Claim Missing Document
Check
Articles

TRADISI HARTA BUANG DALAM ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT TANIMBAR Mirna Solarbesain; Fatimah Sialana; Litualy, Jurgen R.
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 9 No. 3 (2024): Volume 09 No. 03 September 2024
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v9i3.18047

Abstract

ABSTRACT Penelitian ini merupakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi empirik. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Subjek dalam penelitian ini adalah 4 orang pelaku harta buang dan 4 orang bukan pelaku harta buang. Beserta 3 Kepala Soa, dan Bapak Tuan Tanah selaku informan. Selain itu penelitian ini didukunhg dengan studi kepustakaan sebagai bagian dari penelitian juridis normatif yang dilakukan dengan menelusuri dokumen berupa peraturan perundangan, putusan hakim, bahan referensi serta sumber sekunder dan tersier lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. hasil penelitian diatas maka peneliti dapat mengatakan bahwa ada harta buang yang harus dipertarukan baik dari pihak duan dan pihak lolat Semakin cepat permasalahan diselesaikan secara adat dan sanksi harta buang dibayar/dipenuhi, menunjukkan suatu itikhad baik, tanggung jawab dan penghargaan untuk menjaga hubungan kekerabatan tetap terjalin dengan harmonis. Adat ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat desa latdalam. Bagi pemerintah Desa Latdalam untuk menjunjung selalu kebiasaan yang sudah turun temurun dilestarikan oleh generasi ke generasi. Adat sangat berperang dalam masayarakat karena dengan hubungan keluarga tidak terputus.
ANALISIS KEPATUHAN SISWA TERHADAP ATURAN ANTI BULLYING DI SEKOLAH Bisnawati Fataruba; Fatimah Sialana; Susi Anita Patmawati
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 9 No. 4 (2024): Volume 09 No. 04 Desember 2024 In Press
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v9i4.19277

Abstract

ABSTRAK Pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi beragam tantangan, yang terlihat dari berbagai fenomena dalam konteks pendidikan, menandakan bahwa kita berada dalam periode kritis. UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tetapi saat ini pendidikan tampak kehilangan arah. Dengan kemajuan zaman, pendidikan muncul dalam berbagai bentuk dan ideologi. Di abad ke-21 ini, pendidikan di Indonesia dihadapkan pada tantangan dan peluang yang berbeda dari sebelumnya. Oleh karena itu, kita perlu selalu siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang akan terus berlangsung di era ini. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan suatu kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diteliti (Sumardi Suryabarata, 1998: 18). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menyajikan dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya, disertai dengan analisis yang mendalam. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan dengan objek kajian Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan aturan anti-bullying di sekolah telah dilakukan secara efektif. Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa guru PPKn di SMP Negeri 18 Maluku Tengah secara konsisten menanamkan nilai-nilai karakter yang positif kepada siswa. Upaya ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler namun, penanaman karakter yang baik pada siswa perlu dilakukan lebih dari sekadar melalui kegiatan pembelajaranPenerapan aturan anti bullying telah dilaksanakan sejak siswa baru masuk SMP, di mana mereka diberikan materi mengenai bullying dan diperkenalkan dengan aturan anti bullying yang berlaku di sekolah. bentuk-bentuk penerapan peraturan anti bullying sudah cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari upaya dan tindakan yang diambil oleh guru dalam menangani kasus bullying. Kata Kunci: penerapan aturan anti bullying di sekolah
PENGEMBANGAN CIVIC DISPOSITION DALAM MENGATASI MASALAH BELAJAR SISWA DI SMP NEGERI 7 AMBON Damayana, Nessa Nur Aulia; Sialana, Fatimah; Patmawati, Susi Anita
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 9 No. 04 (2024): Volume 09 No. 04, Desember 2024.
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v9i04.19814

