Claim Missing Document
Check
Articles

THE RULING ON THE USE OF SALBUTAMOL INHALER FOR PEOPLE WHO FAST ACCORDING TO 'ABDUL 'AZĪZ IBN BĀZ AND WAHBAH AL-ZUḤAILĪ (A COMPARATIVE STUDY) Andi Indra Puteri; Kasjim Salenda; Sohrah Sohrah
International Journal of Islamic Studies Vol 2 No 1 (2022): June
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ijis.v2i1.31186

Abstract

Performing fasting in the holy month of Ramadan is an obligation of every Muslim. Muslims who fast are given a great reward in the sight of Allah swt. To achieve this great reward, fasting by obeying the rules and regulations is a necessity. True fasting is fasting in accordance with the guidance of the Prophet saw. There are obligations that must be done, there are sunnahs that must be maintained, and there are also prohibitions that should be avoided. Allah swt. has prescribed fasting with restrictions that if violated can invalidate the fast. So it is obligatory for every Muslim to know all the things that can invalidate his fast so that he can carry out fasting properly according to sharia guidance. In this modern era, along with the development of the times, there are many things that are disputed by the scholars, whether they are included in breaking the fast or not, such as modern medical / health equipment, including "salbutamol inhaler" which is commonly used by people who are suffering from lung and respiratory diseases. The Mufti of Saudi Arabia, Abdul 'Azīz ibn Bāz, stated in his fatwa that it is permissible to use asthma inhalers while fasting. The Syrian mufti Wahbah al-Zuḥailī, on the other hand, is of the opinion that asthma inhalers invalidate the fast.
PENUNDUKAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN STATUS HUKUMNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Ahmad Fauzi Sudirman; Kasjim Salenda; Rahman Syamsuddin
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v18i2.46821

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penundukan hukum terhadap pernikahan beda agama dan status hukumnya. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif hukum Islam dan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pernikahan beda agama serta bagaimana penyebab terjadinya penundukan hukum dalam pernikahan beda agama di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja.Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif lapangan (field Research), yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Dan untuk menunjang penelitian ini penulis juga melakukan penelaahan bukubuku yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Peraturan perundang- undangan di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Fuqaha berbeda pendapat tentang pernikahan beda Agama. Ulama menyepakati bahwa perkawinan dengan orang  musyrik adalah haram. Di Indonesia aturan pernikahan beda agama menuai pertentangan Undang-Undang antara Undang-Undang Pernikahan dengan Undang- Undang Administrasi Kependudukan serta ketidak jelasan terhadap Pasal 2 Undang-Undang Pernikahan yang memberikan hal yang bersifat multitafsir.
IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI PENDUKUNG PEMBUKTIAN TERHADAP PERKARA PERDATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM ISLAM (Telaah Putusan Nomor 529/Pdt.G/2017/PA.Mrs Tentang Pembataln Hibah Di Pengadilan Agama Maros) Sucianti, Indah; Salenda, Kasjim
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 3, September 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.14911

