Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Evaluasi Kinerja Puskesmas Kalibumi Dalam Pelayanan Kesehatan Primer Dalam Penanggulangan Penyakit Menular (P2M) di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah Hebe Marlen Tiblola; Agus Zainuri; Dolfinus Yufu Bouway; Sarce Makaba; Arius Togodly; Septevanus Rantetoding; Yacob Ruru
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.618

Abstract

Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, terutama di wilayah terpencil seperti Papua Tengah. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer memiliki peran strategis dalam penanggulangan penyakit menular (P2M). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Puskesmas Kalibumi Nabire Barat dalam pelaksanaan program P2M berdasarkan komponen input, proses, dan output. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Informan dipilih secara purposive terdiri dari tenaga kesehatan dan masyarakat penerima layanan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, yang dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi input, Puskesmas telah memiliki tenaga dan sarana prasarana yang memadai, namun terkendala pada aspek pelatihan teknis yang tidak berkelanjutan serta keterlambatan dana operasional. Proses pelaksanaan program telah berjalan sesuai pedoman melalui kegiatan skrining dan edukasi, namun partisipasi masyarakat dan kontrol ulang masih rendah. Dari sisi output, capaian indikator program seperti malaria, TB, hepatitis, dan HIV/AIDS belum memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM), namun masyarakat menyatakan puas terhadap mutu pelayanan yang diterima. Keberhasilan program P2M di Puskesmas Kalibumi sangat bergantung pada penguatan kapasitas tenaga, ketepatan perencanaan berbasis data lokal, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Diperlukan pendekatan pelayanan yang lebih adaptif dan sistem pendukung yang lebih kuat untuk mencapai target program secara optimal.
Analisis Implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan Dengan Pelayanan Dialisis Di RSUD Jayapura Papua Imelda Bowaire; Novita Medyati; Agus Zainuri; Rosmin M. Tingginehe; Semuel Piter Irab; Sarce Makaba; Yacob Ruru
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.623

Abstract

  Pelayanan hemodialisis merupakan salah satu bentuk layanan kesehatan berbiaya tinggi yang dijamin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan. Di RSUD Jayapura, Papua, layanan ini menjadi sangat vital karena meningkatnya jumlah pasien penyakit ginjal kronis (PGK). Meskipun secara umum kebijakan BPJS telah memperluas akses layanan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan BPJS Kesehatan dalam pelayanan dialisis di RSUD Jayapura, dengan fokus pada empat aspek utama: kepesertaan, proses klaim, pembiayaan, dan sistem rujukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposif, terdiri dari petugas BPJS, tenaga kesehatan, serta pasien dan keluarga pasien hemodialisis. Data dianalisis secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada aspek kepesertaan, ditemukan kendala dalam validasi dan keaktifan status peserta akibat belum optimalnya integrasi sistem data kependudukan. Pada proses klaim, hambatan utama terletak pada keterlambatan pengurusan dokumen dan tidak sinkronnya alur administrasi antarunit. Dari sisi pembiayaan, meskipun biaya tindakan medis ditanggung BPJS, rumah sakit masih menanggung beban biaya operasional karena pencairan klaim yang tidak selalu tepat waktu. Sementara itu, sistem rujukan berjenjang belum berjalan optimal karena keterbatasan layanan di puskesmas dan rendahnya pemahaman pasien terhadap prosedur rujukan formal. Implementasi kebijakan BPJS Kesehatan dalam pelayanan dialisis di RSUD Jayapura telah memberikan manfaat signifikan bagi pasien, namun masih menghadapi hambatan pada keempat aspek utama. Upaya perbaikan sistem data, efisiensi administrasi klaim, penguatan layanan primer, serta edukasi pasien perlu ditingkatkan agar pelayanan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Evaluasi Dampak Implementasi Akreditasi Paripurna Terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Siriwini Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Sulistiyana Sulistiyana; Sarce Makaba; Agus Zainuri; Dolfinus Y. Bouway; Muhammad Akbar Nurdin; Yacob Ruru
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.723