Abstract

Education plays a crucial role in shaping a generation that is both qualified and has strong character, which in turn supports the progress of a nation. Amid the waves of 21st-century globalization, Indonesia faces various social, cultural, and moral challenges, including an increase in social problems among students, such as fights, bullying, cheating, and other violations of school rules. The instilling of national character values and civic disposition in schools has become vital in addressing these issues. Civic Education (PKn) is expected to shape students' character to become intelligent, skilled, and responsible citizens. This study aims to examine the role of civic disposition in addressing social problems at SMP Negeri 7 Ambon, focusing on the development of better student character and behavior. Through a qualitative approach, the research reveals that the consistent application of civic disposition can reduce deviant behavior at school and foster more responsible citizens. The benefits of this research are expected to serve as a reference in the development of student character, particularly in addressing social challenges within the school environment. Practically, this study can help teachers design effective teaching strategies to develop civic disposition and tackle social problems in schools.
KEMAMPUAN SEKOLAH MELAKSANAKAN ASESMEN KOMPETENSI MINIMUM (AKM) TENTANG PENGETAHUAN LITERASI DAN NUMERASI PADA PESERTA DIDIK SMP NEGERI 1 MOLU MARU Wuarlela, Bruce Edison; Abas, Aisa; Sialana, Fatima
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.33492

Abstract

Pendidikan memberikan ruang bagi setiap orang untuk dapat berpartisipasi dalam mengembangkan diri menjadi lebih baik, dalam hal ini tidak memberi batasan bagi setiap orang sehingga terciptanya generasi muda yang cerdas. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai Kemampuan Sekolah Melaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Tentang Literasi dan Numerasi Pada Peserta Didik SMP Negeri 1 Molu Maru. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif yakni penelitian dengan menggambarkan kondisi yang ada di lapangan sehingga dapat mempermuda peneliti untuk mendapatkan informasi dengan data yang lebih jelas, akurat dan terpercaya. Dengan demikan dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan tes kemampuan tidak dapat dilaksanakan pada SMP Negeri 1 Molu-Maru karena keterbatasan sarana prasarana. Sehingga tes kemampuan (AKM) dilaksanakan pada sekolah yang layak untuk berlangsungnya proses Tes Asesmen. Berkaitan dengan prosesnya dewan guru SMP Negeri 1 Molu-Maru tidak bisa membantu siswa-siswi karena ada tim yang di sediakan oleh Asesmen. untuk mengkontrol pelaksanaan AKM tersebut, guru hanya membantu saat siswa awal login di akun untuk tes AKM
Analisis Kebijakan Pemerintah di Sektor Transmigrasi dan Dampaknya terhadap Tanah Adat Desa Batlale Kabupaten Buru Tasijawa, Ita; Sialana, Fatimah; Salamor, Lisye
CIVICA: Jurnal Sains dan Humaniora Vol 13 No 1 (2024): Civica: Jurnal Sains dan Humaniora
Publisher : Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/civica.13.1.30-39

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah di sektor transmigrasi dan dampaknya terhadap tanah ulayat masyarakat Desa Batlale, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru. Akar permasalahan konflik lahan di Batlale bermula pada tahun 2005 ketika masyarakat transmigran asal Jawa dimukimkan kembali di Dusun Karamat, lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Buru. Pada tahun 2016, pemerintah daerah kembali mengambil alih lahan seluas 260 hektar untuk pemukiman transmigrasi kedua. Namun, perolehan lahan ini tidak sesuai dengan batas yang telah ditentukan dan merambah wilayah adat. Konflik tersebut tidak hanya melibatkan kelompok individu tetapi juga masyarakat hukum adat terkait hak ulayat (tanah ulayat) mereka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan tokoh adat, warga masyarakat, perangkat desa, tokoh agama, dan perwakilan pemerintah daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sengketa lahan tersebut berawal dari pemberian tanah oleh suatu marga (soa fua) kepada Pemerintah Kabupaten Buru untuk keperluan transmigrasi. Namun, lahan yang ditunjuk tumpang tindih dengan pekarangan rumah tangga, kebun masyarakat, dan bahkan rumah seorang warga yang dirobohkan untuk mengakomodasi permukiman transmigran. Masyarakat Desa Batlale berharap proses penyelesaian akan memulihkan hak-hak mereka, terutama karena sebagian besar warga kini telah memiliki sertifikat tanah resmi.
Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Memperkuat Identitas Budaya Lokal Hawear di Kepulauan Kei Rumaf, Syawala; Sialana, Fatimah
CIVICA: Jurnal Sains dan Humaniora Vol 13 No 2 (2025): Civica: Jurnal Sains dan Humaniora
Publisher : Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/civica.13.2.49-57

