Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Penerapan Kebijakan Redistribusi Tanah Sebagai Upaya Perwujudan Reforma Agraria Di Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong Silvanti, Amelia; Arinda, Kea; Yamani, Muhammad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18609

Abstract

Reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasan, pemilikan, penggunakan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan asset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara dengan sengketa agraria yang tergolong banyak setiap tahunnya. Melalui reforma agraria yang merupakan salah satu upaya yang akan diwujudkan pemerintah, salah satunya bertujuan untuk menyelesaikan konflik agraria di Indonesia. Salah satu kebijakan untuk menjalankan reforma agraria agar terwujud di kalangan masyarakat, yaitu melalui kebijakan redistribusi tanah kepada masyarakat atau negara untuk menghindari konflik atas kepemilikan tanah dan hak atas menguasai tanah yang sudah terlantar atau tidak jelas penggunanya.Penelitian ini mengambil sampel Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Sekatan, Kabupaten Lebong sebagai salah satu daerah yang telah berhasil mewujudkan kebijakan redistribusi tanah terhadap sertifikat Hak Guna Ussaha (HGU) yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu HGU PT. Perkebunan Mangkurajo. Tujuan penelitian ini adsalah memberikan wawasan kepada seluruh masyarakat dan pemerintah agar dapat mewujudkan kebijakan reforma agrarian yang saat ini sedang menjadi perhatian pemerintah dalam menyelesaikan sengketa agrarian di Idonesia. Penelitian ini menggunakan metode penulisan normatif, yang bersumber pada buku dan tulisan lainnya yang mendukung pada topik yang dibahas. Kata kunci: Desa Mangkurajo, Hak Guna Usaha , konflik agraria, redistribusi tanah, reforma agraria,
Manifestation of Learning English at School Yamani; Miftahul Ulum; Nasiri
Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 7 No. 01 (2023): Al-Iman Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Publisher : STID Raudlatul Iman Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of writing this paper is to find out the importance of learning English at school. Writing the paper uses the literature review method (library research). From the discussion it can be concluded that learning English at school is very important. The learning method that is very often used is CLT because it is effectively used as a method in the English language teaching and learning process. This is based on the communication skills obtained by students, not just mere knowledge, students will be motivated and feel that something they have learned can be useful and used in language. English is a universal language because it is used by most countries in the world as the main language. Apart from that, English is an international language that is important to master or learn. Several countries, especially former British colonies, place English as a second language that must be mastered after their native language. Moment This, aged child early faced with media digital Which based Language English. So strategies are needed so that young children's English language skills develop more optimal. Method study in matter This is descriptive qualitative, subject study amount 14 child from class A1, 12 child from A2 And 1 Teacher Language English in R.A Arrosyidiyah Sampang. Collection data done with observation, interview, And documentation. The results of research at RA Arrosyidiyah Mambaul Ulum Sampang developed English language learning in the teaching and learning process and providing stimulation to students from an early age school. Strategy learning Language English with method sing, play, ask answer, and make use of the items available in class. Through this strategy, children succeed develop ability Language English with Good. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui pentingnya pembelajaran bahasa Inggris di sekolah. Penulisan makalah menggunakan metode tinjauan pustaka (library study). Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Inggris di sekolah sangatlah penting. Metode pembelajaran yang sangat sering digunakan adalah CLT karena efektif digunakan sebagai metode dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris. Hal ini didasarkan pada kemampuan komunikasi yang diperoleh siswa, bukan sekedar pengetahuan belaka, siswa akan termotivasi dan merasa bahwa sesuatu yang dipelajarinya dapat bermanfaat dan digunakan dalam berbahasa. Bahasa Inggris merupakan bahasa universal karena digunakan oleh sebagian besar negara di dunia sebagai bahasa utama. Selain itu, bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang penting untuk dikuasai atau dipelajari. Beberapa negara, terutama negara bekas jajahan Inggris, menempatkan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua yang harus dikuasai setelah bahasa ibu. Saat ini, anak usia dini dihadapkan pada media digital yang berbasis bahasa Inggris. Maka diperlukan strategi agar kemampuan bahasa Inggris anak usia dini berkembang lebih optimal. Metode penelitian pada materi ini adalah deskriptif kualitatif, subjek penelitian berjumlah 14 anak dari kelas A1, 12 anak dari A2 dan 1 orang Guru Bahasa Inggris di R.A Arrosyidiyah Sampang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian di RA Arrosyidiyah Mambaul Ulum Sampang mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris dalam proses belajar mengajar dan memberikan stimulasi kepada siswa sejak usia dini di sekolah. Strategi pembelajaran Bahasa Inggris dengan metode bernyanyi, bermain, bertanya jawab, dan memanfaatkan item-item yang tersedia di kelas. Melalui strategi ini, anak berhasil mengembangkan kemampuan Bahasa Inggris dengan Baik.
Microplastics in Indonesian Seafood: Are Codex Alimentarius Standards the Missing Piece? Septaria, Ema; Iskandar, Iskandar; Yamani, M.; Helmi, Helmi; Khalid, Rasyikah MD
Jambe Law Journal Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/home.v8i1.470