Abstract

Abstrak Skripsi ini membahas tentang implementasi pemeriksaan setempat sebagai pendukung pembuktian terhadap kasus perdata dalam perspektif hukum acara perdata dan hukum islam. Penelitian ini bertujuan untuk mempertegas kedudukan pemeriksaan setempat (descente) sebagai alat bukti pelengkap utamanya dalam kasus perdata kebendaan, karena masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai kedudukan pemeriksaan setempat itu sendiri sehingga terkadang hasil yang didapatkannya membuat masyarakat itu sendiri kecewa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan metode penelitian yang digunakan adalah gabungan normatif dan empiris untuk metode normatif pengumpulan datanya ditempuh dengan mengkaji dan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, ataupun teori hukum, dan untuk metode empiris, pengumpulan data ditempuh dengan cara wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hasil dari pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperoleh kepastian dan keterangan tambahan yang lebih rinci terkait dengan obyek sengketa, baik letaknya, luasnya, maupun batas-batas obyek sengketa, Bahwa pemeriksaan setempat merupakan sidang pengadilan meskipun dilaksanakan di luar gedung Pengadilan, sehingga hasil yang diperoleh dari pemeriksaan setempat disamakan nilainya dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan.Kata Kunci : Implementasi, Pemeriksaan Setempat, Pembuktian, Hukum Acara Pedata. Abstract This thesis discusses the implementation of local examination as supporting evidence of civil cases in the perspective of civil procedural law and Islamic law. This study aims to reinforce the position of the local examination (descente) as a complementary evidence, especially in the civil civil case, because there are still many people who do not understand the local examination position itself so that sometimes the results obtained make the community itself disappointed. This research is a field research, with the research method used is a combination of normative and empirical for normative methods of data collection pursued by reviewing and using various secondary data such as legislation, court decisions, or legal theory, and for empirical methods, data collection is taken by interview. The results of this study indicate that the results of the local examination function to obtain certainty and more detailed information relating to the object of the dispute, both its location, extent, and boundaries of the dispute object, that the local examination is a court hearing even though it is carried out outside the Court building, so the results obtained from the local examination are equated with the facts found in the trial.Keywords: Implementation, Local Examination, Proof, Pedata Procedure Law.
Tradisi Makkuliwa Lopi Pada Masyarakat Mandar Balanipa Dalam Perspektif Hukum Islam Arhamarrahimin; Salenda, Kasjim
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 1, JANUARY 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.24584

Abstract

The focus of the research discussion is on: The history of the makkuliwa lopi tradition in the Mandar Mandar community in the Balanipa District, Polewali Mandar Regency, the process of implementing the makkuliwa lopi tradition in the Balanipa Mandar community, Polewali Mandar Regency and the perspective of Islamic law in the makkuliwa lopi tradition in the Balanipa Mandar community, Polewali Mandar Regency. This study shows that fishing traditions such as makkuliwa lopi by the Mandar Majene community have the intent and purpose of celebrating the new boat and asking for prayers for safety and blessings for the boat. The implementation of the tradition can take place at any time but the time and its implementation still take into account the time and day that are considered good. The perpetrators of this tradition are boat owners, local priests, boat builders and mustard (captain) boats. The implication of this research is that Mandar fishing traditions such as makkuliwa lopi need to be maintained and get more attention from the younger generation in order to know the diversity of local wisdom
Praktik Moderasi Beragama di Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam Nurfadillah; Salenda, Kasjim; Syatar, Abdul
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.32126

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa praktik moderasi beragama di desa Sukaharapan, kecamatan Sukamaju Selatan, kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (fieldresearch) yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang di teliti sesuai realitas yang ada di desa Sukaharapan. Dengan menggunakan metode wawancara, dan pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat desa tentang moderasi beragama mereka sudah memahami dengan baik karena telah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan moderasi beragama di desa Sukaharapan kecamatan Sukamaju Selatan, kabupaten Luwu Utara seperti dalam sikap moderasi beragama menurut kemenag RI yaitu; komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif terhadap budaya lokal. Itu mereka telah terapkan baik dalam ritual keagamaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Faktor pendukung yaitu adanya dukungan dari kepala desa, adanya kegiatan yang melibatkan semua masyarakat dan faktor penghambat yaitu media sosial, lingkungan dari luar yang kurang baik serta upaya masyarakat dalam mewujudkan moderasi bergama yaitu selalu menyisipkan pesan moral untuk saling menghargai keyakinan orang lain.
Kontekstualisasi dan Pembumian Fikih Berbasis Realitas Ke-Indonesiaan: Perspektif Hazairin dan Munawir Sjadzali Tarmizi, Tarmizi; Salenda, Kasjim; HL, Rahmatiah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 5 ISSUE 1, JANUARY 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v5i1.43378