Abstract

Pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkuat jati diri suatu negara. Salah satu mata kuliah yang menjadi instrumen penting dalam membentuk karakter bangsa adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara Pendidikan Kewarganegaraan dan budaya lokal Hawear di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, serta bagaimana nilai-nilai budaya tersebut dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran PKn. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naturalistik, melibatkan 10 responden, terdiri atas kepala ohoi, tokoh adat, kepala sekolah, guru, dan pejabat Dinas Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya lokal Hawear memiliki nilai-nilai yang relevan dengan Pendidikan Kewarganegaraan, antara lain gotong royong, saling menghormati, kejujuran, integritas, dan cinta tanah air. Budaya Hawear tidak hanya berperan dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam melalui mekanisme sasi dan ritual adat, tetapi juga membentuk identitas dan karakter masyarakat Kepulauan Kei. Implementasi nilai-nilai Hawear dalam PKn dapat dilakukan melalui pendekatan pembelajaran kontekstual, berbasis proyek, diskusi, dan kolaborasi dengan masyarakat, sehingga peserta didik dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai budaya serta tanggung jawab sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi kearifan lokal dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk generasi yang peduli terhadap lingkungan, memiliki rasa cinta tanah air, serta mampu menjaga dan melestarikan budaya bangsa.
“SIO” sebagai Makna Empati dan Simpati dalam Kehidupan Masyarakat Kota Ambon Telussa, Ariska Natalia; Sialana, Fatimah
CIVICA: Jurnal Sains dan Humaniora Vol 12 No 1 (2023): Civica: Jurnal Sains dan Humaniora
Publisher : Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/civica.12.1.32-41

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji makna budaya lokal istilah “sio” dalam masyarakat Kota Ambon serta relevansinya dengan sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Pancasila sebagai ideologi bangsa menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan hak, dan solidaritas sosial. Dalam konteks Maluku, khususnya Ambon, istilah “sio” telah menjadi bagian penting dalam komunikasi sehari-hari sebagai ekspresi empati dan simpati. Secara linguistik, “sio” dipahami sebagai partikel khas Bahasa Melayu Ambon yang menegaskan makna emosional, sedangkan secara budaya ia mencerminkan nilai persaudaraan, kepedulian, dan kebersamaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 12 masyarakat dari Negeri Soya, Negeri Batu Merah, Negeri Latuhalat, dan Negeri Urimessing, ditambah tokoh masyarakat sebagai informan. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah “sio” memiliki dua makna utama, yaitu empati dan simpati. Empati diwujudkan dalam tindakan nyata seperti membantu secara moral dan material, sedangkan simpati tampak dalam ungkapan belas kasih terhadap suka maupun duka orang lain. Nilai “sio” sejalan dengan sila kedua Pancasila, karena menekankan penghormatan martabat manusia, kasih sayang, serta sikap tenggang rasa. Dengan demikian, “sio” bukan sekadar ekspresi bahasa, tetapi wujud kultural yang memperkuat solidaritas sosial dan toleransi antarwarga.
Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Tanggung Jawab Siswa dalam Mentaati Tata Tertib Sekolah di SMA Negeri 3 Seram Barat Lekalaette, Novendy; Sialana, Fatimah
CIVICA: Jurnal Sains dan Humaniora Vol 12 No 2 (2024): Civica: Jurnal Sains dan Humaniora
Publisher : Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/civica.12.2.69-77

