Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.254
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Proceeding Of The International Seminar and Conference 2015 Jurnal Hubungan Internasional Indonesian Perspective JURNAL ILMU PEMERINTAHAN EMPATI : JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Polinter GLOBAL INSIGHT JOURNAL Journal of Political Issues Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional Indonesian Perspective Journal of Education, Cultural, and Politics Jurnal Sosial dan Sains All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikirian Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran
Ardli Johan Kusuma, Ardli Johan
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
UPAYA PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN INDUSTRI BATIK BAKARAN DI KABUPATEN PATI MELALUI PROGRAM EKONOMI KREATIF Usisa Rohmah; Ardli Johan Kusuma; Fachry Rohilie
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.2.2017.119-134

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk melihat potensi Batik Bakaran di kab. Pati, Jawa Tengah yang mengalami pasang surut dan belum mampu bersaing dengan batik daerah lainnya. Batik Bakaran kembali digalakkan melalui program pemerintah ekonomi kreatif agar mampu bersaing di industri tingkat nasional. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data, menggunakan teknik “librarian research” dan “Interview”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah memberikan dukungan terhadap para pengrajin Batik Bakaran untuk melakukan pengembangan melalui pelatihan SDM untuk merangsang inovasi pengrajin batik dalam hal penciptaan motif dan warna Batik Bakara agar lebih diminati konsumen. Namun ternyata hal tersebut belum mampu meningkatkan daya saing Batik Bakaran di industri nasional. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan para pelaku industri batik bakaran yang meliputi: (1) kemampuan memperkokoh posisi pasarnya, (2) kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya, (3) kemampuan meningkatkan kinerja tanpa henti, dan (4) kemampuan menegakkan posisi yang menguntungkan.
Pengaruh Norma HAM Terhadap Proses Kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia Ardli Johan Kusuma
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2017): (April 2017)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1600.894 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v7i1.420

Abstract

This paper discusses about the reasons of Indonesia which provides a referendum to East Timor which resulted in East Timor being independent from Indonesia. This paper is analytical descriptive, using qualitative methods, with the data collection techniques, using "librarian research" where data to support arguments are obtained by collecting such data from various sources such as books or literature, journals, newspapers, Magazines, as well as data sourced from the internet. The results of the discussion in this paper indicate the fact that the process of independence of Timor Leste from Indonesia because of the influence of human rights norms that at that time developed and became the international world agenda. So that, with using the human rights norms, Timor Leste and the international community succeeded in intervening in Indonesia to provide a referendum to Timor Lesete as the embodiment of human rights enforcement in Indonesia. Tulisan ini membahas tentang alasan Indonesia yang memberikan referendum kepada Timor Leste yang mengakibatkan Timor Leste merdeka dari Indonesia. Tulisan ini bersifat diskriptif analitis, dengan menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, menggunakan teknik librarian researchdimana data-data untuk mendukung argumen diperoleh dengan cara mengumpulkan data tersebut dari berbagai sumber seperti buku-buku atau literatur, jurnal, surat kabar, majalah, maupun data-data yang bersumber dari internet. Adapun hasil dari pembahasan dalam tulisan ini menunjukkan adanya fakta bahwa proses kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia karena adanya pengaruh dari norma HAM yang saat itu berkembang dan menjadi agenda dunia internasinal. Sehingga dengan menggunakan norma HAM tersebut, Timor Leste bersama masyarakat internasional berhasil mengintervensi Indonesia untuk memberikan referendum kepada Timor Lesete sebagai perwujudan penegakan HAM di Indonesia. 
The Construction of the Indonesian Government's Repressive Counter-Terrorism Policy Ardli Johan Kusuma; Tulus Warsito; Surwandono Surwandono; Ali Muhammad; Mega Hidayati; Muhlis Madani
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 2 (2019): (October 2019)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1247.807 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v9i2.1845

Abstract

The Indonesian government has made a counter-terrorism legal instrument starting in 2001. And the making of counter-terrorism policies in Indonesia was carried out after the 9/11 event. Even though the phenomenon of terrorism that occurred in Indonesia existed before 2001. Even since Indonesia became an independent state, there have been many events that can be classified into the phenomenon of terrorism. But the Indonesian government responded by making legal instruments after 2001. In overcoming terrorism, the Indonesian government prefers a repressive approach. Detachment 88 as a special anti-terrorist force, allegedly has committed many human rights violations. Even in the last 10 years, at least 120 suspected terrorists were killed in the arrest process and 40 people were victims of wrongful arrests. In addition, more than 80% of them were subjected to torture. However, the repressive approach has not been able to reduce the number of terrorist attacks in Indonesia. Therefore, this research seeks to find what factors that influencing the Indonesian government to make repressive counter-terrorism policies in Indonesia. The findings revealed the existence of several factors including the persuasion of the international community, the influence of international norms, and the perception of the Indonesian government in understanding the threat of terrorism which is influenced by past experience.
DINAMIKA KEPENTINGAN AUSTRALIA TERHADAP TIMOR LESTE DARI TAHUN 1975 - 1999 Ardli Johan Kusuma
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.414 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v1i2.228