Abstract

The concept of Indonesian fiqh is an idea that is characteristic of the implementation of Islamic law in Indonesia which is in accordance with the character and nuances of Indonesian society. The emergence of the concept of Indonesian fiqh cannot be separated from the ideas of important figures who contributed ideas to Islamic law in Indonesia. This research is library research carried out by collecting and reviewing various literature related to the concept of Indonesian fiqh which was initiated by several important figures and their ideas. The data analysis technique uses qualitative descriptive analysis through analysis of the thoughts of influential figures in grounding Indonesian fiqh. The results of the research show that Hazairin's thoughts on Indonesian fiqh gave birth to the concept of the Indonesian school of thought or the Syafi'i plus Indonesia school which was projected by including Islamic law in the national legal system. Then Munawir Syadzali with the concept of humanitarian ijtihad through the positivization of Islamic law. Several of the proposals and methodologies that have been initiated have the same ideals, namely wanting a new fiqh format that is in accordance with social realities in Indonesia.
The Reconstruction of Maqasid Al-Syariah against Traffic Violation in Indonesia Salenda, Kasjim; Sudirman, Sudirman
Jurnal Adabiyah Vol 23 No 1 (2023): June (Islamic Humanities)
Publisher : Faculty of Adab and Humanities - Alauddin State Islamic University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jad.v23i1a4

Abstract

This research elaborates on the reconstruction of maqasid syariah against traffic violations in Indonesia using a qualitative method based on library research. The research results show that traffic violations are seriously against maqasid syariah, which covers the essential elements of al-din (religion), an-nafs (soul), al-aql (mind), al-maal (property), and an-nasl (offspring). The violation of traffic laws at least damages souls and property, as indicated in this research, where traffic accidents become the third major cause of death in the world. Therefore, fikih on traffic violations is considered dharuriyyah (primary) to be minimalized and prevented due to its impacts on soul and property. The implication of this research is a fundamental basis for the availability of fikih in traffic. It should eventually be applied to preventing major traffic accidents. امللخص تركز هذه المقالة على دراسة إعادة بناء المقاصد الشرعية ضد المخالفات المرورية في إندونيسيا. وتستخدم هذه الدراسة البحث النوعي بالنهج المكتبي. وتكشف نتيجة البحث في هذه المقالة الفكرة بأن المخالفات المرورية هي مخالفات تهدد بشكل خطير جوانب المقاصد الشرعية التي تشمل حفظ الدين والروح والعقل والمال والنسب. وكل مخالفات مرورية مهلكة تهدد سلامة الأرواح والأموال. وكما تظهر البيانات في هذه المقالة أن المخالفات المرورية هي القاتلة الثالثة في العالم. ويضع الفقه المروري المخالفات المرورية كأحد الجوانب المصنفة على أنها الدرورية لتقليل حدوث المخالفات المرورية التي تهدد الأرواح والأموال. وأما الآثار المترتبة من هذا البحث فتكون هي الفكرة الأولى في ولادة الفقه المروري. ويجب استخدام الفقه المروري كنمط من الحذر في حركة المرور من أجل تجنب الحوادث المهلكة. الكلمات المفتاحية: مقاصد الشريعة ، المخالفات المرورية ، الحوادث ، الحياة ، الأصول Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang rekonstruksi maqasid syariah terhadap pelanggaran lalulintas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menemukan konsep bahwa pelanggaran lalulintas merupakan pelanggaran yang sangat mengancam aspek maqasid syariah yang meliputi: terpeliharanya agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam setiap pelanggaran lalulintas yang fatal mengancam keselamatan jiwa dan harta. Sebagaimana data yang ditunjukkan pada penelitian ini bahwa pelanggaran lalulintas menjadi pembunuh nomor tiga di dunia. Fikih lalulintas menempatkan pelanggaran lalulintas sebagai aspek yang tergolong daruriyyah agar meminimalisir kejadian pelanggaran lalulintas yang mengancam jiwa dan harta. Adapun implikasi dari penelitian ini, agar menjadi konsep awal lahirnya fikih lalulintas. Fikih lalulintas seharusnya dijadikan sebagai pola kehati-hatian dalam berlalulintas agar terhindar dari kecelakaan yang fatal. Kata Kunci: Maqasid Al-Syariah; Pelanggaran Lalu Lintas; Kecelakaan; Jiwa; Harta
IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG KEDUDUKAN WARIA, OPERASI PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN KELAMIN/ LGBT Ridwan; Kasjim Salenda; Rahmatiah
AL-MUTSLA Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Al Mutsla
Publisher : STAIN MAJENE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai kedudukan waria, operasi perubahan kelamin, penyempurnaan kelamin, dan isu LGBT dalam perspektif hukum Islam. Fatwa MUI menyatakan bahwa operasi perubahan kelamin bagi mereka yang tidak memiliki kelainan pada alat kelamin hukumnya haram, sementara bagi mereka yang memiliki kelainan (interseks) diperbolehkan dengan syarat tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami bagaimana fatwa ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi fatwa ini, terutama terkait penerimaan sosial dan pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam terkait isu gender dan seksualitas. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi peran lembaga keagamaan dan pemerintah dalam sosialisasi dan penerapan fatwa ini.
KONTEKSTUALISASI TEOLOGI KEADILAN DALAM POLIGAMI Kaprawi; Kasjim Salenda; Rahmatiah
AL-MUTSLA Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Al Mutsla
Publisher : STAIN MAJENE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jstain.v6i1.1021