Abstract

Penelitian ini menyoroti pentingnya guru PKn dalam meningkatkan tanggung jawab siswa dalam mematuhi peraturan sekolah di SMA Negeri 3 Seram Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tantangan dan inisiatif yang dilakukan oleh guru PKn untuk meningkatkan tanggung jawab siswa dalam mematuhi peraturan sekolah di SMA Negeri 3 Seram Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan strategi purposive sampling, di mana sumber data dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Partisipan meliputi siswa, guru, dan kepala sekolah sebagai sumber informasi, dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan studi yang dilakukan di SMA Negeri 3, Seram Barat menunjukkan bahwa: 1) Tantangan yang dihadapi oleh guru PKn dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa terhadap kepatuhan terhadap peraturan sekolah meliputi kesulitan yang dialami di dalam kelas, di luar kelas, saat absen, dan saat istirahat sekolah. Siswa juga tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan guru selama pembelajaran, kurang mendapat dukungan dari orang tua, dan menunjukkan kurangnya disiplin selama masa pembelajaran. 2) Inisiatif guru PKn meliputi penyediaan buku peraturan, penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, pemberian hukuman, dan pemberian dukungan kepada siswa yang melanggar kebijakan sekolah.
Peran Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat dalam Mengoptimalkan Pasar Kairatu Kwalomine, Alekxander Nofal; Sialana, Fatimah
CIVICA: Jurnal Sains dan Humaniora Vol 14 No 1 (2025): Civica: Jurnal Sains dan Humaniora
Publisher : Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/civica.14.1.35-43

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pasar Kairatu dan menilai dampak pasar jika tidak dioptimalkan. Perekonomian masyarakat Kairatu sangat bergantung pada pasar, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, yang memanfaatkannya untuk kegiatan jual beli guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Penelitian kualitatif deskriptif ini dilakukan di Seram Bagian Barat dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan melibatkan perangkat desa (kepala desa) dan 10 pedagang di Pasar Kairatu sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah Seram Bagian Barat dalam mengoptimalkan Pasar Kairatu sangat krusial bagi para pedagang di wilayah tersebut. Para pedagang di Pasar Kairatu telah beroperasi selama 9 bulan dan memilih lokasi ini karena mereka merasa nyaman berjualan di sana, meskipun saat ini jumlah pengunjungnya masih rendah. Pemerintah desa telah menjalin komunikasi dengan masyarakat Kairatu melalui pertemuan langsung di balai desa untuk mendorong transaksi jual beli di Pasar Kairatu. Namun, warga cenderung berbelanja di pasar lain, sehingga aktivitas pasar menjadi kurang optimal. Pasar Kairatu memiliki potensi untuk ditingkatkan guna meningkatkan peluang tawar-menawar dan fungsionalitas secara keseluruhan.
Konflik Penetapan Mata Rumah Parentah Hulan Lesi dan Marayase di Desa Ureng: Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Siska Wati Laitupa; Fatimah Sialana; Marlyen Sharly Sapulette
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.77526

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik internal terkait perebutan hak kepemimpinan tradisional (mata rumah parentah) antara kelompok keturunan Hulan Lesi dan Marayase di Negeri Ureng, Kabupaten Maluku Tengah, melalui perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara sengaja melalui teknik snowball sampling, yang melibatkan Penjabat Negeri, Saniri Negeri, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar konflik bersumber dari perbedaan klaim historis dan legitimasi silsilah patrilineal yang telah berlangsung sejak masa kolonial Belanda tahun 1932. Konflik dipicu oleh penunjukan pejabat sementara dari luar garis keturunan sah. Dampak dari sengketa ini memicu perpecahan sosial di masyarakat serta menghambat jalannya roda pemerintahan adat akibat kekosongan jabatan raja definitif selama kurang lebih lima tahun. Upaya penyelesaian masalah dilakukan melalui kombinasi dua pendekatan utama, yaitu musyawarah adat bersama Saniri Negeri dan penempuhan jalur hukum formal di pengadilan. Kajian ini menyimpulkan bahwa dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, penyelesaian ketegangan adat memerlukan penguatan kesadaran hukum dan karakter warga negara yang berbasis pada nilai Pancasila agar masyarakat mampu mengelola perbedaan sosial secara damai demi menjaga integrasi komunitas adat.