Abstract

The spread of microplastics in fisheries products poses an immediate danger to food safety, the environment, and international commerce, particularly for Indonesia, one of the world’s top seafood exporters. This paper evaluates the legal adequacy of Codex Alimentarius standards regarding microplastics pollution in the domain of Indonesian fisheries law. This study employs a normative legal approach alongside a comparative analysis of the Indonesian laws on food safety and the environment to pinpoint gaps in legislation and international standards, as well as structural obstacles to the integration of international benchmarks. It also studies policy practices from the European Union to extract lessons applicable to Indonesia. By analyzing microplastic regulation under Codex Alimentarius, this study challenges existing assumptions where the guidance is considered “soft law” by legal scholars and aims to fill a gap in legal discourse. Furthermore, the study illustrates a step-by-step approach to domesticating the Codex through international law on environment and trade by suggesting a framework that would enable them to be implemented. The results clearly indicate the urgency to reinforce the control system in Indonesia to reconcile it with international instruments of law in terms of human health and sustainable commerce. This research highlights emerging issues regarding the intersection of food safety, environmental crime, and international legal oversight in lower-income nations where scholarly literature is scarce.
Dampak Hukum Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Julianda, Adela; Wijaya, Ano Dwi; Fadhilah, Amanda Fathonah; Susanti, Pipi; Yamani, M.
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.224

Abstract

Artikel ini membahas urgensi dan konsekuensi hukum dari pelaksanaan mediasi sebagai prosedur wajib dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Namun, dalam praktiknya sering kali terdapat ketidaksesuaian dalam proses mediasi yang dapat menghambat kelanjutan proses hukum, seperti yang terjadi dalam Kasus Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, di mana Tergugat menyatakan bahwa ia tidak pernah dilibatkan dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Penggugat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mediasi bukan sekadar mekanisme alternatif, tetapi merupakan syarat formal yang harus dipenuhi sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1), serta ditekankan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang PPHI yang mengharuskan adanya laporan mediasi atau konsiliasi sebagai lampiran dalam gugatan. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan ini, baik oleh Penggugat maupun petugas yang gagal memverifikasi kelengkapan administrasi, dapat mengakibatkan gugatan dianggap prematur, tidak diterima, dan menyebabkan cacat prosedural yang memengaruhi keabsahan proses peradilan. Kegagalan untuk melaksanakan mediasi juga mengganggu prinsip keadilan prosedural, memperlebar kesenjangan kekuatan tawar antara pekerja dan pengusaha, serta merusak kredibilitas lembaga peradilan karena lemahnya pengawasan internal. Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi secara sah dan benar tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga merupakan instrumen utama untuk memastikan proses hukum yang adil, cepat, dan murah yang berorientasi pada perlindungan hak pekerja dan terciptanya hubungan industrial yang harmonis.
Legal Analysis Of Legal Protection Of Workers' Rights Based On Unilateral Termination Of Employment By PT Fast Food Indonesia (KFC Indonesia) Siagian, Afny Azzahra; Amanda Fauzi, Rizka; Haptoro, Dyanhza Aji; Susanti, Pipi; Yamani, M.
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i1.7062

Abstract

This article discusses unilateral termination of employment (PHK) by employers is a practice that still often occurs in the world of employment in Indonesia and raises legal issues, especially related to the protection of workers' rights. This study analyzes legal protection for workers in the case of unilateral layoffs carried out by PT Fast Food Indonesia (KFC Indonesia), and assesses its legal implications for the mechanism for resolving industrial relations. The issues raised include the suitability of unilateral layoffs with the provisions of Law Number 6 of 2023 and the extent to which workers' rights are legally protected. This study uses a normative legal method with a statutory approach and a case approach. Data were obtained through literature studies and analysis of real cases of mass layoffs by KFC Indonesia. The results of the study indicate that unilateral layoffs by the company do not comply with legal procedures as stipulated in Article 151 of Law Number 6 of 2023, which requires notification, bipartite negotiations, and settlement of industrial relations disputes. In addition, workers' rights such as severance pay and job loss guarantees are not provided proportionally. The legal implications put workers in a disadvantaged position and pave the way for dispute resolution through legal mechanisms in the Industrial Relations Court. This study emphasizes the importance of enforcing strict and comprehensive legal protection for workers in facing unilateral layoffs.  
KAJIAN YURIDIS KRITIS KONFLIK NORMA YANG MENGATUR SUMBER ANGGARAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Jauhari, Raguna; Saputra , Widian; Rahmawati , Khafifah; Oktariza , Rahma; Yamani, Yamani
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik norma yang mengatur terkait sumber anggaran penetapan dan penegasan desa adalah permasalahan yang sering terjadi di beberapa desa dan menjadi perhatian pemerintah. Penyelesaian permasalahan anggaran dalam batas desa diperlukan untuk mengetahui kejelasan dalam pengaturan dalam sumber anggaran. Metode penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang menggunakan Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan penyebab konflik norma dalam mengatur sumber anggaran untuk menyelesaikan batas desa yang didasari lemahnya kapasitas pengelolaan dan pengawasan serta dibutuhkan harmonisasi dalam pengaturan sumber anggaran.
KEABSAHAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH EKS HGU PT PERKEBUNAN MANGKURAJO Habibillah, Bagus; Indriani , Linda; Yamani , M.; Alawwiyah USF , Raudhatul; Wulandari , Mardalena
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT Perkebunan Mangkurajo, yang merupakan tanah eks HGU, menjadi pusat perhatian karena adanya sengketa antara penggarap lokal dan pemegang hak yang sah menurut hukum. Masalah utama yang muncul adalah keabsahan hak pengelolaan atas tanah tersebut, yang kompleks karena adanya tumpang tindih data administrasi antara berbagai pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, terdapat aturan yang mengatur status tanah eks HGU serta prosedur pengalihan dan pengelolaan hak tersebut. Konflik ini tidak hanya berpotensi menimbulkan ancaman hukum bagi penggarap, tetapi juga dapat memicu gejolak sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hak pengelolaan tanah eks HGU di PT Perkebunan Mangkurajo dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi pertanahan di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk penyelesaian konflik agraria secara adil dan berkelanjutan.