Abstract

Akreditasi paripurna menjadi instrumen penting dalam peningkatan mutu pelayanan Puskesmas. Namun, evaluasi dampak akreditasi terhadap aspek struktural, operasional, dan hasil pelayanan masih terbatas, terutama di wilayah 3T seperti Kabupaten Nabire. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akreditasi paripurna dan dampaknya terhadap mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Siriwini berdasarkan tiga aspek utama: input, proses, dan output. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang dilaksanakan pada bulan April 2025 di Puskesmas Siriwini, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menggunakan model evaluasi implementasi kebijakan yang mencakup aspek input, proses, dan output. Hasil: Pada aspek input, Puskesmas Siriwini menunjukkan kesiapan struktural yang cukup melalui penyusunan dokumen perencanaan strategis, ketersediaan SOP, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem layanan. Pada aspek proses, pelaksanaan asesmen pasien, protokol keselamatan, dan komunikasi masyarakat dilakukan sesuai standar akreditasi, meskipun tantangan masih ditemukan dalam transparansi layanan dan keterbatasan SDM. Aspek output menunjukkan peningkatan kepuasan pasien, keberhasilan sebagian program prioritas seperti KIA dan stunting, serta perlunya intervensi khusus untuk TBC dan HIV. Kesimpulan: Implementasi akreditasi paripurna di Puskesmas Siriwini berdampak positif terhadap peningkatan mutu layanan, terutama dalam efisiensi administratif, kepuasan pasien, dan keterpaduan program. Namun, keberlanjutan dampak memerlukan penguatan SDM, sistem pengawasan, dan strategi berbasis komunitas untuk mencapai hasil yang lebih merata.
Analisis Rujukan Pasien Non-Spesialistik Puskesmas Bilogai Kabupaten Intan Jaya Ke RSUD Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah Yohan Rumar; Agus Zainuri; Sarce Makaba; Novita Medyati; Septevanus Rantetoding; Yacob Ruru
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.813

Abstract

Sistem rujukan berjenjang merupakan pilar penting dalam menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan yang efisien dan merata, terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas seperti Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi rujukan pasien non-spesialistik dari Puskesmas Bilogai ke RSUD Kabupaten Nabire. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian dilaksanakan pada April–Mei 2025 di Puskesmas Bilogai, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap enam informan yang terdiri dari tenaga medis dan pejabat kesehatan terkait, serta telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitatif jumlah tenaga kesehatan telah memenuhi standar, namun terdapat ketimpangan dalam komposisi jenis profesi, seperti ketiadaan tenaga dokter keluarga, bidan, dan psikolog klinis. Keterbatasan sarana dan alat kesehatan, seperti alat diagnostik dan obat-obatan sesuai formularium nasional, juga menjadi pendorong utama rujukan. Kompleksitas kasus pasien, seperti kondisi gawat darurat dan kebutuhan diagnosis lanjutan, tidak dapat ditangani di tingkat puskesmas karena keterbatasan fasilitas. Selain itu, kebijakan anggaran yang belum optimal, ditambah dengan kondisi keamanan yang tidak stabil, turut menjadi penghambat efektifnya sistem rujukan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan komposisi tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas medis esensial, dan alokasi anggaran yang tepat untuk mendukung layanan kesehatan primer di daerah tertinggal.
Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Di Puskesmas Tuhiba Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Tahun 2024 Yuli Karapa; Agus Zainuri; Septevanus Rantetoding; Sarce Makaba; Novita Medyati; Yacob Ruru
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.856

Abstract

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan mendukung kegiatan promotif dan preventif di Puskesmas, khususnya di wilayah terpencil. Namun, efektivitas pengelolaan dana ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan dana BOK di Puskesmas Tuhiba, Kabupaten Teluk Bintuni, serta mengidentifikasi hambatan dan peran Dinas Kesehatan dalam mendukung efektivitas program. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Lokasi penelitian adalah Puskesmas Tuhiba di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Pengumpulan data dilakukan pada periode Januari hingga Maret 2025. Informan terdiri dari kepala puskesmas, penanggung jawab program, bendahara, masyarakat, dan pihak Dinas Kesehatan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dianalisis secara tematik berdasarkan tujuh fokus utama. Hasil: Hasil menunjukkan bahwa perencanaan BOK telah berbasis kebutuhan lokal namun masih terikat sistem pagu pusat. Pelaksanaan kegiatan adaptif terhadap kondisi lapangan, tetapi mutu layanan belum optimal akibat keterbatasan dana dan kapasitas SDM. Pelaporan masih bersifat administratif, dengan pengawasan dan evaluasi yang dominan berorientasi pada kelengkapan dokumen. Kendala geografis, keterlambatan pencairan dana, dan minimnya transparansi juga menjadi hambatan utama. Peran Dinas Kesehatan cenderung administratif dan belum maksimal dalam pembinaan teknis. Meski demikian, dana BOK terbukti berkontribusi dalam memperluas jangkauan layanan dasar dan meningkatkan kepuasan masyarakat.
Analisis Pembiayaan Layanan Kesehatan HIV Dan AIDS Berbasis Standar Pelayanan Minimal Dengan Pendekatan District Health Account Di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Afdal Kasimur; Yacob Ruru; Septevanus Rantetoding; Hasmi Hasmi; Agus Zainuri; Muhammad Akbar Nurdin
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.892