Abstract

Abstrak Tulisan ini membahas tentang alasan Australia yang telah memberikan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. Tulisan ini bersifat diskriptif analitis, dengan menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, menggunakan teknik “librarian research” dimana data-data untuk mendukung argumen diperoleh dengan cara mengumpulkan data tersebut dari berbagai sumber seperti buku-buku atau literatur, jurnal, surat kabar, majalah, maupun data-data yang bersumber dari internet. Adapun hasil dari pembahasan dalam tulisan ini menunjukkan adanya fakta bahwa Australia telah mengalami pergeseran kepentingan terhadap Timor Leste. Di era tahun 1970-an, Australia memiliki kepentingan keamanan nasional terhadap Timor Leste. Karena ketika itu dianggap komunis sudah masuk Timor Leste, sehingga Australia mendukung Indonesia untuk melakukan invasi terhadap Timor Leste dengan alasan keamanan. Kemudian di tahun 1980-an kepentingan nasional Australia terhadap Timor Leste berubah menjadi kepentingan ekonomi. Hal ini ditandai dengan pemberian dukungan terhadap kemerdekaan Timor leste dari Indonesia. Perunahan tersebut dilandasi karena Australia menginginkan legalitas pengolahan sumber daya alam di wilayah Celah Timor tetap terjaga. Karena ketika itu dunia internasional mempermasalahkan keabsahan pendudukan Indoensia atas Timor Leste. Artinya ada kepentingan ekonomi bagi Australia berupa peluang pengolahan minyak dan gas di Celah Timor.   Kata Kunci: Australia, Timor Leste, Keamanan Nasional, Kepentingan Ekonomi, Celah Timor.
Peran Pemerintah Indonesia bersama IOM Dalam Mengatasi Masalah Perdagangan Perempuan Indonesia ke Timur Tengah Periode 2016-2019 Nur Rahmawati; Ardli Johan Kusuma
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v7i1.5950

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini menganalisis tentang peran pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangaan  perempuan Indonesia ke Timur Tengah pada tahun 2016-2019. Namun di tengah upaya-upaya yang dilakukan, nyatanya pemerintah Indonesia juga memerlukan adanya sebuah elemen kerjasama dari sebuah lembaga ataupun organisasi, yang diharapkan mampu membantu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah perdagangan perempuan yang terjadi di Indonesia, salah satu upaya pemerintah yaitu dengan menjalin kerjasama bersama Internastional Organization for Migration (IOM). Karena mengingat kasus tersebut merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisasi yang tidak hanya terjadi didalam negara tetapi telah melintasi batas negara. IOM tidak hanya memenuhi kebutuhan bantuan yang berkaitan dengan fisik, namun juga menjamin dan memelihara lingkungan tempat tinggal yang terjamin kebersihan, keamanan hingga kenyamanan nya. Pemerintah Indonesia dan IOM sudah sama-sama melakukan upaya dalam menangani masalah perdagangan perempuan yang terjadi di Indonesia ke Timur Tengah tersebut, namun bukan berarti upaya tersebut menjamin akan berkurangnya masalah perdagangan orang yang terjadi di Indonesia.Kata Kunci: Indonesia, Perdagangan Orang, Internastional Organization for Migration (IOM), Timur Tengah.  ABSTRACTThis research analyzes the role of the Indonesian government in dealing with the problem of trafficking of Indonesian women to the Middle East in 2016-2019. However, in the midst of the efforts made, in fact, the Indonesian government also needs an element of cooperation from an institution or organization, which is expected to be able to assist the government's efforts to overcome the problem of trafficking in women that occurs in Indonesia, one of the government's efforts is to collaborate with international partners. Organization for Migration (IOM). Because considering that the case is an organized transnational crime that does not only occur within the state but has crossed national bordersIOM not only meets physical assistance needs, but also guarantees and maintains a living environment that is guaranteed cleanliness, safety and comfort. The Indonesian government and IOM have both made efforts to address the problem of trafficking in women that occurred in Indonesia to the Middle East, but this does not mean that these efforts will reduce the problem of trafficking in persons that occurs in Indonesia. Keywords: Indonesia, Human Trafficking, International Organization for Migration (IOM), Middle East
Analisis Perkembangan Norma Internasional “War on Terror” dalam Perspektif Realis, Liberalis dan Konstruktivis Ardli Johan Kusuma; Tulus Warsito; Surwandono Surwandono; Ali Muhammad; Ulung Pribadi
Indonesian Perspective Vol 4, No 1: (Januari-Juni 2019), hlm. 1-99
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.713 KB) | DOI: 10.14710/ip.v4i1.24477

