Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.258
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM ADMINISTRASI PUBLIK Jambe Law Journal Ilmu Hukum Prima Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dedikasi Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Ilmiah Kutei Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Smart Goals : Jurnal Bisnis Digital dan Manajemen J-CEKI Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
M. Yamani
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
KAJIAN YURIDIS KRITIS KONFLIK NORMA YANG MENGATUR SUMBER ANGGARAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Raguna Jauhari; Widian Saputra; Khafifah Rahmawati; Yamani Yamani
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik norma yang mengatur terkait sumber anggaran penetapan dan penegasan desa adalah permasalahan yang sering terjadi di beberapa desa dan menjadi perhatian pemerintah. Penyelesaian permasalahan anggaran dalam batas desa diperlukan untuk mengetahui kejelasan dalam pengaturan dalam sumber anggaran. Metode penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang menggunakan Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan penyebab konflik norma dalam mengatur sumber anggaran untuk menyelesaikan batas desa yang didasari lemahnya kapasitas pengelolaan dan pengawasan serta dibutuhkan harmonisasi dalam pengaturan sumber anggaran.
Pengaruh Iklim Kerja Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Loyalitas Keja Pegawai Lldikti Wilayah-I Sumatera Utara Muhammad Yamani; Amirudin Amirudin; Mella Yunita
Smart GOALS Jurnal Bisnis Digital Dan Manajemen Vol 1 No 2 (2025): Edisi Januari 2025 - Juni 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tjut NYak Dhien

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36490/sg.v1i2.1434

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Iklim Kerja dan gaya Kepemimpinan terhadap Loyalitas Kerja Pegawai LLDIKTI Wilayah-I Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan pada LLDIKTI Wilayah-I Sumatera Utara dengan populasi dan sampel sebanyak 62 Pegawai. Instrumen Penelitian ini adalah angket/kuisioner dengan model skala likert. Uji persyaratan dilakukan untuk menguji normalitas. Teknik analisis data digunakan adalah teknik Regresi Berganda pada taraf signifikansi a = 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Iklim Kerja (X1) berpengaruh dan signifikan terhadap Loyalitas Kerja Pegawai LLDIKTI Wilayah-I Sumatera Utara t hitung lebih besar dari pada t tabel (2,653 ? 1.670) dengan nilai signifikan 0,000. Sedangkan gaya Kepemimpinan (X2) berpengaruh dan signifikan terhadap Loyalitas Kerja Pegawai LLDIKTI Wilayah-I Sumatera Utara dengan nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel (6,625 ? 1.670) dengan nilai signifikan 0.0001. Berdasarkan output SPSS diketahui bahwa nilai R squared adalah 0.533 artinya variansi variabel Loyalitas dapat dijelaskan oleh variabel Iklim Kerja dan Gaya Kepemimpinan sebesar 53,3 persen, sedangkan sisanya sebesar 55,3 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Dalam arti lain masih ada variabel independen lain yang mempengaruhi Loyalitas Kerja.
TANTANGAN DAN MASALAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI INDONESIA Ardiansyah, Khairi; Alvioneza, Yova; Riduan, M; Yamani, M.
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i10.7867

Abstract

Otonomi desa menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah, yang diatur melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meskipun memberikan ruang bagi desa untuk mengatur dan mengelola urusan secara mandiri, pelaksanaannya dihadapkan pada berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi desa, termasuk aspek kebijakan, sumber daya manusia, dan tata kelola. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan studi kasus dari beberapa desa di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan regulasi, kapasitas aparatur desa, dan korupsi merupakan hambatan utama. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan pelaksanaan otonomi desa.
PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA Yamani; Habibah, Nur; Hasibuan, Febriyanti; Azeri, Septrian; Akbar, Firdhan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i6.8467