Abstract

Layanan HIV dan AIDS telah menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Indonesia. Namun, di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, pencapaian indikator layanan HIV masih sangat rendah. Fragmentasi pembiayaan, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam optimalisasi program. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan, persepsi pemangku kepentingan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam tata kelola pembiayaan layanan HIV dan AIDS berbasis SPM, dan memberikan rekomendasi optimalisasi melalui pendekatan District Health Account (DHA). Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan antara Januari hingga Maret 2025 melalui wawancara mendalam terhadap sepuluh informan kunci dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas, serta analisis dokumen terkait alokasi dan realisasi anggaran HIV tahun 2021–2024. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam pengelolaan dan tantangan pembiayaan layanan HIV. Hasil: Ditemukan empat isu utama dalam tata kelola pembiayaan layanan HIV dan AIDS. Pertama, terdapat fragmentasi sumber pendanaan (BOK, APBD, JKN, Global Fund) yang belum terintegrasi secara optimal. Kedua, pemahaman pemangku kepentingan terhadap mekanisme pembiayaan berbasis SPM masih rendah, yang berdampak pada perencanaan yang tidak tepat sasaran. Ketiga, keterbatasan tenaga terlatih dan lemahnya sistem pelaporan menghambat pemantauan program. Keempat, hambatan geografis serta stigma sosial memperburuk akses dan pemerataan layanan. Pendekatan DHA dinilai relevan untuk memetakan aliran dana dan mendorong transparansi serta efisiensi anggaran. Kesimpulan: Optimalisasi pembiayaan layanan HIV dan AIDS di daerah memerlukan reformasi perencanaan dan penganggaran, peningkatan efisiensi penggunaan dana, penguatan advokasi lintas sektor, serta sistem akuntabilitas dan transparansi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Faktor Risiko Kejadian Tuberkulosis Paru Di Puskesmas Dekai Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Fram Oktovianus Yalak; Sarce Makaba; Hasmi; Arius Togodly; Dolfinus Yufu Bouway; Yacob Ruru
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.3013

Abstract

Tuberkulosis paru (TBC Paru) adalah penyakit infeksi yang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia, termasuk di Papua Pegunungan. Berbagai faktor risiko, seperti perilaku merokok, status HIV/AIDS, diabetes mellitus (DM), serta faktor sosial ekonomi, diketahui dapat memengaruhi kejadian TBC Paru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian TBC Paru di Puskesmas Dekai, Kabupaten Yahukimo. Penelitian ini menggunakan desain analitik dengan pendekatan kasus kontrol. Populasi penelitian terdiri dari seluruh pasien yang terdiagnosis TBC Paru dan kelompok kontrol yang tidak terdiagnosis TBC Paru di Puskesmas Dekai. Sampel penelitian terdiri dari 21 kasus TBC Paru dan 39 kontrol yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Penelitian ini dilakukan pada April-Mei 2025 di Puskesmas Dekai, Kabupaten Yahukimo. Uji statistik yang digunakan adalah chi-square atau Fisher’s Exact untuk uji bivariat dan odds ratio (OR) untuk mengukur kekuatan asosiasi antara faktor risiko dan kejadian TBC Paru. Hasil analisis menunjukkan bahwa jenis kelamin (p = 0,725; OR = 1,404; 95%CI (0,482 – 4,085)), umur (p = 0,619. OR = 1,545; 95%CI (0,511 – 4,672)), tingkat pendidikan (p = 0,568. OR = 1,581; 95%CI (0,544 – 4,600)), pekerjaan (p = 0,406. OR = 1,466; 95%CI (0,397 – 5,404)), jarak ke faskes (p = 0,653. OR =  1,500; 95%CI (0,504 – 4,466)), perilaku merokok (p = 1,000. OR = 0,943; 95%CI: (0,326 – 2,729)), status HIV positif (p = 0,568. OR = 1,581; 95%CI: (0,544 – 4,600)), dan status DM (p = 0,495. OR = 1,275; 95%CI: (0,341 – 4,771)) tidak berhubungan signifikan dengan kejadian TBC Paru. (p > 0,05). Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor-faktor risiko yang diteliti dengan kejadian TBC Paru di Puskesmas Dekai. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain di luar variabel yang diteliti kemungkinan memiliki peran lebih besar dalam kejadian TBC Paru di wilayah tersebut, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan variabel yang lebih luas.
Analisis Risiko Infertilitas Akibat Konsumsi Ikan yang Mengandung Logam Berat pada Suku Port Numbay di Kampung Enggros, Tobati, dan Nafri di Teluk Youtefa, Kota Jayapura Anna Bethseba Lizabella Mien Manyakori; Dolfinus Yufu Bouway; Martapina Anggai; Hasmi; Sarce Makaba; Novita Medyati; Yacob Ruru
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4481

