangat kebangsaan dalam konstruksi sosial budaya agar pasca rekonsiliasi setiap elemen bangsa secara otomatis akan bersatu padu untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Menyikapi kondisi bangsa yang demikian, tulisan ini ingin membahas tentang bagaimana rekonsiliasi politik sebaiknya dilakukan untuk mempersatukan kembali pihak-pihak yang bertikai pasca Pilpres 2019. Rekonsiliasi yang dilakukan ini pada akhirnya harus dapat menumbuhkan semangat kebangsaan dalam konstruksi sosial budaya.
Partisipasi Politik Anak Muda Dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Indramayu (Studi Pada Desa Pabean Udik) Ilmar, Anwar; Kusuma, Ardli Johan; Wahidin, Danis Tri Saputra; Iswahyuni, Iswahyuni; Efianda, Angela
Journal of Political Issues Vol 5 No 1 (2023): Journal of Political Issues
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v5i1.100

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin gencarnya pembangunan desa yang digerakkan melalui dana desa. Masalah yang muncul kemudian adalah penyalahgunaan dana desa berdampak pada hasil yang tidak sesuai kebutuhan warga. Di sisi lain, pembangunan desa menuntut partisipasi warga untuk mengupayakan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks ini, anak muda sebagai salah satu unsur warga yang potensial cenderung kurang terlibat dalam kegiatan pembangunan desa. Penelitian ini hendak mengungkap pembangunan desa dalam perspektif anak muda dan partisipasi politik mereka dalam pembangunan desa dengan mengambil studi pada Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan di Desa Pabean Udik menurut anak muda mesti memprioritaskan pembangunan infrastruktur desa dan dinilai sudah memberikan dampak yang positif. Di sisi lain, tingkat partisipasi politik anak muda dalam pembangunan di Desa Pabean Udik cukup rendah. Partisipasi juga terbatas pada kegiatan pemilihan. Penyebabnya adalah hambatan struktural berupa peran pemerintah yang belum optimal memberikan layanan informasi dan pelibatan warga secara pro aktif. Media informasi masih bersifat konvensional melalui papan pengumuman dan spanduk. Belum menyesuaikan perkembangan media digital yang lebih banyak diakses warga khususnya anak muda.
ANALISIS IMPLEMENTASI LAYANAN BUS PINK TRANSJAKARTA SEBAGAI KEBIJAKAN TRANSPORTASI RAMAH PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF FEMINISME Saparija, Nayla Azalia; Kusuma, Ardli Johan
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 14 No. 1 (2025): Empati Edisi Juni 2025
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v15i1.46142

Abstract

Abstract. Cases of sexual harassment against women on public transportation show alarming and increasing numbers in the last 10 years. Buses are the location with the highest harassment rate, especially during peak hours. Although women have the right to access public facilities with a sense of security, they are still often victims of harassment. In an effort to reduce these cases, Transjakarta has provided a women-only Pink Bus service since 2016. This research aims to determine the significant impact of the Pink Bus policy on women's mobility. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, collecting data through observation, interviews, and documentation. The analysis was conducted with a feminist urban mobility perspective, paying attention to aspects of mobility, intersectionality, and inclusivity in dealing with sexual harassment. The pink bus is considered a temporary solution that does not solve the root causes of sexual harassment in public transportation. The research also identifies factors inhibiting the effectiveness of the Pink Bus policy, such as the limited number of fleets, uneven operating hours, lack of socialization and harassment cases that have actually increased despite the Pink Bus policy. The results of this research are expected to provide insights for the development of safer and more inclusive transportation policies for women.  Keyword: Pink Bus; Sexual Harassment; Transportation; Policy.  Abstrak. Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di transportasi umum menunjukkan angka yang mengkhawatirkan dan terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Bus menjadi lokasi dengan tingkat pelecehan tertinggi, terutama saat jam padat. Meskipun perempuan memiliki hak untuk mengakses fasilitas umum dengan rasa aman, mereka masih sering menjadi korban pelecehan. Sebagai upaya mengurangi kasus ini, Transjakarta menyediakan layanan Bus Pink khusus wanita sejak 2016. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dampak signifikan kebijakan Bus Pink terhadap mobilitas perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan perspektif feminisme urban mobility, memperhatikan aspek mobilitas, interseksionalitas, dan inklusivitas dalam menangani pelecehan seksual. Bus pink dianggap sebagai solusi sementara yang tidak menyelesaikan akar masalah pelecehan seksual di transportasi publik. Penelitian juga mengidentifikasi faktor penghambat efektivitas kebijakan Bus Pink, seperti terbatasnya jumlah armada, belum meratanya jam operasional, kurangnya sosialisasi dan kasus pelecehan yang justru meningkat meski dibuatnya kebijakan Bus Pink. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan transportasi yang lebih aman dan inklusif bagi perempuan. Kata Kunci: Bus Pink; Pelecehan Seksual; Transportasi; Kebijakan.
Peran UNRWA dalam Menangani Krisis Pengungsi Palestina di Gaza: Studi Kasus Perbatasan Rafah Ahmad Yasin Robbani; Fadhia Chalisha Adzzahra; Haykal Fikri; Nadhira Nurul Fajri; Maulana Rizky; Ardli Johan Kusuma
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 2 (2025): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/paradigmapolistaat.v8i2.20757

Abstract

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) memainkan peran penting dalam menangani krisis pengungsi Palestina, terutama di Jalur Gaza yang terdampak blokade Israel sejak 2007. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UNRWA dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan layanan dasar, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam menangani pengungsi di perbatasan Rafah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNRWA berperan signifikan dalam menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, bantuan pangan, serta pembangunan infrastruktur bagi pengungsi Palestina. Namun, keterbatasan sumber daya, blokade, serta tekanan politik internasional menjadi tantangan utama yang menghambat operasional UNRWA. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya dukungan global dalam mengatasi krisis pengungsi Palestina yang berlangsung lama.