Abstract

Pendaftaran tanah mempunyai arti penting dan mempunyai manfaat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam sejarah umat manusia dan bangsa dimulai dari tanah, dan bahkan konon manusia pertama diciptakan dari tanah. Awalnya tanah merupakan kebutuhan dasar seperti untuk tempat tinggal, ladang untuk budidaya tanaman dan memungut hasil, maupun ladang untuk berburu hewan. Dengan terdaftarnya hak-hak atas tanah atau diberikannya hak-hakatas tanah kepada semua subyek hak juga diberikan wewenang untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian akan terciptalah jaminan kepastian hukum bagi subyek hak dalam kepemilikan dan penggunaan tanahnya. Kegiatan pendaftaran tanah akan menghasilkan tanda bukti hak atas tanah yang disebut sertifikat.
Pemerataan Persepsi Fungsionaris Kuteui Terhadap Persyaratan Yuridis Wilayah Ulayat Kuteui di Kecamatan Rejang Lebong M. Yamani; Ramadhani, Susi; Iskandar, Stevri
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 3 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i3.31456

Abstract

Pelayanan kepada masyarakat ini berawal dari perbedaan fungsionaris Kuteui dalam memahami persyaratan yuridis pengakuan wilayah adat Kuteui yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Kurangnya persepsi dalam memahami regulasi yang mengatur syarat-syarat pengakuan wilayah adat Kuteui menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam mempercepat alih wilayah adat Kuteui. Arah pendidikan hukum yang dilakukan adalah membangun persepsi umum fungsionaris Kuteui mengenai kualifikasi persyaratan yuridis sebagai tindak lanjut pengakuan wilayah adat Kuteui. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi audiens sasaran, yaitu tidak memiliki persepsi yang sama tentang persyaratan hukum untuk mengakui keberadaan wilayah adat, sehingga mereka secara subyektif mengklaim "memiliki wilayah adat Kuteui". Metode pelaksanaan kegiatan tersebut adalah melalui peningkatan pengetahuan tentang materi tentang persyaratan hukum pengakuan keberadaan wilayah adat Kuteui bagi fungsionaris Kuteui, tanya jawab dan diskusi kelompok. Kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini antara lain antara lain bahwa target audiens memiliki persepsi yang sama mengenai sejarah keberadaan Kuteui sebagai Komunitas Hukum Adat suku Rejang, dan memahami persyaratan yuridis dalam reklamasi bekas wilayah adat Kuteui. Target audiens setuju bahwa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Masyarakat Hukum Adat) di Lingkungan Kabupaten Rejang Lebong, dengan bukti penetapan pengakuan Wilayah Adat Kuteui dalam Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.64.I Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kuteui Cawang An,  Babakan Baru, Bangun Jaya, dan Kuteui Air Lanang.   Abstract Equalization of Perceptions of Kuteui Functionaries Towards the Juridical Requirements of the Kuteui Ulayat Area in Rejang Lebong District This service to the community stems from the differences between Kuteui functionaries in understanding the juridical requirements for recognition of the Kuteui customary area which are regulated in statutory regulations regarding the recognition of customary law communities and their traditional rights. The lack of perception in understanding the regulations governing the conditions for recognizing the Kuteui customary area has become an obstacle for the Rejang Lebong Regency Government in accelerating the handover of the Kuteui customary area. The direction of legal education is to build a common perception of Kuteui functionaries regarding the qualifications of juridical requirements as a follow-up to recognising the Kuteui customary area. Identify the problems faced by the target audience, namely that they do not have the same perception of the legal requirements for recognizing the existence of customary areas, so they subjectively claim to "own Kuteui customary areas". The method of implementing the activity is through increasing knowledge about the material on the legal requirements for recognizing the existence of the Kuteui customary area for Kuteui functionaries, questions and answers and group discussions. The conclusions from this community service include, among other things, that the target audience has the same perception regarding the history of Kuteui's existence as a Traditional Law Community of the Rejang ethnic group, and understands the juridical requirements in reclaiming the former Kuteui traditional territory. The target audience agrees that the Rejang Lebong Regency Government has implemented the mandate of Rejang Lebong Regency Regional Regulation No. 5 of 2018 concerning Recognition and Protection of Customary Law Communities in Rejang Lebong Regency, with evidence of the stipulation of recognition of the Kuteui Traditional Area in Rejang Lebong Regent's Decree Number 180.64.I of 2020 dated January 16, 2020, concerning the Recognition and Protection of Kuteui Cawang An, Babakan Baru, Bangun Jaya, and Kuteui Air Lanang.
KAJIAN YURIDIS KEBIJAKAN ANGGARAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Zendrato, Oktafiani; Silvanti, Amelia; Sitorus, Pandapotan; Silalahi, Nasib Buha; Yamani, M.
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v5i1.198