Abstract

Konsumsi Ikan yang Terkontaminasi Logam Berat Merupakan Faktor Risiko Potensial terhadap Infertilitas, terutama di wilayah pesisir dengan aktivitas perikanan yang tinggi seperti pada Suku Port Numbay di Teluk Youtefa, Kota Jayapura. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko infertilitas akibat konsumsi ikan yang mengandung logam berat pada masyarakat di Kampung Enggros, Tobati, dan Nafri. Desain penelitian menggunakan pendekatan kasus-kontrol dengan 42 responden (15 infertil dan 27 fertil). Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner terstruktur, kemudian dianalisis secara bivariat dengan uji Chi-Square dan Fisher’s Exact Test. Risiko diukur menggunakan Odds Ratio (OR) dan 95% Confidence Interval (CI). Ditemukan bahwa perilaku konsumsi ikan yang terpapar logam berat berhubungan signifikan dengan infertilitas (p = 0.038; OR = 0.188; 95% CI: 0.038–0.914). Faktor lain seperti usia, pendidikan, pendapatan, akses layanan kesehatan, dan kualitas hidup menunjukkan kecenderungan hubungan, namun tidak signifikan secara statistik. Analisis multivariat dengan regresi logistik menunjukkan bahwa perilaku konsumsi ikan yang terkontaminasi logam berat dan usia merupakan faktor dominan yang memengaruhi infertilitas, dengan Odds Ratio (OR) masing-masing sebesar 7,10 dan 5,13. Terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku konsumsi ikan yang terkontaminasi logam berat dan kejadian infertilitas pada masyarakat Suku Port Numbay. Diperlukan pemantauan konsumsi ikan, edukasi kesehatan reproduksi, serta penelitian lanjutan menggunakan biomarker logam berat untuk memperdalam pemahaman terhadap risiko ini.
Doremena Tourism Village Towards a Leading Destination in Jayapura Regency: Kampung Wisata Doremena Menuju Destinasi Unggulan di Kabupaten Jayapura Alvian M. Sroyer; Abraham Abraham; Isak Beno; Agustinus Languwuyo; Yacob Ruru; Jonathan K. Wororomi
JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Vol. 9 No. 2 (2025): Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)
Publisher : DPD Jatim Perkumpulan Dosen Indonesia Semesta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sustainable tourism development in Yewena Dormena Village is challenging, a village located in Depapre District, Jayapura Regency, Papua, Indonesia. Despite being blessed with natural beauty and cultural heritage, the village grapples with challenges such as limited accessibility due to poor road conditions and lack of public transportation, inadequate public and tourist facilities, and inadequate promotion of potential tourist attractions. This article introduces a comprehensive framework for sustainable tourism development, specifically tailored to the unique cultural and environmental context of Yewena Dormena Village. The project explores the potential of technology in addressing the accessibility and promotion challenges faced by remote tourist destinations. The method used adopts an interdisciplinary approach, integrating insights from environmental science, cultural studies, and business management to provide a more comprehensive understanding of sustainable tourism development in rural Papua. The results of this project include the renovation of two strategic huts on Sao Beach, ongoing road access improvements by the local government, a 25% increase in tourist visits during the program period, collaboration with local youth groups and provincial conservation agencies for the protection of turtle nesting sites on Sao Beach. Economic growth is targetted will reached 25% in first year and tourist satisfaction reached 80% for public facilities and services. The project has made significant strides in laying the foundation for sustainable rural tourism. Future focus on the challenges and opportunities identified will be crucial to the success and sustainability of tourism in the region.