Abstract

This paper discusses about the dynamics of the development of the international norm “war on terror” which is analyzed from three dominant approaches in international relations; realism, liberalism, and constructivism. Specifically, this paper seeks to reveal the dynamics of war on terror norms from its inception to date, where the norms have been adopted by the majority of the international community. The first stage is the emergence of the norms which fall within realist thinking stressing on materialist and rationalist dimensions such as security issues and threats from terrorists. The second stage emphasizes on the role of international organizations and international law that closely associated with liberalist thinking. The last stage is strengthening the norms focusing on shared ideas related to humanity, human rights and freedom to build a common identity that led to the emergence of the counter-terrorism norms that fit constructivist perspective.
Tantangan Dan Keberhasilan Peran Perempuan Dalam Partisipasi Politik Swedia Dan Implikasinya Terhadap Keadilan Gender Secara Global Aulia Ramadhanty; Neysa Naila; Ardli Johan Kusuma
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i1.627

Abstract

Women's political participation is a key factor in achieving an inclusive and equitable democracy. This research aims to investigate the role of women in increasing political participation and democracy in Sweden. Qualitative research is used to understand complex and subjective cases by collecting descriptive and unstructured data. The results show that Sweden has achieved significant progress in women's political participation. The country has consistently championed gender equality and ranks fourth in the 2020 Global Gender Gap Index. The gender equality approach as a cornerstone of its politics has brought significant changes in the role of women in politics and government policy. Sweden also acts as a global change agent in promoting gender equality values. The research also identified that gender gaps still exist in Sweden, influenced by structural barriers, political institutions and political culture. Sweden has used quota mechanisms and women's competency preparation to increase women's representation in parliament. However, there is still work to be done to fully address gender inequality. Sweden is an inspiring country in the fight for gender equality and women's empowerment in politics. Quota efforts, competency preparation, and community support are important steps in increasing women's representation in Swedish politics. Gender concepts and feminist perspectives have becGender equality ome the basis for policies that support women to participate in politics, ensure gender equality, and create a more inclusive and fair political environment for everyone.
MEMBANGUN DESA CERDAS PEMILU UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU TAHUN 2024 YANG IDEAL DI DESA TEBING, KECAMATAN KELAPA, KABUPATEN BANGKA BARAT Kusuma, Ardli Johan; Ilmar, Anwar; Rahmawati, Restu; Setiawan, M Chairil Akbar; Murtasidin, Bahjatul
Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Vol 7 No 2 (2024): Februari
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jpm.v7i2.4097

Abstract

the 2024 Election. The activity was carried out in partnership with the Tebing village government, Kelapa sub-district, West Bangka Regency. This activity was carried out with the consideration that it is necessary to increase the political knowledge or insight of Tebing residents, especially in the process of elections and regional elections, so that they know and understand what elections and regional elections are. Not only that, this socialization also aims to provide Tebing residents with an understanding of how to deal with issues that have the potential to hinder the implementation of ideal elections such as black campaigns, hoax news, identity politicization and also money politics, as well as other issues. The activities carried out include conducting offline socialization about elections to Tebing Village Residents, Kelapa District, West Bangka Province with the aim that Tebing Village Residents who will later become voters can recognize elections and their objectives properly, know how to vote during elections at polling stations correctly and how to avoid fraud and hoaxes that are spread and react to them wisely so that elections run well.
POLITIK KEWARGAAN WARIA : HAK ATAS PEKERJAAN Mandela, Muhamad Fathan; Kusuma, Ardli Johan; Ilmar, Anwar
Jurnal Polinter : Kajian Politik dan Hubungan Internasional Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/polinter.v9i2.7433