Abstract

Of the 81,616 villages registered with the Indonesian Central Bureau of Statistics, only a small number have clear and clear village boundaries, and are legal according to current legislation, namely the Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 45 of 2016 concerning Guidelines for Determining and Affirming Village Boundaries. The reason why a village does not yet have village boundaries is due to various obstacles, one of which is cost. The determination and affirmation of village boundaries is necessary to ensure the management of areas and resources that are guidelines for effective development planning with efforts to optimize benefits and minimize risks arising from development activities. Since the enactment of the Law on Regional Government. Law on Villages, the administrative boundaries have become very high in urgency. For this reason, the determination and affirmation of village boundaries is very necessary to avoid things that cause disputes between regions and facilitate the administrative system, especially to determine the name of the area occupied by a person as one of the identities of the place. The purpose of this research is to find out how the determination and affirmation of village boundaries and what are the obstacles of each village government in determining the boundaries of their respective villages. So the method used in this writing is a normative method that refers to juridical studies and books and other readings as secondary literature used in determining the answer to the problem
TINJAUAN YURIDIS HAK MILIK ATAS APARTEMEN/RUMAH SUSUN KEPADA WARGA ASING DI INDONESIA Damanik, Yohana Dwi Putri; Manurung, Ribka Rosalia; Sihombing, Maria Vatresya; Aisyah, Irnadia; Yamani, M.
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v5i1.199

Abstract

Foreign Citizens (WNA) or what are also called foreigners, namely people who are not Indonesian citizens, can also have rights to ownership of apartments or flats located in Indonesia. With the enactment of the Job Creation Law, there have been several changes to regulations relating to land and housing, one of which is the regulation of ownership of apartment units by foreign citizens residing in Indonesia. This research aims to determine the juridical review of ownership rights to apartments/flats for foreign citizens in Indonesia. The method used in this research is normative. The data collection technique used is document study. The research results show that Government Regulation no. 18 of 2021 in Article 67 paragraph (1) letter c which states that "ownership rights to apartment units are given to foreigners who have permits in accordance with the provisions of statutory regulations". According to this PP, foreigners residing in the territory of the Republic of Indonesia can own a house or residence provided they have immigration documents in accordance with statutory regulations and if the foreigner dies, ownership of the residence can be passed on to their heirs. It is possible that foreign nationals who have property rights through an inheritance process without a will or have mixed assets will be invalidated when this law comes into effect and invalidate their dual citizenship status, so that ownership rights to the land will immediately be revoked and returned to the state
KAJIAN YURIDIS KRITIS KONFLIK NORMA YANG MENGATUR SUMBER ANGGARAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Jauhari, Raguna; Saputra , Widian; Rahmawati , Khafifah; Oktariza , Rahma; Yamani, Yamani
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik norma yang mengatur terkait sumber anggaran penetapan dan penegasan desa adalah permasalahan yang sering terjadi di beberapa desa dan menjadi perhatian pemerintah. Penyelesaian permasalahan anggaran dalam batas desa diperlukan untuk mengetahui kejelasan dalam pengaturan dalam sumber anggaran. Metode penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang menggunakan Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan penyebab konflik norma dalam mengatur sumber anggaran untuk menyelesaikan batas desa yang didasari lemahnya kapasitas pengelolaan dan pengawasan serta dibutuhkan harmonisasi dalam pengaturan sumber anggaran.
KEABSAHAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH EKS HGU PT PERKEBUNAN MANGKURAJO Habibillah, Bagus; Indriani , Linda; Yamani , M.; Alawwiyah USF , Raudhatul; Wulandari , Mardalena
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT Perkebunan Mangkurajo, yang merupakan tanah eks HGU, menjadi pusat perhatian karena adanya sengketa antara penggarap lokal dan pemegang hak yang sah menurut hukum. Masalah utama yang muncul adalah keabsahan hak pengelolaan atas tanah tersebut, yang kompleks karena adanya tumpang tindih data administrasi antara berbagai pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, terdapat aturan yang mengatur status tanah eks HGU serta prosedur pengalihan dan pengelolaan hak tersebut. Konflik ini tidak hanya berpotensi menimbulkan ancaman hukum bagi penggarap, tetapi juga dapat memicu gejolak sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hak pengelolaan tanah eks HGU di PT Perkebunan Mangkurajo dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi pertanahan di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk penyelesaian konflik agraria secara adil dan berkelanjutan.
Tinjauan Yuridis Reforma Agraria dalam Perspektif Perlindungan Hukum Petani M. Arif Ramadhan; Muhammad Akbar Azhari; Muhammad Fikri; Reksi Satriawan; M. Yamani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.6660