Abstract

Kajian ini membahas teologi keadilan dalam hukum Islam terkait poligami. Teologi keadilan mengacu pada keadilan berdasarkan nalar agama, di mana keadilan dianggap mutlak dan secara moral mengikat. Orang beriman diperingatkan agar tidak membiarkan kebencian mengganggu keadilan, karena keadilan dekat dengan ketakwaan dan kebenaran. Dalam hukum Islam, keadilan berarti tidak memihak, kesesuaian, keseimbangan, dan penghargaan terhadap hak individu. Masalah utama yang dibahas adalah kontekstualisasi teologi keadilan dalam hukum poligami. Tujuan kajian ini adalah menjelaskan secara utuh kontekstualisasi tersebut. Metodologi yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif dan teknik dokumenter, menganalisis data kualitatif dari buku, literatur, artikel, dan jurnal. Data diuraikan, dikelompokkan, dan dianalisis secara kritis untuk mendapatkan kesimpulan konkret.
GAME ONLINE DI KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA H, Mursalim; Kasjim Salenda; Hamza Hasan; Mera, Nasaruddin
ISTIQRA: Jurnal Hasil Penelitian Vol. 11 No. 2 (2023): Juli - Desember 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/ist.v11i2.1849

Abstract

The development of the industrial world is in line with technological developments which present an online game application that can be downloaded and installed easily on a smartphone or Android mobile phone to be played, online game application in question is Higgs domino island. To enjoy the game, players are required to have chips or money. Meanwhile, the chips or money that players have are not guaranteed to increase or decrease when playing the game. Because luck is the only chance in the game. So the practice of playing Higgs domino island is very similar to gambling games in general. Therefore, this study aims to find out and explain the review of Islamic criminal law on the highs domino island game. researchers used qualitative methods. Data collection in the study began with documentation, observation, and interviews from the data that had been collected by the researcher then analyzed it using triangulation techniques resulting in the conclusion that the online game Higgs Domino Islam in the review of Islamic criminal law contains elements of maysir, while for formal elements or pillars of syar' I gambling offenses can be seen in the Al-Qur'an Surah Al-Maidah verses 90 to 91. From this explanation, it is hoped that elements of the police and government will be involved . community leaders, religious leaders, and youth leaders can work together to make people aware in Bajeng District, Gowa Regency that the Higgs domino island game has similarities with the elements of the crime of gambling