Abstract

Tulisan ini akan mengkaji mengenai politik kewargaan waria. Sebagai individu yang berada dalam negara, hak dan kehadiran waria masih terus dipertentangkan. Kajian akademik yang telah dilakukan umumnya akan berbicara mengenai penerimaan masyarakat terhadap mereka. seolah hanya itu yang menjadi permasalahan terhadap kelompok waria. Tulisan ini secara khusus akan mengkaji hak ekonomi dalam mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kelompok waria di Sanggar Seroja dengan menggunakan pendekatan politik kewargaan dari Kristian Stokke. Sebagai kelompok minoritas seksual, waria kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, mereka hidup dalam bayang-bayang diskriminasi selama ini. Mayoritas dari mereka tidak bekerja dalam ranah formal, penyebabnya adalah identitas yang mereka bawa tidak semua penerima kerja mampu memhami hal tersebut Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melakukan wawancara secara langsung kepada kelompok waria di Sanggar Seroja sebagai bahan pengambilan data primer, sebagai data pendukung menggunakan buku, jurnal terakreditasi, ataupun dokumen lainnya. Hasil dari tulisan ini menunjukan bahwa waria di Sanggar Seroja mayoritas dari mereka tidak bekerja dalam ranah formal, beberapa dari mereka bekerja sebagai pekerja seks komersial, perias di salon, ataupun hidup dijalanan sebagai pengamen. Pengalaman anggota seroja menunjukan bahwa hak mereka dalam mendapakan pekerjaan yang layak belum terpenuhi, ketika bekerja dalam ranah non formal diskriminasi terhadap mereka tetap ada. Sebagai bentuk perjuangan dalam berekspresi dan bertahan hidup, mereka menggunakan keseniaan sebagai alat perjuangan itu. Cita-cita yang diharapkan Stokke terkait hadinya politik kewargaan yang ideal belum terjadi pada kelompok waria di Sanggar Seroja, politik redistirbusi atau kesejahteraan yang menjadi salah satu hasil yang diharapkan dalam politik kewargaan tidak hadir untuk kelompok waria Sanggar Seroja.
Analisis Hak Identitas Agama Sunda Wiwitan Masyarakat Baduy: Tinjauan terhadap Pencantuman “Penganut Kepercayaan” pada Kolom Agama KTP-el Aisyah, Tia Nur; Priyudha, Fuan Yuniar; Aurellia, Ramada Sheva; Londo, Nuala Aisharani Kinasih; Kusuma, Ardli Johan
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol 4, No 4: Desember 2024
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/afosj-las.v4i4.847

Abstract

Diskriminasi sosial terhadap penganut kepercayaan tertentu, terutama masyarakat Baduy dapat menghambat penerimaan kebijakan yang menghormati identitas budaya mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak identitas keagamaan masyarakat Baduy, khususnya sistem kepercayaan Sunda Wiwitan. Dalam konteks sistem kartu identitas elektronik (KTP-el) di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian literatur untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Baduy dalam mengekspresikan identitas religius mereka dalam kerangka administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan hukum yang memungkinkan penetapan "Penganut Kepercayaan" dalam kolom agama KTP-el, masih ada masalah implementasi, termasuk resistensi komunitas Baduy yang percaya bahwa istilah tersebut tidak mencerminkan keyakinan spiritual mereka secara akurat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengakuan administratif tidak cukup tanpa penghormatan terhadap identitas spiritual masyarakat Baduy. Untuk menghormati keragaman budaya dan pengakuan yang adil terhadap identitas keagamaan masyarakat adat di Indonesia, diperlukan pendekatan yang berbasis dialog, serta kebijakan lebih inklusif dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal untuk menghormati keragaman budaya di Indonesia.
Co-Authors Achmad Aidil Viqri Adinda Nabila Ramadhani Afrimadona, Afrimadona Aisyah, Tia Nur Ali Muhammad ALI MUHAMMAD Ananda Dewi Angela Efianda Angelia Stephanie Vadia Argoebie, Bella Aulia Ramadhanty Aurellia, Ramada Sheva Azzahra, Bunga Indriani Bahjatul Murtasidin Cindy Danis Tri Saputra Wahidin Fachry Rohilie Hidayati, Mega Huwayda Rahmania Isabella Putri Maharani Iswahyuni Iswahyuni Jerry Indrawan La ode Muhamad Fathun Lay Yang Moy Londo, Nuala Aisharani Kinasih Mafaza, Taqya Mandela, Muhamad Fathan Maria Dhiu Mericio J. Dos Reis Michael Ryan York Michael Ryan York, Michael Ryan Muhamad Alvi Muhlis Madani, Muhlis Nabila Kheisya Zalvadhia Nadira Cahyaning Tias Naila Ahmad Nayla Febrina Putri Neysa Naila Nur Rahmawati Nuraeni, Silvia Nurmasari Situmeang Nurussyahadah, Syallika Priyudha, Fuan Yuniar Putri, Andini Nathania Remanu, Alifah Jasmine Kallista Restu Rahmawati Restu Rahmawati, Restu Rizki Hari Wibowo Rizki Hari Wibowo, Rizki Hari Rosano, Kayla Azalia Putri Safira, Triani Sagitha Dwi Herliany Salwa Alfira Santi Mulyady Santoso, Adjie Gilang Saparija, Nayla Azalia Setiawan, M. Chairil Akbar Surwandono Surwandono Surwandono Surwandono Surwandono Surwandono Syahdina Diva Azahwa Syahwa Fitria Kurniawan Tulus Warsito Tulus Warsito Tulus Warsito Ulung Pribadi, Ulung Usisa Rohmah