Abstract

Penelitian ini membahas konstruksi hukum reforma agraria dalam perlindungan hukum petani di Indonesia, dengan fokus pada tantangan yuridis yang dihadapi dalam implementasinya. Reforma agraria diakui sebagai instrumen fundamental untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengatasi ketimpangan penguasaan lahan yang telah mengakar dalam sistem agraria nasional. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menganalisis landasan konstitusional, termasuk Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, serta peraturan pelaksana seperti Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai mekanisme perlindungan hukum, seperti jaminan kepastian hukum atas lahan dan perlindungan dari penggusuran, implementasi reforma agraria masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk fragmentasi kewenangan antarinstansi, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan konflik kepentingan antara petani dan korporasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi dalam pelaksanaan reforma agraria, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan petani untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan demikian, reforma agraria dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia.
Co-Authors Aisyah, Irnadia Akbar, Firdhan Alawwiyah USF , Raudhatul Alvioneza, Yova Amanda Fauzi, Rizka Amirudin Amirudin Andry Harjanto, Andry Ardiansyah, Khairi Arinda, Kea Azeri, Septrian Dahniar ., Dahniar Damanik, Yohana Dwi Putri Dewomoro, Joufrensu Emelia Kontesa Fadhilah, Amanda Fathonah Habibillah, Bagus Hamdani . Haptoro, Dyanhza Aji Hasibuan, Febriyanti Helmi Helmi Herlambang Indriani , Linda Iskandar Iskandar Iskandar, Stevri Jauhari, Raguna Julianda, Adela Khafifah Rahmawati Khalid, Rasyikah Md Laila Refiana Said Lestariana Marwassari M. Abdi M. Arif Ramadhan Manurung, Ribka Rosalia Mella Yunita Miftahul Ulum Muhammad Abdi, Muhammad Muhammad Akbar Azhari Muhammad Fikri Nasiri Nur Habibah Nur Sulistyo Budi Ambarini Oktariza , Rahma Raguna Jauhari Rahmawati , Khafifah Ramadhani, Susi Reksi Satriawan Richki Hardi Riduan, M Saputra , Widian Septaria, Ema Siagian, Afny Azzahra Sihombing, Maria Vatresya Silalahi, Nasib Buha Silvanti, Amelia Sitorus, Pandapotan Susanti, Pipi Tri Andika Wahyu Nur Alimyaningtyas Wali, Ahmad Widian Saputra Wijaya, Ano Dwi Wulandari , Mardalena Zendrato, Oktafiani